1 / 31

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH. Magister Akuntansi UNS. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH. BANDI. S A I ( SISTEM AKUNTANSI INSTANSI). SINGKATAN PMK 59. S A I = S istem Akuntansi Instansi SAPP = Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat SiAP = Sistem Akuntansi Pusat

phoebe
Download Presentation

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH Magister Akuntansi UNS

  2. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH BANDI

  3. S A I(SISTEM AKUNTANSI INSTANSI)

  4. SINGKATAN PMK 59 • S A I = Sistem Akuntansi Instansi • SAPP = Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat • SiAP = Sistem Akuntansi Pusat • LKPP = Laporan Keuangan Pemerintah Pusat • KPPN = Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara • BMN = Barang Milik Negara • SABMN = Sistem Akuntansi Barang Milik Negara • BAS = Bagan Akun Standar • PA = Pengguna Anggaran • PB = Pengguna Barang

  5. SINGKATAN PMK 59 • UAI = Unit Akuntansi Instansi • UAPA = Unit Akuntansi Pengguna Anggaran • UAPB = Unit Akuntansi Pengguna Barang • UAPPA-E1 =Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 • UAPPB-E1 = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 • UAPPA-W =Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah • UAPPB-W = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah • UAKPA =Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran • UAKPB = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang

  6. SINGKATAN PMK 171 • UAI = Unit Akuntansi Instansi • ADK = Arsip Data Komputer • BLU = Badan Layanan Umum • KUN = Kas Umum Negara • SAKUN = Sistem Akuntansi Kas Umum Negara • SAU = Sistem Akuntansi Umum • SA-BAPP = Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan • SIMAK-BMN = Sistem Informasi manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

  7. SINGKATAN PMK 233 • UAI = Unit Akuntansi Instansi • SA-UP = Sistem Akuntansi Utang Pemerintah • SAUP & H = Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah • SIKUBAH = Sistem Akuntansi Hibah • SA-IP = Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah • SA-PP = Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman • SA-PPP = Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman Pemerintah

  8. SINGKATAN PMK 233 • SA-TD = Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah • SA-BAPP = Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan • SA-BL = Sistem Akuntansi Badan Lainnya • SA-BSBL = Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja • Lain-lain • SA-TK = Sistem Akuntansi Transaksi Khusus • SAPBL = Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya

  9. DasarHukum- PERUBAHAN KETIGA UUD 1945Pasal 23 C : Hal-hal lain mengenaikeuangannegaradiaturdenganundang-undang.- UNDANG UNDANG: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

  10. DASAR HUKUM • UU No. 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara, • UU No. 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, dan • UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. • PMK No. 233/PMK.05/2011 • PMK No. 171/PMK.05/2007 • PMK No.59/PMK.06/2005

  11. SAISISTEM AKUNTANSI INSTANSI PMK 233/2011 PMK 171/2007 PMK 59/2005

  12. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 1: • Keuangan Negara adalahsemuahakdankewajibannegara yang dapatdinilaidenganuangsertasegalasesuatubaikberupauangmaupunberupabarang yang dapatdijadikanmiliknegaraberhubungdenganpelaksanaanhakdankewajibantersebut. Pasal 3: • Keuangan Negara dikelolasecaratertib, taatpadaperaturanperundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, danbertanggungjawabdenganmemperhatikan rasa keadilandankepatutan.

  13. Pasal 6: - Pengelolaan Keuangan Negara dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pasal 9: - Menteri/Pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang mempunyai tugas, antara lain menyusun dan menyampaikan laporan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya

  14. Pasal 29:Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam UU Perbendaharaan.* UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 30: • Presidenmenyampaikan RUU tentangPertanggung-jawaban APBN kepada DPR berupalaporankeuangan yang telahdiperiksaoleh BPK-RI, selambat-lambatnya 6 bulansetelahtahunanggaranberakhir. • LaporanKeuanganmeliputi : - LaporanRealisasi APBN (LRA) - Neraca - LaporanArusKas - CatatanatasLaporanKeuangan danmelampirkanlaporankeuangan BUMN danbadanlainnya.

  15. Pasal 32:Bentuk dan isi Laporan Keuangan ditetapkan dengan PP.* PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ** Permenkeu No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Pasal 33: Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diatur dalam UU. * UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

  16. Permenkeu No. 59/PMK.06/2005TentangSistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) meliputi : - Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) diselenggarakan oleh Kemen. Keuangan selaku BUN - Sistem Akuntansi Instansi (SAI) diselenggarakan oleh Kemen/lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PA/PB) sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 6, UU No. 17 Tahun 2003

  17. SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun terkom- puterisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s.d. pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga. Pasal 8: • SetiapKementerian/Lembagawajibmenyelenggarakan SAI untukmenghasilkanlaporankeuangan, termasukBagianAnggaranPembiayaandanPerhitungan. SAIterdiriatasSistemAkuntansiKeuangan (SAK) dan SistemAkuntansiBarangMilik Negara (SABMN)

