1 / 9

Draft RUMUSAN REKOMENDASI

Draft RUMUSAN REKOMENDASI. Konsultasi Publik Regio Jawa , Bali dan Nusa Tenggara Mataram , 4-5 Juni 2014. Tim Perumus. Ida Bagus Putra (SAM Kemenhut ) Sigit Nugroho ( Planologi Kemenhut ) Aryanto ( Dishut propinsi ) Subhan ( Dishut Kabupaten ) Sirajudin (KPH)

ramona-gomez
Download Presentation

Draft RUMUSAN REKOMENDASI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Draft RUMUSAN REKOMENDASI KonsultasiPublikRegioJawa, Bali dan Nusa Tenggara Mataram, 4-5 Juni 2014

  2. Tim Perumus • Ida Bagus Putra (SAM Kemenhut) • SigitNugroho (PlanologiKemenhut) • Aryanto (Dishutpropinsi) • Subhan (DishutKabupaten) • Sirajudin (KPH) • BudhySetyawan (FFI) • Nurjanah (KPI) • Sukardi (Akademisi) • Nur Hygiawati Rahayu(Bappenas) • Indana (SC DGM) • Ahmad Muliadi (Masyarakat) • Suwito (Kemitraan) • Tim Fasilitator

  3. A. Nasional • Dibutuhkanintervensilintassektoral yang melibatkanKemendagri, Kemenpan, BappenasdanKemenhutuntukmemperkuatkelembagaandan Pengelolaan hutan oleh KPH • DibutuhkankebijakansertifikasiprofesikehutananbagiSDM TEKNISKPH. • Mengembangkankebijakan-kebijakan yang mendukungotonomimanajemen.kepegawaiandalamKPH. • Mengembangkankelembagaan KPH yang mengarahpadaBLUD.

  4. Perlu melengkapi NSPK KPH dan internalisasinya diPemdauntuk memperjelastatahubungankerjaantara KPH denganinstansi-instansi lain didaerah. • MerevisiPermendagri No. 13/ 2006 tentangpenganggaran. • Menyusunregulasiturunanterkait PP tentangKPH dan kepastian akses dan peran masyarakat. • Mengembangkanpercontohan KPH ideal(Best practice)sebagaireferensiuntukmengembangkan KPH-KPH yang lain.

  5. B. Daerah • Transfer pengetahuan KPH kepadapemerintahdaerahperlumempertimbangkankeberagamanmasalah, tingkatpemahamandankondisipolitiklokal • Transfer pengetahuan KPH kepadapemerintahdaerahmemerlukandukunganKemendagri, BappenasdanKemenpan. • Transfer pengetahuan KPH kepadadaerahmemanfaatkanberbagai media, termasukdidalamnya media massa. • Pembangunan KPH mengedepankanpendekatan multi pihak(legislatif, eksekutifdanmasyarakatsipil)

  6. C. Tapak • Mendorongterbitnyaperaturandaerahuntukmendukungpemantapanoperasionalisasi KPH • Pengembangan KPH perludikaitkandenganisu-isukekiniansepertiusahapenguranganemisidanpemanfaatanjasalingkungan • Pengembanganresolusikonflikdalamhalmemantapkantenurialkawasan. • Fasilitasipenyediaaninstrumenperencanaan KPH (Business Plan) untukmemacuoperasionalisasibisnis KPH.

  7. D. ManajemenProyek • Diperlukanimplementing agency baikdipusatmaupundaerahyang dalam pelaksanaannya melibatkan para pihak (tidakterpusat). • Perludikembangkanmekanismetransparansidanakuntabilitasdalampelaksanaanproyek. • Base line survey untuk membantu Monev

  8. E. Lampiran • Hasildiskusikelompok 1 • Hasildiskusikelompok 2 • Hasildiskusikelompok 3

  9. Terimakasih

More Related