UNDANG – UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI & SEJARAH PERKEMBANGANNYA

1. UNDANG – UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI &SEJARAH PERKEMBANGANNYA OLEH R. AZHARYADI PRIAKUSUMAH, SH, MH -WakilKetuaPengadilanNegeriCiamis -Hakim PengadilanTindakPidanaKorupsi -Ketua STAI Al-AzharyCianjur

2. CorruptiotatauCorruotus(latin) artinyasuatuperbuatan yang busuk, buruk, bejat, tidakjujur, dapatdisuap, tidakbermoral, menyimpangdarikesucian, kata-kataatauucapan yang menghinaataumemfitnah

3. SelintasSejarahPerkembanganPeraturannyadi Indonesia KUHP • Buku II Bab XXVIII • TentangKejahatanJabatan • Pasal 413 – 437 • KorupsiSebagaiDelikJabatan • Pasal 415- 425

4. 2. AturanPenguasaPerangPusatKepalaStafAngkatanDarat 16 April 1958 No. Prt/Perpu/013/1958(BN No. 40 Tahun 1958) (Staf AL No. Prt/Z.1/1/7) Pertama kali dikenalKorupsi DibedakanAntara : KorupsiPidanaPasal 2 Pertama : PerbuatanSeseorangdenganataumelakaukansuatukejahatanataupelanggaran memperkayadirisendiriatauorang lain atausuatubadan yang secaralangsungatautidaklangsungmerugikankeuangansuatubadan yang menerimabantuandarikeuangannegaraataubadanhukumlainnya memepergunakan modal ataukelonggaran – kelonggarandarimasyarakat.

5. Kedua, menyalahgunakanjabatanataukedudukan • Ketiga, yang tercantumdalampasal 41 – pasal 50 PeraturanPenguasaPerangPusatKepalaStafAngkatanDarat 16 April 1958 No. Prt/Perpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) dandalamPasal 209, 210, 418, 419 dan 420 KUHP

6. KorupsiBukanPidana – Perdata (Pasal 3 ) • Pertama, PerbuatanSeseorang yang denganataukarenamelakukanPerbuatanMelawanHukummemperkayadirisendiriatauorang lain atausuatubadan yang secaralangsungatautidaklangsungmerugikankeuangansuatubadan yang menerimabantuandarikeuangannegaraataubadanhukum lain yang mempergunakan modal dankelonggaran-kelonggarandarimasyarakat

7. Kedua, Perbuatanseseorang yang denganataukarenamelakukanPerbuatanMelawanhukummemperkayadirisendiriatauorang lain atausuatubadandan yang dilakukandenganmenyalahgunakanjabatanatauykedudukan

8. 3. Perpu Nko.24 Tahun 1960 tentangPengusutan, PenuntutandanpemeriksaanTindakPidanKorupsi ( UU No. 24/Prp/1960 ) • Penggunaanpertama kali istilahTindakPidanaKorupsi • Hukumpidanakhusus • Hal yangBerbeda : Pertama : merumuskantindakpidankorupsi (Pasal 1 a & b Pasal 17 – 21) Kedua : Penarikan 11 pasaldalam KUHP yakni : Pasal 209, 210, 387,388,415,416,417,418,419 420,423,425,435, (Pasal 1 Sub c) Ketiga : Menaikandanmenyeragamkanancamanhukumanpasal 220, 231, 421, 422, 430 KUHP menjadi 12 tahundanataudenda maksimum 1 Juta rupiah (Pasal 24)

9. 4. Undang-UndangNomor 3 Tahun 1971 (Berlaku 29 Maret 1971) • Pasal 1 Ayat (1) Sub a terdapatunsur “ Langsungtidaklangsungmerugikan …” kata “TidakLangsung” sangatluassekaliakibathukumnyadianutTeori von Bury mengenaiajarankausalitas yang conditio sine qua non • Pasal 1 ayat (1) Sub a terdapatunsur “ Ataupatutdiketahui” bermaknaculpa. Kerugiannegara yang timbulkarenaalpa

10. Unsur “ MelawanHukum” baikformilmaupunmateriluntuklebihmemperluascakupanberlakunyaundang-undang • Pasal 1 Ayat (1) Sub a “….bahwaperbuatantersebutmerugikankeuangannegara ….” delikdirumuskansecaraMateril • Pasal 1 Ayat (1) sub b “ langsungatautidakLangsungDapatmerugikankeuangannegara …” delikdirumuskansecraFormil • Pasal 28 mensamaratakanhukumanyaituseumurhidupataupenjaraselamalamanya 20 tahundanataudendasetinggi-tingginyaRp 30.000.00,-

