FORMASI

1. FORMASI Membangunnegaradaridesa Forum MasyarakatSipil FORMASI Jln.Lingkar Selatan 212 DesaPodoluhurKec. KlirongKab. Kebumen Telp. 0287 385604 Web. www.formasi.org

2. Yusuf murtiono Dewan Presidium FORMASI Kebumen Sekretaris Dewan Nasional FITRA

3. JANGAN SELALU BICARA UANG DESA BANYAK !!!

4. PRASYARAT uudesauntukdisiapkan DESA • PEMBANGUNAN KAWASAN • IDENTIFIKASI KEWENANGAN DESA • PERENCANAAN DESA • REGULASI DESA PRASYARAT IMPLEMENTASI UU DESA • PENGANGGARAN DESA • SISTEM INFORMASI DESA (SID) • TATA KELOLA KEUANGAN DESA • PARTISIPASI MASYARAKAT • TATA KELOLA PEMDES • TATA KELOLA ASET • URUSAN KEMISKINAN/ KEADILAN

5. SUARA RAKYAT SUARA TUHAN • PartisipasimerupakanHAK DASAR yang memuatsuarakritisrakyatuntukdapatmemberikanwarnadalamprosespengambilankebijakanpublik • Hasildaripartisipasihukumnyawajibdiolahmenjadikebijakanpublik , terutamaperencanaandanpenganggaran yang mencerminkankebutuhanrakyatsesuaikewenangan • Perencanaandanpenganggarandesaharusdihasilkandariprosespengelolaanpartisipasimenjadipemilahankewenangandanselanjutnyasecaratehnokratisdirumuskanmenjadi program dankegiatan • Gunamemberikanproteksipartisipasidiperlukanazaslegalitas formal dandijagadalamtehnologisisteminformasi yang menjaminterjadinyakonsistensidantransparansi.

6. MANDAT PEMBANGUNAN DESA • Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. • Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

7. KONSEP PEMBANGUNAN DESA • Sementaradalam PP 72/2005 konstruksipembangunandesahanyabersifat top down, desatidakmemilikikewenanganapapun (desa hanya sebagai input perencanaan pembangunan kabupaten/kota) Pembangunan desa harussesuai dengan kewenangannyasekaladesa pembangunanolehkabupatenatasdasarusulandesaharusmencerminkanketerpaduanantardesagunameningkatkankualitaspelayananpembangunan, danpemberdayaan( lebihdikenalpembangunankawasanperdesaan)

8. PRASYARAT MEMBANGUN DESA • Tata ruangkawasanperdesaandisusunsecarapartisipatifmemperhatikantataruangdesa, kewenangan, danpengarustamaan • Pengembanganpusatpertumbuhanantardesasecaraterpadu • Penguatankapasitasmasyarakat • Penguatankelembagaandankemitraanekonomi • Pembangunan infrastrukturantarperdesaan

9. PROTEKSI DALAM tehnokrasi PERENCANAAN & penganggarandesa • Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desauntukmenetapkan prioritas, program, kegiatan (ditandaidengankodebidang, urusan, program,kegiatan) • Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang akandidanaAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupateni • MaasyarakatdesaberhakberpartisipasidalampenyusunanAPBDesaberdasarkanprioritas program dankegiatan yang dihasilkandarimusrenbangdesa • Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desadanmelaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

10. SKEMA ALUR MEMBANGUN PARTISIPASI MENJADI TEHNOKRASI/ kodifikasi • PenyelenggaraanPemerintahanDesa, • Pelaksanaan Pembangunan Desa, • PembinaankemasyarakatanDesa, • PemberdayaanmasyarakatDesa Muswarahdusun, musrenbangdes, musyawarahdesa,

11. KEWENANGAN SEKALA DESA, BIDANG, URUSAN, PROGRAM ?????????????? pengelolaantambatanperahu; pengelolaanpasarDesa; pengelolaan tempat pemandian umum; pengelolaanjaringanirigasi; pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; pengembangandanpembinaansanggarsenidanbelajar; pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; pengelolaanembungDesa; pengelolaanair minumberskalaDesa; dan pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian..

12. Contohkodifikasi

13. PROTEKSI dalamsid • Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. • Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan –termasuk APBDesa- kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. • Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. • Sistem informasi Desa meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. • Sistem informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

14. PENGENGEMBANGAN SID DALAM PERENCANAAN-PENGANGGARAN DESA • Memadukan data yang adadidesauntukmendukungprosesperencanaansesuaidenganvisidanmisidesa. • Mengawalperencanaan yang berbasis data dandikolaborasikandenganrealitaskebutuhandesa • Publikasiperencanaankepadamasyarakatdesapadaumumnyatentangkebijakan – kebijakan yang telahdisepakatibersama • Menuangkanperencanaandalambentukanggarandanadankegiatandesa • Publikasianggarandankegiatan yang telahtebentuksehinggamasyarakatdesadapatandildalampelaksanaanpembangunan • Transparansipengelolaanasetdankeuangandesa

15. MEMBANGUN PENGEMBANGAN SID • SID untukprofildesa • SID Untukpelayananadministrasi • SID Kependudukan • SID Kemiskinan • SID Perencanaan • SID Penganggaran • SID Tata KelolaKeuangan • dll

16. RPJM DESA SKEMA PENGEMBANGAN SID PERENCANAAN-PENGANGGARAN-TATA KELOLA KEUANGAN DESA RKP DESA RKA APB DESA APB DESA DPA APB DESA REALISASI BUKTI PENERIMAAN/ PENGELUARAN

17. TERIMA KASIH