1 / 53

HUKUM PAJAK

HUKUM PAJAK. Oleh : Lutfi effendi, sh.mhUM REKA DEWANTARA, SH.MH. POKOK BAHASAN. Sumber-Sumber Pendapatan Negara Pendekatan terhadap pajak. Definisi ( Hukum ) Pajak / Retribusi / Sumbangan. Penggolongan Pajak. Justifikasi Pemungutan Pajak. Regulasi Pajak.

oscar-salinas
Download Presentation

HUKUM PAJAK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUKUM PAJAK Oleh : Lutfi effendi, sh.mhUM REKA DEWANTARA, SH.MH.

  2. POKOK BAHASAN • Sumber-Sumber Pendapatan Negara • Pendekatan terhadap pajak. • Definisi ( Hukum ) Pajak / Retribusi / Sumbangan. • Penggolongan Pajak. • Justifikasi Pemungutan Pajak. • Regulasi Pajak. • Asas-asas dalam Regulasi Pajak.

  3. POKOK BAHASAN • Asas / Stelsel / Sistem Pemungutan Pajak. • Timbulnya hutang pajak. • Tax Collection ( Penagihan Pajak ). • Hapusnya hutang pajak. • Perlawanan terhadap pajak. • Pengadilan Pajak. • Pajak Bumi dan Bangunan. • Pajak Penghasilan. • Bea Materei

  4. FUNGSI PEMERINTAH • ESSENTIIL FUNCTION • SERVICE FUNCTION • BUSSINESS FUNCTION B I A Y A

  5. SUMBER-SUMBER PENDAPATAN NEGARA • Sale of the goods or services • Borrowing • Printing of the paper money • Intergovernmental grans. • taxation

  6. PENDEKATAN THD PAJAK PEMBANGUNAN PAJAK EKONOMI PENERAPAN PRAKTIS HUKUM

  7. PAJAK DITINJAU DARI SEGI HUKUM • PERATURAN PERATURAN BERKENAAN DENGAN : • Hak Penguasa Mengenakan Pajak • Hak dan Kewajiban Wajib Pajak • Timbulnya utang pajak. • Hapusnya utang pajak. • Penagihan Pajak. • Sanksi-sanksi dalam Pajak. • Penyelesaian Sengketa Pajak.

  8. SISTEMATIKA HUKUM PAJAK • HUKUM PAJAK FORMIL • HUKUM PAJAK MATERIIL

  9. HUKUM PAJAK FORMIL • Ketentuan-ketentuanuntukmelaksanakanhukumpajakmateriil • SuratPemberitahuan • SuratKetetapanPajak • Cara MenghitungPajak • SuratTagihan • SuratKeberatan • Suratminta Banding • Penyelesaiansengketapajak DIMUAT DALAM UU. NO. 6 TH. 1983 TTG. KUP/ UU.No. 16 TH.2000

  10. HUKUM PAJAK MATERIIL • Ketentuan Hukum Pajak Materiil dimuat dalam Undang-Undang Pajak yang bersangkutan mengenai Keadaan – Keadaan , Perbuatan-Perbuatan , Peristiwa – Peristiwa yang dapat menimbulkan pajak ( TAT BESTAND )

  11. Tugas Mahasiswa • Menulis makalah berkenaan dengan pendekatan terhadap pajak dari segi pembangunan , ekonomi, politik, perpajakan dan hukum. • Mempresentasikan dalam kelas disertai tanya jawab, • Menyempurnakan makalah .

  12. JUSTIFIKASIPEMUNGUTAN PAJAK • TEORI ASURANSI • TEORI KEPENTINGAN. • TEORI DAYA PIKUL. • TEORI BAKTI ( KEWAJIBAN MUTLAK ) • TEORI DAYA BELI

  13. Teoriasuransi • Termasuk tugas negara u/ melindungi orang dan segala kepentingannya; termasuk keselamatan dan keamanan jiwa, juga harta benda. Dalam memberikan perlindungan membutuhkan pembayaran dlm bentuk premi • Kritik : tidak tepat krn timbul kerugian, tdk ada suatu penggantian dr negara • Antara pembayaran jumlh pajak dg jasa yg diberikan oleh ngr tdk berhubungan langsung.

  14. Teorikepentingan • Pembagian pajak harus dipungut dari penduduk secara keseluruhan. Pembagian beban ini didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dlm tugas pemerintah. • Kritik : antara mereka yg kaya dgn yg miskin harus menanggung beban yg sama.

