DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1. DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAKEMENTERIAN DALAM NEGERI PEMBEKALAN FASILITATOR TATA KELOLA DESA BERBASIS ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA MASYARAKAT Aceh, 21 Agustus 2014

2. TUJUAN UMUM PELATIHAN MENINGKATKAN PENGETAHUAN, SIKAP DANKETERAMPILAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM MENYELENGGARAKAN TATA KELOLA DESA BERBASIS ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA MASYARAKAT

3. TUJUAN KHUSUS PELATIHAN Memahami konsepsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Memahami peranan Lembaga Adat dan pengorganisasian Pokja/Satgas yg memfasilitasi adat istiadat & budaya masy. Memahami cara menemukenali nilai2 adat istiadat dan budaya yg masih relevan dalam tata kelola desa Terampil dlm menyusun alur sejarah desa dan profil budaya masyarakat. Terampil dalam menyusun Peraturan Desa berbasis Adat Istiadat dan Budaya serta penerapannya. 6. Terampil melatih dan memfasilitasi suatu pelatihan. 7. Terampil dalam menyusun RKTL .

4. ML.2 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6 JP Pre Tes Post Tes ML .4 Peranan Adat Istiadat dan Budaya Dalam Tata Kelola Desa 6 JP ML.7 Peraturan Desa Berbasis Nilai2 Adat Istiadat & Budaya Masyarakat 6 JP ML.1 Proses Kelompok dan Pengorgani sasian Diri Peserta 2 JP ML.3Pokja Dan Satgas Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nialai SosbudMasy.6JP ML.9 Pembulatan dan RKTL 2 JP ML.5 Identifikasi Potensi Adat Istiadat dan Budaya 4 JP ML. 8 Keterampilan Fasilitasi 3 JP ML.6 Alur Sejarah Dan Profil Budaya Desa 4 JP BINA SUASANA WAWASAN DAN PEMAHAMAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PENGETAHUAN, SIKAP DAN KETERAMPILAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA DESA BERBASIS ADAT iSTIADAT & BUDAYA PEMBULATAN DAN RENCANA KERJA TINDAK LANJUT

6. JUMLAH PENDUDUK INDONESIA YANG TERUS MENINGKAT DARI TAHUN KE TAHUN. KETIDAKBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN TERMASUK MASYARAKAT MISKIN. PLURALISNYA TRADISI, ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA MASYARAKAT YANG TERCERMIN DARI SEKITAR 520 SUKU DI INDONESIA, MERUPAKAN KEKAYAAN BUDAYA BANGSA.

7. KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN (EMPOWERMENT) MEMBERI KEKUASAAN ATAU MENDELEGASIKAN KEWENANGAN KEPADA MSY, AGAR MSY MEMILIKI KEMANDIRIAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN UTK MEMBANGUN DIRI DAN LINGKUNGANNYA TO GIVE POWER OR AUTHORITY TO MENINGKATKAN KEMAMPUAN MSY, MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN, AGAR KONDISI KEHIDUPAN MSY MENCAPAI TINGKAT KEMAMPUAN YG DIHARAPKAN TO GIVE ABILITY OR ENABLE TO KEBIJAKAN DAN PROGRAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT TUJUAN PEMBERDAYAAN MSY: MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MSY DALAM SELURUH ASPEK KEHIDUPANNYA EMPAT BIDANG PROGRAM PEMBER DAYAAN MSY: EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, POLITIK, DAN LINGKUNGAN

8. PRINSIP-PRINSIP PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN : MEMAMPUKAN DAN MEMBERIKAN KEKUATAN KEMANDIRIAN

9. AspekPemberdayaan Masyarakat Community Leaders Community Organizations Community fund Community Material Community Knowledge Community Technology Community Decision Making

10. PENGERTIAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UPAYA MENINGKATKAN PENGETAHUAN, KETRAMPILANDANKEMAMPUANMASYARAKAT

11. PRINSIP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT • Keberpihaanpada yang miskin • Transparansiaatauketerbukaan • Partisipatif • Musyawarah • Desentralisasi, kewenanganadapadamasyarakat • Akuntabilitas • Keberlanjutan • Kesetaraan gender

12. KEBIJAKAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, ADALAH MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT DALAM SELURUH ASPEK KEHIDUPANNYA, MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, POLITIK, DAN LINGKUNGAN.

13. STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM ASPEK EKONOMI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM ASPEK SOSIAL BUDAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM ASPEK POLITIK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM ASPEK LINGKUNGAN

14. MATA LATIHAN 3 POKJA dan SATGAS PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

15. DALAM RANGKA FASILITASI DAN PEMBINAAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT KELOMPOK KERJA (POKJA) WADAH AKTUALISASI DAN KOORDINASI ANTAR SEKTOR DALAM RANGKA FASILITASI DAN PEMBINAAN PELESATARIAN ADAT ISTIADAT DAN PENGEMBANGAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT 15

16. STRUKTUR ORGANISASI POKJA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT KEP MDN POKJA PUSAT KEP GUB POKJA PROVINSI KEP BUPATI/ WALIKOTA POKJA KABUPATEN/KOTA SATGAS KECAMATAN DAN DESA/KEL KEP BUPATI/ WALIKOTA MASYARAKAT 16

