1 / 27

DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Disampaikan Oleh : NATA IRAWAN,SH.,MSi. DIREKTUR PEMBERDAYAAN ADAT DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT. DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI. KONSEP DASAR POKJANAL POSYANDU.

taya
Download Presentation

DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DisampaikanOleh : NATA IRAWAN,SH.,MSi. DIREKTUR PEMBERDAYAAN ADAT DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

  2. KONSEP DASAR POKJANAL POSYANDU WADAH KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM PEMBINAAN POSYANDU DARI UNSUR PEMERINTAH DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Meningkatkan kinerja pembinaan Posyandu; Meningkatkan peran dan fungsi Sekretariat Pokjanal Posyandu Pusat dan Daerah sebagai penggerak dan pengolah data dan informasi Posyandu; Meningkatkan efisiensi waktu penyampaian informasi dan data Posyandu dari daerah ke Pusat dan sebaliknya; Meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan tindakan oleh stakeholders dalam penanganan suatu kasus atau Kejadian Luar Biasa (KLB) kesehatan yang bersumber dari Posyandu. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Sistem Informasi Posyandu (SIP).

  3. PENGORGANISASIAN POKJANAL POSYANDU (PERMENDAGRI NO 54 TH 2007) PUSAT, PROVINSI,KAB/KOTA, DAN KEC. POKJANAL POSYANDU (DINAS/INSTANSITERKAIT, ORMAS, LSM, Swasta, Dll) POKJA POSYANDU(Kades , Perangkat Desa, Ormas, Anggota Masy) DESA/KELURAHAN PELAKSANA KEGIATAN POSYANDU (Kader)

  4. Aktifisasi Pokjanal Posyandu PokjanalPosyanduPusat Kementerian/Lemb, PKK, LSM PokjanalPosyandu Prov. SKPD-SKPD, TP PKK, LSM PokjanalPosyanduKab/ Kota 497 Kab/kota + 6 Kab/kotaAdm + 6.000 Kecamatan PokjanalPosyanduKec. PokjaPosyanduDesa/Kelurahan + 70.000 Desa/Kelurahan

  5. KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN POKJANAL POSYANDU PERMENDAGRI NO.54 TH. 2007 BAB IV TUGAS DAN FUNGSI POKJANAL PROV, KAB/KOTA, KECAMATAN, DESA & KEL BAB VI KEPENGURUSAN POKJANAL PROV, KAB/KOTA, KECAMATAN, DESA & KEL PUSAT DI DITJEN PMD, SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU PROV DAN KAB/KOTA DI DINAS/BADAN/ KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

  6. TUPOKSI POKJANAL POSYANDU (PROP/KAB/KOTA/KEC) • Menyiapkan data daninformasittgkeadaanmaupunperkemb keg. ygberkaitandgnpengelolaan Posyandu dan menindaklanjuti sesuai dgn permasalahan yg ada.. • Menganalisamslh & kebuthintervensi program berdsrkanpilihanalternatifpemecahan masalah sesuai dg potensi & kebuthprogram. • Menyusunrenc keg thnan & mengupayakanadanyasumberdanautkmendukung keg pembinaanPosyandu. • Mengupayakansumber-sumberdanagunamendukungoperasional posyandu • Melakukanbimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauandanevaluasirutin. • Memfasilitasipenggerakkandanpengembpartisipasigotongroyong & swadayamasyarakatdlmmengembangkanPosyandu. • Mengembangkan keg lain sesuaidgnkebutuhan. • Melaporkanhasilpelaksanaankegiatan program kepada MDN/ Gub/Bupati/Walikota, danCamat (sesuaitingkatannya)

  7. POKOK PERMASALAHAN Sejauhmana peran dan fungsi Pokjanal Posyandu dapat menguatkan kelembagaan Posyandu melalui Sistem Informasi Posyandu?

  8. POKOK-POKOK PERSOALAN 1. Kelembagaan: - Pokjanal yang ada hanya sekedar SK - Belum adanya sekretariat tetap 2. Sumber Daya Manusia: - Terbatasnya jumlah maupun kemampuan SDM dalam Pengelolaan Pokjanal maupun Sistem Informasi Posyandu - Kurangnya sosialisasi 3. Anggaran: - Tidak tersedianya dukungan pendanaan yang memadai - Program kerja blm jelas dan terintegrasi 4. Koordinasi: - Persepsi bahwa Pokjanal mrpk tugas teknis kesehatan - Tupoksi masing2 sektor belum jelas - Koordinasi antar sektor/lembaga msh lemah

