1 / 37

KANTOR REGIONAL XI BKN MANADO, 24 OKTOBER 2013

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL. KANTOR REGIONAL XI BKN MANADO, 24 OKTOBER 2013. file : Penilaian Prestasi Kerja –Kementerian Agama Gorontalo-PNS- 25-10- 201 3. pendahuluan.

star
Download Presentation

KANTOR REGIONAL XI BKN MANADO, 24 OKTOBER 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KANTOR REGIONAL XI BKN MANADO, 24 OKTOBER 2013 file : Penilaian Prestasi Kerja –Kementerian Agama Gorontalo-PNS-25-10-2013

  2. pendahuluan • Berdasarkan Pasal 17 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dinyatakan bahwaPNSdiangkatdalamjabatandanpangkattertentu. • Pengangkatan PNS dalam suatu jabatandilaksanakan berdasarkan prinsipprofesionalismesesuai dengan kompetensi, prestasi kerjadan jenjang pangkatyang ditetapkan untuk jabatan itu. • Untuk mewujudkan profesionalismePNS perlu dilakukan upaya pembinaan karieryang sistematis, kontinyu dan optimal. Optimalisasi pembinaan karier PNS dilaksanakan dengan mengembangkanjalur jabatan karierbaik melalui jabatanstrukturalmaupunjabatan fungsional. • Pembinaan karier PNS didasarkan pada sistem prestasi kerja dan sistem karier dengan titik berat pada prestasi kerja

  3. DASAR HUKUM Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013

  4. PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI • PENGERTIAN • Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai adalah merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja (perfomance appraisal) seorang pegawai. Dilingkungan PNS dikenal dengan DP-3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang diatur dalam PP 10 Tahun 1979. • MANFAAT • Untuk menetapkan pengembangankarier atau promosi • Untuk menentukan training • Untuk menentukan standar penggajian • Untuk menentukan mutasi atau perpindahan pegawai • Meningkatkan produktivitas & tanggung jawab karyawan • Meningkatkan motivasi pegawai • Menghindari pilih kasih • Mengukur keberhasilan kepemimpinan seseorang 4

  5. BIAS DALAM PENGUKURAN KINERJA • Hallo effectyaitu pendapat pribadi penilai tentang karya- wannya yang akan berpengaruh dalam pengukuran prestasi kerja. • Central tendencyyaitu penilaian prestasi kerja cenderung dibuat rata-rata dan penilai menghindari penilaian yang bersifat ekstrim; • Leniency bias,yaitu kecenderungan penilaian untuk meberikan nilai yang murah dalam evaluasi pelaksanaan kerja para karyawannya; • Strickness bias, yaitu kecenderungan penilai terlalu ketat dan keras serta mahal dalam evaluasi pelaksanaan kerja para karyawannya • Recency effect(kesan terakhir) yaitu kegiatan terakhir dari karyawan yang terkesan baik atau buruk, cenderung dijadikan dasar penilaian prestasi kerja oleh atasannya. 5

  6. PERMASALAHAN EMPIRIK • Kenyataanempirikmenunjukkanprosespenilaianpelaksanaan pekerjaan PNS cenderung terjebak kedalam proses formalitas. DP3-PNS telah kehilanganarti dan makna substantif, tidak berkait langsungdengan apa yang telah dikerjakan PNS. • DP3-PNS secara substantif tidak dapat digunakan sebagai penilaian dan pengukuran seberapa besar produktivitasdankontribusiPNSterhadap organisasi. Seberapa besar keberhasilan dan atau kegagalanPNSdalammelaksanakantugas pekerjaannya. • Penilaian DP3-PNS, lebih berorientasi pada penilaian kepribadian(personality)danperilaku (behavior)terfokus pada pembentukan karakterindividu dengan menggunakan kriteria behavioral, belum terfokus pada kinerja, peningkatan hasil, produktivitas (end result)dan pengembangan pemanfaatan potensi. 6

  7. Proses penilaian lebih bersifatrahasia, sehingga kurang memilikinilai edukatif, karena hasil penilaiantidak dikomunikasikansecara terbuka. Pengukuran dan penilaian prestasi kerjatidak didasarkanpadatarget goal (kinerja standar/harapan), sehingga proses penilaian cenderung terjadibiasdan bersifatsubyektif= terlalu pelit/murah, nilai jalan tengah dengan rata-rata baik untuk menghindarinilai amat baikataukurang, apabila diyakini untuk promosi dinilai tinggi, bila tidak untuk promosi cenderung mencari alasan untuk menilaisedangataukurang. Atasan langsungsebagai pejabat penilai, hanyasekedar menilai,belum/tidakmemberiklarifikasi hasil penilaiandantidak lanjutpenilaian. Atasan pejabatpenilaihanya sebagailegalitashasil penilaian belum berfungsi sebagaimotivator dan evaluatoruntukmengevaluasiseberapaefektifdan konsistensi pejabat penilai dalam melaksa-nakan proses penilaian. 7