28. LANDASAN FILOSOFISPEMBENTUKAN PERATURAN PER-UU-AN Nilai-nilai moral atau etika dari bangsa, termasuk nilai-nilai adat istiadat dan budaya bangsa Nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik Cita-cita yang dijunjungtinggi Nilaikebenaran, keadilan, kesusilaan, dan Berbagainilailainnya yang dianggapbaikCatatan Hukum yang dibentuktanpamemperhatikan moral bangsa dan nilai-nilai adatakansia-siaditerapkan,tidakakanditaatiataudipatuhi

29. LANDASAN SOSIOLOGISPEMBENTUKAN PERATURAN PER-UU-AN Sesuai dengan keyakinan umum Kesadaran hukum masyarakat Tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka Harus dipahami oleh masyarakat Sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat Catatan: Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati

30. LANDASAN YURIDISPEMBENTUKAN PERATURAN PER-UU-AN • Kewenangan untuk pembuat peraturan • Kesesuaian bentuk atau jenis peraturan • Tata cara atau prosedur tertentu • Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi • Materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan

31. LANDASAN TEKNIK PERANCANGANPEMBENTUKAN PERATURAN PER-UU-AN Peraturan perundang-undangan yang kurang baikdapat juga terjadi karena: Tidak jelas perumusannyasehingga tidak jelas arti, maksud dan tujuannya (ambiguous) Rumusannya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti (interpretatif) Inkonsistensi dalam menggunakan peristilahan Sistematika yang tidak baik Bahasa yang berbelitbelit sehingga sukar dimengerti

32. ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PER-UU-AN Kejelasan tujuan; yaitu setiap pembentukan perat-per-uu-an harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Kelembagaan atau Organ pembentuk yang tepat; yaitu setiap jenis perat per-uu-an harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk yang berwenang. Apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang membentuk, perat per-uu-an tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

33. LANJUTAN Kesesuaian antara jenis dan materi muatan: yaitu dalam pembentukan perat per-uu-an harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis perat per-uu-annya. Dapat dilaksanakan : yaitu setiap pembentukan perat per-uu-an harus diperhitungkan efektifitas perat per-uu-an tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

34. ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PER-UU-AN Kedayagunaan dan Kehasilgunaan; yaitu setiap perat per-uu-an dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kejelasan Rumusan; yaitu setiap perat per-uu-an harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan pera per-uu-an, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

35. ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PER-UU-AN Keterbukaan; yaitu dalam proses pembentukan perat per-uu-an mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan perat per-uu-an.

36. PERTIMBANGAN/KONSIDERANS • Secaraumum PERDES hrs mempertimbangkanunsurfilosofis, yuridis,dansosiologis • Konsideran “menimbang” Memuatpertimbanganuraianfaktaempiris & faktanormatifsecarasingkatsbgpokokpikiranmengenailatarbelakangdanalasanpembuatan pert per-uu-an • Tiappokokpikirandiawalidenganhurufabjad, dandirumuskandalamsatukalimat yang diawalidengankatabahwadandiakhiridengantandabacatitikkoma

37. MATA LATIHAN 8 KETERAMPILAN FASILITATOR

38. ETIKA FASILITATOR • PRINSIP DASAR FASILITATOR: • PRINSIP PARTISIPASI, yaituprinsipdasar yang senantiasamengutamakanpartipasi (peranserta) aktifdariorang/kelompok yang difasilitasi; • PRINSIP KERJASAMA, yaituprinsipdasar yang meyakinibahwasemuakegiatan yang memungkinkanuntukdapatdilakukansecarakerjasamaharusdilakukansecarakerjasama • 3. PRINSIP KREATIVITAS, yaituprinsipdasar yang mengutamakanadanyadinamikainteraksi yang kreatifdanpositifsertatidakkaku

39. SIKAP SEOARNG FASIKLITATOR YANG BAIK: DEMOKRATIS PARTISIPATRIF KREATIF TERBUKA SABAR TIDAK MUDAH MARAH KALU DIKRITIK TIDAK MENDOMINASI FORUM LEBIH SEDIKIT BICARA DIBANDING PESERTA TIDAK MENYALAHKAN IDE TIDAK MENGGURUI TIDAK MERASA BENAR SENDIRI DAN ORANG LAIN SALAH TIDAK MERASA MENANG SENDIRI SERIUS TAPI SANTAI HUMORIS MELEBUR DALAM FORUM DLL

40. RENCANA KERJA TINDAKLANJUT TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TINDAKLANJUT: Untukmengetahuikegiatan yang akandilaksanakansetelahmengikutimpelatihan SebagaisaranauntukmembinadanmengkoordinasikanpenyelenggaraanPemerintahanDesaantaraKepalaDesa, PerangkatDesa, sertaMasyarakat MeningkatkankerjasamaantaraKades, PerangkatDesadanMasyarakat Membentuk Tim Kerjadalampelaksanaankegiatanpembeerdayaanmasyarakatdesa Meningkatkankemampuanpesertadalammenerapkanhasil-hasilpelatihansesuaiperan, tugas, danfungsinyamasing-masing.

41. Terimakasih 41