1 / 36

Jakarta, 8 Oktober 2013 Ditama Binbangkum -BPK

ASPEK HUKUM PENILAIAN DAN DETEKSI PENYIMPANGAN ATAS PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI APBD. Jakarta, 8 Oktober 2013 Ditama Binbangkum -BPK. Pengaturan Hibah dan Bantuan S osial.

nili
Download Presentation

Jakarta, 8 Oktober 2013 Ditama Binbangkum -BPK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ASPEK HUKUM PENILAIAN DAN DETEKSI PENYIMPANGAN ATAS PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI APBD Jakarta, 8 Oktober 2013 DitamaBinbangkum -BPK

  2. Pengaturan Hibah dan Bantuan Sosial PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah Mulai TA 2012 berlaku Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, diubahdenganPermendagri No. 39 Tahun2012. PP No.2 Tahun 2012 ttgHibah Daerah Permendagri No.13 Tahun 2006 terakhirdiubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ Tanggal 8 Nopember 2007 mengenai Hibah dan Bantuan Daerah Merupakan Lex Specialis dari Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan perubahannya

  3. BELANJA SOSIAL

  4. PENGERTIAN BANTUAN SOSIAL Permendagri No. 32Tahun 2011tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yg Bersumber dari APBDsertaperubahannya Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

  5. Kriteria PemberianBantuan Sosial Permendagri No. 32 Tahun 2011 dan perubahannya ObjekBansos Individu, keluarga, kelompokdan/ataumasyarakat Lembaga Non Pemerintahbidangpendidikan, keagamaandanbidang lain Tidak dapat direncanakan Direncanakan

  6. KriteriaPemberianBantuan Sosial (Permendagri No. 32 Tahun 2011danPerubahannya) • Tujuanpemberianbantuansosial : • rehabilitasisosial; • perlindungansosial; • pemberdayaansosial; • jaminansosial; • penanggulangankemiskinan; dan • penanggulanganbencana • Kriteria persyaratan penerima bantuan: • identitas yang jelas; dan • berdomisili dalamwilayahadministratifpemerintahandaerahberkenaan

  7. BELANJA SOSIAL YANG DIRENCANAKAN DAN YANG TIDAK DIRENCANAKAN (Psl 23A PERMENDAGRI NO.39 TAHUN 2012) • Bantuansosial yang direncanakan: • berupauang/barang; • Individu, keluargadan/ataumasyrakat; Lembaga Non Pemerintah); • sudahjelasnama, alamatpenerimadanbesaranya pd saatpenyusunan APBD; • masihdalambingkairesikososial. • Bantuansosial yang tdkdapatdirencanakan: • hanyaberupauang; • individudan/ataukeluarga (bukanutklembaga non pemerintahbid.pendidikan,keagamaan,danbid.lainygberperanmelindungidariresikososial; • untukkebutuhanakibatresikososialygtidakdapatdiperkirakanpadasaatpenyusunan APBD; • Paguanggarantidakmelebihipaguanggaran yang direncanakan.

  8. PENGANGGARAN BELANJA SOSIAL(Pembentukan Peraturan Kepala Daerah ttg tatacara penganggaran, pelaks, pertangjwbn,pelaporan,dan monitoring sbg syarat mutlak untuk menganggarkan Bansos) Menunjuk SKPD untukevaluasi Usultertulis Individu, keluarga, kelompokdan/ataumasyarakatataulembaga non pemerintah Kepala Daerah SKPD (Tim Evaluasi) hasil evaluasi berupa rekomendasi diberikan melalui TAPD dasar pencantuman alokasi anggaran, termasukdaftarpenerimadanbesaranbantuan TAPD (pertimbkemampuankeudaerah) • Bansos berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD. • Bansos berupa barangdicantumkan dalam RKA-SKPD. • RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran bansosdalam APBD

  9. Pelaksanaan & Penatausahaan Belanja Bantuan Sosial • Penetapandaftarpenerima, danbesaranbantuansosialdengankeputusankepaladaerahberdsrkanPerda APBD danpenjabaran APBD; • Penyalurandan/ataupenyerahanbantuansesuaidaftarygtercantumdalamkeputusankepaladaerah; kecualibantuansosial yang tidakdapatdirencanakansebelumnya; • Belanja Bansos berbentuk Uang disalurkan melalui pembayaran LS dgntransfer dana kepada penerima bantuan namun utk bantuan dlm bentuk uang dgn nilai Rp5.000.000,00 dpt melalui TU dilengkapi kuitansi, • Belanja Bansosdlm bentuk barangpengadaan dilakukan oleh SKPD, diserahkan kepada Penerima melalui penyerahan Asset; • PengadaanbaranguntukdiserahkandalamrangkabantuansosialberpedomanpadaPerpres No.54 Tahun 2010.

