PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAHAN AJAR DI SUSUN OLEH : TIM DOSEN KEWARGANEGARAAN

1. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANBAHAN AJAR DI SUSUN OLEH :TIM DOSEN KEWARGANEGARAAN

2. Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi Pasal 37 ayat 2 UU No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat: • 1. Pendidikan agama • 2. Pendidikan kewarganegaraan • 3. Bahasa • Sebelum peraturan pemerintah keluar, maka keputusan menteri Pendidikan nasioanl No.232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan No.045/U/ 2002 tentang kurikulum Inti Pendidikan Tinggi dinyatakan masih tetap berlaku. Menurut ketentuan ini, Pendidikan Kewarganegaraan termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian. • Aktualisasi dari pendidikan Kewarganegaraan tersebut adalah melahirkan mahasiswa sebagai ilmuan professional, sekaligus Warga Negara Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (nasionalisme).

3. IDENTITAS NASIONAL • Garuda pancasila • Garuda pancasila menunjukkan jiwa yang dinamis dan optimis. Lambang garuda pancasila terdiri atas tiga bagian: • a. Burung garuda yang berdiri tegak mengembangkan sayapnya kekiri dan kekanan, kepala menoleh tegak ke kanan bermakna: • - Garuda diambil dari peradaban Indonesia. Melambangkan kekuatan ,kekuasaan, kesetiaan, perjuangan. • - garuda menoleh kekanan melambangkan kebaikan, optimis,langkah mujur. • - Sayap masing-masing berjumlah 17 helai. Berarti tanggal 17. Bulu ekor berjumlah 8 berarti bulan agustus.Bulu sisik pada bagian berutu berjumlah 19 dan dileher berjumlah 45 berati tahun 1945.

4. b. Perisai berbentuk jantung, tergantung dengan rantai paada leher garuda. Perisai terbagi dalam lima ruangan . tiap-tiap ruangan terlukis lambing sila-sila pancasila. Bermakna: • - Perisai melambangkan perlindungan • - Garis melintang ditengah perisai melukiskan garis khatulistiwa • - lima lukisan(nurcahya,rantai bermata bulat dan persegi,pohon beringin, kepala benteng dan padi dan kapas) didalam perisai melambangkan sila pancasila • c. seloka/ semboyan tertulis pada pita yang dicengkram garuda berbunyi bhineka tunggal ika. Bermakna: • - seloka dipetik dari buku sutasoma yang ditulis oleh mpu Tantular dikerajaan Majapahit. Secara harafiah berarti beda itu, satu itu. Bhineka berasal dari bahasa sansekerta dari bhina yang berarti beda, ika berarti itu. Tunggal ika berarti satu itu.

5. WARGANEGARA : WARGA SUATU NEGARA YANG DITETAPKAN UNDANG-UNDANG • KEWARGANEGARAAN : HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN HUBUNGAN ANTARA NEGARA DENGAN WARGA NEGARA YANG MENGAKIBATKAN ADANYAHAK DAN KEWAJIBAN DARI KEDUA BELAH PIHAK • PEWARGANEGARAAN : TATACARA BAGI ORANG ASING UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN MELALUI PERMOHONAN • ASAS KEWARGANEGARAAN : 1. IUS SANGUIS (LAW OF THE BLOOD) 2. IUS SOLI (LAW OF THE SOIL

6. WARGANEGARA INDONESIA :* YANG MENJADI WARGANEGARA INDONESIA ADALAH BANGSA INDONESIA ASLI DAN BANGSA ASING YANG DISAHKAN DENGAN UNDANG-UNDANG SEBAGAI WARGANEGARA* KEWARGANEGARAAN INDONESIA HANYA DAPAT DIPEROLEH BERDASARKAN PERSYARATAN YAN BERDASARKAN UU KEWARGANEGARAAN ASAS KEWARGANEGARAAN INDONESIA : 1. IUS SANGUINIS 2. IUS SOLI SECARA TERBATAS 3. ASAS KEWARGANEGARAAN TUNGGAL 4. ASAS KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS

7. IUS SANGUINIS :1. AYAH DAN IBU WARGANEGARA INDONESIA2. AYAH WARGANEGARA INDONESIA, IBU ASING3. IBU WARGANEGARA INDONESIA, AYAH ASING4. IBU WARGANEGARA INDONESIA, AYAH TAK PUNYA KEWARGANEGARAAN5. ANAK DARI IBU INDONESIA DILUAR PERKAWINAN YANG SAH6. ANAK IBU WNA, DIAKUI AYAH INDONESIA SEBELUM UMUR 18 TH IUS SOLI TERBATAS : 1. LAHIR DI INDONESIA TIDAK JELAS STATUS KEWARGANEGARAAN ORTU 2. LAHIR DI INDONESIA, ORTUNYA TIDAK DIKETAHUI 3. LAHIR DI INDONESIA ORTUNYA TIDAK PUNYA KEWARGANEGARAAN KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS : 1. ANAK LAHIR DI LUAR INDONESIA, DARI ORTU INDONESIA, NEGARA TEMPAT KELAHIRAN MEMBERI KEWARGANEGARAAN ANAK TSB 2. ANAK WNI, DILUAR PERKAWINAN SYAH, BELUM 18TH, BELUM KAWIN DIAKUI AYAHNYA YANG BERWARGANEGARA ASING 3. ANAK WNI, BELUM 5TH, DIANGKAT SECARA SAH SEBAGAI ANAK OLEH WNA. *HANYA SAMPAI 18TH/SUDAH KAWIN

8. DEFINISI NEGARA Negara * HAROLD J LASKI : - NEGARA ADALAH SUATU MASYARAKAT YANGT DIINTEGRASIKAN KARENA MEMPUNYAI WEWENANG YANG BERSIFAT MEMAKSA DAN YANG SECARA SAH LEBIH AGUNG DARIPADA INDIVIDU ATAU KELOMPOK YANG MERUPAKAN BAGIAN MASYARAKAT * ROBERT M Mc. IVER : - NEGARA ADALAH SUATU ASOSIASI YANG MENYELENGGARAKAN PENERTIBAN DALAM SUATU MASYARAKAT DI SUATU WILAYAH DENGAN BERDASARKAN SISTIM HUKUM YANG DISELENGGARAKAN OLEH SUATU PEMERINTAH YANG UNTUK MAKSUD TERSEBUT DIBERI KEKUASAAN MEMAKSA. DEFINISI UMUM : NEGARA ADALAH SUATU DAERAH TERITORIAL YANG RAKYATNYA DIPERINTAH (GOVERNED) OLEH SEJUMLAH PEJABAT, DAN YANG BERHASIL MENUNTUT DARI WARGANEGARA KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN MELALUI PENGUASAAN YANG MONOPOLIS DAN SYAH

9. SIFAT NEGARA * MEMAKSA - AGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DITAATI (TERTIB) - MEMAKAI KEKERASAN FISIK SECARA LEGAL * MONOPOLI - MENETAPKAN TUJUAN BERSAMA MASYARAKAT - SUATU ALIRAN YANG BERTENTANGAN DENGAN TUJUAN BERSAMA DILARANG * MENCAKUP SEMUA - SEMUA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERLAKU UNTUK SEMUA - MENCEGAH PEMBIARAN SESEORANG/ KELOMPOK BERADA DI LUAR RUANG LINGKUP AKTIVITAS NEGARA

10. UNSUR NEGARA 1. WILAYAH DARAT, LAUT, UDARA 2. RAKYAT/PENDUDUK SEKUMPULAN ORANG YANG TELAH SADAR BERNEGARA DAN MENEMPATI WILAYAH TERTENTU 3. PEMERINTAH BADAN YANG BERFUNGSI DAN MENGURUS NEGARA 4. KEDAULATAN * WEWENANG/ KEKUASAAN TERTINGGI UNTUK MEMBUAT UNDANG-UNDANG DAN MELAKSANAKANNYA DENGAN BERBAGAI CARA (INTERNAL SOUVEREIGNITY) * EXTERNAL SOUVEREIGNITY 5. PENGAKUAN INTERNASIONAL UNSUR SEKUNDER

