STRATEGI MEMBANGUN CITRA POSITIF

1. STRATEGI MEMBANGUN CITRA POSITIF KEMENTERIAN AGAMA

2. VISI HUMAS “Terciptanya pengelolaan kehumasan yang proporsional, profesional, efektif dan efisien dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik”

3. MISI HUMAS • Membangun citra dan reputasi positif Kementerian Agama; • Membentuk, meningkatkan, dan memelihara opini positif publik; • Menampung dan mengolah aspirasi masyarakat; • Mencari, mengklasifikasi, mengklarifikasi, serta menganalisis data dan informasi; • Mensosialisasikankebijakan dan program Kementerian Agama; • Membangun kepercayaan publik (publictrust)

4. STRATEGI HUMAS • Pembangun hubungan internal dan eksternal; • Penyelenggara pertemuan dan koordinasi antarinstansi; • Penyedia informasi Kementerian Agama; • Pengatur pertemuan instansi pemerintah dengan media massa; • Pendorong upaya pemberdayaan masyarakat; • Pengelola sarana dan prasarana kehumasan; • Pembentuk citra dan reputasi positif instansi Kementerian Agama; • Pengelola informasi pemerintahan dan pembangunan Kementerian Agama

5. ASAS PELAKSANAAN HUMAS • keterbukaan, yaitu asas yang menuntut praktisi humas terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif; • objektif, yaitu asas yang menuntut praktisi humas tidak memihak dalam melaksanakan tugas; • jujur, yaitu asas yang menuntut setiap praktisi humas memiliki ketulusan hati, keikhlasan, dan mengutamakan hati nurani dalam bersikap, berperilaku, berucap, tidak berbohong, tidak berbuat curang, serta tidak memanipulasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab; • tepat janji, yaitu asas yang menuntut praktisi humas menepati janji dan konsisten dalam melaksanakan tugas;

6. ASAS PELAKSANAAN HUMAS • etis, yaitu asas yang menuntut praktisi humas menjalankan nilai-nilai etika dalam melaksanakan tugas kehumasan; • profesional, yaitu asas yang menuntut praktisi humas mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman, dan konsisten dalam melaksanakan tugas; • akuntabel, yaitu asas yang menuntut praktisi humas mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan hasilnya; • integritas, yaitu asas yang menuntut praktisi humas bersikap independen dengan komitmen yang tinggi.

7. TANTANGAN HUMAS KEMENAG • Ruang lingkup tugasKementerian Agama. • Kemampuan mengelola informasi. • Berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. • Pengawal pelaksanaan UU KIP. • Maraknya penggunaan media sosial.

8. TUNTUTAN PERUBAHAN PARADIGMA MEMBANGUN CITRA • UUD 1945 Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. • UU 40/1999 tentang Pers Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, dan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

9. TUNTUTAN PERUBAHAN PARADIGMA MEMBANGUN CITRA • UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikansesuai dengan ketentuan. • UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik Pemerintah berkewajiban melayani hak dasar masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat

10. JENIS CITRA PEMERINTAH

11. HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN PUBLIK • Pemerintah

12. FAKTOR PEMBENTUK CITRA PEMERINTAH • Citra merupakan refleksi dari informasi dan pelayanan yang diterima oleh sekelompok orang atau masyarakat. • Citra berdampak pada tingkat penerimaan masyarakat terhadap strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah. CITRA PEMERINTAH

13. KUANTITAS INFORMASI • Beragam, informasi yang disampaikan beragama sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama. • Rutin, informasi disampaikan secara rutin dan berkala kepada masyarakat.

14. KUALITAS INFORMASI • Akurat, informasi diperoleh dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. • Cepat, informasi segera disampaikan kepada yang membutuhkan. • Seimbang, informasi yang disampaikan disampaikan apa adanya dan tidak memihak. • Baik, informasi disampaikan dengan menggunakan bahasa yang baik, sopan dan mudah diterima oleh penerima informasi.

15. MANFAAT INFORMASI • Dibutuhkan, informasi yang disampaikan merupakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. • Relevan, informasi yang disampaikan merupakan informasi yang diharapkan dan berhubungan dengan permasalahan. • Edukatif, informasi yang disampaikan merupakan informasi yang dapat mendidik masyarakat. • Konstruktif, informasi yang disampaikan merupakan informasi yang membangun sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama.

