SEJARAH & POLITIK HUKUM INDONESIA RUSDIANTO FH-UNNAR 2011

1. SEJARAH & POLITIK HUKUM INDONESIA RUSDIANTO FH-UNNAR 2011

2. PERSEPSI TENTANG HUKUM? • Jalinan nilai tentang keadilan dan kebenaran yang universal (Filsafati) • Norma atau kaidah dalam peraturan perundang-undangan • Tata hukum (Hukum Positif) • Keputusan pelaksana hukum (Hakim, Presiden, Mentri dll) • Tata Pemerintahan (administrasi) • Perilaku yang ajeg, kepatutan (dalam masyarakat) • Disiplin Hukum (sistem ajaran sbg norma dan kenyataan) • Petugas hukum (Penegak hukum) • Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan (Ilmu Hukum)

3. ILMU HUKUM • Ilmu tentang Kaidah – Norma Hukum (Normwissenschaft) • Ilmu tentang Pengertian Hukum “Konsep-konsep hukum” (Begriffenwissenschaft) • Ilmu tentang Kenyataan Hukum (Tatswissenschaft) • Ilmu tentang Kaidah dan ilmu tentang pengertian hukum disebut “ ILMU HUKUM NORMATIVE “ • Ilmu tentang Kenyataan hukum dalam masyarakat disebut “ ILMU HUKUM EMPIRIS “

4. Sejarah Hukum “Ilmu sejarah yang obyeknya hukum dalam konteks perjalanan yang berubah dari waktu ke waktu” • Hukum dilihat dari kontek sosial • Hukum dibentuk dari interaksi masyarakat • Sejarah & perkb Hk terlihat dari dinamika masyarakat • DiawaliMazhabSejarah (Von Savigny) • Historis Materialism (Mark) “Gejalahukumtidakdapatdipisahkandariorganisasisosialpolitik”

5. HUKUM DAN POLITIK • Hukum sebagai produk politik • Hukum merupakan formulasi dan kristalisasi dari proses dan kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling berkompetisi. POLITIK HUKUM • Hukum yang mempengaruhi politik? • Politik yang mempengaruhi hukum? • Politik mengarahkan pembentukan hukum? • Hukum mencerminkan keputusan politik?

6. HUKUM • Produk Legislatif dan/atau Eksekutif – “ Berwujud Peraturan perundang-undangan” • Produk Yudikatif – “Keputusan Pengadilan (judge made Law) menjadi Yurisprudensi Dalam pembentukannya dipengaruhi oleh: proses, kehendak dan keputusan polotik Juga dipengaruhi oleh konfigurasi: Ekonomi, sosial, budaya, religi, atau ideologi (partai) dan bahkan negara-negara donor dan politik ekonomi global

7. HUKUM SEBAGAI PRODUK POLITIK • Politik mewarnai produk hukum • Politik mencerminkan keputusan politik • Politik mengarahkan dan menentukan proses pembentukan, pelaksanaan dan bahkan penegakan hukum. POLITIK HUKUM ? “Pernyataan kehendak dari penguasa negara (Legislatif,Eksekutif, Yudikatif) mengenai hukum yang berlaku dab ke arah mana hukum hendak dikembangkann”

8. PERKEMBANGAN UMUM • Abad 8 “Hukum idialis, absolut, (feudal system of Rules) = Masyarakatnya feudal • Abad 18 “ Negara modern, fenomena sosial adalah industrialisasi = Hukum dipengaruhi oleh politik ekonomi (H. Modern) • Abad 19 “ Muncul Konstitusional state, Rule of Law” = Hk Legal materiil, Kodifikasi, Kepastian Hukum. Keadilan?

