1 / 99

UNDANG – UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI & SEJARAH PERKEMBANGANNYA

UNDANG – UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI & SEJARAH PERKEMBANGANNYA. OLEH R. AZHARYADI PRIAKUSUMAH, SH, MH - Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis -Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi - Ketua STAI Al- Azhary Cianjur.

demitrius-gryphon
Download Presentation

UNDANG – UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI & SEJARAH PERKEMBANGANNYA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. UNDANG – UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI &SEJARAH PERKEMBANGANNYA OLEH R. AZHARYADI PRIAKUSUMAH, SH, MH -WakilKetuaPengadilanNegeriCiamis -Hakim PengadilanTindakPidanaKorupsi -Ketua STAI Al-AzharyCianjur

  2. CorruptiotatauCorruotus(latin) artinyasuatuperbuatan yang busuk, buruk, bejat, tidakjujur, dapatdisuap, tidakbermoral, menyimpangdarikesucian, kata-kataatauucapan yang menghinaataumemfitnah

  3. SelintasSejarahPerkembanganPeraturannyadi Indonesia KUHP • Buku II Bab XXVIII • TentangKejahatanJabatan • Pasal 413 – 437 • KorupsiSebagaiDelikJabatan • Pasal 415- 425

  4. 2. AturanPenguasaPerangPusatKepalaStafAngkatanDarat 16 April 1958 No. Prt/Perpu/013/1958(BN No. 40 Tahun 1958) (Staf AL No. Prt/Z.1/1/7) Pertama kali dikenalKorupsi DibedakanAntara : KorupsiPidanaPasal 2 Pertama : PerbuatanSeseorangdenganataumelakaukansuatukejahatanataupelanggaran memperkayadirisendiriatauorang lain atausuatubadan yang secaralangsungatautidaklangsungmerugikankeuangansuatubadan yang menerimabantuandarikeuangannegaraataubadanhukumlainnya memepergunakan modal ataukelonggaran – kelonggarandarimasyarakat.

  5. Kedua, menyalahgunakanjabatanataukedudukan • Ketiga, yang tercantumdalampasal 41 – pasal 50 PeraturanPenguasaPerangPusatKepalaStafAngkatanDarat 16 April 1958 No. Prt/Perpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) dandalamPasal 209, 210, 418, 419 dan 420 KUHP

  6. KorupsiBukanPidana – Perdata (Pasal 3 ) • Pertama, PerbuatanSeseorang yang denganataukarenamelakukanPerbuatanMelawanHukummemperkayadirisendiriatauorang lain atausuatubadan yang secaralangsungatautidaklangsungmerugikankeuangansuatubadan yang menerimabantuandarikeuangannegaraataubadanhukum lain yang mempergunakan modal dankelonggaran-kelonggarandarimasyarakat

  7. Kedua, Perbuatanseseorang yang denganataukarenamelakukanPerbuatanMelawanhukummemperkayadirisendiriatauorang lain atausuatubadandan yang dilakukandenganmenyalahgunakanjabatanatauykedudukan

  8. 3. Perpu Nko.24 Tahun 1960 tentangPengusutan, PenuntutandanpemeriksaanTindakPidanKorupsi ( UU No. 24/Prp/1960 ) • Penggunaanpertama kali istilahTindakPidanaKorupsi • Hukumpidanakhusus • Hal yangBerbeda : Pertama : merumuskantindakpidankorupsi (Pasal 1 a & b Pasal 17 – 21) Kedua : Penarikan 11 pasaldalam KUHP yakni : Pasal 209, 210, 387,388,415,416,417,418,419 420,423,425,435, (Pasal 1 Sub c) Ketiga : Menaikandanmenyeragamkanancamanhukumanpasal 220, 231, 421, 422, 430 KUHP menjadi 12 tahundanataudenda maksimum 1 Juta rupiah (Pasal 24)

  9. 4. Undang-UndangNomor 3 Tahun 1971 (Berlaku 29 Maret 1971) • Pasal 1 Ayat (1) Sub a terdapatunsur “ Langsungtidaklangsungmerugikan …” kata “TidakLangsung” sangatluassekaliakibathukumnyadianutTeori von Bury mengenaiajarankausalitas yang conditio sine qua non • Pasal 1 ayat (1) Sub a terdapatunsur “ Ataupatutdiketahui” bermaknaculpa. Kerugiannegara yang timbulkarenaalpa

  10. Unsur “ MelawanHukum” baikformilmaupunmateriluntuklebihmemperluascakupanberlakunyaundang-undang • Pasal 1 Ayat (1) Sub a “….bahwaperbuatantersebutmerugikankeuangannegara ….” delikdirumuskansecaraMateril • Pasal 1 Ayat (1) sub b “ langsungatautidakLangsungDapatmerugikankeuangannegara …” delikdirumuskansecraFormil • Pasal 28 mensamaratakanhukumanyaituseumurhidupataupenjaraselamalamanya 20 tahundanataudendasetinggi-tingginyaRp 30.000.00,-

