1 / 35

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT. DASAR HUKUM. UU No. 17 thn 2003 ttg Keuangan Negara UU No. 1 thn 2004 ttg Perbendaharaan Negara PMK No. 171/PMK.05/2007 ttg Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

schuyler
Download Presentation

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

  2. DASAR HUKUM • UU No. 17 thn 2003 ttgKeuangan Negara • UU No. 1 thn 2004 ttgPerbendaharaan Negara • PMK No. 171/PMK.05/2007 ttgSistemAkuntansidanPelaporanKeuanganPemerintahPusat • PMK No. 196/PMK.05/2008 ttg Tata Cara PenyusunandanPenyajianLaporanKeuanganBelanjaSubsididanBelanja Lain-lain padaBagianAnggaranPembiayaandanPerhitungan • PMK No. 191/PMK.05/2011 ttgMekanismePengelolaanHibah • PMK No. 230/PMK.05/2011 ttgSistemAkuntansiHibah • PMK No. 233/PMK.05/2011 ttgPerubahanatas PMK No. 171/PMK.05/2007 tentangSistemAkuntansidanPelaporanKeuanganPemerintahPusat • PMK No. 234/PMK.05/2011 ttgSistemAkuntansiTransaksiKhusus • PMK No. 235/PMK.05/2011 ttgSistemAkuntansidanPelaporanKeuanganBadanLainnya

  3. FUNGSI MENTERI KEUANGAN UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 51: Menteri Keuangan selaku BUNmenyelenggarakanakuntansiatastransaksikeuangan, aset, utang, danekuitasdana, termasukpembiayaandanperhitungannya.  (SA-BUN) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakanakuntansiatastransaksikeuangan, aset, utang, danekuitasdana, termasuktransaksipendapatandanbelanja (SAI) AkuntansidigunakanuntukmenyusunLKPPsesuaidenganStandarAkuntansiPemerintahan

  4. PEMBAGIAN FUNGSI UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 51: Menteri Keuangan selaku BUNmenyelenggarakanakuntansiatastransaksikeuangan, aset, utang, danekuitasdana, termasukpembiayaandanperhitungannya.  (SA-BUN) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakanakuntansiatastransaksikeuangan, aset, utang, danekuitasdana, termasuktransaksipendapatandanbelanja (SAI) AkuntansidigunakanuntukmenyusunLKPPsesuaidenganStandarAkuntansiPemerintahan

  5. PEMBAGIAN FUNGSI LKPP SABUN SAI K/L BUN

  6. KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN PresidenselakukepalapemerintahanmemberikankuasakepadaMenteriKeuanganselakupengelolafiskaldanwakilpemerintahdalamkepemilikankekayaannegara yang dipisahkan(UU 17 pasal 6 ayat 2 huruf a). MelaksanakanFungsiBendaharaUmum Negara (UU 17 pasal 8 huruf f) MenyusunLaporanKeuanganyang merupakanpertanggungjawabanpelaksanaan APBN (UU 17 pasal 8 huruf g). Menetapkansistempenerimaandanpengelurankasnegara(UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf d) Menempatkanuangnegaradanmengelola/ menatausahakaninvestasi(UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf h) Melakukanpinjamandanmemberikanjaminanatasnamapemerintah(UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf j)

  7. Melakukan pengelolaan utang dan piutang negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf l) Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf o) Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf q) Menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf s). Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. (UU 1 pasal 51 ayat 1) KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN

  8. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PRESIDEN Pemegangkekuasaan PKN MENTERI……… PENGGUNA ANGGARAN MENTERI…… PENGGUNA ANGGARAN MENTERI KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN MENTERI KEUANGAN SELAKU PENGELOLA FISKAL (BUN) UTANG DAN HIBAH PENERUSAN PINJAMAN INVESTASI SUBSIDI BELANJA LAIN-LAIN TRANSFER KE DAERAH BADAN LAINNYA TRANSAKSI KHUSUS

