1 / 129

ENTITAS PEMERINTAHAN

ENTITAS PEMERINTAHAN. Karakteristik Organisasi Sektor Pemerintahan. T idak untuk mencari keuntungan financial Dimiliki secara kolektif oleh publik Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan

paddock
Download Presentation

ENTITAS PEMERINTAHAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ENTITAS PEMERINTAHAN

  2. KarakteristikOrganisasiSektorPemerintahan Tidakuntukmencarikeuntungan financial Dimilikisecarakolektifolehpublik Kepemilikanatassumberdayatidakdigambarkandalambentuksaham yang dapatdiperjualbelikan Keputusan-keputusan yang terkaitdengankebijakanmaupunoperasididasarkanpadakonsensus, kalauorganisasipemerintahmelaluisuatubadanlegislatif. Tujuan untukmensejahterakanrakyatsecarabertahapbaikdalamkebutuhandasardankebutuhanlainnyabaikjasmanimaupunruhani. Aktivitas  pelayananpubliksepertidalambidangpendidikan, kesehatan, penegakanhukum, transportasipublikdanpenyediaanpangan. Sumberpembiayaan  berasaldaridanamasyarakatberbentukpajakdanretribusi, labaperusahaannegara, pinjamanpemerintahsertapendapatan lain-lain yang sahdantidakbertentangandenganperundangan yang berlaku 2

  3. PerbedaanEntitasPemerintahan denganBisnis

  4. PEMERINTAH Lembaga negara non Pemerintah

  5. AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAN DESA

  6. Reformasi Keuangan Negara 6

  7. UU KEUANGAN NEGARA Keuangan Negara adalahsemuahakdankewajibannegara yang dapatdinilaidenganuang, sertasegalasesuatubaikberupauangmaupunberupabarang yang dapatdijadikanmiliknegaraberhubungdenganpelaksanaanhakdankewajibantersebut. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 7

  8. LingkupKeuangan Negara hak negara untukmemungutpajak, mengeluarkan dan mengedarkanuang, dan melakukanpinjaman; kewajibannegarauntukmenyelenggarakantugaslayananumumpemerintahannegaradanmembayartagihanpihakketiga; Penerimaan Negara; Pengeluaran Negara; Penerimaan Daerah; Pengeluaran Daerah; kekayaannegara/kekayaandaerah yang dikelolasendiriatauolehpihak lain berupauang, suratberharga, piutang, barang, sertahak-hak lain yang dapatdinilaidenganuang, termasukkekayaan yang dipisahkanpadaperusahaannegara/ perusahaandaerah; kekayaanpihak lain yang dikuasaiolehpemerintahdalamrangkapenyelenggaraantugaspemerintahandan/ataukepentinganumum; kekayaanpihak lain yang diperolehdenganmenggunakanfasilitas yang diberikanpemerintah.

  9. UU KEUANGAN NEGARA Presidenmenyampaikanrancanganundang-undangtentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBN kepada DPR berupalaporankeuanganyang telahdiperiksaolehBadanPemeriksaKeuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulansetelahtahunanggaranberakhir. Laporankeuangandimaksudsetidak-tidaknyameliputi: • LaporanRealisasi APBN • Neraca • LaporanArusKas, danCatatanatasLaporanKeuangan, yang dilampiridenganlaporankeuanganperusahaannegaradanbadanlainnya. 9

  10. UU KEUANGAN NEGARA Hak dan kewajiban negara dalam hal keuangan negara. Kekuasaan atas Pengelola Keuangan Negara • dikuasakan kepada Menteri Keuangan, • dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga • diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota Anggaran dan prosedurnya baik untuk APBN, APBD Hubungan antara Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Lembaga/Pemerintah lain. 10

  11. UU KEUANGAN NEGARA Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD  disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas 11

  12. UU PERBENDAHARAAN NEGARA Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Pejabat perbendaharaan negara • Pengguna Anggaran • Bendahara Umum Negara/Daerah • Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pelaksanaan pendapatan dan belanja/daerah Pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara/Daerah Pengelolaan uang Pengelolaan piutang dan utang 12

  13. UU PERBENDAHARAAN NEGARA Pengelolaan investasi Pengelolaan barang milik negara/daerah Larangan penyitaanuang dan barang negara dan daerah Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBN/APBD Pengendalian interm pemerintah Penyalahgunaan uang dan negara Pengelolaan keuangan badan umum 13

  14. UU Perbendaharaan Negara 1/2004 • Barang Milik Negara/Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. • Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah. • Kepala daerah  • menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; • melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. • Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah.