11. ( UU Nomor 31 tahun 1999 tentangpemberantasanTindakPidanaKorupsidiubah UU nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahanatas UU nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi ) BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI Pasal 2 -20 Kecuali : Pasal 4, 12C, 19, 20 Bab III TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Pasal 21 - 24

12. Penggolongan TIPIKORPasal 2 – 20 Kecuali : Pasal 4, 12C, 19, 20 • Korupsidirumuskankedalam 7 bentuk / jenistindakpidana: • Merugikankeuangandanperekonomiannegara • Suapmenyuap –gratifikasi • Penggelapandalamjabatan3q • Pemalsuan • Pemerasan • Perbuatancurang • BentukKepentingandalampengadaan

13. PASAL 4 Pengembalaiankerugiankeuangannegaraatauperekonomiannegaratidakmengapuskanpidananya ( Pasal 2 dan 3)

14. PASALA 12 C • SyaratBukanGratifikasi : • MelaporkanGratifikasipada KPK • Paling lama 30 hari • 30 harikemudian KPK menentukanmenjadimiliknegaraataupenerima • Tatacaralaporanlihan UU KPK

15. PASAL 19 Putusanperampasanbarangbukanmilikterdakwa, karenakarenaadahakpihakketiga yang beritikadbaik

16. PASAL 20 TindakpidanakorupsiolehbadanhukumKapanterjadi? (2) “ TindakpidanatersebutdilakukanOlehorang-orangbaikberdasarkanhubungankerjaMaupunberdasarkanhubungan lain, bertindakdalamlingkungankorporasitersebutbaiksendiri –sendirimaupunbersama –sama (3) Korporasidiwakilipengurus

17. PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

18. Tidakterbataskepadaorang –orang yang berkualitasseabagaipegawainegeri, akantetapiditujukanpadasetiaporangtermasukkorporasi • Pasal 2, 3, 5 ayat (1) 6, 7, 13, 15, 16, 21, 22, 24 danpasal 220 (pengaduanpalsu) sertapasal 231 (Menarikbarang yang disita) KUHP jopasal 23

19. 2. Tindakpidanakorupsipegawainegeriataupenyelenggaranegara – kejahatannegara • Tindakpidanakorupsi yang dirumuskanpelakunyaadalahsemata – matapegawainegeriataupenyelenggaranegara • Pasal 5 ayat (2), 8,9,10,11,12,12b danpasal 23 • Selainpegawainegeri yang ditugaskanmenjalankansuatujabatanumumsecaraterusmenerusatauuntuksementarawaktu (psl : 8, 9, 10) • Penyelenggaranegara (psl 11, 12)

20. PegawaiNegeri Pegawainegeriadalahmeliputi : Pegawainegerisebagaiman yang dimaksuddalamUndang-undangtentangkepegawaian PegawainegerisebagaimanadimaksuddalamkitabUndang-undangHukumpidana Orang yang menerimagajiatauupahdarikeuangannegaraataudaerah Orang yang menerimagajiatauupahdarisuatukorporasi yang menerimabantuandarikeuangannegaraataudaerah ; atau Orang yang menerimagajiatauupahdarikorporasi lain yang mempergunakan modal ataupasilitasdarinegaraataumasyarakat

21. IjinPemeriksaan - Penyidik

22. UU Nomor 13 tahun 1970 tentangtatacaratindakanKepolisianterhadapAnggota / Pimpinan MPR dan DPR • Ketetapan MPR Nomor I /MPR/1973 TentangPeraturan Tata TertibMajelisPermusyawaratan Rakyat • IntruksiPresiden RI Nomor 9 Tahun 1974 tanggal 15 juni 1975 tentang Tata Cara TindakanKepolisianTerhadapPimpinan /Anggota MPR dan DPR

23. AnggotaLegislatif(DPR/DPRD Provinsi / DPRD Kabupaten / kota) • Pasal 106 UU Nomor 22 Tahun 2003 tentangsusunandankedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD • Presiden • Mendagria/n Presiden • Gubernura/n MenteriDalamNegeri

24. Pimpinandan Hakim MA • Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang MA Sebagaimana yang telahdiubahdengan UU Nomor 5 Tahun 1985 • Atas PerintahJaksaAgung • Presiden

25. Pimpinandan Hakim Pengadilan • Pasal 26 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilanUmumsebagaimantelahdiubahdengan UU nomor 8 Tahun 2004 tentangPerubahanatas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilanUmum • AtasPerintahJaksaAgung • Presiden

26. Kepala Daerah danWakilKepala Daerah • Pasal 36 Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 • Presiden • 60 Hariijintidakturunmenyidikjalanterus