16. MEMILIH MEDIA YANG SESUAI

17. BEBERAPA JENIS PELAYANAN PUBLIK

18. BEBERAPA KEGIATAN UNTUK MEMBANGUN CITRA

19. JURU BICARA • Menguasai besaran tugas Kementerian Agama secara keseluruhan. • Menguasai isu strategi Kementerian Agama yang berkembang terkini termasuk perkembangan informasi di dalamnya. • Akses informasi langsung dari sumbernya. • Jeli dalam melakukan counter isu2 program Kementerian Agama • Sampaikan secara lugas dengan bahasa yang baik dan santun.

20. PUBLIKASI WEBSITE • Menghimpun berbagai bentuk publikasi hasil dari kebijakan maupun pelaksanaannya (berita, banner, text, buku, produk hukum, pedoman, paparan, dan sejenisnya). • Melibatkan satker di lingkungan Kantor Wilayah untuk menyumbangkan konten publikasi. • Melakukan publikasi melalui media yang telah tersedia seperti website, papan pengumuman, WEBSITE KEMENTERIAN AGAMA http://www.kemenag.go.id

21. MAJALAH • Menyusun dan menerbitkan majalah dinas secara berkala. • Menetukan tema pokok yang menjadi isu dalam pemuatan berita dalam majalah. • Distribusi majalah kepada satker di lingkungan Kanwil, Pemerintah Daerah, Ormas Keagamaan, dan pihak lain yang membutuhkan. MAJALAH DINAS KEMENTERIAN AGAMA “IKHLAS BERAMAL”

22. KONFERENSI PERS • Mengundang dan mengkordinasikan wartawan dari media cetak, online dan TV • Mengkondisikan lokasi dan waktu pelaksanaan konferensi pers sesuai dengan agenda Pimpinan • Mengkondisikan tema dan pertanyaan yang diajukan oleh wartawan pada saat konferensi pers. KONFERENSI PERS: Launching MTQ XXV di Jakarta

23. PERS RELEASE • Pers release merupakan tulisan seperti berita yang disampaikan kepada wartawan dengan tujuan mengumumkan atau klarifikasi atas isu tertentu. • Tujuan dari pers release adalah untuk menarik perhatian media masa agar mempublikasikan. • Diperlukan kemampuan analisis isu strategis yang berkembang, terutama tema menarik sehingga patut menjadi perhatian. • Bentuk FeatureRelease akan lebih menarik perhatian dan informatif bagi masyarakat dibandingkan fulltext.

24. PENDEKATAN MEDIA MASA • Berhadapan dengan media massa harus berhati-hati, karena tidak semua media masa berpihak kepada Pemerintah. • Namun demikian perlu dibangun simbiosis mutualisme antara Pemerintah dan Media Massa. • Sampaikan informasi sedetil mungkin kepada wartawan, meski pada akhirnya berita yang terbit sangat jauh dari harapan.

25. IKLAN LAYANAN MASYARAKAT • Mengidentifikasi dan menganalisis isu strategi terkini • Mengemas isu strategis menjadi bahan yang berharga jual di mata masyarakat • Mensosialisasikan kebijakan strategi melalui media iklan layanan masyarakat. • Menyiapkan tema, berita, dialog, iklan, gambar • Menyiapkan dialog dapat disampaikan melalui media berupa

26. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK • Menjadi garda depan dalam implementasi UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP • Melaksanakan tugas-tugas PPID, antara lain memberikan layanan informasi publik, menerima pengaduan serta penyelesaian sengketa informasi publik • Memilah informasi publik dan informasi dikecualikan. Ruang Layanan Informasi Publik Kementerian Agama

27. PENGADUAN MASYARAKAT • Pengaduan masyarakat merupakan kontrol eksternal terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan Kementerian Agama. • Segera respon dengan klarifikasi dan meminta bukti atas pengaduan yang diterima. • Berkoordinasi dan kerja sama dengan pihak2 terkait dalam penyelesaian masalah. • Pastikan bahwa pelapor dan saksi mendapatkan perlindungan yang baik.

28. PAMERAN • Ada berbagai kegiatan bersifat nasional maupun provinsi yang dapat diikuti. • Mengkordinasikankeikutsertaan dalam pameran dari seluruh unit kerja, termasuk diantaranya: • Penempatan dan dekorasi stand • Penyediaan dan pengiriman bahan pameran • Pembagian petugas jaga

29. MEDIA SOSIAL • Media sosial merupakan media online yang cukup efektif untuk bersosialiasi dengan masyarakat. • Media sosial yang banyak adalah Facebook dan Twitter. • Melakukan update secara rutin serta merespon secara cepat dari setiap pertanyaan yang masuk. TWITTER KEMENTERIAN AGAMA @kemenag_ri

30. TERIMA KASIH