  15. UU Perbendaharaan Negara • Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. • Penjualan BMN/D dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu. • BMN/D berupa tanah yang dikuasai Pemerintah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan. • BMN/D harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. • Tanah dan bangunan milik negara/daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan. • BMN/D dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah. • BMN/D dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

  16. UU Perbendaharaan Negara - Pemindahtanganan • Barang milik negara/ daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan. • Pemindahtanganan dilakukan dengan cara jual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD. (45) • Persetujuan DPRD dilakukan untuk • Pemindahtanganantanah dan/ataubangunan, kecuali : • sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; • harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran; • diperuntukkan bagi pegawai negeri; • diperuntukkan bagi kepentingan umum; • dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannnya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. • pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). • Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai Rp 5.000.000.000,00 dilakukan setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.

  17. UU Perbendaharaan Negara – Pengelolaan Piutang • Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah kepada pihak lain  PP • Pejabat wajib mengusahakan agar piutang diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu. • Jika tidak dapat diselesaika seluruhnya tepat waktu  diselesaikan menurut peraturan. • Piutang negara mempunyai hak mendahului. • Penyelesaian piutang akibat hubungan keperdataaan dapat dilakukan melalui perdamaian kecuali yang diatur dalam UU tersendiri. • Hirarki otorisasi penyelesaian dan penghapusanpiutang  <=10m Menteri, 10<p<=100 Presiden, >100 DPR. Untuk daerah <=5m Kepala Daerah, > 5m DPRD. • Piutang dapat dihapuskan secara mutlak / bersyarat • Tata cara penyelesaian dan penghapusan piutang diatur dalam PP

  18. UU Perbendaharaan Negara – Pengelolaan Utang • Pemerintah dapat mengadakan utang dari dalam negeri maupun LN sesuai ketentuan UU / Perda APBD. • Utang / hibah dapat diteruspinjamkan. • Biaya proses pengadaan utang dibebankan APBN/D • Hak tagih utang daluwarsa 5 tahun, kecuali untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok. • Tata cara penatauahaan utang diatur dalam PP

  19. UU Perbendaharaan Negara – Pengelolaan Investasi • Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. • Investasi dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung. • Investasi diatur dengan peraturan pemerintah. • Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah. • Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

  20. PERATURAN PEMERINTAH NO. 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BMN/D • LINGKUP BMN/D • PENYEMPURNAAN SIKLUS PENGELOLAAN BMN/D • KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB • PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN • PENGGUNAAN • PEMANFAATAN • PEMINDAHTANGANAN • PEMUSNAHAN • PENGHAPUSAN • PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN • PENILAIAN • PENATAUSAHAAN • LAIN-LAIN

  21. UU PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan disusun oleh BPK, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah. Isi UU • Lingkup pemeriksaan • Pelaksanaan Pemeriksaan • Hasil pemeriksaan dan Tindak Lanjut • Pengadaan Ganti Kerugian Negara • Ketentuan Pidana 21

  22. HASIL PEMERIKSAAN BPK 2006-2017PEMERINTAH DAERAH Sumber: IHPS BPK 22

  23. HASIL PEMERIKSAAN BPK 2008-2017PEMERINTAH PUSAT Wapres Budiono dalam Rakernas Akuntansi 2014: “opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya sasaran antara untuk mencapai good governance dalam pengelolaan keuangan pemerintah”.  Sumber: IHPS BPK 23

  24. PEMERINTAHAN DAERAH

  25. DASAR HUKUM UU NO 23 THN 2014 Pasal330 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Penjelasan Penyusunan peraturan pemerintah diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara dan perbendaharaan negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya PP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

