1 / 39

I DEWA NYOMAN SUPARIASA, MPS Ketua Jurusan / Dosen Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Malang

PERMENKES No. 26 - 2013. Penyelenggaraan Pekerjaan & Praktik Tenaga Gizi. I DEWA NYOMAN SUPARIASA, MPS Ketua Jurusan / Dosen Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Malang. Menimbang .

pules
Download Presentation

I DEWA NYOMAN SUPARIASA, MPS Ketua Jurusan / Dosen Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Malang

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERMENKES No. 26 - 2013 PenyelenggaraanPekerjaan & PraktikTenagaGizi I DEWA NYOMAN SUPARIASA, MPS KetuaJurusan / DosenJurusanGiziPoltekkesKemenkes Malang

  2. Menimbang a. bahwa tenaga gizi sebagai salah satu dari jenis tenaga kesehatan, berwenang untuk menyelenggarakan pekerjaan danpraktikpelayanan gizi sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan PraktikTenaga Gizi;

  3. Mengingat • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- • Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

  4. Mengingat • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); • Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

  5. Mengingat • Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); • Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

  6. Mengingat • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585); • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 603);

  7. Memutuskan • PeraturanMenkestentang PENYELENGGARAAN PEKERJAAN DAN PRAKTIK TENAGA GIZI

  8. BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 • Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikandi bidang gizisesuaiketentuan peraturanperundangan-undangan.

  9. BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 • Pelayanan Gizi adalah suatu upaya memperbaiki atau meningkatkan, makanan, dietetik masyarakat, kelompok, individu atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietetik dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit.

  10. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

  11. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi yang selanjutnya disebut STRTGz adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Tenaga Gizi yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuaiketentuan peraturanperundang-undangan.

  12. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 • Surat Izin Praktik Tenaga Gizi yang selanjutnya disingkat SIPTGz adalah bukti tertulis pemberiankewenangan untukmenjalankan praktikpelayanangizisecaramandiri. • Surat Izin Kerja Tenaga Gizi yang selanjutnya disebut SIKTGz adalah bukti tertulis pemberiankewenangan untukmenjalankan pekerjaan pelayanan gizi difasilitaspelayanankesehatan.

  13. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 StandarProfesiTenagaGiziadalahbatasankemampuan minimal yang harusdimiliki/dikuasaiolehtenagagiziuntukdapatmelaksanakan pekerjaan danpraktikpelayanangizisecaraprofesionalyang diatur oleh organisasi profesi.

  14. BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 • Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. • Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.

  15. BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 • Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI. • Organisasi Profesi adalah Persatuan Ahli Gizi Indonesia.

  16. Pasal 2 • Dalam Peraturan Menteri ini diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pelayanan Gizi yang harus dilaksanakan oleh Tenaga Gizi dalam melaksanakan pekerjaan dan praktik Pelayanan Gizi.

  17. BAB II - PERIZINAN Bagian Kesatu : Kualifikasi Tenaga Gizi PASAL 3 Berdasarkan pendidikannya, Tenaga Gizi dikualifikasikan sbb: • Tenaga Gizi lulusan DIII Gizi sebagai Ahli Madya Gizi; • Tenaga Gizi lulusan DIV Gizi sebagai Sarjana Terapan Gizi; • Tenaga Gizi lulusan S1 Gizisebagai Sarjana Gizi; dan • Tenaga Gizi lulusan pendidikan profesi sebagai Registered Dietisien.

  18. PASAL 4 • Tenaga Gizi Ahli Madya Gizi + lulus uji kompetensi dan teregistrasi merupakan Tenaga Gizi Teknikal Registered Dietisien. • Tenaga Gizi Sarjana Terapan Gizi,danSarjana Giziyang telah lulus uji kompetensi dan teregistrasimerupakan Tenaga Gizi NutrisionisRegistered. • TenagaGiziSarjana Terapan Gizi atauSarjana Giziyang telah mengikuti pendidikan profesi dan telah lulus uji kompetensi serta teregistrasi merupakan Tenaga Gizi Registered Dietisien.

  19. Bagian KeduaSertifikat Kompetensi dan STRTGz PASAL 5 • TenagaGiziuntuk dapatmelakukanpekerjaandanpraktiknyaharusmemilikiSTRTGz. • Untuk dapat memperoleh STRTGz, Tenaga Gizi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan. • STRTGzdikeluarkanoleh MTKI, berlaku 5 (lima) tahun.

  20. Bagian KeduaSertifikat Kompetensi dan STRTGz • STRTGz yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

  21. BagianKetigaSIPTGz dan SIKTGz Pasal 7 • TenagaGizi yang menjalankanpraktikPelayananGizimandiriharusTenagaGiziRegistered Dietisien. • TenagaGiziTeknikal Registered Dietisien dan Nutrisionis RegisteredhanyadapatbekerjadiFasilitasPelayananKesehatan.

  22. Dalam hal TIDAK TERDAPATRegistered Dietisien, maka Teknikal Registered Dietisiendan Nutrisionis Registereddapat melakukan Pelayanan Gizi secara mandiri atau berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lain yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Tenaga Gizi yang bersangkutan bekerja.