11. TUJUAN DAN FUNGSI NEGARA TUJUAN NEGARA ◊ ROGER H. SOLTAU - MEMUNGKINKAN RAKYATNYA BERKEMBANG SERTA MENYELENGGARAKAN DAYA CIPTANYA SEBEBAS MUNGKIN ◊ HAROLD J LASKI - MENCIPTAKAN KEADAAN DIMANA RAKYATNYA DAPAT MENCAPAI TERKABULNYA KEINGINAN MEREKA SECARA MAKSIMAL ◊ PEMBUKAAN UUD 1945 - MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA - MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM - MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA - IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNI YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL

12. FUNGSI NEGARA 1. MELAKSANAKAN PENERTIBAN (LAW AND ORDER) * CAPAI TUJUAN BERSAMA * CEGAH KONFLIK * STABILISATOR 2. MENGUSAHAKAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN RAKYATNYA * NEGARA SEJAK ABAD KE-20 3. PERTAHANAN * MENGHADAPI INVASI NEGARA LAIN 4. MENEGAKKAN KEADILAN * MELALUI BADAN PERADILAN

13. TERJADINYA NEGARA 1. TEORI KENYATAAN * KENYATAAN – SYARAT TERTENTU – NEGARA TIMBUL 2. TEORI KETUHANAN 3. TEORI PERJANJIAN 4. TEORI PENAKLUKAN * KELOMPOK MENAKLUKAN KELOMPOK LAIN (PEMBERONTAKAN, REVOLUSI, PELEBURAN) 5. TEORI KEKUATAN * KELOMPOK KUAT MENAKLUKAN – MEMBUAT HUKUM 6. TEORI GARIS KETURUNAN * PERKEMBANGAN KELUARGA MENJADI BESAR – NEGARA 7. TEORI ORGANIS * NEGARA DIANALOGIKAN SEBAGAI MANUSIA (PEM:TULANG, UU:SYARAF, KEP.NEGARA:KEPALA, MASYARAKAT:DAGING) * NEGARA: LAHIR, TUMBUH, MATI 8. TEORI ALAMIAH 9. TEORI FILOSOFIS * RENUNGAN FILOSOFIS MEMANG SELAYAKNYA NEGARA ITU ADA 10. TEORI HISTORIS * NEGARA/ LEMBAGA NEGARA TUMBUH SECARA EVOLUSIONER, TIDAK DENGAN SENGAJA

14. PANCASILA

16. Intisila-silaPancasilameliputi: • Tuhan, yaitusebagaikausa prima • Manusia, yaitumakhlukindividudanmakhluksosial • Satu, yaitukesatuanmemilikikepribadiansendiri • Rakyat, yaituunsurmutlaknegara, harusbekerjasamadangotongroyong • Adil, yaitumemberikeadilankepadadirisendiridanorang lain yang menjadihaknya.

17. Sajarahpancasila • 1 juni 1945 • . Sukarno mengemukakandasar-dasarsebagaiberikut: Kebangsaan; Internasionalisme; Mufakat, dasarperwakilan, dasarpermusyawaratan; Kesejahteraan; Ketuhanan. NamaPancasilaitudiucapkanolehSoekarnodalampidatonyapadatanggal 1 Juniitu, katanya: • Sekarangbanyaknyaprinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, danketuhanan, lima bilangannya. NamanyabukanPanca Dharma, tetapisayanamakaninidenganpetunjukseorangtemankitaahlibahasa - namanyaialahPancasila. Silaartinyaazasataudasar, dandiataskelimadasaritulahkitamendirikannegara Indonesia, kekaldanabadi.