  10. Pelaporan dan Pertanggungjawaban BelanjaBantuan Sosial Tanggung Jawab Penerima Bansos • Bertanggungjawabsecara formal dan material ataspenggunaanbantuansosial yang diterimanya • Pertanggungjawaban meliputi: • laporan penggunaan; uangmelalui PPKD danbarangmelalui SKPD • surat pernyataantanggung jawab, dan • bukti pengeluaran yang lengkap & sah • Buktiserahterimabarangbagipenerimabantuanbarang • Pertgjwabandisampaikan paling lambattgl 10 blnJanuarithnberikutnya • SPJ disimpanselakuobyekpemeriksaan

  11. Pelaporan dan Pertanggungjawaban BelanjaBantuan Sosial Tanggung Jawab Pemerintah Daerah • PertanggungjawabanPemerintah Daerah ataspenggunaanbantuansosial, meliputi: • Usulan/permintaantertulisdaricalonpenerima; • Keputusankepaladaerah; • Paktaintegritasdaripenerimabantuan; • Bukti transfer/penyerahanuangatauserahterimabarang; • PPKD membuatrekappenyaluran yang tdkdapatdirencanakan paling lambat 5 Januari; • SKPD melakukan monitoring danevaluasidanhasilnyadisampaikankpdKep.DaerahtembusanInspektorat.

  12. PERMASALAHAN TERKAIT BANSOS Terdapatindikasipenerimabantuansosialfiktif Terdapat pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Sosial lengkap, namun pada kenyataannya tidak diterima oleh penerima Bantuan Sosial, baik sebagian atau seluruhnya. Pemotongan jumlah Bansos yang disalurkan utk keperluan pembayaran pengeluaran yang tidak dpt di pertanggungjawabkan.

  13. PERMASALAHAN TERKAIT BANSOS Terdapat penyaluran Bantuan Sosial kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerima Bantuan Sosial. Penggunaan Bantuan Sosial oleh Penerima Bansos pada kenyataannya tidak sesuai dengan peruntukannya. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bansos oleh Penerima Bantuan tanpa disertai bukti pertanggungjawaban yang lengkap.

  14. BELANJA HIBAH

  15. PENGERTIAN HIBAH Permendagri No. 32 Tahun 2011 danperubahannya Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ObjekHibah Pemerintah; Pemerintahdaerahlainnya; Perusahaan daerah; Masyarakat; dan Organisasikemasyarakatan

  16. sesuaikemampuankeuangandaerah; • setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib • untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemdadengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat; • memenuhi kriteria: • peruntukannyasecaraspesifiktelahditetapkan; • tidakwajib, tidakmengikatdantidakterusmenerussetiaptahunanggaran, kecualiditentukan lain olehperaturanperundang-undangan;dan • memenuhi persyaratan penerima hibah. KRITERIA PEMBERIAN HIBAH (MenurutPermendagri No. 32 Tahun 2011danPerubahannya

  17. KRITERIA PEMBERIAN HIBAH (MenurutPermendagri No. 32 Tahun 2011danPerubahannya) • Hibah kepada masyarakat • berkedudukandalamwilayahadministrasipemerintah daerahyang bersangkutan • Hibah kepada organisasikemasyarakatan • terdaftarpadaPemda minimal 3 tahun, kecualiditentukan lain olehperaturanperundang-undangan • berkedudukandalamwilayahadministrasipemerintah daerahyang bersangkutan • memilikisekretariattetap Hehe..paling cumaformalitas

  18. PENGANGGARAN BELANJA HIBAH (Pembentukan Peraturan Kepala Daerah ttg tatacara penganggaran, pelaks, pertangjwbn,pelaporan,dan monitoring sbg syarat mutlak untuk menganggarkan Hibah) Menunjuk SKPD untukevaluasi Usultertulis Pemerintah, Pemdalainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan Kepala Daerah SKPD hasil evaluasi berupa rekomendasi diberikan melalui TAPD dasar pencantuman alokasi anggaran TAPD • Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD. • Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD. • RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD

  19. PELAKSANAAN BELANJA HIBAH (MenurutPermendagri No. 32 Tahun 2011danPerubahannya) • Kepaladaerahmenetapkandaftarpenerimahibahbesertabesaranuangataujenisbarang/jasa yang akandihibahkandengankeputusankepaladaerahberdasarkanperaturandaerah tentang APBD dan peraturankepaladaerahtentang penjabaran APBD • Daftarpenerimahibahmenjadi dasar penyaluran/penyerahanhibah • Penyaluran/penyerahanhibah dari pemda kepadapenerimahibahdilakukan setelahpenandatanganan NPHD • Pencairanhibahdalambentukuangdilakukandenganmekanismepembayaranlangsung (LS) melaluirekeningpenerima.