9. Abad 20 Kegoncangan “ Kembalikan Hukum pd Keadilan (Justice) untuk dapat melayani manusia lebih baik = Hukum tidak terpisah dari masy, interdisipliner, diarahkan untuk menjelaskan fakta • Abad 21 Globalisasi, Transpormasi, Post Modern = Hukum dipengaruhi masyarakat dunia.(Demokrasi, HAM…)

10. SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUMDI INDONESIA PERIODE 1840 – 1890 • Kebijakan Membina Tata Hukum Secara Sadar (De Bewuste Recht Politiek) = Untuk mengontrol kekuasaaan raja dan eksekutif, Memberi perlindungan hukum penduduk di daerah jajahan. • Gron Wet (1848) Penetapan RAB dlm bentuk UU (Wet) Shg ada campur tangan parlemen • Regering Reglement (1854) Ide Rechtstaat/Rule of law untuk melindungi kepentingan penduduk = Liberalisasi

11. Kebijakan Univikasi (KUHPt, KUHD) • Pribumi secara individu dimungkinkdn membuat pilihan hukum (Onderweping) • Lewat Gubernur General menerapkan UU tertentu kepada pribumi (Toepasselijke) • Arahan Etik Kebijakan Kolonial • Politik eksploitasi (VOC, Monopoli) • Politik Liberal tidak membawa kesra daerah jajahan • Kebijakan melepas pribumi dari kungkungan adat (penguasaan tanah) membawa kesulitan ekonomi

12. Muncul Kritik (1850) “Etika Moral Humanistik” • Pemerintah belanda harus menjadi wali dlm peningkatan kesra & martabat pribumi • Hasil eksploitasi harus dipandang hutang budi yg dikembalikan dalam bentuk restitusi untuk perbaikan kehidupan pribumi (Kesra, pendidikan, kenegaraan: persiapan pemrt (Zelp Bestuur), Badan Legislatif (Volksraad) • Politik etik bertujuan penanaman nilai eropa, percepat penanaman budaya Belanda di Indonesia

13. Muncul Lapisan elit pribumi (kaum intelektual nasionalis) • Muncul politisi Belanda pemerhati nasib jajahan (V Deventer, V Vollenhoven) “Biarkan pribumi menikmati kehidupan dan suasana hukum sendiri”, Unifikasi H. Belanda bagi pribumi sama seperti pemaksaan H. Romawi thd orang Belanda yg tidak akan berhasil, Kodifikasi dikembangkan dengan memperhatikan H. Adat dan kebutuhan pribumi. • Usaha Kodifikasi terus berjalan dg alasan: • H. Adat tidak ada kepastian • Pruralisme melahirkan kebingungan dan kisruh

14. MASA PERALIHAN (1940-1950) • Dualisme Hk (Eropa dan Adat) • Ps 131 IS • H. Perdata, Dagang, Pidana dan H. Acra harus diatur dg ordonansi (2) a. Ordonansi harus konkordan dg Hukum di Belanda b. Ordonansi berlaku pula utk Pribumi, TA tapi tetap menghormati H. Agraria dan H. Adat (3) H A Perdata, HA Pidana konkordan dg H. Eropa (4) Pribumi dan TA dibuka kemungkinan untuk menundukkan diri

15. Masa Pendudukan Jepang Osamu Sirai No. 1/1942 • “Seluruh wewenang badan pemerintah dan hukum yang berlaku selama ini tetap berlaku, kecuali bertentangan dengan Peraturan Militer Jepang” • Dihapus Dualisme Peradilan dan diberlakukan peradilan yang berlaku untu semua golongan kecuali Jepang: • Saiko Hoin (Hoggerechtshof) • Koto Hoin (Raad v Justitia) • Tiko Hoin (Landraad) • Keizai Hoin ( Land Gerecht) • Ken Hoin (Regenschafgerecht)

16. Revolusi Fisik (1945-1950) • Mencoba lepas dari Hk Kolonial dg membangun hukum Indonesia yg mengangkat substansi hk rakyat menjadi hukum Nasional Kesulitan: • Bragam hukum yg tidak terumus secara eksplisit • Telah terlanjur tercipta pengelolaan sistem Hukum modern (asas, doktrin, pembuatan dan penegakan, organisasi dan prosedur) • Pemikiran para Jurist yag membangun H Nasional terkondisi dan terdidik dalam tradisi H. Belanda