  11. ( UU Nomor 31 tahun 1999 tentangpemberantasanTindakPidanaKorupsidiubah UU nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahanatas UU nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi ) BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI Pasal 2 -20 Kecuali : Pasal 4, 12C, 19, 20 Bab III TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Pasal 21 - 24

  12. Penggolongan TIPIKORPasal 2 – 20 Kecuali : Pasal 4, 12C, 19, 20 • Korupsidirumuskankedalam 7 bentuk / jenistindakpidana: • Merugikankeuangandanperekonomiannegara • Suapmenyuap –gratifikasi • Penggelapandalamjabatan3q • Pemalsuan • Pemerasan • Perbuatancurang • BentukKepentingandalampengadaan

  13. PASAL 4 Pengembalaiankerugiankeuangannegaraatauperekonomiannegaratidakmengapuskanpidananya ( Pasal 2 dan 3)

  14. PASALA 12 C • SyaratBukanGratifikasi : • MelaporkanGratifikasipada KPK • Paling lama 30 hari • 30 harikemudian KPK menentukanmenjadimiliknegaraataupenerima • Tatacaralaporanlihan UU KPK

  15. PASAL 19 Putusanperampasanbarangbukanmilikterdakwa, karenakarenaadahakpihakketiga yang beritikadbaik

  16. PASAL 20 TindakpidanakorupsiolehbadanhukumKapanterjadi? (2) “ TindakpidanatersebutdilakukanOlehorang-orangbaikberdasarkanhubungankerjaMaupunberdasarkanhubungan lain, bertindakdalamlingkungankorporasitersebutbaiksendiri –sendirimaupunbersama –sama (3) Korporasidiwakilipengurus

  17. PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

  18. Tidakterbataskepadaorang –orang yang berkualitasseabagaipegawainegeri, akantetapiditujukanpadasetiaporangtermasukkorporasi • Pasal 2, 3, 5 ayat (1) 6, 7, 13, 15, 16, 21, 22, 24 danpasal 220 (pengaduanpalsu) sertapasal 231 (Menarikbarang yang disita) KUHP jopasal 23

  19. 2. Tindakpidanakorupsipegawainegeriataupenyelenggaranegara – kejahatannegara • Tindakpidanakorupsi yang dirumuskanpelakunyaadalahsemata – matapegawainegeriataupenyelenggaranegara • Pasal 5 ayat (2), 8,9,10,11,12,12b danpasal 23 • Selainpegawainegeri yang ditugaskanmenjalankansuatujabatanumumsecaraterusmenerusatauuntuksementarawaktu (psl : 8, 9, 10) • Penyelenggaranegara (psl 11, 12)

  20. PegawaiNegeri Pegawainegeriadalahmeliputi : Pegawainegerisebagaiman yang dimaksuddalamUndang-undangtentangkepegawaian PegawainegerisebagaimanadimaksuddalamkitabUndang-undangHukumpidana Orang yang menerimagajiatauupahdarikeuangannegaraataudaerah Orang yang menerimagajiatauupahdarisuatukorporasi yang menerimabantuandarikeuangannegaraataudaerah ; atau Orang yang menerimagajiatauupahdarikorporasi lain yang mempergunakan modal ataupasilitasdarinegaraataumasyarakat

  21. IjinPemeriksaan - Penyidik

  22. UU Nomor 13 tahun 1970 tentangtatacaratindakanKepolisianterhadapAnggota / Pimpinan MPR dan DPR • Ketetapan MPR Nomor I /MPR/1973 TentangPeraturan Tata TertibMajelisPermusyawaratan Rakyat • IntruksiPresiden RI Nomor 9 Tahun 1974 tanggal 15 juni 1975 tentang Tata Cara TindakanKepolisianTerhadapPimpinan /Anggota MPR dan DPR

  23. AnggotaLegislatif(DPR/DPRD Provinsi / DPRD Kabupaten / kota) • Pasal 106 UU Nomor 22 Tahun 2003 tentangsusunandankedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD • Presiden • Mendagria/n Presiden • Gubernura/n MenteriDalamNegeri

  24. Pimpinandan Hakim MA • Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang MA Sebagaimana yang telahdiubahdengan UU Nomor 5 Tahun 1985 • Atas PerintahJaksaAgung • Presiden

  25. Pimpinandan Hakim Pengadilan • Pasal 26 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilanUmumsebagaimantelahdiubahdengan UU nomor 8 Tahun 2004 tentangPerubahanatas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilanUmum • AtasPerintahJaksaAgung • Presiden

