EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

1. EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DAN PERMASALAHANNYA

2. EKSEKUSI HAK TANGGUNGANBerdasarkanPasal20 UUHT Apabiladebitorciderajanji, makaberdasarkan: • hakpemegangHakTanggunganpertamauntukmenjualobyekHakTanggungansebagaimanadimaksuddalamPasal 6, atau • titeleksekutorial yang terdapatdalamsertipikatHakTanggungansebagaimanadimaksuddalamPasal14 ayat (2), obyekHakTanggungandijualmelaluipelelanganumummenuruttatacara yang ditentukandalamperaturanperundang-undanganuntukpelunasanpiutangpemegangHakTanggungandenganhakmendahuludaripadakreditor-kreditorlainnya.

3. EKSEKUSI HAK TANGGUNGANBerdasarkanPasal 20 UUHT (2) AtaskesepakatanpemberidanpemegangHakTanggungan, penjualanobyekHakTanggungandapatdilaksanakandibawahtanganjikadengandemikianituakandapatdiperolehhargatertinggi yang menguntungkansemuapihak. (3) Pelaksanaanpenjualansebagaimanadimaksudpadaayat (2) hanyadapatdilakukansetelahlewatwaktu 1 (satu) bulansejakdiberitahukansecaratertulisolehpemberidan/ataupemegangHakTanggungankepadapihak-pihak yang berkepentingandandiumumkansedikit-dikitnyadalam 2 (dua) suratkabar yang beredardidaerah yang bersangkutandan/atau media massasetempat, sertatidakadapihak yang menyatakankeberatan. (4) SetiapjanjiuntukmelaksanakaneksekusiHakTanggungandengancara yang bertentangandenganketentuanpadaayat (1), ayat (2), danayat (3) bataldemihukum. (5) Sampaisaatpengumumanuntuklelangdikeluarkan, penjualansebagaimanadimaksudpadaayat (1) dapatdihindarkandenganpelunasanutang yang dijamindenganHakTanggunganitubesertabiaya-biayaeksekusi yang telahdikeluarkan.

4. PARATE EKSEKUSI • Pada Pasal 20 Ayat (1) huruf (a) UUHT dinyatakan bahwa apabila debitur cidera janji maka pemegang HT pertama untuk menjual obyek HT sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUHT, unsur-unsur tersebut yang terjalin menjadi esensi dalam Pasal 6 UUHT tersebut, adalah : • Debitur cidera janji; • Kreditur pemegang HT pertama diberi hak; • Hak untuk menjual obyek HT atas kekuasaan sendiri; • Syarat penjualan melalui pelelangan umum; • Hak kreditur mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; • Hak kreditur mengambil pelunasan piutangnya sebatas hak tagih.

5. PARATE EKSEKUSI • Eksekusi yang didasarkan Pasal 6 UUHT dimana diberikannya kemudahan bagi kreditur pemegang HT dalam pelaksanaan eksekusi HT dikarenakan kreditur pemegang HT tersebut mempunyai kedudukan yang istimewa dalam bentuk droit de preference dan droit de suite yang merupakan ciri-ciri dari HT. Sehingga apabila debitur cidera janji, kreditur pemegang HT dapat langsung mengajukan permintaan kepada Kepala Kantor Lelang Negara untuk melakukan penjualan obyek HT yang bersangkutan.

6. KetentuaneksekusiberdasarkaneigenmachtigeverkoopPARATE EKSEKUSI Pasal 1178 KUHPDT: Segalaperjanjian yang menentukanbahwakrediturdiberikuasauntukmenjadikanbarang-barang yang dihipotekkanitusebagaimiliknyaadalahbatal. Namunkrediturhipotekpertama, padawaktupenyerahanhipotekbolehmensyaratkandengantegas, bahwajikautangpokoktidakdilunasisebagaimanamestinya, ataubilabunga yang terutangtidakdibayar, makaiaakandiberikuasasecaramutlakuntukmenjualpersil yang terikatitudimukaumum, agar darihasilnyadilunasi, baikjumlahuangpokoknyamaupunbungadanbiayanya. Perjanjianituharusdidaftarkandalamdaftar-daftarumum, danpelelangantersebutharusdiselenggarakandengancara yang diperintahkandalamPasal 1211