  9. KEBIJAKAN ”Terwujudnya optimalisasi peran dan fungsi Pokjanal Posyandu melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi Posyandu antara lain melalui Sistem Informasi Posyandu” • STRATEGI • Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pokjanal Posyandu • Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola Pokjanal Posyandu dan Sistem Informasi Posyandu • Meningkatkan dukungan pendanaan bagi Pokjanal Posyandu • Meningkatkan koordinasi lintas sektor/lembaga tentang Pokjanal Posyandu

  10. Upaya Strategi 1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pokjanal Posyandu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian terkaitbersama2Pemdamengupayakan: • Aturan yg menaungi seluruh Kementerian/Instansi/Badan yg menangani Pokjanal Posyandu spt PP/Perpres shg menimbulkan keseragaman pengertian, penanganan, & tdk terjd tumpang tindih program di lapangan serta memperkuat kedudukan Pokjanal di daerah. • Menetapkan sekretariat Pokjanal Posyandu yang tetap baik di Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Juklak maupun Juknis Pokjanal Posyandu.

  11. TUGAS SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU • Melakukan fungsi Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokjanal Posyandu, yaitu sebagai pengolah dan penganalisa serta pusat distribusi data dan informasi berbagai program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu yang menjadi bidang tugas dan tanggung jawab POKJANAL POSYANDU; • Membantu Sekretaris melaksanakan koordinasi teknis administratif, dan teknis fungsional pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;

  12. Upaya Strategi 2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola Pokjanal Posyandu dan sip Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian terkait bersama2Pemdamengupayakan: • Peningkatan SDM melalui bbg program sosialisasi (Knowledge, Information, and Education/KIE) ttg pengembangan Pokjanal Posyandu • Pengembangankapasitaspemangkukepentingan (stake holders) didaerahshg peningkatan kerjasama antar sektor maupun pelaksanaan program2 Pokjanal Posyandu berjalan dengan baik • Peningkatan SDM pengelola Pokjanal Posyandu dalam penguasaan Sistem Informasi Posyandu (SIP) sehingga didapatkan data yang valid dan Up to Date tentang Pokjanal Posyandu dan program2 kegiatan yang berjalan sesuai kondisi dan potensi masing2 Posyandu

  13. Upaya Strategi 3. Meningkatkan dukungan pendanaan bagi Pokjanal Posyandu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, DPR dan Kementerian terkait bersama2Pemdadan DPRD mengupayakan: • Peningkatan dukungan pendanaan bagi Pokjanal Posyandu baik melalui APBN, APBD I, APBD II, ADD, maupun sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikat • Sosialisasi kepada Kepala Daerah (Bappeda) bahwa Pokjanal Posyandu bukan semata-mata Tupoksi Teknis Dinas Kesehatan, tetapi juga Tupoksi Badan/Dinas lain yang terkait terutama Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga Badan/Dinas tersebut juga dapat mendukung pendanaan Pokjanal Posyandu

  14. Upaya Strategi 4. Meningkatkan koordinasi lintas sektor/ lembaga dalam Pokjanal Posyandu Kementerian Dalam Negeri, Kemanterian Kesehatan, dan Kementerian terkait bersama2Pemdamengupayakan: • Koordinasi lintas kementerian di pusat, lintas dinas di provinsi/ kabupaten/kota secara sinergi sehingga program2 yang mendukung pengembangan Pokjanal Posyandu lintas sektor tsb saling melengkapi sesuai kondisi & potensi masing2 daerahnya, • Memperjelaskebijakansusunan&aturan basis intervensisosial msg2 sektor pd penanganan Pokjanal Posyandu melalui koordinasi (siapa melakukan apa), shg dpt mencerminkanketerpaduanlintassektor (kesamaanpersepsi& polarencanatindaklanjut) serta mempermudah perumusan kebijakan pengemb Pokjanal Posyandu dgn basis pendekatanidentifikasiygjelas, terukur,& spesifik melalui Sistem Informasi Posyandu

  15. ADALAH PIRANTI MANAJEMEN YANG MEMUNGKINKAN KADER PADA TINGKAT OPERASIONAL DAPAT MENGETAHUI KEKURANGAN DAN KEBERHASILAN LAYANAN DI POSYANDU, SEDANGKAN PADA TINGKAT PENGAMBIL KEBIJAKAN DAPAT DILAKUKAN INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN SECARA BERJENJANG SESUAI DENGAN PERMASALAHAN DAN HASIL ANALISIS DATA INFORMASI.

  16. DASAR PEMIKIRANPENGUATAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI POSYANDU POKJANAL POSYANDU PUSAT POKJANAL POSYANDU PROV POKJANAL POSYANDU KAB/KOTA POKJANAL POSYANDU KEC INTERVENSI KEBIJAKAN TK NASIONAL POSYANDU POKJA POSYANDU DESA/KEL INTERVENSI KEBIJAKAN TK PROVINSI INTERVENSI KEBIJAKAN TK KAB/KOTA INTERVENSI KEBIJAKAN TK KECAMATAN DATA DAN KEG POSYANDU

  17. PENGGUNAAN DATA SIP PERENCANAAN PELAKSANAAN KEGIATAN DATA – DATA Sistem Informasi Posyandu SUPERVISI MONITORING EVALUASI

  18. FASILITASI KOMPUTER DAN BINTEK OPERATOR SIP TA. 2008 S.D 2010 KONDISI AKTUAL SIP • RENDAHNYA KOMPETENSI OPERATOR KOMPUTER SIP • RENDAHNYA KOMITMEN PEMDA THD SIP • TIDAK TERSEDIA DANA OPERASIONAL SIP • ADANYA MUTASI STAF OPERATOR SIP • dll 33 PROVINSI 314 KAB/KOTA TERHAMBATNYA PELAPORAN

  19. SISTEM INFORMASI POSYANDU PERMASALAHAN SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU BELUM OPTIMALNYA PEMANFAATAN SIP BELUM BERFUNGSINYA KOMPUTER SIP SECARA OPTIMAL 33 PROV 314 KAB/KOTA ADANYA MUTASI OPERATOR YANG TELAH DILATIH SISTEM INFORMASI POSYANDU BELUM OPTIMALNYA OPERATOR SIP DALAM MENGOPERSIKAN PERANGKAT SIP BELUM SEMUA DAERAH KAB/KOTA MENDAPAT KOMP SIP

  20. 1 RAKOR POKJANAL PROVINSI Meningkatnya realisasi program dlm pelaks SIP RAPAT KOORDINASI POKJANAL PROVINSI Meningkatnya pelaporan SIP yang terealisasi KAB/KOTA Meningkatnya kontinyuitas pelaks pertemuan SIP Meningkatnya pengenalan Format SIP

  21. PELATIHAN OPERTOR SIP 2 Meningkatnya kompetensi Operator dlm pengops SIP OPERATOR SIP PROVINSI Meningkatnya entri data pelaporan SIP OPERATOR SIP KAB/KOTA Meningkatnya kontinyuitas pengops perangkat SIP Meningkatnya penguasaan Format SIP

  22. 3 PENGUATAN SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU PROV Honor bulanan Biaya operasonal (ATK, Internet, rapat2) Monev (pengambilan data)

  23. MENYUSUN KEBIJAKAN TENTANG PENGUATAN POSYANDU (PERDA/PERGUB/PERBUP) • MEMPERKUAT KELEMBAGAAN POKJANAL POSYANDU PROVINSI, KAB/KOTA, KEC DAN POKJA POSYANDU DESA/KEL (KOORDINASI PROG/KEG, PENGANGGARAN) • MEMPERKUAT SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU PROV DAN KAB/KOTA (SDM TIM TEKNIS DAN OPERATOR, SERTA PEMENUHAN SARANA PRASARANA) • SOSIALISASI FORMAT SIP YG AKAN DIGUNAKAN (MULAI DI POSYANDU, POKJA DESA/KEL, POKJANAL KAB/KOTA, DST) • MENINGKATKAN SDM KADER POSYANDU (MENGISI FORMAT), BIAYA OPERASIONAL DI POSYANDU (PENGGANDAAN FORMAT, TRANSPORT,DLL) • PENDAMPING KADER POSYANDU (?) • MEMBANGUN SISTEM (SIAPA BERBUAT APA DR KADER SD POKJANAL, KAPAN RAKOR DI SETIAP JENJANG)  MENYUSUN PETUNJUK PELAKSANAAN SIP • PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI POSYANDU DALAM PEMBINAAN POSYANDU PADA MASING-MASING JENJANG PEMERINTAHAN.

  24. KEBERHASILAN PENGELOLAAN SIP: PROSES HIBAH KOMITMEN PEMDA (KEBIJAKAN DAN ANGGARAN) POKJANAL SBG PEMBINA POSYANDU SECARA BERJENJANG DUKUNGAN OPERASIONAL UNT PROV DAN KAB/KOTA PENGUATAN KAPASITAS PENGELOLA SIP (MULAI DR KADER) PEMANFAATAN HASIL SIP OLEH POKJANAL DI SETIAP JENJANG

  25. SEKIAN DAN TERIMA KASIH

More Related