  18. Organisasi Untuk melaksanakan SAK dan SABMN, dibentuk unit akuntansi keuangan yang teriri atas : a. UAPA --- UAPB b. UAPPA-E1 --- UAPPB-E1 c. UAPPA-W --- UAPPB-W d. UAKPA --- UAKPB

  19. Pasal 9: - Setiap UAKPA wajib menyampaikan LRA dan Neraca beserta arsip data komputer (ADK) setiap bulan kepada: a. KPPN b. UAPPA-W/UAPPA-E1 - UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan, dituangkan dalam BAR - UAKPA wajib menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa : LRA, Neraca, dan CALK kepada UAPPA-W

  20. Pasal 10: - UAPPA-W melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAKPA di wilayah kerjanya menjadi laporan keuangan tingkat UAPPA-W - UAPPA-W wajib menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap bulan kepada : a. Kanwil Ditjen Perbendaharaan b. UAPPA-E1 - UAPPA-W melakukan rekonsiliasi dengan Kanwit Ditjen Perbendaharaan setiap triwulan, dituangkan dalam BAR - UAPPA-W wajib menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa : LRA, Neraca, dan CALK kepada UAPPA-E1

  21. UU 15 TAHUN 2004TENTANGPEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA Latar Belakang: a. bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara tersebut di atas, perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

  22. JENIS PEMERIKSAAN 1. Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan (LRA, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan) dengan memberikan opini (pernyataan profesional mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan oleh manajemen dalam laporan keuangan ybs.) 2. Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi, aspek efisiensi, dan aspek efektivitas. 3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

  23. Jenis Opini 1. Pernyataan Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) 2. Pernyataan Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion) 3. Pernyataan Tidak Wajar (Adverse Opinion) 4. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion)

  24. BATAS WAKTU PEMERIKSAAN • Laporanhasilpemeriksaanataslaporankeuanganpemerintahpusatdisampaikanoleh BPK-RI kepada DPR-RI dan DPD • selambat-lambatnya2 (dua) bulansetelahmenerimalaporankeuangandaripemerintahpusat.

  25. TERBUKA UNTUK UMUM • Dalamrangkatransparansidanpeningkatanpartisipasipublik, UU No. 15 Tahun 2004 menetapkanbahwalaporanhasilpemeriksaan yang telahdisampaikankepadalembagaperwakilan, dinyatakanterbukauntukumum.

  26. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN - Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan; - Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

  27. KETENTUAN PIDANA • Setiap orang yang tidakmemenuhikewajibanuntukmenindaklanjutirekomendasi yang disampaikandalamlaporanhasilpemeriksaan, dipidanadenganpidanapenjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulandan/ataudenda paling banyak Rp500.00.000,00 (lima ratusjuta rupiah).

  28. HASIL PEMERIKSAANATASLAPORAN KEUANGAN DEPDIKNAS TAHUN 2006 1. Secara umum penyusunan LK Depdiknas Tahun 2006 sebagian telah mengikuti PMK No. 59/PMK.06/ 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 2. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian sbb.: a. UAW belum difungsikan sebagai mestinya; b. Neraca belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya, yaitu : 1) Saldo Kas 2) Saldo Bank 3) Persediaan

  29. Lanjutan 4) Piutang PNBP, berdasarkan akrual (angsuran MHS, pihak ketiga) 5) Aset Tetap belum dinilai sesuai dengan keadaan sebenarnya, misalkan : Tanah (NJOP), kondisi barang inventaris (B/RR/RB); 6) Status kepemilikan tanah (sertifikat hak milik). 7) Pengadaan barang yang dilaksanakan oleh Fakultas/UPT/ Lembaga, belum dilaporkan kepada Rektorat dan tidak tercatat dalam Neraca PTN. c. Rekonsiliasi antara SABMN dan SAK belum dilaksanakan. d. LRA belum menggambarkan keadaan sebenarnya 1) belum seluruh PNBP disetorkan ke rekening Rektor;

  30. Lanjutan 2) PNBP yang berada di rekening Rektor tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Negara pada akhir tahun; 3) Fakultas/UPT/Lembaga belum seluruhnya mem pertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Rektorat.

  31. SUMBER • https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CFYQFjAG&url=http%3A%2F%2Fff.unair.ac.id%2Fentryfile%2Fmiscfiles%2FPPTS%2FS%2520%2520A%2520%2520I.ppt&ei=YAcLU_CLKoWLrQeUwIDYBg&usg=AFQjCNEvHZA0OYftb54RvYV_XMxPDKn-Qw&sig2=oiyPbqWwA-QiGDzQvDwbdg • http://dikti.go.id • ff.unair.ac.id/entryfile/.../PPTS/S%20%20A%20%20I

More Related