18. Rumusanpenetapanpancasila • RumusanPertama : Piagam Jakarta (Jakarta Charter) - tanggal 22 Juni 1945 • RumusanKedua : PembukaanUndang-undangDasar – tanggal 18 Agustus 1945 • RumusanKetiga : MukaddimahKonstitusiRepublik Indonesia Serikat – tanggal 27 Desember 1949 • RumusanKeempat : MukaddimahUndang-undangDasarSementara - tanggal 15 Agustus 1950 • RumusanKelima : RumusanKedua yang dijiwaiolehRumusanPertama (merujukDekritPresiden 5 Juli 1959)

19. G30SPKI • Apaygdimaksuddengan G30spki? 1965 • Mengapa 1 okt = harikesaktianpancasila

20. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI • PengertianIdeologi Istilahideologiberasaldarikataidea yang berartigagasan, konsep, pengertiandasar, cita-citadanlogos yang berartiilmu. Jadisecaraharafiahideologiberartiilmutentangpengertiandasar, ideataucita-cita. Cita-cita yang dimaksudkanadalahcita-cita yang tetapsifatnyadanharusdapatdicapaisehinggacita-citaitusekaligusmerupakandasar, pandangan, paham.

21. Pengertianpancasila • PengertianFilsafatPancasila • Pancasilasebagaifilsafatmengandungpandangan, nilai, danpemikiran yang dapatmenjadisubstansidanisipembentukanideologiPancasila. • FilsafatPancasiladapatdidefinisikansecararingkassebagairefleksikritisdanrasionaltentangPancasilasebagaidasarnegaradankenyataanbudayabangsa, dengantujuanuntukmendapatkanpokok-pokokpengertiannya yang mendasardanmenyeluruh.

22. TUJUAN SERTA FUNGSI PANCASILA • Lihatkembalipadadifinisipancasilayaitusebagailandasandasar NKRI. Dan dapatdilihatpadapembukaanuud 1945 • memajukankesejahteraanumum, mencerdaskankehidupanbangsa, danikutmelaksanakanketertibandunia yangberdasarkankemerdekaan, perdamaianabadidankeadilansosial

23. HAK ASASI MANUSIA

24. HAM Hakasasimanusia? HAM / HakAsasiManusiaadalahhak yang melekatpadadirisetiapmanusiasejakawaldilahirkan yang berlakuseumurhidupdantidakdapatdiganggugugatsiapa pun

25. MACAM-MACAM HAM 1. Hak asasi pribadi / personal Right 2. Hak asasi politik / Political Right 3. Hakazasihukum / Legal Equality Right 4. Hak azasi Ekonomi / Property Rigths 5. Hak Asasi Peradilan / Procedural Right 6. Hakasasisosialbudaya / Social Culture Right

26. PERBUATAN YG MELANGGAR HAM • Diskriminasiadalahsetiappembatasan, pelecehan, ataupengucilan yang langsungataupuntaklangsungdidasarkanpadapembedaanmanusiaatasekomomi, jeniskelamin, bahasa, keyakinanpolitik. • Penyiksaanadalahsetiapperbuatan yang dilakukandengansengaja, sehingga menimbulkan rasa sakitataupenderitaan yang hebat, baikjasmanimaupunrohani,padaseseoranguntukmemperolehpengakuanatauketerangandariseseorangataudariorangketiga, denganmenghukumnyaatassuatuperbuatan yang lelahdilakukanataudidugatelahdilakukanolehseseorangatauorangketiga, ataumengancamataumemaksa seseorang atau orang ketiga

27. Pelanggaran HAM • Pelanggaranhakasasimanusiaadalahsetiapperbuatanseseorangataukelompokorang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secaramelawanhukummengurangi, menghalangi, membatasi, danataumencabuthakasasimanusiaseseorangataukelompokorang yang dijaminolehUndang-undang

28. Komnas HAM • Komnas HAM adalahlembagamandiri yang kedudukannyasetingkatdenganlembaganegaralainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasihakasasimanusia.