17. Pasal II AP UUD’45 – Maklumat Presiden No. 2 Th 1945 • Penyederhanaan Badan Peradilan (PN> PT> MA) • Konfrensi Meja Bundar 27- 12 – 1949 “Pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda” • RIS (Ps 192 Kont RIS) “Hk yg berlaku adalah produk RIS” • UUDS’50 (Ps 142) “Peraturan per-UU-an yg ada sejak 17 – 8 – 45 tetap berlaku selama tidak dicabut dan ditambah UUD yg baru”

18. Ps 25 “Perbedaan kebutuhan masy dan kebutuhan Hukum rakyat akan dipertimbangkan” • Ps 102 “H. Perdata, Dagang, Pidana Hacara Perdata, Pidana, Susunan Peradilan diatur dg UU dalam Kitab Hukum, Kecuali jika dianggap perlu diatur dlm UU tersendiri” Kebijakan Pruralisme atau Kodifikasi/Unifikasi?

19. HUKUM NASIONAL Hk Barat Hk Adat Hk Islam • Yang dihasilkan: • UU MA No. 90 Th 1950 • UU No. 1/Drt/1951 • Unifikasi Peradilan “Hakim dapat melakukan penemuan hukum yg dikembangkan jadi Hk Nasional – Tapi terdoktrinasi Civil Law

20. PERIODE ORDE LAMA • Dekrit Presiden 1959 (Bebas dari kolonial, Kembali ke UUD’45 • Langkah dilakukan: • Mengganti simbol hukum dari “Dewi Justitia” menjadi “Pohon Beringin” (perubahan fungsi hukum dari pemberi keadilan/kepastian hukum menjadi pengayoman, kembali ke dasar filosofis bangsa Indonesia) • TAP MPRS No.2 Th 1960 (Untuk kesatuan hukum harus perhatikan realitas Indo, Asas hk harus sesuai GBHN dan H. Adat)

21. 3. UU No. 5 Th ‘60 “Mencabut sebagian besar Buku II KUHPd” 4. Mengaktifkan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang berkedudukan di bawah Menkeh Tugas: • Menjabarkan asas pembangunan hukum yg digariskan TAP MPRS No II/1960 • Merancang berbagai UU yang akan mengganti Hukum Kolonial

22. Pokok dan Asas Hukum Nasional: • HN terdiri dari unsur Gotong Royong dan befungsi pengayoman • HN bersifat anti kolonoalism,imperialism, feodalism • Konsep2 Hk Adat difungsikan untuk kepentingan Nasional dan Internasional (Bukan yg konkrit mengatur kehidupan di desa) SE Ka MA Tgl 5 September 1963 “ BW Secara resmi tidak berlaku dan harus memperhatikan Hukum Tidak Tertulis”

23. Reaksi atas SE MA • Hakim2 gelisah, dituntut untuk menemukan hukum anti kolonial • Advokat bimbang karena tidak ada kepastian hukum, Hukum apa yang menjadi landasan hakim • Akademisi “Tidak menghargai kepastian dan tidak logis SE membatalkan UU/Ordonantie”

24. PERIODE ORBA Kebijakan politik “Pembangunan Ekonomi” Fungsi Hukum “ Law as a tool of social enginering” • Hukum Nasional diarahkan untuk memulihkan wibawa hukum, menentang penghambaan hukum terhadap kepentingan dan tujuan politik • Kepastian hukum dipulihkan • Ditetapkan Tata Urutan Per-UU-an (TAP MPRS No. XX Th 1966 Ttg Sumber Tertib Hukum)

25. Arah Kebijakan Hukum Nasional: • Menunjang Perkembangan Ekonomi • Kodifikasi & Unifikasi terbatas yg selektif • Hk Kolonial di Nasionalisasi • Pengembangan H. Adat • Repelita “Rule of Law dijamin UUD: • HAM diakui dan dilindungi • Peradilan tidak memihak (UU No 14/70) • Asas Legalitas dipegang teguh