27. I MERUGIKAN KEUANGAN ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

28. PASAL 2 • MelawanHukum • MHF (BerlakuSecaraNasional) • Terdapatsanksipidana (Psl : 63 KUHP) – Pasal 14 • Tidakterdapatsanksipidana Contoh KeputusanPresidenRepublik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentangpedomanPelaksanaanPengadaanBarang /JasaPemerintah. KeputusanMendagridanotonomidaerah No. 11 tahun 2001tentangpedomanpengelolaanbarangdaerahdigantidengankeputusanMendagridanotonomidaerahnomor 152 tahun 2004

29. b. MHM yang positif (MK Nomor 003 / PUU-IV/2006) “ Yang dimakssudsecaramelawanhukumdalampasalinimencakupperbuatanmelawanhukumdalamartiformilmaupundalamartimateril, yaknimeskipunperbuatantersebuttidakdiaturdalamperaturanperundang-undangan, namunapabilaperbuatantersebutdianggaptercelakarenatidaksesuaidengan rasa keadilanataunorma-normakehidupansosialdalammasyarakat, Makaperbuatantersebutdapatdipidan, tidakmempunyaikekuatanhukummengikat

30. 2. MemperkayaDiriSendiri ; orang lain ataukorporasi 3. Dapatmerugikankeuanganatauperekonomian negara

31. Perbuatan “Memperkaya” • Penjelasanpasal 1 ayat (1) sub a UU 3/1971 • “ Perkaramemperkayadirisendiriatauorang lain atausuatubadandalamayatinidapatdihubungkandenganpasal 18 ayat (2) yang memberikewajibankepadaterdakwauntukmemberikanketerangantentangsumberkekayaannyasedemikianrupasehinggakekayaannyatidakseimbangdenganpenghasilannyaataupenambahkekayaannyatersebutdapatdipergunakanuntukmemperkuatketerangansaksi lain bahwaterdawkatelahmelakukantindakpidankorupsi”

32. Pasal 3 • Menuntungkandirisendiri, orang lain ataukorporasi • Menyalahgunakankewenangan, kesempatanatausarana yang adapadanyakarenajabatanataukedudukan • Dapatmerugikankeuanganatauperekonomiannegara

33. MenyalahgunakanKewenangan • UU Nomor 3 tahun 1971 Pasal 1 ayat (1) sub b • Tindakpidanakorupsiinimemuatsebagaiperbuatanpidanaunsur “menyalahgunakankewenangan” yang iaperolehkarenajabatannya, yang semuanyainimnyerupaiunsurdalampasal 52 K.U.H.P yang selaindariitumemuat pula unsur yang “secaralangsungatautidaklangsungdapatmerugikankeuangannegara” sertadengan “Tujuanmenguntungkandirisendiriatauorang lain atausuatubadan.” • Ketentuandalam sub b. iniluasdalamrumusannyakarenamempergunakanistilahumum “menyalah-gunakan” dantidakmengadakanperinciansepertihalnyadenganPasal 52 KUHP dengankata“Olehkarenamelakukantindakpidana ……….yang iaperolehkarenajabatannya.

34. YURISPRUDENSI

35. Putusan MARI Nomor 88K/Kr/1969 Mengijinkanpenggunauanguntuktujuan lain daripada yang telahditetapkan, terdakwatelahmelampauibataskewenangannya

36. PutusanMahkamahAgung RI Nomor 77K/Kr/1973 • Sengajamembiarkanorang lain menggelapkanuangmiliknegara yang adapadaterdakwakarenajabatannya (dalamhaliniorang lain tersebutmenggunakanuangtermasukuntuktujuan-tujuan yang diluartujuanpenggunaansemula)

37. PutusanMahkamahAgung RI Nomor 1340/Pid/1992 • Pengertian “menyalahgunakanKewenangan” dengancaramengambilalihpengertian yang adadalampasal 53 ayat (2) undang-undangnomor 5 tahun 1986 tentangPengadilan Tata Usaha Negara, yaituTelahmenggunakanwewenanguntuktujuan lain darimaksuddiberikannyawewenangtersebut(detournement de pouvoir)

38. Keuangan Negara • Adalahseluruhkekayaannegaradalambnetukapapun, yang dipisahkanatautidakdipisahkan, termasukdidalamnyasegalabagiankekayaannegaradansegalahakdsankewajiban yang timbulkarena :….. • Beradadalampenguasaan, pengurusan, danmempertanggungjawabkanpejabatlembaganegara, baiktingkatpusatmaupundaerah……………………………… • Beradadalampenguasaan , pengurusan, danmempertanggungjawabkanbadanusahamilik Negara/Badanusahamilikdaerah, yayasan, menyertakan modal pihakketigaberdasarkanperjanjiandengannegara • Penentuanolehahlikeuangannegara

