200 likes | 423 Views
presentasi. Pro retroaktif vs keadilan. KEPASTIAN HUKUM & KEADILAN. Dapat ditentukan dengan formula sbb :. 1. nilai keadilan tidak diperoleh dari tingginya nilai kepastian , melainkan dari keseimbangan perlindungan hukum atas korban dan pelaku kejahatan ;
E N D
presentasi Pro retroaktifvskeadilan
Dapatditentukandengan formula sbb: • 1. nilaikeadilantidakdiperolehdaritingginyanilaikepastian, melainkandarikeseimbanganperlindunganhukumataskorbandanpelakukejahatan; • 2. semakinseriussuatukejahatan, makasemakinbesarnilaikeadilan yang harusdipertahankanmelebihinilaikepastianhukum.
asasretroaktifdalampelanggaran HAM beratharusdapatmenjaminbahwakeadilandapatditegakan, kepentingankorbandilindungisecarautuh, dantersangkaatauterdakwamemperolehjaminan minimum atashak-haknya.
PEMBERLAKUAN RETROAKTIF ALASAN YURIDIS DAN FILOSOFIS
ALASAN YURIDIS • Alasandiberlakukannyaasasretroaktifsecarayuridismelaluirumusanpasal 28 j UUD RI 1945
ALASAN FILOSOFIS • berdasarprinsipnya, pelanggaran HAM beratbukankejahatantindakpidanabiasa, bisadilakukankarenamengikutihukuminternasional, dankebiajakaninimerupakankebijakanpolitiksekaligusterobosanhukum. Makaperluadasolusi agar pemberlakuanasasretroaktif agar tidakterjadikonfliknorma.
PENERAPAN ASAS KEADILAN TERHADAP PEMEBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF
Asashukumretroaktifseringkalimengundang controversial. namundalambeberapasebabasasinibisadigunakandemimemenuhi rasa keadilan . asaslegalitasmemangmenjaminkepastianhukum, namundengantindakanseseorangpadasuatusaat , sepertikejahatankemanusiaan, memangbelumadahukumnya. Disinidigunakannyaasasretroaktifsebagaipenegakasaskeadilan.
melihatdarisisikeadilan, tindakan yang adasebelumnyaharusdiusutkembali, halini agar tidakmenimbulkankerugianbagipihaktertentudandanapabiladitilikdarikacamatamasyarakat, penangananterhadapkasuskasusberbeda yang sejenisberjalandenganadil, tidakadanyapenkhususanterhadapkasus-kasustertentudikarenakanbelumdiundangkannyaUndang-undang yang mengaturhaltersebut.
misalnyadenganadanyakasusbombali, yang didalamnyamengandungpelanggaran HAM, pemerintahmenerbitkanUndangUndang no. 15 Tahun 2003 tentangPemberantasanTindakPidanaTerorismeatasalasanhistoristersebut agar dikemudianhariapabilaadakejadianserupa, makaUndangUndangini yang dipakaibukanlagi KUHP. Sesuaidengan “LexSpecialisDerogatLegiGeneralis”. • NamunapabilaKasusBom Bali tidakdiselesaikandenganberpacupadaUndangUndangKhususini, makaakanterjadipertidaksamaan, dantidaktegaknyaasaskeadilan
PemberlakuanAsasRetroaktifsebaiknyatetapdipertahankandalamperaturanperundang-undangandi Indonesia. Hal tersebutdidasariolehbeberapaalasanyakni:
a. Secarayuridis, asasretroaktifdimungkinkanmelaluirumusanPasal 28 J Undang-undangDasarRepublikIndonesia 1945 • b. Ketentuaninternasionalmemberikanpeluanguntukmemberlakukanasasretroaktif, bahkantelahmenerapkanasasinimelaluipengadilan ad hoc di Nuremberg, Tokyo dansebagainyasebagaimanatelahdiauraikansebelumnya. • c. Asasretroaktifmerupakansenjatauntukmenghadapikejahatan-kejahatanbaru yang tidakdapatdisejajarkandengantindakpidana yang terdapatdalam KUHP ataupundiluar KUHP. Dengandemikiantidakadapelaku yang dapatlolosdarijeratanhukum.
d. Pemberlakuanasasretroaktifmerupakancerminandariasaskeadilanbaikterhadappelakumaupunkorban. • e. Asasretroaktifsangatdiperlukandalammengadilikejahatanluarbiasa (extra ordinary crime). Adapunkualifikasi extra ordinary crime dapatdilihatpadajumlahkorban, caradilakukannyakejahatan, dampakpsikologis yang ditimbulkansertakualifikasikejahatan yang ditetapkanoleh PBB. • f. Sesuaidenganasas-asashukumpidanainternasional, penolakanterhadapasasretroaktifinisemata-matahanyadilihatmelaluipendekatanhukumtatanegarasajatanpamemperhatikanaspekpidana (nasionaldaninternasional).
BOM BALI 2012 • KasusTragedi Tri Sakti1998 • KasusTanjungPriok 1984
Berkaitan dengan salah satu asas yang fundamental dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas. Jika kita berpegang secara teguh terhadap asas legalitas sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHPidana maka sebuah pertanyaan ini tak akan muncul, karena konsekuensinya jelas, yaitu terhadap perbuatan yang demikian tak akan ada hukumnya dan pelakunya bebas dari jeratan hukum. hal ini membiarkan ketidak adilan bagi para korban kejahatan dengan menguntungkan pelaku kejahatan. Pemberlakuanasasretroaktifmerupakancerminandariasaskeadilanbaikterhadappelakumaupunkorban karena apabila adanya seseorang melakukan kejahatan yang perbuatan tersebut tidak ada dalam peraturan KUH Pidana maka asas retroaktif yang dapat memperjuangkan keadilan bagi para korban kejahatan.
SEKIAN Terimakasihataspartisipasinya.