29. Tujuankomnas HAM • mengembangkankondisi yang kondusifbagipelaksanaanhakasasimanusiasesuaidenganPancasila, Undang-UndangDasar 1945. danPiagamPerserikatanBangsa-Bangsa, sertaDeklarasi Universal HakAsasiManusia; danmeningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadimanusia Indonesia

30. DEMOKRASI

31. DEMOS KRATOS (GOVERNMENT/ RULE BY PEOPLE) DEMOKRASI KONSTITUSIONAL : CIRI : -PEMBATASAN KEKUASAAN -PEMBATASAN DENGAN KONSTITUSI -TIDAK SEWENANG-WENANG KEPADA WARGANEGARA. CONSTITUSIONAL GOVERNMENT LIMITED GOVERNMENT RESTRAINED GOVERNMENT MENGGAPA PERLU PEMBATASAN KEKUASAAN : -JAMIN HAK-HAK WARGANEGARA AGAR KEKUASAAN TIDAK DIMONOPOLI.

32. SETIAP NEGARA MEMPUNYAI KHAS/ CIRI-CIRI KEDAULATAN RAKYAT ATAU DEMOKRASINYA DISEBABKAN : - kebudayaan; - sejarah; - pandanganhidupdan; - apaygingindicapainya Negara indonesiamemilikisistemdemokrasipancasila yang aslilahirdaribangsaindonesia

33. Bentukdemokrasidalamsistempemerintahan • PemerintahanMonarki: a. monarkimutlak; b. monarkikonstitusional; c. monarkiparlementer. • Pemerintahanrepublik

34. KEKUASAAN DALAM PEMERINTAHAN • MenurutteoritriaspoliticaOlehJhon Locke • Legilslatif • Eksekutif • Federatif • Yudikatif • Menurutmontesque • Legilslatif • Eksekutif • Federatif • Yudikatif

35. SistemPemerintahan Negara • Pemerintahandiktator • Pemerintahanparlementer • Pemerintahanpresidensil • Pemerintahancampuran

36. SEJARAH PERKEMBANGAN DEMOKRASI ABAD KE 6-SM : YUNANI----DIRECT DEMOCRACY ROMAWI DIKALAHKAN SUKU-SUKU BANGSA EROPA BARAT DEMOKRASI YUNANI LENYAP DIGANTI FEODALISME. • STRUKTUR SOSIAL FEODAL : • PIMPINAN AGAMA • BANGSAWAN • RAKYAT JELATA TIMBUL PERLAWANAN RENAISANCE : KEMBALINYA KESUSASTERAAN DAN KEBUDAYAAN YUNANI REFORMASI : MELEPASKAN DIRI DARI KEKANGAN PENGUASA AGAMA. TEORI KONTRAK SOSIAL : HUBUNGAN RAJA RAKYAT BERDASARKAN PERJANJIAN SOSIAL KONSEP BARU : *KEBEBASAN AGAMA. *PEMISAHAN AGAMA DAN NEGARA. *MANUSIA PUNYA HAK POLITIK (TIDAK BOLEH DIGANGGU GUGAT).

37. PEMBATASAN KEKUASAAN INI DISEBUT RECHTSSTAAT (ALIRAN KONTINENTAL) : IMMANUEL KANT, YULIUS STAHL. UNSUR-UNSUR : *HAK MANUSIA. *PEMISAHAN/ PEMBAGIAN KEKUASAAN UNTUK MENJAMIN HAK ITU. *PERADILAN ADMINISTRASI DALAM PERSELISIHAN. RULE OF LAW (ANGLO SAXON) A.V.DICEY. UNSUR-UNSUR : *SUPREMASI HUKUM (KEKUASAAN TIDAK SEWENANG-WENANG, DI HUKUM HANYA KALAU MELANGGAR HUKUM). *PERSAMAAN KEDUDUKAN DI MUKA HUKUM. *HAK-HAK MANUSIA TERJAMIN OLEH UUD/UU SERTA KEPUTUSAN PENGADILAN. DEMOKRASI S/D ABAD XIX HANYA MENCAKUP DEMOKRASI PoLITIK