  23. Pasal 8, 9 dan 10 • Registered Dietisien yang melakukanpraktikmandiri & bekerja di Fasilitas YankeswajibmemilikiSIPTGz. • Teknikal Registered Dietisien danNutrisionis RegisteredygmelakukanpekerjaandiFasilitasYankeswajibmemilikiSIKTGz. • SIPTGz/SIKTGzygdikeluarkanolehPemda/PemkotdiberikankepadaTenagaGizi yang memilikiSTRTGz.

  24. Pasal 11 • TenagaGiziwarganegaraasing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKTGz, syaratdiaturdalampasal 11. • TenagaGiziWNI lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIPTGz atau SIKTGz setelah melakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

  25. Pasal 12 • Masaberlaku SIPTGz atau SIKTGz berlaku sepanjang STRTGz masih berlaku. Pasal 13 • TenagaGizihanyadapatpraktiktenagagizi max di 2 tempatkerja/praktik.

  26. BAB III - PELAKSANAAN PELAYANAN TENAGA GIZI Pasal 14 • TenagaGiziyang memiliki SIKTGzdapatmelakukanPelayananGizidiFasilitasPelayananKesehatanberupa: • puskesmas; • klinik; • rumah sakit; dan • fasilitas yankeslainnya. • TenagaGiziyang memiliki SIPTGzdapatmelakukanpraktikPelayananGizimandiri.

  27. BAB III - PELAKSANAAN PELAYANAN TENAGA GIZI Pasal 16 • Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mengijinkanTenagaGiziyang tidak memiliki SIPTGzatau SIKTGz untuk melakukan Pelayanan Gizidi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut.

  28. BAB III - PELAKSANAAN PELAYANAN TENAGA GIZI Pasal 17, 18 • MengaturwewenangTenagaGizidi Fasilitas Pelayanan Kesehatansesuai KUALIFIKASI TENAGA GIZI

  29. BAB III - PELAKSANAAN PELAYANAN TENAGA GIZI Pasal 20 dan 21 • MengaturhakdankewajibanTenagaGizidi Fasilitas Pelayanan Kesehatansesuai KUALIFIKASI TENAGA GIZI

  30. KewenanganTenagaGizi • PelayananKonseling, edukasi & dietetik • Pengkajiangizi, diagnosis & intervensi. • Pendidikan, pelatihan, penelitian & pengembanganpelayanangizi. • Menyelenggarakanpenyelenggaraanmakanan (banyak/jumlahbesar)

  31. HAK TENAGA GIZI • Memperolehperlindunganhukum • Memperolehinformasiyglengkap & jujurdaripasien • Melaksanakanpekerjaansesuai dg kompetensi. • Menerimaimbalanjasaprofesi. • Jaminanperlindunganthd. Risikokerja.

  32. KEWAJIBAN TENAGA GIZI • Mengormatihakpasien. • Memberikaninformasitentangmasalahgizipasien. • Merujukkasusygbukankewenangannya/ tidakdapatditangani. • Menyimpanrahasiapasien • Mematuhistandarprofesi, standarpelayanan, dan SOP.

  33. CONTINUING EDUCATION…..! • DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN GIZI, SENANTIASA MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN • DENGAN CARA: MENGIKUTI PERKEMBANGAN IPTEK, MELALUI PENDIDIKAN & PELATIHAN SESUAI BIDANG TUGASNYA.

  34. BAB IVPembinaan & Pengawasan • Menteri, pemdaprovinsi, pemdakab/kota, MTKI, dan MTKP melakukanpembinaandanpengawasanterhadappekerjaandan praktik Tenaga GizidenganmengikutsertakanOrganisasiProfesi. • diarahkanuntukmeningkatkan mutu pelayanan yang diberikanolehTenagaGizi.

  35. BAB IVPembinaan & Pengawasan PASAL 23 • WAJIB LAPOR PASAL 24 • TINDAKAN ADMINISTRATIF PELANGGARAN PEKERJAAN PASAL 25 • PENCABUTAN STRGz

  36. BAB V – KETENTUAN PERALIHAN PASAL 26 • Tenaga Gizilulusan DIII, DIV, S1 yang telah menjalankanpekerjaanPelayananGizimandiri/ bekerjadi Fasilitas Yankes/lainnya paling singkatselama 5 (lima) tahunsebelumPeraturanMenteri ini dikeluarkan diberikansertifikat Registered Dietisien.oleh PERSAGI.

  37. BAB V – KETENTUAN PERALIHAN PASAL 27 • Standar Profesi Gizi yang ditetapkanolehorganisaiprofesimasih tetapberlakusepanjangtidak bertentangan denganPeraturanMenteriinidan belum ditetapkanyang baru olehOrganisasiProfesi.

  38. BAB V – KETENTUAN PERALIHAN • PadasaatPermenkesinimulaiberlaku (diundangkantgl 1 April 2013) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Gizi, DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU. NOT APPLICABLE

  39. BECOME AN INTUITIVE DIETITIAN/NUTRITIONIST PERMENKES No. 26 - 2013 PenyelenggaraanPekerjaan & PraktikTenagaGizi

More Related