7. PARATE EKSEKUSI • PARATE EKSEKUSI MERUPAKAN EKSEKUSI YANG DILAKSANAKAN TANPA MELIBATKAN JURU SITA, TANPA FIAT KETUA P.N., DILAK-SANAKAN DILUAR HUKUM ACARA DAN JUGA TIDAK DIDASARKAN ATAS TITEL EKSEKUTORIAL • DOKTRIN MENGGAMBARKANNYA SEPERTI ORANG YANG MENJUAL HARTA MILIKNYA SENDIRI

8. PARATE EKSEKUSI SBG. EKSEKUSI YANG DISEDERHANAKAN • DOKTRIN MENYEBUTNYA SEBAGAI EKSEKUSI YANG DISEDERHANAKAN • DISINI NAMPAK MAKSUD PEMBUAT U.U. MEMANG HENDAK MEMBERIKAN KEMUDAHAN KEPADA KREDITUR PEMEGANG GADAI DLM MENGAMBIL PELUNASAN

9. ALASAN PENERAPANPARATE EKSEKUSI • MENGAMBIL PELUNASAN SUATU TAGIHAN MELALUI GUGAT DIMUKA PENGADILAN, DARI SEJAK MULAI GUGAT DIMASUKKAN SAMPAI PELAKSAAN EKSEKUSI, AKAN MEMAKAN WAKTU YANG LAMA DAN BIAYA YANG CU-KUP BESAR • ATAS KONDISI TERSEBUT PADA SAAT ITU, MAKA KONSEKWENSINYA, BANK-BANK AKAN ENGGAN MEMBERIKAN KREDIT KEPADA NASABAH-NASABAH KECIL.

10. PERMASALAHAN • PARA PEMBUAT UU DI BELANDA WAKTU ITU DIHADAPKAN KEPADA DUA PILIHAN SULIT: • APAKAH AKAN MEMBERIKAN SARANA PENGAMBILAN PELUNASAN YANG SEDERHANA KEPADA KREDITUR ? • ATAU MEMBIARKAN NASABAH KECIL DICEKIK OLEH LINTAH DARAT? • TERNYATA PARLEMEN BELANDA SAAT ITU MEMILIH MEMBERIKAN PARATE EKSEKUSI, SEBAGAI SARANA EKSEKUSI OLEH KREDITOR DALAM RANGKA MENDAPATKAN PELUNASAN HUTANG

11. SYARAT PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI PARATE EKSEKUSI HARUS DILAKSANAKAN : - DIMUKA UMUM (MELALUI LELANG ) - MENURUT KEBIASAAN SETEMPAT - DENGAN SYARAT – SYARAT YANG LAZIM BERLAKU

12. PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI • PelaksanaanlelangparateexecutieinitelahdiaturdalamSuratEdaranBadanUrusanPiutangdanLelang Negara Nomor SE-21/PN/1998 TentangPetunjukPelaksanaanPasal 6 UUHT dalamAngka 1 yang menyatakanbahwa “ ...penjualantersebutbukansecarapaksa, tetapimerupakantindakanpelaksanaanperjanjianolehpihak-pihak. Olehkarenaitutidakperluragu-ragulagimelayanipermintaanlelangdaripihakperbankanatasobyek HT berdasarkanPasal 6 UUHT” sertapadaAngka 3 yang menyatakanbahwa “lelangobyek HT berdasarkanPasal 6 UUHT adalahtergolonglelangsukarela...” dandipertegasolehSuratEdaranBadanUrusanPiutangdanLelang Negara Nomor SE-23/PN/2000 butir 1a huruf (e) yang menyatakanbahwa “Pelaksanaanlelang HT sebagaimanadimaksudPasal 6 UUHT tidakdiperlukanpersetujuandebituruntukpelaksanaanlelangnya

13. EKSEKUSI HT:TITEL EKSEKUTORIAL • PelaksanaantiteleksekutorialinimasihmenggunakanHukumAcaraPerdataprodukBelanda yang diaturdalamPasal 224 HIR dan 258 RBg, halinididasarkanpadaketentuanPasal 26 UUHT yang menyatakanbahwasebelumadaperaturanperundang-undangan yang mengatursecarakhususeksekusi HT makaperaturanmengenaieksekusiHypotheekberlakuterhadapeksekusi HT. DalampelaksanaaneksekusitersebutharusdiperhatikanketentuanPasal 14 UUHT yang menyatakanbahwaSertipikat HT berlakusebagaipenggantigrosseactehypotheeksepanjangmengenaihakatastanah yang menjadiobyek HT, HMSRS.