  20. PELAKSANAAN BELANJA HIBAH (MenurutPermendagri No. 32 Tahun 2011danPerubahannya) • PERJANJIAN HIBAH • Setiappemberianhibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD ) yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah • NPHD mencantumkan • pemberidanpenerimahibah; • tujuanpemberianhibah; • besaran/rincianpenggunaanhibah yang akanditerima; • hakdankewajiban; • tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan • tata cara pelaporan hibah • C. Kepaladaerahdapatmenunjukpejabat yang diberiwewenanguntukmenandatangani NPHD

  21. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH (MenurutPermendagri No. 32 Tahun 2011danPerubahannya) • Penerima hibah bertanggungjawabsecara formal dan material ataspenggunaanhibah yang diterimanya. • Pertanggungjawabanpenerimahibahmeliputi: • laporanpenggunaanhibah; • suratpernyataantanggungjawab yang menyatakanbahwahibah yang diterimatelahdigunakansesuai NPHD; dan • bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah; • salinan bukti serah terima barang/jasa. • Pertanggungjawabandisampaikankepadakepaladaerah paling lambattanggal 10 bulanJanuari TA berikutnya • Pertanggungjawabandisimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan

  22. PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH (MenurutPermendagri No. 32 Tahun 2011danPerubahannya) • PertanggungjawabanPemerintah Daerah ataspenggunaanbantuansosial, meliputi: • Usulan/permintaantertulisdaricalonpenerima; • Keputusankepaladaerah; • NPHD • PaktaintegritasdaripenerimaHibah; • Bukti transfer/penyerahanuangatauserahterimabarang/jasa; • SKPD melakukan monitoring danevaluasidanhasilnyadisampaikankepadaKepala Daerah dantembusanInspektorat.

  23. PERMASALAHAN TERKAIT HIBAH Terdapat pertanggungjawaban penyaluran Hibahlengkap, namun pada kenyataannya tidak diterima oleh penerima Hibah. PemberianhibahkepadapenerimaHibah, namuntidakdisertaidenganNaskahPerjanjianHibah Daerah (NPHD). PemberianHibahkepadapenerimaHibahtidaksesuaidenganmekanisme yang diaturdalamketentuanperaturanperundang-undangan. Penggunaan Hibaholeh Penerima Hibah pada kenyataannya tidak sesuai dengan peruntukannyasesuai NPHD. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Hibah oleh Penerima Hibah tanpa disertai bukti pertanggungjawaban yang lengkap.

  24. Ketepatan Formal • Kesiapanpemberibantuandalammerencanakandenganbaikpemberianbantuanberupadokumenadministrasi yang harusdipenuhi,antara lain: • Ada usulan/proposal dari calon penerima bantuan; • Ada dokumentasi penunjukan pimpinan instansi/kepala daerah kpd kepala SKPD, evaluasi atas usulan dan rekomendasi, serta pertimbangan kpd pimpinan instansi/kepala daerah; • Terdapat pedoman umum bantuan oleh pejabat berwenang; • Dianggarkan dalam RKA PPKD/SKPD dan DPA APBD; • Ada penetapan penerima bantuan melalui SK Kepala Daerah yg memuat identitas penerima, nilai uang/barang, jenis barang, dan nomor rekening penerima; PENILAIAN DAN DETEKSI PENYIMPANGAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

  25. Dilengkapi kuitansi/tanda terima uang/barang; • Ada laporan pertanggungjawaban dari penerima. • KetepatanMateril • Ketepatansubstansi/kesesuaianantaradokumen-dokumen formal yang telahdibuatdenganfaktasesungguhnyadilapangan. • Ketepatanmaterilinidimulaidarikesesuaian/ketepatan: • perencanaandgntujuan yang telahditetapkan; • Kegiatanygdiajukandlm proposal dgn yang dilaksanakan; • Penerimadanjumlah/nilai/jenisbantuanygdiusulkandgnrealisasipenerimaansesungguhnya; • Laporanpertanggungjawabandgnfaktasebenarnya. Lanjutan……………………………..

