1 / 4

POLITIK HUKUM

POLITIK HUKUM. Pengertian : Politik Hukum. Pernyataan kehendak dari pemerintah negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan ke arah mana hukum akan dikembangkan Tujuan dan alasan dibentuknya peraturan per-UU-an

nitsa
Download Presentation

POLITIK HUKUM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. POLITIK HUKUM

  2. Pengertian:PolitikHukum • Pernyataan kehendak dari pemerintah negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan ke arah mana hukum akan dikembangkan • Tujuan dan alasan dibentuknya peraturan per-UU-an • Kebijakan / policy pemerintah atau negara di bidang hukum, yang dapat ditujukan kepada: • Materi (isi) • Bentuk hukum • Tertulis • Kodifikasi • Tidak dikodifikasi • Tidak tertulis

  3. POLITIK HUKUM INDONESIA • Pada tiap negara, pada umumnya tertuang dalam UUD • Tidak terdapat dalam UUD 45, dengan berdasar aturan peralihan, maka ditemukan dalam UUDS 1950 • Pasal 102 UUDS 1950: • “hukum perdata dan dagang, hukum pidana sipil dan hukum pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, susunan kekuasaan pengadilan, diatur oleh undang-undang dalam kitab kitab hukum, kecuali jika perundang-undangan menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri” • Kesimp: • Politik hukum dalam bentuk: Dibuat dalam kitab-kitab hukum (kodifikasi) kecuali dianggap perlu dalam uu tersendiri • Politik hukum dalam materi/isi: ? TIDAK TERDAPAT DALAM UUDS 1950

  4. Aturan peralihan UUDS 1950: • Pasal 51 (ayat 1) Konstitusi RIS: hanya mengatur kepada bentuk hukum • Aturan peralihan Konstitusi RIS: • UUD 1945: tidak terdapat • Aturan peralihan UUD 1945: • IS (dalam stb. 1925 no. 415) • Pasal 131 IS: hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan • Pasal 163 IS: pembagian golongan penduduk di Indonesia menjadi 3 golongan: • Golongan Eropa • Golongan Bumu Putra • Golongan Timur Asing

More Related