RUU Ormas Mengancam Umat Kembalinya Pemerintahan Represif Ala ORBA

1. 11 Alasan Tolak RUU Ormas RUU Ormas Mengancam UmatKembalinya Pemerintahan Represif Ala ORBA

2. RUU Ormas Penuh Masalah • RUU ini akan menghapus UU RI Nomor 8 Thn 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. • Pemerintah & DPR “berambisi” segera mengesahkan RUU bermasalah ini, akhir Maret 2013. • Padahal banyak sekali Ormas yg menolak RUU ini; diantaranya: NU, Muhamadiyah, HTI, DDII, Tokoh-tokoh Agama dll. [www.metrotvnews.com]

3. (1) RUU Ini Sarat dgn Spirit Represi • Sangat terasa adanya keinginan/ bahkan nafsu represi (penindasan) untuk mengekang masyarakat. • Hal itu dituangkan dalam definisi Ormas, asas, syarat pendaftaran, pengaturan bidang kegiatan, larangan dan sanksinya.

4. (2) Membangkitkan Trauma Fitnah ORBA Melalui Asas Tunggal. • Dalam pasal 2 dinyatakan: “Asas Ormas adalah Pancasila & UUD Negara Republik Indonesia 1945, serta dapat mencantumkan asas lainnya yg tidak bertentangan dengan Pancasila & Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.” • Padahal Asas tunggal adalah alat memberangus Ormas yg kritis pada masa ORBA, dan bertentangan dengan spirit Reformasi itu sendiri. • Artinya DPR & Pemerintah menghendaki NEO ORBA yg Kejam.

5. (3) Mengandung Kesan “Pembalasan” Terhadap Ormas. • UU Parpol saja, tidak secara jelas mengusung spirit asas tunggal. Kenapa RUU Ormas justru mengusung spirit asas tunggal ala Orba itu? Apakah ini menjadi “pembalasan” Partai Politik terhadap Ormas yg selama ini bersikap kritis terhadap Parpol, DPR dan Pemerintah yg korup?

6. (4) Definisi Ormas Sangat Umum Mencakup semua Ormas. • Pasal 1 ayat 1 dinyatakan definisi Ormas: “…organisasi yg didirikan & dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, & tujuan untuk berpartisipasi dlm pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yg berdasarkan Pancasila”. • Definisi ini mencakup semua organisasi di masyarakat, termasuk Ormas Islam (kecuali Parpol dan organisasi sayap Parpol). • Ini menunjukkan ambisi untuk mengontrol semua dinamika organisasi di masyarakat.

7. (5) RUU ini Diskriminatif &Lebih Memihak Parpol • Pada Pasal 4: “Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, demokratis, & bukan merupakan organisasi sayap partai politik”. • Jika terhadap Ormas pengawasan & kontrol begitu ketat & represif. Lantas, mengapa organisasi sayap partai politik dikecualikan dari RUU Ormas? • Bahkan organisasi sayap politik, tidak sedikitpun tercakupdalam UU Parpol, UU Yayasan, &UU Perseroan.

8. (6) RUU Ormas Membungkam Sikap Kritis • Pada Pasal 7 tentang kegiatan Ormas, dari 16 bidang kegiatan Ormas, tidak ada satu pun menyebutkan bidang Politik. • Dengan begitu artinya, Ormas tidak boleh melakukan: (1) aktifitas politik; (2) mengkritisi Pemerintah; (3) demonstrasi mengkritisi kebijakan pemerintah, & aktifitas-aktifitas politik lainnya.

9. (7) RUU Ormas Bukan untuk Akuntabilitas Ormas • Pasal 38 (2): Keuangan Ormas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dikelola secara transparan & akuntabel. • Pasal 39 (1): Dalam hal Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a & huruf b menghimpun & mengelola dana dari anggota & masyarakat, Ormas wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai dengan AD dan/atau ART.

10. Pasal tadi tidak menjelaskan, laporan pertanggung-jawaban tsb diserahkan kepada siapa? Jika kepada Pemerintah, mau diapakan oleh pemerintah, & apa konsekuensi dari laporan itu? Jika dari APBN, APBD/ asing wajar saja harus dilaporkan kepada Pemerintah. Tapi jika berasal dari anggota, untuk apa dilaporkan kepada pemerintah? • Bukankah sudah ada aturan terkait yayasan di dalam UU tentang Yayasan, Juga sudah ada aturan di UU Keterbukaan Informasi Publik.