38. INTERNATIONAL COMMISION OF YURIST (BANGKOK 1965) • RULE OF LAW DIPERLUAS : • DISAMPING HAK POLITIK, HAK SOSIAL EKONOMI DIAKUI. • DIBENTUK STANDAR DASAR SOSIAL EKONOMI. • PEMYELESAIAN MASALAH KELAPARAN, KEMISKINAN, DAN PENGANGGURAN. • PEMERINTAH BERTUGAS MENYELENGGARAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI. • DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, CAMPUR TANGAN PEMERINTAH DALAM HAK INDIVIDU TERTENTU TAK TERELAKKAN. • SYARAT DASAR TERSELENGGARANYA RULE OF LAW : • * PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL. • * BADAN KEHAKIMAN YANG BEBAS DAN TIDAK MEMIHAK. • * PEMILU YANG BEBAS. • * KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT. • * KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BEROPOSISI. • * PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN.

39. DEMOKRASI INDONESIA PRINSIP : *PERSAMAAN *KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN. *KEBEBASAN YANG BERTANGGUNG JAWAB. *MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT. *MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL. *MENGUTAMAKAN PERSATUAN NASIONAL DAN KEKELUARGAAN. UNSUR-UNSUR PENTING DALAM DEMOKRASI : -KETERLIBATAN WARGANEGARA DALAM PEMBUATAN KEPUTUSAN POLITIK. -TINGKAT PERSAMAAN TERTENTU DIANTARA WARGANEGARA. -TINGKAT KEBEBASAN ATAU KEMERDEKAAN TERTENTU YANG DIAKUI DAN DIBERLAKUKAN BAGI WARGANEGARA. -SUATU SISTEM PERWAKILAN. -SISTEM PEMILAHAN KEKUASAAN.

40. DEMOKRASI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA KONSEP KEKUASAAN : 1. KEKUASAAN DI TANGAN RAKYAT. * PEMBUKAAN UUD 1945 ALINEA IV. “ MAKA DISUSUNLAH KEMERDEKAAN KEBANGSAAN INDONESIA ITU DALAM SUATU UUD NEGARA RI YANG BERKEDAULATAN RAKTYAT “. * PASAL 1 AYAT (2) 2. PEMBAGIAN KEKUASAAN. * KEKUASAAN TERTINGGI DI TANGAN RAKYAT. * KEKUASAAN EKSEKUTIF (PRESIDEN). * KEKUASAAN YUDIKATIF (MA DAN MK). * KEKUASAAN LEGISLATIF (DPR DAN PRESIDEN). * KEKUASAAN INSPEKTIF (BPK DAN DPR).0 PENGAMBILAN KEPUTUSAN : *SILA KE-4 : PERMUSYAWARATAN. *PASAL 2 AYAT (3) : SUARA TERBANYAK. ASAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN : *MUSYAWARAH MUFAKAT. BILA MUFAKAT TIDAK TERCAPAI : SUARA TERBANYAK.

41. KONSEP PENGAWASAN • DPR MEMPUNYAI FUNGSI ANGGARAN. • DPR PEMEGANG SEPENUHNYA KEKUASAAN LEGISLATIF. • DPR MENGAWASI PEMERINTAH MELALUI KEWENANGANNYA SEBAGAI BADAN LEGISLATIF : • HAK INTERPELASI. • HAK ANGKET. • HAK USUL/ PENDAPAT. • BPK KONSEP PARTISIPASI PASAL 27 : PERSAMAAN KEDUDUKAN HUKUM. PASAL 28 : KEMERDEKAAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL. PASAL 27&28 : HAK DAN KEWAJIBAN BELANEGARA DAN PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA. PASAL 33 : DEMOKRASI EKONOMI. PARTISIPASI RAKYAT MENCAKUP SELURUH ASPEK KEHIDUPAN DAN TERBUKA BAGI SELURUH WARGANEGARA.

