1 / 9

DISKUSI RUU ORMAS

DISKUSI RUU ORMAS. Government. TUJUAN NEGARA. Rule/peraturan. Civil. Civil Society. Lahirnya peraturan perundangan. Kontes kekinian. Peraturan Perundangan. Masa depan. Masa lalu. Aspek Filosofis Aspek Sosiologis Aspek Yuridis. Interest pragmatis politis.

rory
Download Presentation

DISKUSI RUU ORMAS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DISKUSI RUU ORMAS

  2. Government TUJUAN NEGARA Rule/peraturan Civil Civil Society

  3. Lahirnya peraturan perundangan Kontes kekinian Peraturan Perundangan Masa depan Masa lalu Aspek Filosofis Aspek Sosiologis Aspek Yuridis Interest pragmatis politis.

  4. Pembentukan Peraturan Perundangan (UU No 12 Tahun 2011) ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 5 Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.

  5. Pasal 6 (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

  6. UU Ormas • Implementasi Hak kebebasan berserikat dan berkumpul (UUD 45). Terjadi pasang surut hubungan ormas dan kekuasaan (tak jarang ada pengekangan dan intervensi) • Mendorong partisipasi dalam pembangunan dimana ormas salah satu pendorong yang penting • Dinamika ormas semakin banyak dan beragam dan kompleks (Tak jarang banyak ormas yang bikin masalah saja !?) membutuhkan pengaturan lebih baik.

  7. Pertanyaanya adalah ,apakah pengaturan di dalamnya dapat mencapai tujuan tersebut ? KITA EVALUASI YUUUK !!!!!

  8. Titik krusial Terhadap Kebebasan • Pendaftaran/legalisasi ormas • Larangan larangan - tafsir sepihak ? • Sanksi administratif terhadap pelanggaran pasal 20, 42, 50, berupa teguran, pembekuan sementara dan pembubaran. • Peraturan teknis berupa Peraturan Pemerintah Banyk pasal karet yang bisa ditafsirkan sepihak u kepentingan kekuasaan.

  9. ADVOKASI • Sebelum disahkan • Membuat naskah banding • Lobby dengan pansus dpr RI u / perbaikan konsep • Mengawal melalui instrumen politik di dpr RI • Setelah disahkan Lakukan gugatan di MK jika tidak sesuai dengan UUD 45. Kawal pengaturan melalui Peraturan pemerintah yang akan dikeluarkan.

More Related