1 / 16

A bdul Rahman Ma’mun Ketua KOMISI INFORMASI P usat

UU No. 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelesaian Sengketa Informasi. A bdul Rahman Ma’mun Ketua KOMISI INFORMASI P usat. Launching OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP di PBB (20 September 2011). Indonesia sebagai Steering Commitee. “Dana BOS” di baliho Kota Manfaat:

odelia
Download Presentation

A bdul Rahman Ma’mun Ketua KOMISI INFORMASI P usat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. UU No. 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Penyelesaian Sengketa Informasi Abdul Rahman Ma’mun KetuaKOMISI INFORMASI Pusat

  2. Launching OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP di PBB (20 September 2011) Indonesia sebagai Steering Commitee

  3. “Dana BOS” di baliho Kota Manfaat: • Menerapkan keterbukaan • Masyarakat mendapatkan hak atas informasi publik • Pemerintah mendapatkan citra positif • Mencegah potensi korupsi • Praktik Keterbukaan Informasi Publik

  4. Jenis Informasi yang Disengketakan Total 613 perkara • 30% sengketa informasi dengan objek sengketa informasi yang spesifik (substansial) • 70% sengketa informasi menyangkut informasi terbuka menurut UU KIP (sengketa prosedural)

  5. Penyelesaian Sengketa Informasi Pasca PUTUSAN KI PERMA No. 2/ 2011 MEDIASI AJUDIKASI Registrasi Menerima Permohonan Klarifikasi Kasasi MA Analisis sengketa Pemeriksaan Kerugian Pengaduan Ke Polisi? Analisa Permohonan Keberatan ke PTUN atau PN Pembuktian Membuat Agenda Mediasi Klarifikasi Musyawarah Majelis T T Final (BHT) Setelah 14 hari EKSEKUSI PUTUSAN Y MEDIASI Registrasi Pemeriksaan Pendahuluan Pendaftaran ke Pengadilan Putusan KI Kesepakatan para pihak Y Selesai Dokumentasi. pelaporan dan publikasi

  6. Proses PERMOHONAN INFORMASI TATA CARA • Jika PPID tidak memberitahukan kebutuhan perpanjangan, pemohon dapat mengajukan kepada atasan PPID • Maksimum waktu perpanjangan adalah 7 hari kerja • Jika Atasan PPID tidak memberikan jawaban, berarti sama dengan penolakan • Pemohon diberikan waktu maksimum 14 hari kerja untuk mengajukan keberatan melalui komisi informasi Pengajuan Permohonan Puas? Selesai (10 + 7) hari kerja Y T PengajuanKeberatankeAtasan 30 hari kerja Puas? Selesai Y T 14 hari kerja Pengaduan Sengketa ke KOMISI INFORMASI

  7. INFORMASI DIKECUALIKAN (rahasia) JENIS INFORMASI PUBLIK • Informasi yang DIKECUALIKAN (Pasal 17), • karenamemilikikonsekuensisbb: • Dapatmenghambatprosespenegakanhukum, • Dapatmengganggukepentinganperlindunganhakataskekayaanintelektualdanperlindungandaripersainganusahatidaksehat; • Dapatmembahayakanpertahanandankeamanannegara, • Dapatmengungkapkankekayaanalam Indonesia; • Dapatmerugikanketahananekonominasional: • Dapatmerugikankepentinganhubunganluarnegeri; • Dapatmengungkapkanisiaktaotentik yang bersifatpribadidankemauanterakhirataupunwasiatseseorang; • Dapatmengungkaprahasiapribadi(misalrekamanmedik). • Memorandum atausurat­suratantarBadanPublikatau intra BadanPublik, yang menurutsifatnyadirahasiakankecualiatasputusanKomisiInformasiataupengadilan; • Informasi yang tidakbolehdiungkapkanberdasarkanUndang­Undang.

  8. Informasiwajibdiumumkanberkala UU KeterbukaanInformasiPublik • Pasal 9 • (1) SetiapBadanPublikwajibmengumumkanInformasiPubliksecaraberkala. • (2) InformasiPubliksebagaimanadimaksudpadaayat (1) meliputi: • a. informasi yang berkaitandenganBadanPublik; • b. informasimengenaikegiatandankinerjaBadanPublikterkait; • c. informasimengenailaporankeuangan; dan/atau • d. informasi lain yang diaturdalamperaturanperundang-undangan. • (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publiksebagaimanadimaksudpadaayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. • (4) KewajibanmenyebarluaskanInformasiPubliksebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengancara yang mudahdijangkauolehmasyarakatdan dalam bahasa yang mudah dipahami. • (5) Cara-cara sebagaimanadimaksud pada ayat (4) ditentukanlebihlanjutolehPejabatPengelolaInformasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait. • (6) KetentuanlebihlanjutmengenaikewajibanBadanPublikmemberikandanmenyampaikanInformasiPubliksecaraberkalasebagaimanadimaksudpadaayat (1), ayat (2), danayat (3) diaturdenganPetunjukTeknisKomisiInformasi. Laporan Perkembangan Status Penanganan LTKM ? Standar Prosedur Operasi (Badan Publik) Standar Layanan Informasi (Komisi Informasi Pusat )