  9. STANDAR & SISTEM AKUNTANSI Standar Akuntansi Input Process Output Lap. Keuangan - LRA - Neraca - LAK - CaLK • Relevan • Andal • Dpt dibandingkan • Dpt dipahami Proses Akuntansi - Analisis Transaksi - Jurnal / Entries - Posting Dokumen Sumber Transaksi SISTEM AKUNTANSI Formulasi Prosedur Transaksi Bagan Akun Standar Pengaturan Kelembagaan Hardware Dan Software Personil Terampil

  10. KERANGKA UMUM SAPP SAPP DJKN SAI SA-BUN 999 SAK SIMAK- BMN SiAP SAUP&H SA-IP SA-PP SA-TD SAPBL SA-BSBL SAKUNS SAU 999.01 999.02 999.03 999.04 999.05 BPH Migas, BAPERTARUM, BAZNAS 999.07 999.08 SA-TK 999.99

  11. LRA NERACA SAI CALK SAK SIMAK BMN SATUAN KERJA SATKER PENGGUNA BSBL SATKER PERANGKAT DAERAH KP TP UB KD DK

  12. MEKANISME PELAPORAN SAI UAPB DJPBN DJKN UAPA UAPPA-E1 UAPPB-E1 opsional opsional KANWIL DJKN KANWIL DJPBN UAPPA-W UAPPB-W BLU UAKPA KPKNL UAKPB UAKPA KPPN KPPN

  13. ALUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DPR Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Satker [22.986] Presiden LKKL LKBUN Eselon 1 [270] K/L [80] Wilayah/ Provinsi [4.006] LKPP: LRA Neraca LAK CaLK LRA Neraca CaLK Lap. Arus Kas LRA Neraca CaLK Satker BLU [84] KONSOLIDASI KPPN/PKN [179] Kanwil DJPB [30] APK-DJPB [1] BUN Utang & Hibah Penerusan Pinjaman Transaksi Khusus Belanja Subsidi & Belanja Lain-lain BPK Investasi Pemerintah Transfer ke Daerah Badan Lainnya Sistem Akuntansi BUN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI BENDAHARA UMUM NEGARA

  14. Peraturan Terbaru terkait Penyusunan LKKL, LKBUN dan LKPP Tahun 2011 (1/2) • PMK No.233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas PMK No.171/PMK.05/2007 tentang SAPP; • PMK No.191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah; • PMK No.230/PMK.05/2011 tentang Sikubah; • Perdirjen Perbendaharaan No. Per-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga; • SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-02/PB/2012 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pengelolaan Hibah :Langsung Baik Dalam Bentuk Uang maupun Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun 2011; • PMK 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang K/L dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; • Perdirjen Perbendaharaan No. Per-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang PNBP pada Satker K/L; • Perdirjen Perbendaharaan No. Per-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada K/L.

  15. Peraturan Terbaru terkait Penyusunan LKKL, LKBUN dan LKPP Tahun 2011 (2/2) • PMK No.190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SAIP); • PMK No.234/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus; • PMK No.235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL); • PMK No.236/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas PMK No.63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas BM-DTP; • PMK No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas PMK No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak-DTP.

  16. PELAKSANAAN & PELAPORAN SAU SAKUN DJPBN SiAP LRA Kanwil DJPBN Dit. PKN NERACA LAK UAKKBUN UAKBUN Pusat CALK LRA/NERACA LAK Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporanposisikeuangandanoperasikeuanganpadaKementerianKeuanganselaku BUN PMK No.171/PMK.05/2007 PMK No.233/PMK.05/2011 KPPN UAKBUN Daerah