26. Hukum Sebagai sarana Merekayasa Masyarakat Muchtar Kusumaatmadja (Menkeh, Menlu): • Relevansi Hk dg pembangunan ekonomi, sosial • Bertolak dari faham Sociological Jurisprudence “fungsi hukum sebagai sarana merekayasa masyarakat sangat perlu dan menurut skenario pemerintah/eksekutif • Hukum membantu perubahan masy yg bisa dikontrol secara tertib dan teratur • Pembangunan Hk Nasional dg memilih H. Barat atau H. Adat Tidak perlu tergesa-gesa.

27. Dualisme Pandangan Pengembangan Hukum Nasional • Hukum kolonial yg dinasionalisasi dengan mengkaji hukum kolonial yg disesuaikan dengan Grundnorm Pancasila Sejarah hukum Indonesia mengalir berdasar tradisi Eropa (Belanda) yang ikut membentuk berbagai aspek (peradilan, pendidikan hk) 2. Hasil Pengembangan H. Adat “Bertolak dari faham Savigny yaitu hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat

28. Hambatan: Pruralisme Hk Adat yg tidak tertata dengan sistimatis Hukum Adat yang dikembangkan adalah berdasar asas2 yg memiliki nilai Universal antara lain: • Asas Hukum: Gotong Royong, Fungsi Sosial, Persetujuan Berdasar Kekuasaan Umum, Perwakilan dan Permusyawaratan dalam pemerintahan • Pranata Hukum: Maro = Production Sharing Contract; Panjar = Commitment fee/down payment

29. Memintas pekarangan orang lain = innocent paseage; dol odoyan = voyage charter/time charter; tanah ulayat = konsep territoriality/daerah jurisdiksi • Pengembangan Hk Adat diharapkan dari Hakim yg bebas dan merdeka (tapi ternyata sebaliknya karena Hakim adalah Pegewai Negeri; Terdoktrinasi cara berfikir deduktif lewat silogisme logika formal) • Arah pengembangan H. Nasional lebih mengandalkan proses legislatif dari pada Yudicial

30. Peranan Hukum dalam ORBA: • Hukum beri desain institusional tindakan otoritas politik negara • Idiologi konstitusional dan legalisme sebagai rekayasa sosial (social enginering) dan pengendalian sosial (social control) Indikasi: a. Proses pembentukan dan pembaharuan hk ambivalen prinsip antara hk otonom dg hk birokratik/instrumen fungsi negara ( UU 14/70, UU 8/81 dg Kopkamtib, Bakorstranas)

31. b. Hukum meligitimit hegemoni negara c. Kuatnya pengaruh eksekutif dalam kemerdekaan Hakim d. Efektifnya otoritas eksekutif dalam proses pembentukan hk e. Proses pembentukan hk tidak menampung partisipasi publik (tdk responsif) f. Hk dalam GBHN (1988) ditempatkan pada pembangunan Bidang Politik.

32. PERIODE REFORMASI • Komitmen menjaga persatuan dan kesatuan berdasar Pancasila dan UUD 45 • Memperkuat Demokrasi • Pengaruh Globalisasi Keputusan Mendasar Amandemen UUD 45 • Mengurangi kekuatan Presiden dan memberikan kekuasaan lebih pada DPR dalam membuat UU

33. 2. Otonomi daerah, DPR dipilih melalui Pemilu (tdk ada pengangkatan), penegasan fungsi DPR (legislasi, anggaran, pengawasan, hak interplasi, angket, menyampaikan pendapat), HAM, Pemisahan Polri dari ABRI 3. Perubahan sistem Politik: Presiden dan Wakil dipilih langsung, Multi Partai 4. Pembentukan lembaga penegak Hukum baru dan pengawasan dalam mencapai supremasi hukum seperti: KPK, Komisi Yudicial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian, Dll.