  26. POKOK-POKOK PERUBAHAN antara Lain 1 2 3 4 5 6

  27. LANJUTAN...... 7 8 9 10 11

  28. BAB IUMUM

  29. 1 2 3 4 Keuangan Daerah 5 6 Pasal 2 PP 12 Tahun 2019

  30. AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 3 PP 12 Tahun 2019

  31. wakilPemerintah Daerah dalamkepemilikankekayaan Daerah yang dipisahkan PemegangKekuasaanPengelolaanKeuangan Daerah KEPALA DAERAH Pemilik Modal Pada Perusahaan Umum Daerah PemegangSahamPada Perseroan Daerah • Dalammelaksanakankekuasaan, melimpahkansebagianatauseluruhkekuasaannyakepadaPejabatPerangkat Daerah; • Perangkat Daerah terdiridari: • sekretarisdaerahselakukoordinatorPengelolaanKeuangan Daerah; • kepala SKPKD selaku PPKD; • kepala SKPD selaku PA. • didasarkanpadapemisahankewenanganantara yang memerintahkan, menguji, danmenerimaataumengeluarkanuang; • PelimpahankekuasaanditetapkandengankeputusanKepala Daerah KEWENANGAN • menyusunrancanganPerdatentang APBD, rancanganPerdatentangperubahan APBD, danrancanganPerdatentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD; • mengajukanrancanganPerdatentang APBD, rancanganPerdatentangperubahan APBD, danrancanganPerdatentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD kepada DPRD untukdibahasbersama; • menetapkanPerdatentang APBD, rancanganPerdatentangperubahan APBD, danrancanganPerdatentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD yang telahmendapatpersetujuanbersama DPRD; • menetapkankebijakanterkaitPengelolaanKeuangan Daerah; • MengambiltindakantertentudalamkeadaanmendesakterkaitPengelolaanKeuangan Daerah yang sangatdibutuhkanoleh Daerah dan/ataumasyarakat; • menetapkankebijakanpengelolaan APBD; • menetapkan KPA; • menetapkanBendaharaPenerimaandanBendaharPengeluaran; • menetapkanpejabat yang bertugasmelakukanpemungutanpajakdaerahdanretribusidaerah; • menetapkanpejabat yang bertugasmelakukanpengelolaanUtangdanPiutang Daerah; • menetapkanpejabat yang bertugasmelakukanpengujianatastagihandanmemerintahkanpembayaran; • menetapkanpejabatlainnyadalamrangkaPengelolaanKeuangan Daerah sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan; dan • melaksanakankewenangan lain sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan Pasal 4-5 PP 12 Tahun 2019

  32. SEKRETARIS DAERAH KoordinatorPengelolaanKeuangan Daerah Pasal 6 PP 12 Tahun 2019

  33. PPKD selaku BUD berwenang: • menyusunkebijakandanpedomanpelaksanaan APBD; • mengesahkan DPA SKPD; • melakukanpengendalianpelaksanaan APBD; • memberikanpetunjukteknispelaksanaansistempenerimaandanpengeluarankasdaerahmelaksanakanpemungutanpajakdaerah; • menetapkan SPD; • menyiapkanpelaksanaanpinjamandanpemberianjaminanatasnamaPemerintah Daerah; • melaksanakansistemakuntansidanpelaporanKeuangan Daerah; • menyajikaninformasikeuangandaerah; • melakukanpencatatandanpengesahandalamhalpenerimaandanPengeluaran Daerah sesuaidenganketentuan PUU, tidakdilakukanmelalui RKUD. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyaitugas: • menyusundanmelaksanakankebijakanPengelolaanKeuangan Daerah; • menyusunrancanganPerdatentang APBD, rancanganPerdatentangperubahan APBD, danrancanganPerdatentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD; • melaksanakanpemungutanPendapatan Daerah yang telahdiaturdalamPerda; • melaksanakanfungsi BUD; • melaksanakantugaslainnyasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan PejabatPengelola Keuangan Daerah Pasal 7 PP 12 Tahun 2019