  15. Teoridayapikul • Beban pajak diberikan menurut daya pikul seseorang dan untuk mengukur daya pikul ini dipergunakan penghitungan pada besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang. • Pendapat DR. Cohen Stuart : teori ini dianalogikan dgn sebuah jembatan (sebelum dapat dilewati, dia harus dpt memikul bebannya sendiri. Kekuatan menyerahkan pajak baru ada setelah kebutuhan primer untuk hidup telah terpenuhi

  16. Teoribakti (Organischestaatsleer) • Karena sifat negara timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang tidak berdiri sendiri, apabila tidak ada persekutuan tdk akan ada individu. Persekutuan yg menjelma menjadi negara.

  17. TAX REFORM ( Pembaharuan Perpajakan ). • Latar Belakang Tax Reform : Peraturan perpajakan yang ada sampai tgl. 1 Januari 1984 tidak sesuai dengan perkembangan jaman, tidak sesuai dengan struktur dan organisasi pemerintahan, tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi yang selama ini berlaku di Indonesia.

  18. Teoridayabeli • Tdk mempersoalkan asal mula negara memungut pajak namun pada efeknya sbg dasar keadilan • Analogi dg pompa (penyelenggaraan kep. Masyarakat dianggap sbg dasar keadilan pemungutan pajak)

  19. TUJUAN TAX REFORM • Lebih menegakkan kemandirian dalam pembiayaan nasional di luar sumber penerimaan minyak dan gas alam. • Pembagian beban pembangunan antara golongan berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah secara adil /sesuai rasa keadilan masyarakat. • Memperkokoh solidaritas sosial. • Pemanfaatan sumber alam secara optimal. • Mendorong ekspor dan mengembangkan kegiatan ekonomi. • Melakukan Pembaharuan perundang-undangan perpajakan

  20. Pembaharuan Perundang-undangan perpajakan meliputi : • Penyederhanaan jumlah dan jenis pajak. • Penyederhanaan tarif pajak. • Penyederhanaan tata cara perpajakan. • Pembenahan aparatur perpajakan mengenai prosedur, disiplin, mental. • Pemberian kepastian hukum.

  21. PAJAK NEGARA • Pajak Penghasilan ( PPh ). Diatur dalam UU. No. 7 Tahun 1984, diubah dg.UU.No. 17 Tahun 2000. Sebagai pengganti Pajak Perseroan 1925, UU.Pajak Pendapatan 1944. • Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ( PPN & PPnBM ). Diatur dalam UU. No.8 Tahun 1983, diubah dg. UU.No. 18 Tahun 2000. Sebagai pengganti UU.Pajak Penjualan 1951. • Bea Meterei. Diatur dalam UU.No.13 Tahun 1985. Sebagai pengganti UU Bea Meterei 1921.

  22. PAJAK NEGARA • PAJAK BUMI dan BANGUNAN (PBB). DIATUR DALAM UU. NO. 12 TAHUN 1985, DIUBAH DENGAN UU. NO. 12 1994. SEBAGAI PENGGANTI DARI : • Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908. • Ordonansi Verponding Indonesia 1923. • Ordonantie Pajak Kekayaan 1932. • Ordonansi Verponding 1928. • Ordonantie Pajak Jalan 1942. • Undang-Undang Pajak Hasil Bumi. No.Prp.11 Tahun 1959

  23. PAJAK NEGARA • BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH dan BANGUNAN ( BPHTB ). Diatur dalam UU. No.21 Tahun 1997, diubah dg. UU.No. 20 Tahun 2000. Sebagai pengganti Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 No. 291.

  24. PAJAK DAERAH dan RETRIBUSI DAERAH • Diatur dalam UU.No.18 Tahun 1997 Ttg. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Diubah dengan UU. No. 34 Tahun 2000. • Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. • Dibagi dalam PAJAK PROPINSI dan PAJAK KABUPATEN / KOTA.

  25. PAJAK PROPINSI • Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (tarif 5%). • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air (tarif 10%). • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Tarif 5%). • Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Tarif 20%). ( Penetapan Tarif diatur melalui Peraturan Pemerintah.)

  26. PAJAK KAB / KOTA • Pajak Hotel (10%). • Pajak Restoran (10%). • Pajak Hiburan (35%). • Pajak Reklame (25%). • Pajak Penerangan Jalan (10%). • Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (20%). • Pajak Parkir (20%). ( Penetapan tarif diatur dalam Peraturan Daerah ).

  27. RETRIBUSI DAERAH • Retribusi Jasa Umum . Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi ,melalui penyediaan jasa pelayanan dalam bidang kesehatan, Kebersihan, KTP,Akte Catatan Sipil, Parkir , Pemakaman, Pasar,dll.

  28. RETRIBUSI DAERAH B. Retribusi Jasa Usaha. Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Merupakan retribusi yang bersifat komersial yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau oleh sektor swasta .Mis. Retribusi Pasar Grosir , Pertokoan, pelelangan , terminal, penginapan, Villa, Penyedotan Kakus, Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Rumah Potong Hewan.