11. (8) Instrumen Penghambat Keleluasaan Berserikat & Berkumpul • Pada pasal 16: Ormas tidak berbadan hukum harus mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Pemerintah (Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota) agar bisa menjalankan aktivitasnya. • Syarat SKT: (1) punya AD/ART /akta pendirian yg dikeluarkan oleh notaris yg memuat AD/ART; (2) program kerja; (3) kepengurusan; (4) surat keterangan domisili; (5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Ormas; (6) surat pernyataan bukan organisasi sayap partai politik; (7) surat pernyataan tidak dlm sengketa kepengurusan/perkara pengadilan; (8) dan surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

12. Itu artinya, kelompok arisan, majelis taklim, paguyuban & organisasi lainnya harus mendapat SKT untuk bisa beraktifitas. • Jika tidak punya SKT maka tidak boleh melakukan kegiatan. • Ketentuan ini seolah mengatakan, silahkan berserikat & berkumpul asal memiliki SKT yg ditentukan oleh Pemerintah. • Jadi sama saja mengatakan, silahkan berserikat & berkumpul asal mendapat persetujuan dari pemerintah.

13. (9) Membuat Semua Bentuk Kegiatan Ormas Dibawah Kontrol Pemerintah • RUU ini menjadikan semua Organisasi baik berbadan hukum (yayasan & perkumpulan) atau tidak berbadan hukum, dengan semua ragamnya, berada dalam kontrol & pengawasan pemerintah (Kesbangpol Kemendagri). • Pengawasan Pemerintah (Pasal 58) berupa pemantauan dan evaluasi, hasilnya akan dijadikan dasar tindakan terhadap Ormas.

14. Jika melanggar larangan (Pasal 61) bisa dijatuhi sanksi oleh pemerintah tanpa harus melalui putusan pengadilan. • Itu artinya, semua Ormas akan dikontrol pemerintah agar bisa sesuai keinginan Pemerintah. • Ini akan mengembalikan kontrol dan represi Orba yang sudah susah payah direformasi.

15. (10) RUU Ormas Memuat Pasal yg Multitafsir (Pasal 61) • Pasal 61 (3) c: “Ormas dilarang menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yg jelas.” • Pasal ini mengancam keberadaan organisasi sosial & organisasi keagamaan: yayasan yatim piatu, panti suhan, yg biasa menerima donasi tanpa identitas jelas. • Dengan ini, kegiatan pengumpulan donasi di jalan-jalan misalnya untuk membantu korban bencana, membangun fasilitas umum, masjid dan sebagainya, tidak bisa lagi dilakukan kecuali pemberi donasi mencatumkan identitas yang jelas. Larangan ini akan bisa mematikan jiwa filantropi masyarakat Indonesia.

16. Dalam pasal tercantum: kegiatan yg membahayakan keutuhan & keselamatan NKRI; menyebarkan permusuhan antrasuku, agama, ras & golongan; memecahbelah persatuan & kesatuan bangsa; mengganggu ketertiban. Namun kriteria, & siapa yg memutuskan? Tidak Jelas! • JIka dikaitkan pasal 58 (bentuk pengawasan oleh Pemerintah) & pasal 62 (sanksi), dapat dipahami bahwa semua itu tergantung kepada Pemerintah. • Jika demikian sikap kritis kepada pemerintah, Ormas yg membongkar kejahatan negara, bisa dianggap membahayakan keselamatan negara; atau dianggap melakukan kegiatan yg mengancam, mengganggu, dan/atau membahayakan keutuhan & kedaulatan NKRI.

17. Pasal 61 (6): “Ormas dilarang melakukan kegiatan apabila tidak memiliki seurat pengesahan badan hukum atau tidak terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah.” • Sementara Ormas yg tidak memenuhi syarat menapat SKT harus memberitahukan keberadaannya kapada pemerintahan setempat sesuai domisilinya. • Lalu apa artinya memberitahukan keberadaannya kalau tidak boleh beraktifitas?

18. (11) Pemerintah Bisa Seenaknya Menjatuhkan Sanksi Kepada Ormas • Kekuasaan menjatuhkan sanksi ada di pemerintah (atau pemerintah daerah): (1) sanksi administratif surat peringatan tertulis; (2) penghentian bantuan/ hibah, (3) sanksi penghentian kegiatan (sementara), paling lama 1 (satu) tahun; (4) pencabutan SKT; (5) dan pencabutan pengesahan badan hukum. • Peradilan hanya dilibatkan pemerintah (atau pemerintah daerah) pada saat menjatuhkan sanksi pembubaran ormas berbadan hukum. • Selain hal itu, semuanya tergantung pemerintah. Ini membuka peluang disalah gunakan demi kekuasaan & bisa melahirkan kembali represi pemerintah, sebab semua itu dikaitkan dengan larangan pada pasal 61 yg tolok ukur dan kriterianya sangat longgar dan bisa tergantung pada selera pemerintah.

19. Kesimpulan • Dengan demikian, RUU itu adalah ancaman bagi umat, pintu kembalinya pemerintahan otoriter, pemerintahan represif. • Fitnah-fitnah terhadap Ormas & kelompok masyarakat yg pernah terjadi pada masa Orde Baru yg telah menimbulkan trauma di masyarakat mungkin sekali akan kembali. • Atas dasar semua itu, maka RUU ini harus dihentikan pembahasannya dan ditolak.