  17. JenisTransaksidanDokumenSumberdi KPPN

  18. PELAKSANAAN & PELAPORAN SA-UP/H • Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporanposisiutang, operasiutangpemerintah, penerimaandanpengeluaranpembiayaanterkaitutang, sertahibahpemerintah. Contoh: • Pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri; • Pembayaran cicilan utang luar negeri; • Pembayaran cicilan utang dalam negeri; • Penerimaan utang luar negeri; • Penerimaan utang dalam negeri; • Penerimaan hibah. • PMK No.86/PMK.05/2008 • PMK No.230/PMK.05/2011 • PMK No.191/PMK.05/2011 DJPU UAPBUN DJPU UAPBUN Dit. EAS UAPPA-E1 999.01 Dit. EAS UAPPA-E1 999.02 Dit. EAS UAKPA DJPK UAKPA LRA CALK Dit. EAS UAKPA LAP.POSISI UTANG NERACA

  19. Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan utang • Dokumenanggaran, contoh: DaftarIsianPelaksanaanAnggaran (DIPA) • Dokumenpengeluaran, contoh: Notice of Payment (NoP), SuratPermintaanMembayar(SPM), SP2D. • Dokumenpenerimaan, contoh: Notice of Disbursement (NoD), Withdrawal Aplication (WA), SP3, SuratPembukuanPinjamanLuarNegeri (SP2LN). • Dokumenlainnya yang dipersamakan. • Memo penyesuaian

  20. Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan hibah • BeritaAcaraSerahTerima • DIPA danrevisinya • DIPA pengesahan • Notice of disbursement (NoD) • SP2HLdan SPHL • SP4HLdan SP3HL • SP3HL-BJS • MPHL-BJS • Persetujuan MPHL-BJS • SuratSetoranPengembalianBelanja • SuratSetoranBukanPajak • Memo Penyesuaian

  21. Laporan yang dihasilkandalampengelolaanutang • LaporanRealisasiAnggaran, berupa: • Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan • Laporan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan • Laporan Realisasi Pembayaran Bunga Utang • Neraca • CatatanatasLaporanKeuangan. • LaporanPosisiUtang (Managerial Report) Laporan yang dihasilkandalampengelolaanhibah • LaporanRealisasiAnggaran, berupa: • LaporanRealisasiPendapatanHibah (DirektoratJenderalPengelolaanUtang) • LaporanRealisasiBelanja Yang BersumberdariHibah (LRA Satker K/L) • Neraca; • Neraca UAKPA Belanja Hibah • Neraca Satker Kementerian/Lembaga • Neraca Satker BUN • CatatanatasLaporanKeuangan

  22. SISTEM AKUNTANSIINVESTASI PEMERINTAH PMK NO.190/PMK.05/2011

  23. JENIS INVESTASI SAIP PMK NO: 190/PMK.05/2011

  24. PELAKSANAAN & PELAPORAN LRA CALK SA-IP 999.03 Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporanposisiinvestasipemerintah, penerimaandanpengeluaranpembiayaanterkaitinvestasi (PMK No.190/PMK.05/2011) LAP.INVESTASI PEMERINTAH NERACA DJKN UAPBUN UNIT/ INSTANSI PENGELOLA IP-JK PANJANG UAKPA KEMENT-BUMN UAKPA UNIT/ INSTANSI PENGELOLA DANA BERGULIR UAKPA BKF UAKPA

  25. Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan investasi • DokumenAnggaran • DokumenPengeluaran • DokumenPenerimaan • Memo Penyesuaian ; Dan • DokumenLainnya Yang Dipersamakan. Laporan yang dihasilkan dalampengelolaaninvestasi • LaporanRealisasiPenerimaanPembiayaan • LaporanRealisasiPengeluaranPembiayaan • Neraca • CatatanatasLaporanKeuangan • LaporanInvestasiPemerintah (managerial report)..