  8. KEBIJAKAN PENYEMPURNAAN PP NOMOR 10 TAHUN 1979 • Dalam Pasal 12 dan Pasal 20 UU No. 43 Tahun 1999 antara lain mengamanatkan bahwa pembinaan PNS dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerjadansistem karieryang dititikberatkan pada sistem prestasi kerjadan untuk menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja. • Pasal 9 angka 12danPasal 10 angka 10PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dinyatakan apabila pencapaian Sasaran Kerja PNS (SKP) pada akhir tahun hanya mencapai antara 25%s.d. 50%dikenakanhukuman sedang, dan yang SKPnya dibawah 25%dikenakanhukuman berat. • Penyempurnaan DP-3PNS secara umum diarahkan sesuai denganperkembangantuntutankualitasdalam pembinaan SDM-PNS untukmembangundanmendayagunakan perilakukerjaproduktif. 8

  9. Penilaian Prestasi Kerja merupakan alat kendaliagar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokokoleh setiap PNS, selarasdengantujuanyang telah ditetapkan dalam RenstradanRenjaOrganisasi. • Penilaian prestasi kerja PNS secara sistemik menggabungkan antara penilaianSasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan penilaian perilakukerja. • Penilaian prestasi kerja terdiri dari dua unsur : • SKP; dan • Perilaku Kerja • Bobot nilai unsur SKP sebesar 60% dan perilaku kerja sebesar 40% • Penilaian SKP meliputi aspek-aspek sbb: • Kuantitas; • Kualitas; • Waktu; dan/atau • Biaya. 9

  10. Penilaian perlaku kerja meliputi: • Orientasi Pelayanan; • Integritas; • Komitmen; • Disiplin; • Kerjasama; dan • Kepemimpinan. • Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) yang telah disusundandisetujuibersama antara atasan langsungdenganPNSyang bersangkutan, ditetapkan sebagaikontrak prestasi kerja, selanjutnya pada akhir tahunSKP tersebut digunakan sebagai standar/ ukuran penilaian prestasikerja. • Penilaian prestasi kerja berdasarkan SKP ini bersifat obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. 10

  11. PENILAIAN PRESTASI KERJA Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) • Setiap PNS wajib menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sesuai dengan struktur dan tata kerja organisasi. • SKP disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan tugas jabatan dengan mengacu pada Renstra dan Renja. • SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai. • SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari dan digunakan sebagai dasar penilaian prestasi kerja.

  12. UNSUR-UNSUR SKP • Kegiatan Tugas Jabatan • Tugas jabatan yang dilakukan harus didasarkan pada rincian tugas, tanggung jawab dan wewenang jabatan sesuai yang ditetapkan dalam struktur dan tata kerja organisasi. • b. Angka Kredit • Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang PNS dalam rangka pembinaan karier dan jabatannya. • Target • Setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan harus ditetapkan target yang diwujudkan dengan jelas sebagai ukuran prestasi kerja, baik dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya.

  13. d. Tugas Tambahan Selain melakukan kegiatan tugas jabatan apabila ada tugas tambahan terkait dengan jabatan dapat ditetapkan menjadi tugas tambahan.PNS yang melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan/ pejabat penilai yang berkaitan dengan tugas jabatan, hasilnya dinilai sebagai bagian dari capaian SKP. e. Kreatifitas PNS yang telah menunjukkan kreatifitas yang bermanfaat bagi organisasi dalam melaksanakan tugas jabatan, hasilnya dinilai sebagai bagian dari capaian SKP

  14. CARA PENILAIAN DAN NILAI SKP Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya, dikalikan100. Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan cara pengamatan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara meng-gabungkanPenilaian SKP dengan Penilaian Perilaku Kerja

  15. Nilai prestasi kerja PNS dinyatakan dengan angkadansebutan. • 91 keatas: sangat baik • 76 – 90 : baik • 61 – 75 : cukup • 51 – 60 : kurang • 50 kebawah: buruk • Penilaian SKP dapat lebihdari 100 • Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi100 • SKP yang tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor-faktor diluar kemampuan individu PNS, penilaian didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya.

  16. PEJABAT PENILAI, ATASAN PENILAI DAN PELAKSANAAN PENILAIAN Pejabat penilai wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap setiap PNS dilingkungannya. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai pejabat penilai dan/atau atasan pejabat penilai yang tertinggi. Pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilaku PNS wajib mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat dilingkungannya. Penilaian dilakukan setiap akhir bulan Desember tahun ybs atau paling lambat akhir Januari tahun berikutnya. Hasil Penilaian Prestasi Kerja diberikan kepada PNS ybs.

