1 / 18

Usulan Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

Usulan Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Disarikan dari UU No 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Jenis Pegawai ASN ( Pasal 6 & 7). Hak PNS vs PPPK ( pasal 21&22). Manajemen PPPK ( Pasal 93). Penetapan Kebutuhan Pengadaan Penilaian Kinerja

ulema
Download Presentation

Usulan Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. UsulanFormasiPegawaiPemerintahdenganPerjanjianKerja (P3K) Disarikandari UU No 5 tahun 2014 TentangAparaturSipil Negara

  2. JenisPegawai ASN (Pasal 6 & 7)

  3. Hak PNS vs PPPK (pasal 21&22)

  4. Manajemen PPPK (Pasal 93) • PenetapanKebutuhan • Pengadaan • PenilaianKinerja • Penggajiandantunjangan • PengembanganKompetensi • PemberianPenghargaan • Disiplin • PemutusanHubunganPerjanjianKerja • Perlindungan

  5. PenetapanKebutuhan (Pasal 94) • Jenisjabatan yang dapatdiisioleh PPPK diaturdalamPeraturanPresiden. • SetiapInstansiPemerintahwajibmenyusunkebutuhanjumlahdanjenisjabatan PPPK berdasarkananalisisjabatandananalisisbebankerja. • Penyusunankebutuhanjumlah PPPK sebagaimanadimaksudpadaayat (2) dilakukandalamjangkawaktu 5 tahun yang diperinci per satutahunberdasarkanprioritaskebutuhan. • Kebutuhanjumlahdanjenisjabatan PPPK sebagaimanadimaksudpadaayat (2) ditetapkandenganKeputusanMenteri.

  6. Pasal 96 ayat (2) Pengadaancalon PPPK dilakukanmelaluitahapan :

  7. Pasal 97 • Penerimaancalon PPPK dilaksanakanolehInstansiPemerintahmelaluipenilaiansecaraobjektifberdasarkankompetensi, kualifikasi, kebutuhanInstansiPemerintah, ataupersyaratan lain yang dibutuhkandalamjabatan.

  8. Pasal 98 • Pengangkatancalon PPPK ditetapkandengankeputusanPejabat Pembina kepegawaian • MasaPerjanjiankerja paling singkat 1 (satu) tahundandapatdiperpanjangsesuaikebutuhandanberdasarkanpenilaiankinerja.

  9. Pasal 99 • PPPK tidakdapatdiangkatsecaraotomatismenjadicalon PNS. • Untukdiangkatmenjadicalon PNS, PPPK harusmengikutisemuaprosesseleksi yang dilaksanakanbagicalon PNS dansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

  10. PenggajiandanTunjangan (Pasal 101) • Pemerintahwajibmembayargaji yang adildanlayakkepada PPPK. • Gajisebagaimanadimaksudpadaayat (1) diberikanberdasarkanbebankerja, tanggungjawabjabatan, danresikopekerjaan. • Gajisebagaimanadimaksuddibebankanpada APBN untuk PPPK diInstansiPusatdan APBD untuk PPPK diInstansi Daerah. • SelainGajisebagaimanapadaayat (1), PPPK dapatmenerimatunjangansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

  11. PemutusanHubunganKerja(Pasal 105) • PHK PPPK dilakukandenganhormatkarena : a. jangkawaktuperjanjiankerjaberakhir b. meninggaldunia c. ataspermintaansendiri d. perampinganorganisasiataukebijakanpemerintah yang mengakibatkanpengurangan PPPK, atau e. tidakcakapjasmanidan/ataurohanisehinggatidakdapatmenjalankantugasdankewajibansesuaiperjanjiankerja yang disepakati.

  12. (2) PHK PPPK dilakukandenganhormattidakataspemintaansendirikarena : (a) dihukumpenjaraberdasrkanputusanpengadilan yang telahmemperolehkekuatanhukumtetapkarenamelakukantindakpidana paling singkatduatahundantindakpidanatersebutdilakukandengantidakberencana, (b) melakukanpelanggarandisiplin PPPK tingkatberat; atau (c) tidakmemenuhi target kinerja yang telahdisepakatisesuaidenganperjanjiankerja.

  13. (3) PHK PPPK dilakukantidakdenganhormatkarena : (a) melakukanpenyelewenganterhadapPancasiladan UUD tahun 1945, (b) dihukumpenjaraataukurunganberdasarkanputusanpengadilan yang telahmemilikikekuatanhukumtetapkarenamelakukantindakpidanakejabahatanjabatanatautindakpidanakejahatan yang adahubungannyadenganjabatandan/ataupidanaumum, (c) menjadianggota/ataupenguruspartai, (d) dihukumpenjaraberdasarkanputusanpengadilan yang telahmemilikikekuatanhukumtetapkarenamelakukantindakpidana yang diancamdenganpidanapenjara paling singkatduatahunatautindakpidanatersebutdilakukandenganberencana.

  14. Perlindungan (Pasal 106) (1) Pemerintahwajibmemberikanperlindunganberupa : (a) jaminanharitua, (b) jaminankesehatan, (c) jaminankecelakaankerja, (d) jaminankematian, dan (e ) bantuanhukum. (2) Perlindungansebagaimanadenganayat (1) dilaksanakansesuaidengansistemjaminansosialnasional. (3) Bantuanhukumsebagaimanapadaayat (1) berupapemberianbantuanhukumdalamperkara yang dihadapidipengadilanterkaitdenganpelaksanaantugasnya.

  15. UsulanalokasiFormasi PPPK Harisenintanggal 5 Mei 2014 harusmasukkeKepala Biro kepegawaianKemendikbud. Seharusnyakitasudahmenyampaikantanggal 30 April 2014.

  16. Kriteria PPPK versi IPB sesuaiRapim 2 Mei 2014

  17. PenetapanKualifikasi • Contoh Form yang harusdiisi :

  18. sekiandanterimakasih

More Related