SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

1. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT PMK No. 171/PMK.05/2007

2. LATAR BELAKANG Pengaturan Fungsi Menteri Keuangan sebagai Kuasa BUN yang belum banyak diatur dalam PMK No.59/PMK.06/2005 Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Penyusunan LK sebagai akibat hasil temuan BPK terhadap LKPP Penyesuaian Sistem dan Prosedur terhadap peraturan-peraturan perundangan yang mempengaruhi Sistem Akuntansi

3. FUNGSI MENTERI KEUANGAN UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 51: Menteri Keuangan selaku BUN menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk pembiayaan dan perhitungannya.  (SA-BUN) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja  (SAI) Akuntansi digunakan untuk menyusun LKPP sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

4. KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN Presiden selaku kepala pemerintahan memberikan kuasa kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan(UU 17 pasal 6 ayat 2 huruf a). Melaksanakan Fungsi Bendahara Umum Negara(UU 17 pasal 8 huruf f) Menyusun Laporan Keuanganyang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (UU 17 pasal 8 huruf g). Menetapkan sistem Penerimaan dan pengeluran kas negara(UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf d) Menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi(UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf h) Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah(UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf j) Melakukan pengelolaan utang dan piutang negara(UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf l)

5. Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara(UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf o) Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf q) Menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara(UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf s). Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. (UU 1 pasal 51 ayat 1) KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN

6. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PRESIDEN Pemegang kekuasaan PKN MENTERI……… PENGGUNA ANGGARAN MENTERI…… PENGGUNA ANGGARAN MENTERI KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN MENTERI KEUANGAN SELAKU PENGELOLA FISKAL (BUN DAN PENGGUNA ANGGARAN BAPP) UTANG DAN HIBAH PENERUSAN PINJAMAN INVESTASI SUBSIDI BELANJA LAIN-LAIN TRANSFER KE DAERAH BADAN LAINNYA TRANSAKSI KHUSUS

7. Institutional Arrangement PENYUSUNAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH Business Process (Reforms, Regulation, Chart of Accounts) GOV’T F/S Acct. Systems (Building) Acct. Standards (Development & Dissemination) Spending Ministries FS IT Support (Selection & Adoption) Personnel (Capacity Building)

8. STANDAR & SISTEM AKUNTANSI Standar Akuntansi Input Process Output Lap. Keuangan - LRA - Neraca - LAK - CaLK • Relevan • Andal • Dpt dibandingkan • Dpt dipahami Transaksi - Keuangan - Kekayaan - Kewajiban Proses Akuntansi - Analisa Transaksi - Jurnal / Entries - Posting SISTEM AKUNTANSI Formulasi Prosedur Transaksi Bagan Akun Standar Pengaturan Kelembagaan Hardware Dan Software Personil Terampil

9. KERANGKA UMUM SAPP SAPP DJKN SAI SA-BUN 999 SAK SIMAK- BMN SiAP SAUP&H 01,02 SA-IP 03 SA-PP 04 SA-TD 05 SA-BL SA-BSBL 06 SAKUN SAU 061,096, 097,101 102 099 098 070,071 Kemayoran, Bungkarno, TMII 062,069 SA-TK 99 Jasa Perbendaharaan; PFK; Koreksi kesalahan Utang yang diteruspinjamkan Piutang Penerusan Pinjaman (RDI/RPD?)

10. Pengelolaan FungsiBendahara Umum Negara(PMK171/PMK.05/2007) UA-BUN Lender vs BUMN/ Pemda (Utang) (Piutang)

11. DESIGN BABUN

12. UNIT AKUNTANSI BUN • DJPBN Dit. APK • DJPBN Dit. APK • DJPU Dit. EAS • DJPBN Dit. PDI • DJKN • DJA Dit. Anggaran III • DJPK Dit. DP& PHKD • Masing- masing Eselon I • DJPBN Dit. APK • DJPBN Dit. PKN • DJPBN KPPN Ket. UABUN = Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara UAPBUN = Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara UAKBUN-P = Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat UAKBUN-D = Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah

13. HUBUNGAN SAPP DENGAN SISTEM LAIN RKA-K/L Bagan Akun Standar SA-BUN SAK SIMAK-BMN

14. Satker UAKPABUN Satker UAKPABUN Satker UAKPABUN Satker UAKPABUN Satker UAKPABUN Satker UAKPABUN Satker UAKPABUN Satker UAKPABUN Satker UAKPABUN Satker UAKPABUN Satker UAKPABUN Satker UAKPABUN Satker UAKPABUN Satker UAKPABUN PELAPORAN KEUANGAN BABUN MENKEU LKPP BABUN (999) UABUN DJPU(999.0x) UAPBUN SEKJEN (999.0x) UAPBUN DJA (999.0x) UAPBUN DJPB (999.0x) UAPBUN DJPK (999.0x) UAPBUN DJKN(999.0x) UAPBUN BKF(999.0x) UAPBUN

15. PELAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAG MENKEU LKPP UAPA/B Eselon I UAPPA/B-E1 Eselon I UAPPA/B-E1 Eselon I UAPPA/B-E1 Eselon I UAPPA/B-E1 Eselon I UAPPA/B-E1 Eselon I UAPPA/B-E1 Eselon I UAPPA/B-E1 Satker UAKPA/B Satker UAKPA/B Satker UAKPA/B Satker UAKPA/B Satker UAKPA/B Satker UAKPA/B Satker UAKPA/B Satker DK/TP UAKPA/B Satker DK/TP UAKPA/B Satker DK/TP UAKPA/B Satker DK/TP UAKPA/B Satker DK/TP UAKPA/B Satker DK/TP UAKPA/B Satker DK/TP UAKPA/B Satker BLU UAKPA Satker BLU UAKPA Satker BLU UAKPA Satker BLU UAKPA Satker BLU UAKPA Satker BLU UAKPA Satker BLU UAKPA