42. CONSTITUTI

43. Istilahkonstitusimempunyaiduapengertian, yaitu: • Konstitusidalampengertianluasadalahkeseluruhandariketentuan-ketentuandasaratauhukumdasar. • Konstitusidalampengertiansempitberartipiagamdasaratauundang-undangdasar (Loiconstitutionallle) ialahsuatudokumenlengkapmengenaiperaturandasarnegara.

44. FUNGSI KONSTITUSI • FungsiKonstitusimenentukanpembatasanterhadapkekuasaansebagaisuatufungsikonstitusionalisme; • memberikanlegitimasiterhadapkekuasaanpemerintah; • sebagaiinstrumnenuntukmengalihkankewenangandaripemegangkekuasaanasal (baikrakyatdalamsistemdemokrasiatau raja dalamsistemmonarki) kepada organ-organ kekuasaannegara;

45. Strukturketatanegaraansebelumdansesudahamandemen UUD 1945 • Sebelum : MPR BPK MAHKAMAH AGUNG PRESIDEN /WAPRES DPR DPA Sesudah : MAHKAMAH AGUNG MPR PRESIDEN /WAPRES DPR BPK DPA

46. SIFAT KONSTITUSI • Formil dan materiil : • Formil berarti tertulis. Materiil nyaberisikan hal-halpokok nyasajabagi rakyat dan pemerintah. • Flexibel dan rigid : • Rigid berarti kaku/keras/solid untukdilakukan perubahanberbedadengan per-UU-an biasa yang flexibel

47. MetodePerubahankonstitusi : • Referendum, perubahanditentukanolehrakyat • Konvensi ketatanegaraan, perubahanberdasarkansistemketatanegaraan

48. Pertemuan ke-6Ilmu Negara Umum (Algemeine Staatlehre) Tujuan Perkuliahan Memberikan pemahaman mengenai pengertian danasas-asaspokok tentang negara yang secara teori mengantar mahasiswa untuk memahamipendidikan kewarganegaraan

49. Aliran-aliran dalam Ilmu Negara Plato : konsepsi Polis (negara kota), Tidak ada definisi tegas tentang negara,Plato hanyamenggambarkan bentuk negara ideal. negara = jiwa manusia yang mempunyai 3 kemampuan, yaitu: • Kehendak ; orang yang mampu memerintah = penguasa • akal pikiran ; orang mampu mempertahankan negara = armada tentara • Perasaan ; orang biasa yang mensuplai makanan untuk semua = rakyat

50. Teori hakekat Negara Teori Ketuhanan, negara terbentuk atas kehendak Tuhan. Teori Perjanjian, negara terbentuk karena antara sekelompok manusia yang tadinya masing-masing hidup sendiri-sendiri, diadakan suatu perjanjian untuk mengadakan suatu organisasi yang dapat menyelenggarakan kehidupan bersama. Teori Kekuasaannegara terbentuk olehorang-orang yang paling kuat dan berkuasa  Teori Kedaulatannegara terbentuk oleh orang-orang tertentu yang didaulat menjadi penguasa (pemerintah), meliputi:  • Teori Kedaulatan Tuhan  Menurut teori ini kekuasaan tertinggi dalam negara itu adalah berasal dari Tuhan.  • Teori Kedaulatan Hukum  Menurut teori ini bahwa hukum merupakan sumber kedaulatan. • Teori Kedaulatan Rakyat  Teori ini berpendapat bahwa rakyatlah yang berdaulat dan mewakili kekuasaannya kepada suatu badan, yaitu pemerintah.  • Teori Kedaulatan negara  Teori ini berpendapat bahwa negara merupakan sumber kedaulatan dalam negarayang dibedakan menjadi dua, yaitu terjadinya negara secara primer dan secara sekunder.