  9. Perki SLIP: Informasi Wajib Diumumkan Berkala • Profil Badan Publik: • Informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi: • Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, visi dan misi, maksud dan tujuan, fungsi serta tugas Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya; • Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural; • Ringkasan Program • Nama program dan kegiatan; • Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi; • Target dan/atau capaian program dan kegiatan; • Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; • Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah; • Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik

  10. Perki SLIP: Informasi yang wajib diumumkan secara berkala sekali) • Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya; • Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: • Rencanadan laporan realisasi anggaran; • Neraca; Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; • Daftar aset dan investasi. • Ringkasan laporan akses informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: • Jumlah permohonan informasi yang diterima; • Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi; • Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; • Alasan penolakan informasi.

  11. Kinerja Layanan Informasi di Badan Publik • Permintaan informasi di BP cukup banyak • Jumlah informasi yang ditolak relatif kecil • Jumlah sengketa informasi yang dialami BP relatif kecil (1-4 sengketa per Badan Publik) Sumber: Lap. 2011 Layanan Informasi di Badan Publik

  12. Cara memberikan layanan informasi publik Lakukanpengklasifikasiandanpendokumentasianinformasipublik; Buatdaftarinformasipublikdandaftarinformasi yang dikecualikan; Berikanlayananinformasiproaktif (mengumumkansecaraberkala), danmemberikanlayananinformasiatasdasarpermintaan (layananpasif) DAFTAR INFORMASI PUBLIK

  13. DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN • Catatan: • Kategori umum = Semua dokumen informasi yang setiap Satker memilikinya (Misal: Anggaran/Keuangan, Kepegawaian, Daftar Inventaris, Aset, dll • Kategori Khusus = Dokumen informasi yang sesuai tupoksi satker

  14. SANKSI PIDANA dalam UU KIP SANKSI PIDANA • Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan dokumen yang dilindungi negara dan/atau terkait dengan kepentingan umum dipidana 2 tahun penjara dan/atau denda maksimal 10 juta; (Pasal 53) • Sengaja dan tanpa hak mengakses/memperoleh/memberikan informasi yang dikecualikan dipidana 2 th penjara dan denda maksimal 10 juta serta 3 tahun penjara dan denda maksimal 20 juta untuk kerahasiaan pertahanan dan keamanan dan ketahanan ekonomi nasional; (Pasal 54) • Sengaja membuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 55) • Delik pidana dalam UU KIP adalah delik aduan. • Sengaja menggunakan informasi secara melawan hukumdipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 51) • Sengaja tidak menyediakan informasiyang harus diumumkan berka-la, tersedia setiap saat, dan serta merta yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun kurungan dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 52)

  15. Ketua KOMISI INFORMASI PUSAT Abdul Rahman Ma’mun (42 tahun) biasa dipanggil Aman. Terpilih menjadi Komisioner KOMISI INFORMASI Pusat (2009-2013) saat menjadi produser berita televisi di ANTV. Pernah menjadi wartawan di Metro TV, Kepala Peliputan Harian Merdeka, dan Redaktur Pelaksana Majalah Panjimas. Direktur Eksekutif IDEAS Yogyakarta (1994-1995). • Meraih berbagai beasiswa pendidikan jurnalistik antara lain: Broadcasting Course di STARnews Asia, Bloomberg, dan CNN Hongkong, China dan Crash Program Investigative Reporting dari USAID. • Mendapat sertifikat Mediator dari Management Systems International (MSI), Washington DC, Amerika Serikat. Biodata • Aktivis pers mahasiswa sebagai Pemimpin Umum majalah BALAIRUNG UGM (1991-1993) dan mendirikan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) 1993. • Menyelesaikan studi di Jurusan Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Jurusan Tafsir-Hadis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. • facebook : abdul rahman ma’mun • twitter : @amanmamun • email: rahmanmamun1@yahoo.com • rahmanmamun1@komisiinformasi.go.id

More Related