16. PROSES AKUNTANSI SAPP Transaksi Aset Anggaran Transaksi Realisasi Transaksi Piutang Transaksi Persediaan Transaksi BLU Transaksi Lainnya KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA SIMAK-BMN SAK BPK ASET (SIMAK-BMN) DJKN LK K/L GL SAI RKA-K/L DIPA MENTERI KEUANGAN SELAKU PENGELOLA FISKAL LKPP GL SAPP LK BUN GL SA-BUN Budget (APBN) SA-BUN MENTERI KEUANGAN SELAKU BUN SA-IP SA-PP SA-TD SA-BSBL SA-BL SAUP SA-TK SiAP Transaksi Realisasi, Anggaran dan Non Anggaran SAKUN SAU

17. ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT KEMENTERIAN/LEMBAGA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG LK- K/L LRA Satker DPR NERACA UAKPA CALK Eselon I 21.952 Wilayah K/L UAPPA/B-E1 UAPA/B UAPPA/B-W 1.486 282 73 Satker BLU LKPP LRA 38 NERACA ARUS KAS KONSOLIDASI CALK DJPBN- DAPK Kanwil DJPBN SIAP SA BUN KPPN/PKN 179 30 1 BUN LK-BUN SA-BSBL SA-TK S-AUP & H SA-TD SA-BL SA-IP LRA BEPEKA NERACA ARUS KAS CALK MENTERI KEUANGAN SEBAGAI BENDAHARA UMUM NEGARA

18. REKONSILIASI REALISASI ANGGARAN ANTARA COO VS CFO SAI KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA SEBAGAI COO Satker UAKPA Eselon I 21.952 Wilayah K/L UAPPA/B-E1 UAPA/B UAPPA/B-W 1.486 282 73 Satker BLU 38 DJPBN- DAPK Kanwil DJPBN KPPN/PKN SIAP 178 30 1 PKN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI CFO 1 SA BUN SA-BSBL SA-TK S-AUP & H SA-TD SA-BL SA-IP MENTERI KEUANGAN SEBAGAI COO - BAPP

19. KORELASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABANNYA APBN APPROPRIATION Apakah semua appropriation sudah di allotment DIPA ALLOTMENT Apakah semua Allotment/DIPA sudah dipertanggungjawabkan PELAKSANAAN JURNAL ENTRY BAS PENGAWASAN REVIU PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN KEUANGAN PEMERIKSAAN AUDIT LKPP

20. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) yang menghasilkan Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca KUN Bertindak selaku penyedia data CFO untuk dilakukan rekonsiliasi dengan COO (K/L dan BUN) KPPNselaku UAKBUN-D dan Dit.PKN selaku UAKBUN-P; Kanwil DJPBNselaku UAP-BUN; Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (DAPK)selaku UA-BUN .

21. Sistem Akuntansi Utang (SA-UP) SA-UP dilaksanakan oleh oleh DJPU dengan Kode BA. 999.01 Transaksi dalam SA-UP mencakup Penerimaan pembiayaan utang jangka panjang dalam dan luar Negeri Pembayaran cicilan pokok utang Pembayaran bunga dan biaya utang

22. Sistem Akuntansi Hibah (Sikubah) Sikubah dilaksanakan oleh DJPU dengan BA. 999.02 Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah dicatat oleh Menteri Keuangan sebagai BUN (dilaksanakan oleh DJPU) Belanja yang didanai dari Hibah dicatat oleh Kementerian Negara/Lembaga Pendapatan Hibah yang diterima langsung oleh K/L dicatat melalui mekanismen SPM Pengesahan

23. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP) SA-IP dilaksanakan oleh DJKN dengan kode BA 999.03 Transaksi SA-IP mencakup : Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN Penyertaan Modal Pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional Dana bergulir yang dikeluarkan oleh APBN Menghasilkan Laporan Neraca dan LRA-Pembiayaan dan CaLK

24. SistemAkuntansiPenerusanPinjaman (SA-PP) SA-PP dilaksanakan oleh DJPBN dengan kode BA 999.04 Transaksi SA-PP mencakup : Penyaluran Pinjaman kepada BUMN (RDI) Penyaluran Pinjaman kepada Pemda (RPD) Menghasilkan Laporan Neraca dan LRA-Pembiayaan dan CaLK

25. Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD) SA-TD dilaksanakan oleh DJPKdengan kode BA 999.05 Transaksi SA-TD mencakup : Transfer Dana Bagi Hasil Transfer Dana Perimbangan Menghasilkan Laporan Neraca dan LRA dan CaLK

26. Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Lain-Lain (SA-BSBL) SA-BSBL dilaksanakan oleh DJA dengan kode BA 999.06 Transaksi SA-BSBL mencakup : Belanja Lain-Lain Belanja Subsidi Menghasilkan Laporan Neraca dan LRA dan CaLK

27. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus Menangani transaksi berupa : Penerimaan dan Pengeluaran Jasa Perbendaharaan, Jasa Giro KPPN/BUN, Koreksi Pembukuan, Transaksi PFK, Keanggotaan dengan lembaga internasional yang dikelola oleh BKF atau Setjen Depkeu Dicatat oleh masing-masing unit E1 lingkup Depkeu dengan kode BA. 999.99