  34. PPKD SELAKU BUD KUASA BUD KEPALA DAERAH Mengusulkan Kuasa BUD Menetapkan Bertanggungjawab Pasal 8 PP 12 Tahun 2019

  35. Kepala SKPD selaku PA mempunyaitugas: Pasal 10 PP 12 Tahun 2019

  36. Melimpahkansebagiankewenangan Selaku KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPALA UNIT SKPD PENGGUNA ANGGARAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN RENTANG KENDALI BESARAN ANGGARAN KEGIATAN LOKASI PELIMPAHAN KEWENANGAN PA KEPADA KPA MELIPUTI: • melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja; • melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya; • melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; • mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; • melaksanakan pemungutan retribusi daerah; • mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan • melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 PP 12 Tahun 2019

  37. PPTK Penetapan berdasarkan pertimbangan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan Pasal 12 dan 13 PP 12 Tahun 2019

  38. PejabatPenatausahaanKeuangan (PPK) SKPD PejabatPenatausahaanKeuangan (PPK) Unit SKPD Tugas Tugas • melakukanverifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS besertabuktikelengkapannya yang diajukanolehBendaharaPengeluaran; • menyiapkan SPM; • melakukanverifikasilaporanpertanggungjawabanBendaharaPenerimaandanBendaharaPengeluaran; • melaksanakanfungsiakuntansipada SKPD; dan • menyusunlaporankeuangan SKPD • melakukanverifikasi SPP-TU dan SPP-LS besertabuktikelengkapannya yang diajukanolehBendaharaPengeluaranpembantu; • menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP- TU dan SPP-LS yang diajukanolehBendaharaPengeluaranpembantu; dan • melakukanverifikasilaporanpertanggungjawabanBendaharaPenerimaanpembantudanBendaharaPengeluaranpembantu PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA Pasal 15 PP 12 Tahun 2019 Pasal 14 PP 12 Tahun 2019

  39. TugasBendaharaPenerimaan MENERIMA MENYETOR BENDAHARA PENERIMAAN Menatausahakan dan Mempertanggungjawabkan MENYIMPAN Pasal 16 PP 12 Tahun 2019

  40. BendaharaPenerimaanPembantu Dalamhal PA melimpahkansebagiankewenangannyakepada KPA DITUNJUK BendaharaPenerimaanPembantu SKPD untukmelaksanakantugasdanwewenangsesuaidenganlingkuppenugasan yang ditetapkanKepala Daerah Pasal 17 PP 12 Tahun 2019

  41. BendaharaPengeluaran BendaharaPengeluaranPembantu Tugas & Wewenang Tugas & Wewenang • mengajukanpermintaanpembayaranmenggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS; • menerimadanmenyimpan UP, GU, dan TU; • melaksanakanpembayarandari UP, GU, dan TU yang dikelolanya; • menolakperintahbayardari PA yang tidaksesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan; • menelitikelengkapandokumenpembayaran; • membuatlaporanpertanggungjawabansecaraadministratifkepada PA danlaporanpertanggungjawabansecarafungsionalkepada BUD secaraperiodik; dan • memungutdanmenyetorkanpajaksesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan • mengajukanpermintaanpembayaranmenggunakan SPP TU dan SPP LS; • menerimadanmenyimpanpelimpahan UP dariBendaharaPengeluaran; • menerimadanmenyimpan TU dari BUD; • melaksanakanpembayaranataspelimpahan UP dan TU yang dikelolanya; • menolakperintahbayardari KPA yang tidaksesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan; • menelitikelengkapandokumenpembayaran; • memungutdanmenyetorkanpajaksesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan; dan • membuatlaporanpertanggungjawabansecaraadministratifkepada KPA danlaporanpertanggungjawabansecarafungsionalkepadaBendaharaPengeluaransecaraperiodik Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA Pasal 19 PP 12 Tahun 2019

  42. DILARANG Pasal 21 PP 12 Tahun 2019

  43. membahaskebijakanPengelolaanKeuangan Daerah; • menyusundanmembahasrancangan KUA danrancanganperubahan KUA; • menyusundanmembahasrancangan PPAS danrancanganperubahan PPAS; • melakukanverifikasi RKA SKPD; • membahasrancangan APBD, rancanganperubahan APBD, danrancanganpertanggungjawaban APBD; • membahashasilevaluasi APBD, perubahan APBD, danPertanggungjawaban APBD; • melakukanverifikasirancangan DPA SKPD danrancanganperubahan DPA SKPD; • menyiapkansuratedaranKepala Daerah tentangpedomanpenyusunan RKA; dan • melaksanakantugas lain sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) TUGAS Pasal 22 PP 12 Tahun 2019