39. MASALAH “Uang Negara” • Pada UU Nomor 19.2003 ttg BUMN, kekayaannegara yang sudahdipisahkan – disebutkekayaanterpisah - itutundukpada UU Perseroan terbatas (RanahHukumPerdata) • Penempatanataupenyertaankeuangannegaradidalamsuatuperum, persero, ataulainnya, sudahmenjadikekayaanterpisah. Sehinggaranahnyaadalahperdata – bukankorupsi

40. Pada UU No. 17, 2003 ttgKeuangan Negara, kekayaan yang terpisahmaupuntidakterpisahitutetapmasukdalampengertiankeuangannegara (ranahhukumpidana) – korupsi • Undang-undang yang salingbertentangandalammendefinisikankeuangannegara. • Undang-undang yang lebihkemudian(eenlatere wet) yang bakalberlakumengikat.

41. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN “Yang dimaksuddengandipisahkanadalahpemisahankekayaannegaradariAnggaranPendapatandanBelanja Negara (APBN) untukdijadikan modal negarapada BUMN untukselanjutnyapembinaandanpengelolaannyatidaklagididasarkanpadasistemAnggaranPendapatandanBelanja Negara (APBN), namunpembinaandanpengelolaannyadidasrkanpadaprinsip – prinsipperusahaan yang sehat”

42. Fatwa MA No. WKMA/Yud/20VIII/2006 tanggal 16 agustus 2006 “Begitu pula halnyadenganPasal 2 huruf g Undang-undang No. 17 tahun 2003, tentangKeuangan Negara yang berbunyi : kekayaannegara/kekayaandaerah yang dikelolasendiriatauolehpihak lain berupauang, suratberharga, barang, sertahak-hak lain yang dapatdinilaidenganuang, termasukkekayaan yang dipisahkanpadaperusahaannegara /daerah”

43. DenganadanyaUndang-undang No. 19 tahun 2003, tentang BUMN, makaketentuandalampasal 2 hurup g khusunyamengenai“kekayaan yang dipisahkanpadaperusahaannegara/perusahaandaerah” jugatidakmempunyaikekuatanmengikatsecarahukum

44. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENDAHARAN NEGARA Pasal 1 buti 22 Kerugiannegara /Daerah adalahkekuranganuang, suratberharga, danbarang, yang nyatadanpastijumlahnyasebagaiakibatperbuatanmelawanhukumbaiksengajamaupunlalai “DapatMerugikanKeuangan Negara”

45. Perekonomian Negara Adalahkehidupanperekonomian yang disusunsebagaiusahabersamaberdasarkanasaskekeluargaanataupunusahamasyarakatsecaramandiri yang didasarkanasaskekeluargaanataupunusahamasyarakatsecaramandiri yang didasarkanpadakebijakanpemerintah, baikditingkatpusatmaupundi Daerah sesuaidenganketentuanperaturanperundang – undangan yang berlakuyang bertujuanmemberikanmanfaat, kemakmuran, dankesejahteraankepadaseluruhkehidupanrakyat………………… • penentuanolehahliperekonomian

46. II RUMUSAN DELIK YANG DIAMBIL DARI KUHP Bab VIII TentangKejahatanterhadappenguasaumum Bab XXVIII TentangKejahatanjabatan (13 Pasal)

47. Kelompokdelikpenyuapan Omkopen Pasal 210; 418; 419; 420 KUHP Pasal 5; 6; 11; 12b; 12c; 12d; 12B; 12C; 13.

48. Pasal 5 (Pasal 209 KUHP) “aktif” (LihatPsl : 419 KUHP Pasal 12 a dan b) Ayat 1 a. Memberiataumenjajikansesuatu • Kepada PN ataupenyelenggaranegara • Denganmaksudsupaya /agar : • Berbuat • Tidakberbuatsesuatudalamjabatannya yang bertentangandengankewajibannya b. Memberikansesuatu Kepada PN ataupenyelenggaranegarakarenaatauberhubungandengansesuatu yang bertentangandengankewajiban, dilakukanatautidakdilakukandalamjabatannya

49. Ayat 2 PN ataupenyelenggaranegara yang menerimapemberianataujanjikarenatelah : mautergerakakanmelakukan ; atautelahtergerakmelakukan

50. SanksiPidanaPasal 5 • 1 Tahun – 5 Tahun • Dan atau • Denda 50 juta – 250 juta