  26. BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

  27. PERATURAN TERKAIT BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK • UU No. 2 Tahun 2008 TentangPartaiPolitik, sebagaimanadiubahdengan UU No. 2 Tahun 2011 • PP No. 5 Tahun 2009 tentangBantuanKeuanganKepadaPartaiPolitik. • Permendagri No. 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggarandalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan LaporanPertanggungjawabanPenggunaanBantuanKeuanganPartaiPolitik

  28. PENGERTIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK • Bantuankeuangan • Bantuankeuangan yang bersumberdari APBN/APBD yang diberikansecaraproporsionalkepadaPartaiPolitik yang mendapatkankursidi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang penghitungannyaberdasarkanjumlahperolehansuara • Bantuankeuangankepadaparpoladalahbantuankepadaparpol yang diberikansecaraproporsional, bersumberdari APBN/APBD

  29. SUMBER KEUANGAN PARTAI POLITIK • Sumberkeuanganpartaipolitik: • iurananggota, • sumbangan yang sah • bantuankeuangandari APBN/APBD. Pendidikan Politik Operasional Sekretariat Politik

  30. KETENTUAN TERKAIT BANTUAN PARPOL YANG BERSUMBER DARI APBN/APBD (Cont..) • Pasal 13 hurufi UU No 2 Tahun 2008 sebagaimanadiubahdengan UU No. 2 Tahun 2011 • Parpolberkewajibanmenyampaikanlaporanpertanggungjawabanpenerimaandanpengeluarankeuangan yang bersumberdaridanabantuan APBN dan APBD secaraberkala 1 (satu) tahunsekalikepadapemerintahsetelahdiperiksaoleh BPK • Pasal47 Ayat (3) UU No 2 Tahun 2008 danperubahannya • PelanggaranterhadapketentuansebagaimanadimaksuddalamPasal 13 hurufidikenaisanksiadministratifberupapenghentianbantuan APBN/APBD sampailaporanditerimaolehPemerintahdalam TA berkenaan

  31. KARAKTERISTIK BANTUAN PARPOL YANG BERSUMBER DARI APBN/APBD • Diberikansecaralangsunguntukkebutuhanparpol • Bersifatrutin (setiap TA) • Besarannyasudahdapatdiperkirakanberdasarkanjumlahkursidanjumlahpenghitungansuara • Wajibmempertanggungjawabkanpenggunaanuntukkegiatanoperasionaldankesekretariatan • Wajibmelakukanpencatatandanpertanggungjawabandibukakepadamasyarakat • Wajibdiperiksaoleh BPK sebagaisyaratuntukmemperolehbantuankeuanganpada TA berikutnya

  32. PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Menyerahkanlaporan paling lambat 1 bulansetelah TA berakhir Melaksanakanpemeriksaanmaksimal 3 bulansetelah TA berakhir 1 2 Parpol BPK Menyerahkanlaporan yang telahdiperiksa BPK maksimal 1 bulansetelahpemeriksaan Menyerahkanhasilpemeriksaanmaksimal 1 bulansetelahpemeriksaan 3 4 Pemerintah • PermendagriNomor 24 Tahun 2009: • Laporan pertanggungjawaban terdiri dari: • Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Per Kegiatan; dan • Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/ Penggunaan Jasa

  33. PEMERIKSAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK • Penilaiandandeteksikecurangan: • Apakahpenggunaanbantuankeuangansesuaidenganketentuan? • Apakahpengeluarandanabantuankeuangandilengkapidgnbukti-buktipendukung yang sah? • Apakahterdapatpembebanangandapadapencatatanpengeluaranatasdana APBN/APBD, denganpencatatanpengeluaranatasdana yang didapatdariselaindana APBN/APBD, yang diperiksaolehakuntanpublik?

  34. PERMASALAHAN TERKAIT BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK • penggunaandanabantuan yang tidaksesuaiketentuan • tidakadanyabukti-buktitransaksi yang lengkapdansah • Pengajuanbantuankeuangantanpadidukunghasilpemeriksaanoleh BPK atasbantuankeuangan TA sebelumnya

  35. PEMERIKSAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK (Cont…) • Hal-halyang patutmendapatperhatian: • Partaipolitikbelummemahamidenganbaikperaturanmengenaibantuankeuangan • Belumadastandarakuntansikeuanganpartaipolitik • Peraturanmengenaibantuankeuanganpartaipolitikbelummengaturterkaitbelanjapartaipolitik • Banyakpartaipolitik yang belummelaksanakankewajibanperpajakan • Pencairandanabantuankeuanganmendekatiakhirtahunanggaran • Belumadasanksiterhadappartaipolitik

  36. TERIMA KASIH

More Related