  26. Kepala Daerah danWakilKepala Daerah • Pasal 36 Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 • Presiden • 60 Hariijintidakturunmenyidikjalanterus

  27. I MERUGIKAN KEUANGAN ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

  28. PASAL 2 • MelawanHukum • MHF (BerlakuSecaraNasional) • Terdapatsanksipidana (Psl : 63 KUHP) – Pasal 14 • Tidakterdapatsanksipidana Contoh KeputusanPresidenRepublik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentangpedomanPelaksanaanPengadaanBarang /JasaPemerintah. KeputusanMendagridanotonomidaerah No. 11 tahun 2001tentangpedomanpengelolaanbarangdaerahdigantidengankeputusanMendagridanotonomidaerahnomor 152 tahun 2004

  29. b. MHM yang positif (MK Nomor 003 / PUU-IV/2006) “ Yang dimakssudsecaramelawanhukumdalampasalinimencakupperbuatanmelawanhukumdalamartiformilmaupundalamartimateril, yaknimeskipunperbuatantersebuttidakdiaturdalamperaturanperundang-undangan, namunapabilaperbuatantersebutdianggaptercelakarenatidaksesuaidengan rasa keadilanataunorma-normakehidupansosialdalammasyarakat, Makaperbuatantersebutdapatdipidan, tidakmempunyaikekuatanhukummengikat

  30. 2. MemperkayaDiriSendiri ; orang lain ataukorporasi 3. Dapatmerugikankeuanganatauperekonomian negara

  31. Perbuatan “Memperkaya” • Penjelasanpasal 1 ayat (1) sub a UU 3/1971 • “ Perkaramemperkayadirisendiriatauorang lain atausuatubadandalamayatinidapatdihubungkandenganpasal 18 ayat (2) yang memberikewajibankepadaterdakwauntukmemberikanketerangantentangsumberkekayaannyasedemikianrupasehinggakekayaannyatidakseimbangdenganpenghasilannyaataupenambahkekayaannyatersebutdapatdipergunakanuntukmemperkuatketerangansaksi lain bahwaterdawkatelahmelakukantindakpidankorupsi”

  32. Pasal 3 • Menuntungkandirisendiri, orang lain ataukorporasi • Menyalahgunakankewenangan, kesempatanatausarana yang adapadanyakarenajabatanataukedudukan • Dapatmerugikankeuanganatauperekonomiannegara

  33. MenyalahgunakanKewenangan • UU Nomor 3 tahun 1971 Pasal 1 ayat (1) sub b • Tindakpidanakorupsiinimemuatsebagaiperbuatanpidanaunsur “menyalahgunakankewenangan” yang iaperolehkarenajabatannya, yang semuanyainimnyerupaiunsurdalampasal 52 K.U.H.P yang selaindariitumemuat pula unsur yang “secaralangsungatautidaklangsungdapatmerugikankeuangannegara” sertadengan “Tujuanmenguntungkandirisendiriatauorang lain atausuatubadan.” • Ketentuandalam sub b. iniluasdalamrumusannyakarenamempergunakanistilahumum “menyalah-gunakan” dantidakmengadakanperinciansepertihalnyadenganPasal 52 KUHP dengankata“Olehkarenamelakukantindakpidana ……….yang iaperolehkarenajabatannya.

  34. YURISPRUDENSI

  35. Putusan MARI Nomor 88K/Kr/1969 Mengijinkanpenggunauanguntuktujuan lain daripada yang telahditetapkan, terdakwatelahmelampauibataskewenangannya

  36. PutusanMahkamahAgung RI Nomor 77K/Kr/1973 • Sengajamembiarkanorang lain menggelapkanuangmiliknegara yang adapadaterdakwakarenajabatannya (dalamhaliniorang lain tersebutmenggunakanuangtermasukuntuktujuan-tujuan yang diluartujuanpenggunaansemula)

  37. PutusanMahkamahAgung RI Nomor 1340/Pid/1992 • Pengertian “menyalahgunakanKewenangan” dengancaramengambilalihpengertian yang adadalampasal 53 ayat (2) undang-undangnomor 5 tahun 1986 tentangPengadilan Tata Usaha Negara, yaituTelahmenggunakanwewenanguntuktujuan lain darimaksuddiberikannyawewenangtersebut(detournement de pouvoir)

  38. Keuangan Negara • Adalahseluruhkekayaannegaradalambnetukapapun, yang dipisahkanatautidakdipisahkan, termasukdidalamnyasegalabagiankekayaannegaradansegalahakdsankewajiban yang timbulkarena :….. • Beradadalampenguasaan, pengurusan, danmempertanggungjawabkanpejabatlembaganegara, baiktingkatpusatmaupundaerah……………………………… • Beradadalampenguasaan , pengurusan, danmempertanggungjawabkanbadanusahamilik Negara/Badanusahamilikdaerah, yayasan, menyertakan modal pihakketigaberdasarkanperjanjiandengannegara • Penentuanolehahlikeuangannegara