  44. BAB IIIANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

  45. RencanaKeuanganTahunan Daerah Yang DitetapkanDenganPerda AnggaranPendapatandanBelanja Daerah (APBD) AZAZ UMUM APBD • DisusunsesuaikebutuhanpenyelenggaraanUrusanPemerintahandaerah yang menjadikewenangan Daerah dankemampuanPendapatan Daerah • Mempedomani KUA PPAS yang didasarkanpada RKPD • MempunyaifungsiOtorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, danstabilisasi Penerimaan Daerah: RencanaPenerimaan Daerah Yang TerukurSecaraRasional Yang DapatDicapaiUntukSetiapSumberPenerimaan Daerah Dan BerdasarkanPadaKetentuan PUU Pengeluaran Daerah: • RencanaPengeluaran Daerah SesuaiDenganKepastianTersedianya Dana AtasPenerimaan Daerah DalamJumlah Yang Cukup; • MemilikiDasarHukum Yang Melandasinya Pasal 24 PP 12 Tahun 2019 Pasal 23 PP 12 Tahun 2019

  46. A P B D STRUKTUR APBD PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN

  47. PENDAPATAN ASLI DAERAH PAJAK DAERAH meliputipendapatansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang mengaturmengenaipajakdaerahdanretribusidaerah RETRIBUSI DAERAH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN merupakanPenerimaan Daerah atashasilpenyertaan modal daerah Terdiriantara lain: • HasilPenjualan BMD; • HasilPemanfaatan BMD; • hasilkerjasamadaerah; • jasagiro; • hasilpengelolaandanabergulir; • pendapatanbunga; • penerimaanatastuntutangantikerugianKeuangan Daerah; • penerimaankomisi, potongan, ataubentuk lain; • penerimaanuntungdariselisihnilaitukar rupiah terhadapmatauangasing; • pendapatandendaatasketerlambatanpelaksanaanpekerjaan; • pendapatandendapajakdaerah; • pendapatandendaretribusidaerah; • pendapatanhasileksekusiatasjaminan; • pendapatandaripengembalian; • pendapatandari BLUD; dan • pendapatanlainnyasesuaidenganketentuan PUU LAIN-LAIN PAD YANG SAH Pasal 31 PP 12 Tahun 2019

  48. PEMERINTAH DAERAH DILARANG Kepala Daerah yang dikenaisanksiadministratiftidakdibayarkanhak-hakkeuangannya yang diaturdalamketentuanperaturanperundang-undanganselama 6 (enam) bulan Hasilpungutanwajibdisetorkanseluruhnyakekasnegara melarang Kepala Daerah yang dikenaisanksiadministratifsesuaiketentuanperaturanperundang-undangan melarang Pasal 32 PP 12 Tahun 2019 Pasal 33 PP 12 Tahun 2019

  49. Pasal 34 - 45 PP 12 Tahun 2019

  50. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH HIBAH: BANTUAN BERUPA UANG, BARANG, DAN/ATAU JASA YANG BERASAL DARI PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH LAIN, MASYARAKAT, DAN BADAN USAHA DALAM NEGERI ATAU LUAR NEGERI YANG TIDAK MENGIKAT UNTUK MENUNJANG PENINGKATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PUU DANA DARURAT: Dana Yang Berasal Dari APBN Yang DiberikanKepada Daerah PadaTahapPascaBencanaUntukMendanaiKeperluanMendesak Yang DiakibatkanOlehBencana Yang TidakMampuDitanggulangiOleh Daerah DenganMenggunakanSumber APBD SesuaiDenganKetentuanPeraturanPerundang-undangan Pasal 47 PP 12 Tahun 2019 Pasal 48 PP 12 Tahun 2019 Pasal 46 PP 12 Tahun 2019

More Related