14. EKSEKUSI HT:TITEL EKSEKUTORIAL • Pelaksanaaneksekusitersebutdilaksanakandenganmengajukanpermohonaneksekusiolehkrediturpemegang HT kepadaKetuaPengadilanNegerisetempatdenganmenyerahkansertipikat HT sebagaidasarnya. Kemudian, eksekusiakandilaksanakanatasperintahdandenganpimpinanKetuaPengadilanNegeri yang bersangkutanmelaluipelelanganumum yang dilakukanoleh Kantor Lelang Negara

15. Kesesatan Penjelasan Umum UUHT • Pasal 6 UUHT yang merupakantujuanPembentuk UUHT berkehendakuntukmewujudkankemudahan yang disediakanolehundang-undangbagikrediturpemegang HT pertamadalamrangkapelaksanaanpenjualanoleh HT ataskekuasaansendirimelaluipelelanganumum, manakaladebiturciderajanji, tertuangdalamPasal 20 Ayat (1) huruf (a) UUHT • Namun, Penjelasan Umum Angka 9 UUHT menyatakan bahwa: Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitor cidera janji. Walaupun secaraumum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi Hak Tanggungan dalam Undang-Undang ini, yaitu yang mengatur lembagaparate executie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement) dan Pasal 258 Reglemen AcaraHukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van hetRechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura).

16. Kesesatan Penjelasan Umum UUHT • ApabilaPenjelasanUmumAngka 9 tersebutdapatditafsirkan, jikadebiturbenar-benarwanprestasi, makapemegang HT pertamadapatmelaksanakanjanjitersebutdenganmenjuallelangobyek HT ataskekuasaansendiri (parateexecutie) berdasarpadaPasal 224 HIR/Pasal 258 Rbgadalahtidaktepat, haltersebutsamadenganpendapatSudiknoMertokusumo, yang menyatakankiranyakurangtepatjikaeksekusi ex-Pasal 224 HIR disebutsebagaiparateexecutie. • Seharusnya pelaksanaan parate executie tidak mendasarkan pada Pasal 224 HIR dan 258 RBg., seperti yang disebutkan oleh Penjelasan Umum Angka 9. Melainkan prosedur pelaksana parate executie itu dilaksanakan tanpa meminta fiat dari Ketua Pengadilan Negeri.

17. Kesesatan Penjelasan Umum UUHT • Apabilapelaksanaanpenjualanlelang (parateexecutie) atasobyek HT terlebihdahuluharusmelaluidanatasperintahKetuaPengadilanNegeri, makalogikahukumnyapembentuk UUHT selaintidaklagimembedakanantaralembagaparateeksekusidenganlembagagrosseactehipotik (sekarangLembagaSertipikatHakTanggungan) danlembagagrosseactePengakuanHutang, akibatnyasemualembagatersebuteksekusinyaharusmendapatkan fiat KetuaPengadilanNegeri yang tundukpadaasaseksekusiHukumAcaraPerdata. • Sehinggapengaturan yang demikianmenunjukkansifatPembentuk UUHT inkonsisten. Sehinggatidaksalahjikaada yang berpendapatbahwanorma yang mengaturpelaksanaanparateexecutie HT merupakannorma yang kabur (vagenorman).

18. UU NO.10 TAHUN 2004: MENGKAHIRI Kesesatan Penjelasan Umum UUHT ANALISIS BerdasarkanUU NO.10 TAHUN 2004: • PenjelasanUndang-Undangbukanlahnormamelainkansebagaitafsiranresmidarimateritertentu, sedangkanPenjelasanUmumAngka 9 UUHT tersebutbukanmerupakanpenjelasandarimateriparateexecutiemelainkanPenjelasandarimaterisertipikat HT. • OlehsebabituPenjelasanUmumAngka 9 UUHT tidakmempunyaikekuatanberlakumengikatterhadappelaksanaanparateexecutiesebagaimanadimaksuddalamPasal 6 UUHT. Dengankata lain, logikahukumnyapelaksanaanatasparateexecutie HT tidakmenggunakanprosedurHukumAcaraPerdatadantidakdiperlukanijinatauperintahdariKetuaPengadilanNegeri, melainkancukupdilaksanakanmelaluipelelanganumumoleh Kantor Lelang Negara