  39. MASALAH “Uang Negara” • Pada UU Nomor 19.2003 ttg BUMN, kekayaannegara yang sudahdipisahkan – disebutkekayaanterpisah - itutundukpada UU Perseroan terbatas (RanahHukumPerdata) • Penempatanataupenyertaankeuangannegaradidalamsuatuperum, persero, ataulainnya, sudahmenjadikekayaanterpisah. Sehinggaranahnyaadalahperdata – bukankorupsi

  40. Pada UU No. 17, 2003 ttgKeuangan Negara, kekayaan yang terpisahmaupuntidakterpisahitutetapmasukdalampengertiankeuangannegara (ranahhukumpidana) – korupsi • Undang-undang yang salingbertentangandalammendefinisikankeuangannegara. • Undang-undang yang lebihkemudian(eenlatere wet) yang bakalberlakumengikat.

  41. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN “Yang dimaksuddengandipisahkanadalahpemisahankekayaannegaradariAnggaranPendapatandanBelanja Negara (APBN) untukdijadikan modal negarapada BUMN untukselanjutnyapembinaandanpengelolaannyatidaklagididasarkanpadasistemAnggaranPendapatandanBelanja Negara (APBN), namunpembinaandanpengelolaannyadidasrkanpadaprinsip – prinsipperusahaan yang sehat”

  42. Fatwa MA No. WKMA/Yud/20VIII/2006 tanggal 16 agustus 2006 “Begitu pula halnyadenganPasal 2 huruf g Undang-undang No. 17 tahun 2003, tentangKeuangan Negara yang berbunyi : kekayaannegara/kekayaandaerah yang dikelolasendiriatauolehpihak lain berupauang, suratberharga, barang, sertahak-hak lain yang dapatdinilaidenganuang, termasukkekayaan yang dipisahkanpadaperusahaannegara /daerah”

  43. DenganadanyaUndang-undang No. 19 tahun 2003, tentang BUMN, makaketentuandalampasal 2 hurup g khusunyamengenai“kekayaan yang dipisahkanpadaperusahaannegara/perusahaandaerah” jugatidakmempunyaikekuatanmengikatsecarahukum

  44. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENDAHARAN NEGARA Pasal 1 buti 22 Kerugiannegara /Daerah adalahkekuranganuang, suratberharga, danbarang, yang nyatadanpastijumlahnyasebagaiakibatperbuatanmelawanhukumbaiksengajamaupunlalai “DapatMerugikanKeuangan Negara”

  45. Perekonomian Negara Adalahkehidupanperekonomian yang disusunsebagaiusahabersamaberdasarkanasaskekeluargaanataupunusahamasyarakatsecaramandiri yang didasarkanasaskekeluargaanataupunusahamasyarakatsecaramandiri yang didasarkanpadakebijakanpemerintah, baikditingkatpusatmaupundi Daerah sesuaidenganketentuanperaturanperundang – undangan yang berlakuyang bertujuanmemberikanmanfaat, kemakmuran, dankesejahteraankepadaseluruhkehidupanrakyat………………… • penentuanolehahliperekonomian

  46. II RUMUSAN DELIK YANG DIAMBIL DARI KUHP Bab VIII TentangKejahatanterhadappenguasaumum Bab XXVIII TentangKejahatanjabatan (13 Pasal)

  47. Kelompokdelikpenyuapan Omkopen Pasal 210; 418; 419; 420 KUHP Pasal 5; 6; 11; 12b; 12c; 12d; 12B; 12C; 13.

  48. Pasal 5 (Pasal 209 KUHP) “aktif” (LihatPsl : 419 KUHP Pasal 12 a dan b) Ayat 1 a. Memberiataumenjajikansesuatu • Kepada PN ataupenyelenggaranegara • Denganmaksudsupaya /agar : • Berbuat • Tidakberbuatsesuatudalamjabatannya yang bertentangandengankewajibannya b. Memberikansesuatu Kepada PN ataupenyelenggaranegarakarenaatauberhubungandengansesuatu yang bertentangandengankewajiban, dilakukanatautidakdilakukandalamjabatannya

  49. Ayat 2 PN ataupenyelenggaranegara yang menerimapemberianataujanjikarenatelah : mautergerakakanmelakukan ; atautelahtergerakmelakukan

  50. SanksiPidanaPasal 5 • 1 Tahun – 5 Tahun • Dan atau • Denda 50 juta – 250 juta

More Related