PARTAI POLITIK

1. PARTAI POLITIK Organisasi manusia yg didalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi, mempunyai program politik, sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut penahapan jangka pendek sampai jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa

2. Tujuan Partai Politik • Berpartisipasi dlm sektor pemerintahan : mendudukkan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah shg dpt turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik atau out put pada umumnya

3. Lanjutan… • Berusaha melakukan pengawasan, beroposisi, thd perilaku, kebijakan, tindakan, para pemegang otoritas pemerintahan • Berperan utk dpt memadu tuntutan-tuntutan yg masih mentah, shg parpol bertindak sbg penafsir kepentingan dg mencanangkan isyu-isyu politik yg dpt dicerna dan diterima oleh masyarakat secara luas

4. Peran Partai Politik • Mewakili warganegara dalam politik • Membentuk dan merekrut elit politik • Merumuskan tujuan kolektif bg masyarakat • Mengartikulasikan dan mengagregasikan berbagai kepentingan masyarakat • Sosialisasi (pendidikan) politik bagi warga negara dan mobilisasi masyarakat agar terlibat dalam politik

5. Sistem Kepartaian Sistem kepartaian umumnya disebut berdasarkan jumlah partai politik yang ada di dalamnya : • Sistem Satu Partai • Sistem Dwi Partai • Sistem Satu Partai Dominan (1,5 Partai) • Sistem Multipartai

6. Sistem Satu Partai • Di negara-negara sosialis : Mis. Partai Komunis Uni Soviet (alm) mengendalikan dan mengarahkan semua lembaga politik dan hampir semua segi kehidupan masyarakatnya. Sarana utk menguasai negara, masyarakat dan ekonomi dan utk menjamin bhw semua organ yg di ‘bawah’ tunduk pada yg ‘atas’ adalah dengan membentuk sistem nomenklatura , yaitu bhw semua jabatan tertinggi diduduki oleh pejabat-pejabat yg harus lulus “LITSUS” partai • Di negara-negara yg baru merdeka : partai yg muncul dari perjuangan kemerdekaan umumnya mengandalkan seorang pemimpin kharismatik

7. Sistem Dwi Partai • Tiga Kriteria • Walaupun ada sejumlah partai kecil, hanya dua partai yg memperoleh dukungan suara dan kekuatan parlemen yg cukup untuk berkuasa dan membentuk pemerintahan • Partai yg memenangkan suara terbesar itu mampu membentuk sendiri pemerintahan (umumnya berdasarkan mayoritas dlm parlemen); sedangkan yg lain bertindak sbg oposisi • Kekuasaan pemerintahan dipegang secara bergantian diantara kedua partai; keduanya punya peluang untuk memenangkan pemilu, sedangkan oposisi berfungsi sbg ‘pemerintah yg sedang menunggu giliran’

8. Sistem Satu Partai Dominan (Satu Setengah Partai) • Ada beberapa partai yg bersaing dalam pemilu, tetapi hanya satu partai mayoritas yg terus-menerus muncul sebagai pemenang (LDP Jepang, Partai Kongres India, Golkar Indonesia)

9. Sistem Multipartai • Terjadi kompetisi lebih dari dua partai sehingga mengurangi kemungkinan pemerintahan partai tunggal dan meningkatkan kemungkinan pemerintahan koalisi • Keunggulan : menciptakan kondisi bagi ‘check and balance’ di dalam pemerintahan dan mendorong timbulnya debat, konsiliasi dan kompromi diantara partai-partai. Proses pembentukan koalisi dan dinamika upaya mempertahankan koalisi membuat partai-partai yg berkuasa harus menjamin akuntabilitas, dlm bentuk sikap tanggap terhadap berbagai kepentingan yg berbeda

10. Lanjutan • Kelemahan : • sulit membentuk koalisi kalau pemilu tidak menghasilkan satu partai yg cukup kuat utk membentuk pemerintahan sendirian, maka akan terjadi negosiasi, yg dapat berlangsung lama sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan

11. Lanjutan… • Pemerintahan koalisi yg terbentuk mungkin gampang retak dan tidak stabil, karena masing-masing anggota koalisi sibuk dengan penyelesaian pertikaian, tidak punya cukup waktu utk menangani pengelolaan pemerintahan • Kecenderungan kearah moderasi dan kompromi dpt berarti bhw sistem multi partai justru akan didominasi oleh ‘politik centrist’ shg tdk dpt memunculkan alternatif ideologi yg jelas. Politik koalisi cenderung diwarnai oleh negosiasi dan konsiliasi, demi menemukan platform atatu pijakan yg sama; akibatnya perpolitikan tdk didasarkan pd keyakinan dan prinsip yg jelas

12. Lanjutan… • Hal tsb akan membuat partai menanggalkan kebijakan dan prinsip yg dianut demi mengejar kekuasaan, cenderung memberi tempat istimewa pada partai ‘centrist’ dan kepentingan ‘centrist’.

13. Partai dan Stabilitas Politik • Stabilitas politik tergantung dari polarisasi ideologi yg dianut partai-partai • Multipartai + polarisasi ideologi yg tinggi = instabilitas politik • Multipartai + polarisasi ideologi yg rendah = stabilitas politik