  26. PELAKSANAAN & PELAPORAN Lap.Realisasi PP SA-PP Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporanpenerusanpinjamanpemerintah, seperti: penerusanpinjaman ke BUMN (PMK No. 28/PMK.05/2010) Dit. SMI UAPBUN NERACA CALK Dit. SMI UAPPA-E1 999.04 Dit. SMI UAKPA

  27. Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan penerusan pinjaman • DaftarIsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) • Notice of Payment (NoP), Surat Permintaan • Membayar (SPM), Nota Kredit • Notice of Disbursement (NoD), Withdrawal Aplication (WA), SP2D, SP3ULN, Surat Pembukuan Pinjaman Luar Negeri (SP2LN). Nota Debet • dokumen lainnya yang dipersamakan • Memo penyesuaian Laporan yang dihasilkan dalampengelolaanpenerusanpinjaman • Laporan RealisasiPenerusanPinjaman • Neraca • Catatan atas LaporanKeuangan

  28. PELAKSANAAN & PELAPORAN Lap.Realisasi Transfer ke Daerah • SA-TD • Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporanposisidanoperasikeuanganatastransaksi transfer kedaerah, spt: • Dana perimbangan • Dana OtonomiKhususdanPenyesuaian • (PMK No. 120/PMK.05/2009) DJPK UAPBUN NERACA CALK DJPK UAPPA-E1 999.05 DJPK UAKPA

  29. Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan transfer ke daerah • dokumenanggaran; • dokumenpengeluaran; • dokumenlainnya yang dipersamakan. • memo penyesuaian Laporan yang dihasilkan dalampengelolaantransfer kedaerah • LaporanRealisasi Transfer ke Daerah • Neraca • Catatan atas LaporanKeuangan

  30. PELAKSANAAN & PELAPORAN SA-PBL Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporanposisikeuangandanikhtisarlaporankeuanganbadanlainnya. (PMK No. 235/PMK.05/2011) NERACA ILK SOR DJPBN UAPBUN - PBL SEMESTER/ TAHUN SEMETER/ TAHUN UBL SATKER/ BAG. SATKER UAKPA UBL BUKAN SATKER UAKPA • Sumberdana: • APBN • NON APBN • APBN & NON APBN

  31. PELAKSANAAN & PELAPORAN LRA SA-BSBL 999.07/999.08 Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporanposisidanoperasikeuanganatastransaksisubsididanbelanja lain-lain. (PMK No.196/PMK.05/2008) DJA UAPBUN NERACA CALK K/L UAPPA-BSBL K/L UAPPA-BSBL SATKER KHUSUS UAPPA-BSBL

  32. PELAKSANAAN & PELAPORAN SA-TK 999.99 Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporanuntukseluruhtransaksipenerimaandanpengeluaranasetpemerintah yang terkaitdenganfungsiMenteriKeuanganselaku BUN, yang tidaktercakupdalam Sub SABUN lainnya DJPB UAPBUN DJA UAPKPA-SATK DJKN UAPKPA-SATK PNBP yang dikelola DJA selain bagian Laba BUMN Aset yang dikuasai Pengelola Barang BKF UAPKPA-SATK DJPB UAPKPA-SATK Iuran kerjasama internasional • Belanja Pensiun • PFK

  33. RuangLingkup – TransaksiKhusus Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional PNBP yang dikelola oleh DJA, kecuali Bagian Laba BUMN Aset Pemerintah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang Pembayaran dan penerimaan setoran/potongan PFK Pembayaran Belanja Pensiun

  34. PROSES AKUNTANSI SAPP Transaksi Aset Anggaran Transaksi Realisasi Transaksi Piutang Transaksi Persediaan Transaksi BLU Transaksi Lainnya KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA SIMAK-BMN SAK BPK ASET (SIMAK-BMN) DJKN LK K/L GL SAI RKA-K/L DIPA MENTERI KEUANGAN SELAKU PENGELOLA FISKAL LKPP GL SAPP LK BUN GL SA-BUN Budget (APBN) SA-BUN MENTERI KEUANGAN SELAKU BUN SA-IP SA-PP SA-TD SA-BSBL SA-PBL SAUP SA-TK SiAP Transaksi Realisasi, Anggaran dan Non Anggaran SAKUN SAU

  35. Terima Kasih

More Related