  17. Setelah menerima hasil penilaian, PNS yang dinilai wajib menandatangani dan mengembalikannya kepada pejabat penilai paling lama 14 hari. Apabila PNS yang dinilai tidak mau menandatangani hasil penilaian, maka hasil tsb dianggap sah. Pejabat penilai wajib menyampaikan hasil penilaian kepada atasannya paling lama 14 hari. Atasan pejabat penilai wajib memeriksa hasil penilaian prestasi kerja. Hasil Penilaian Prestasi Kerja berlaku setelah ada pengesahan dari atasan pejabat penilai.

  18. KEBERATAN ATAS HASIL PENILAIAN Apabila PNS yang dinilai keberatan atas hasil penilaian, maka keberatan disertai alasannya dapat diajukan ke atasan pejabat penilai secara hierarki paling lama 14 hari. Atasan pejabat penilai meminta penjelasankepada Pejabat penilai dan PNS ybs Atasan pejabat penilai wajib menetapkan hasil penilaian prestasi kerja dan bersifat final

  19. TINDAK LANJUT Pejabat penilai memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang kepegawaian sebagai bahan pembinaan PNS yang dinilai

  20. KETENTUAN LAIN PNS sebagai pejabat negara, atau anggota komisi independen dan tidak diberhentikan dari jabatan organiknya, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh pimpinan instansi ybs berdasarkan bahan dari instansi tempat ybs bekerja PNS sebagai pejabat negara dan diberhentikan dari jabatan organiknya tidak dilakukanpenilaian prestasi kerja Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang tugas belajar didalam negeri dibuat dengan menggunakan bahan penilaian prestasi akademik yang diberikan pimpinan perguruan tinggi atau sekolah ybs

  21. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang tugas belajar diluar negeri dibuat dengan menggunakan bahan penilaian prestasi akademik yang diberikan Kepala Perwakilan RI di negara ybs. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakan di instansi lain, dibuat oleh pejabat penilai dimana ybs bekerja. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang diperban-tukan/dipekerjakan pada negara sahabat, organisasi profesi, dan badan swasta yang ditentukan pemerintah dibuat oleh pimpinan instansi induk dengan berdasarkan bahan dari instansi tempat bekerja.

  22. ASPEK: • KUANTITAS • KUALITAS • WAKTU • BIAYA PRESTASI KERJA PNS SKP BOBOT 60 % KINERJA PNS • ASPEK: • ORIENTASI • PELAYANAN • INTEGRITAS • KOMITMEN • DISIPLIN • KERJASAMA • KEPEMIMPINAN PERILAKU KERJA PNS • OBYEKTIF • TERUKUR • AKUNTABEL • PARTISIPASI • TRANSPARAN BOBOT 40 % MINAT BAKAT PNS POTENSI PNS PSIKOTES ASSESSMENT CENTER SKEMATIS PENILAIAN PRESTASI KERJA ASS-CEN PSI-TEST REWARD REKOMENDASI BAIK KONTRAK KINERJA FEEDBACK HASIL PENILAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN HASIL PENILAIAN PENG- AMAT- AN BURUK REKOMENDASI • PEMBINAAN • PUNISHMENT ASS-CEN PSI-TEST REKOMEN- DASI 22

  23. FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

  24. PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka waktu penilaian 5 Januari s/d 31 Desember 2012

  25. RO TO æ ö 5000 ç x 100 è 5000 ø ► Formula Rumus Penilaian Capaian SKP, aspek : Kuantitas : Penilaian SKP (kuan) = X 100 Ket : RO = Realisasi Output TO = Target Output contoh : ÷ = 100

  26. æ ö ÷ ç 85 x 100 ø 100 è RK TK Kualitas : Penilaian SKP (kual) = X 100 Ket : RK = Realisasi Kualitas TK = Target Kuallitas Contoh : = 85

  27. NT.TW – RW TW æ (1,76 x 12 ) - 12 ÷ x 100 12 è ö 21,12 - 12 100 x 12 ø 912 æ 9,12 ö = 76 x 100 = ç ÷ 12 è ø 12 Waktu : Penilaian SKP (Waktu) = X 100 Ket : NT = Nilai Tertimbang = 1,76 TW = Target Waktu RW = Realisasi Waktu Contoh : ö ç ø æ ç ÷ è

  28. NT.TB – RB TB Biaya : Penilaian SKP (Biaya) = X 100 Ket : NT= Nilai Tertimbang = 1,76 TB = Target Biaya RB = Realisasi Biaya

  29. ► Tugas Tambahan

  30. ► Kreativitas

  31. 5000 85 - x (1,76 12 12) x x 100 + x 100 + 100 5000 12 100 85 + + 76 3 3 Penilaian Capaian SKP untuk sub kegiatan : Formula : Penilaian SKP (Kuan) + Penilaian SKP (Kual)+ Penilaian SKP (Waktu) 3 Contoh : 100 = 87,00 261 3

  32. PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka waktu penilaian 5 Januari s/d 31 Desember 2012

  33. FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

  34. Terima Kasih

More Related