  29. RETRIBUSI DAERAH C. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Merupakan kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi, serta dipungut atas dasar adanya biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan yang cukup besar shg. Layak dibiayai dari retribusi perizinan, mis. IMB,HO,Trayek, Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

  30. TIMBULNYA UTANG PAJAK • Ajaran formil : utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus • Ajaran materiil : utang pajak timbul krn berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak krn suatu keadaan dan perbuatan.

  31. HAPUSNYA UTANG PAJAK • Pembayaran / pelunasan • Kompensasi • Daluarsa • Pembebasan atau penghapusan

  32. kompensasi • Ordonansi PPd 1944 : mewajibkan majikan memotong dulu PPd dari upah buruhnya sebelum diberikan kepada buruh.

  33. daluarsa • Stbl 82/280

  34. Pembebasan (kwijtschelding) • Utang pajak tdk berakhir dalam arti yg semestinya, melainkan hanya karena ditiadakan

  35. penghapusan • Berhubungan dgn keadaan wajib pajak • Ex : kemunduran pada finansial pd wajib pajak

  36. PERLAWANAN TERHADAP PAJAK • Perlawanan pasif • Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yg secara langsung ditujukan kpd fiskus dgn tujuan untuk menghindari pajak

  37. Perlawananpasif • Perkembangan intelektual dan moral masyarakat • Struktur ekonomi suatu negara • Sistem dan teknik pemungutan pajak yg sulit dipahami oleh masyarakat • Sistem kontrol tidak dapat dilaksanakan dgn baik

  38. Perlawananaktif • Tax avoidance : menghindarkandiridaripajak, yaitudgnmeniadakanatautidakmelakukanhal-halygdapatdikenakanpajak. Usaha meringankanbebanpajak dg tidakmelanggar UU. • Ex : pajakkendaraanbermotor dg tdkdipakai, cukairokokdgnngiseptingwe • Tax evasion : meringankanbebanpajakdengancaramelanggarundang-undang • Ex : pengelakkanpajak (penyelundupan) danmelalaikanpajak (menolakmembayarpajakygditetapkandanmenolakformalitasygharusdipenuhi)

  39. AZAS-AZAS DALAM PEMUNGUTAN PAJAK • AzasYuridis : pajakdiaturdlm UUD NRI 1945 Psl 23 ayat (2), sbgjaminanhkuntukkeadilanbaginegaradanwarganya • Azasekonomis : pemungutantdkbolehmengganggukelancaran keg. Produksimaupunperdagangan, shgmenyebabkankelesuanekonomi • AzasFinansiil : biayapemungutanpajakharusdptditekandrpdhasilpemungutannya • Azaskeadilan : pengenaanpajaksecaraberkeadilansesuaidgnkemampuan masing2 wajibpajak. • Azassederhana : sistempemungutanpajakharusmemudahkandanmendorongmasyarakatmemenuhikewajibanperpajakannya.

  40. PENAGIHAN PAJAK

  41. 1. Sistempemungutanpajak

  42. Official assessment system • Sistempemungutanygmemberiwewenangkpdfiskusuntukmenentukanbesarnyapajakterutangolehwajibpajak • Ciri : • Wewenang pd fiskus • Wajibpajakbersifatpasif • Utangpajaktimbulsetelahsuratketetapanpajakdikeluarkanolehfiskus

  43. Self assessment system • Sistempemungutanpajakygmemberiwewenangkpdwajibpajakuntukmenentukansendiribesarnyapajakterutang • Ciri : • Wewenang pd wajibpajak • Wajibpajakbersifataktif • Fiskustdkikutcampurhanyasbgpengawas

  44. With holding system • Sistem pemungutan yg memberi wewenang kpd pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yg terutang oleh wajib pajak • Ciri : wewenang pd pihak ketiga

  45. 2. Stelselpajak

  46. Stelselnyata (riil) • Pengenaan pajak berdasarkan obyek (penghasilan yg nyata), shg pemungutannya baru dpt dilakukan pd akhir tahun pajak • Kelebihan : pajak yg dikenakan realitis tp baru bs dikenakan pd akhir tahun pajak.

  47. Stelselanggapan (fictieve) • Pengenaan pajak didasarkan suatu anggapan yg diatur oleh UU. Ex : penghasilan suatu tahun dianggap sama dgn tahun sebelumnya.

  48. Stelselcampuran • Kombinasi antara stelsel nyata dan anggapan • Ciri : pada awal tahun dihitung berdasarkan anggapan kemudian akhir tahun disesuaikan dgn keadaan sebenarnya. • Bila besar pajak menurut kenyataan lebih besar dari anggapan, maka wajib pajak harus menambah, begitupula sebaliknya.

  49. 3. Asaspemungutanpajak

  50. Asasdomisili • Negara berhak memungut pajak seluruh penghasilan wajib pajak yg bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan DN maupun LN

More Related