KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR DI LINGKUNGAN KEM ENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEM ERINTAH DA ERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Oleh: Ir. TARMIZI A. KARIM, M.Sc. KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DisampaikanDalam: PERTEMUAN PERENCANAAN PROGRAM DIKLAT APARATUR TAHUN 2011 PUSDIKLAT APARATUR BPPSDM KESEHATAN – BANDUNG, 31 MARET 2011

I PENDAHULUAN 3

Total Indonesia PersebarantiapProvinsi JUMLAH APARATUR NEGARA CUKUP BESAR SDM Aparatur Negara Indonesia (PNS) berjumlah 4.732.472 orang ; PNS Daerah sebanyak 3.778.635 orang; PNS Pusatsebanyak 953.837 orang danmasih perlu ditata distribusinya, kualitasnya, serta kuantitasnya.

PERMASALAHAN APARATUR NEGARA [1] BelumMantapnyaSistemPengembangan PNS. (SistemRekruitmen, SistemMutasi, SistemKarir, SistemRemunerasi, dan SistemPenempatan). Peran dan FungsiAparatur Daerah BelumJelas. (Daerah ditugaskan memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat, tetapi wewenang tidak sepenuhnya diberikan kepada Daerah). RendahnyaKapasitasAparatur Daerah. (Banyak aparatur daerah yang Job Descriptionya tidak jelas, ditunjang dengan pendidikan formal dan diklat yang kurang memadai). 5

PERMASALAHAN APARATUR NEGARA [2] Sistem “Rewards And Punishment ” Belum Jalan Sistempenggajianbelumdidasarkanpadabobotpekerjaan/jabatan yang diperolehdarievaluasijabatan; Gajipokok yang ditetapkanberdasarkangolongan/ pangkattidaksepenuhnyamencerminkanbebantugasdantanggungjawab; Tunjangan kinerja belum sepenuhnya dikaitkan dengan prestasi kerja; Tunjangan pensiun belum menjamin kesejahteraan. Alokasidalamhalkuantitas, kualitas, dandistribusi PNS menurutteritorial (daerah) tidakseimbang; Tingkat produktivitas PNS masihrendah karena bagus atau tidak tetap mendapat gaji; Manajemensumberdayamanusiaaparaturbelumdilaksanakansecara optimal untukmeningkatkanprofesionalisme; 6

Permasalahan Umum Negara Turunnya Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah Kelaparan Tidak Ada, yang ada adalah Distribusi Pangan Yang Tidak Merata TETAPI

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI APARATUR NEGARA SecaraUmum, KepercayaanMasyarakatKepadaAparaturNegara Menurun KEBUTUHAN MASYARAKAT MENINGKAT PESAT PERLU PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR GAP PELAYANAN APARATUR NEGARA MENURUN

II ARAH KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR 9

ARAH KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR

VISI RPJPN 2005-2025 :INDONESIA YANG MAJU, MANDIRI DAN ADIL RPJM 2 (2010-2014) Memantapkan penataan kembali NKRI, Meningkatkan Kualitas SDM, membangun kemampuaniptek, memperkuat daya saing perekonomian VISI RPJPN 2005-2025 DIHARAPKAN DICAPAI DALAM 4 RPJM RPJM 4 (2020-2024) Mewujudkan masya-rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. RPJM 3 (2015-2019) Memantapkan pem-bangunan secara menyeluruh dengan menekankan pem-bangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek RPJM 1 (2005-2009) Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. • RPJMN 2010-2014 DITETAPKAN MELALUI PERPRES NOMOR 5 TAHUN 2010

PRIORITAS NASIONAL MENURUT RPJMN 2010 - 2014 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 1 Pendidikan 2 Kesehatan 3 Penanggulangan Kemiskinan 4 Ketahanan Pangan 5 11 PRIORITAS NASIONAL KABINET INDONESIA BERSATU II 2009-2014 Infrastruktur 6 7 Iklim Investasi dan iklim Usaha Energi 8 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 9 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik 10 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 11 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 12 PRIORITAS LAINNYA Bidang Perekonomian 13 Bidang Kesejahteraan Rakyat 14

III KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR 13

KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA UU No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah Pasal 135 ayat 91) PNSD dikoordinasikansecaranasionaloleh MDN pasal 217 huruf (d) DiklatMenjadiInstrumenPembinaanPenyelenggaraanPemda. PP No. 79 Tahun 2005 tentangPedomanPembinaanPengawasanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah, Pasal 2 BinwasdaMeliputiSalahSatunyaDiklat Meningkatnya: Kesejahteraanmasyarakat. PelayananPublik. PemberdayaanMasyarakat. DayaSaing Daerah. PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERIN TAHAN DAERAH DAN PEMBINAAN PNS DIKLAT APARATUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH KOMPETENSI MENINGKAT KINERJA & KARIR MENINGKAT UU No.43 Tahun 1999 TentangPerubahan Atas UU No.8 Tahun 1974 TentangPokok-pokokKepegawaianPasal 31 Ayat (1) DiklatJabatan PNS PP No. 101 Tahun 2000 tentangDiklatJabatan PNS 14

KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH FEEDFORWARD INSTRUMENTAL INPUT: • UUD 1945; • UU NOMOR 32 TAHUN 2004; • UU NOMOR 43 TAHUN 1999; • UU NOMOR 25 TAHUN 2009; OUTCOMES: TUJUAN PENYELE-NGGARAAN PEMERIN-TAHAN DAERAH TERCAPAI SUBJEK METODE OBJEK OUTPUT: MENINGKATNYA KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH INPUT: KAPASITAS APARATUR SAAT INI PEMRNTHN PEMRNTH PROV PEMRNTH KAB/KOTA KLMBGAN SISDUR SDM • EVALUASI • RENCANA TINDAK • ORIEN-TASI KDH/ WKDH ENVIRONMENTAL INPUT: GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL, LOKAL FEEDBACK

Diklat Prajab Gol. I • Diklat Prajab Gol. II • Diklat Prajab Gol. III DIKLAT PRA JAB DIKLAT JAB PNS • Diklatpim Tk. IV • Diklatpim Tk. III • Diklatpim Tk. II • Diklatpim Tk. I KEPEMIMPINAN • Sertifikasi • Substantif Jenis DIKLAT DLMJAB FUNGSIONAL • I • II • Dst Jenjang • Umum • Substantif Jenis • MP • Dsb TEKNIS • I • II • Dst Jenjang 16

LINKAGE ANTARA BADAN DIKLAT KEMENTERIAN DAN LEMBAGA DIPERLUKAN BPPSDM KESEHATAN BADAN DIKLAT KEMENDAGRI MoU BADAN DIKLAT KL/LPNK LAIN KERJASAMA KEDIKLATAN

KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA TAHUN 2012 [1] Mengintegrasikandiklatdengansistempembinaanataupolakarir PNSD, untukitu agar penempatandalamjabatanataupenugasanpegawaimemperhatikandiklat yang pernahdiikuti; Meningkatkankualitaspenyelenggaraandiklatantara lain denganmembentukataumengembangkanUnit non struktural atau TimSertifikasiKompetensidiBadanPendidikandanPelatihanProvinsi; Mengembangkan program diklatdenganprioritasdiklatteknissubstantifdandiklatfungsional, untukitu agar dalampenyusunan program diklatdisesuaikandengankebutuhan unit kerjadaerahdansistempembinaan atau polakarir PNSD;

KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA TAHUN 2012 [1] Meningkatkankoordinasipenyelenggaraandiklat, sehubungandenganitu agar KepalaBadanDiklatProvinsi, Kabupaten/Kota atausebutan lain untuklebihproaktifberkoordinasibaikdengan unit kerjadaerahmaupundengan stakeholder terkaitlainnya; MeningkatkankapasitasBadanDiklatProvinsi, Kabupaten/Kota atausebutan lain, meliputimanajemenkediklatan, tenagakediklatan (widyaiswara, pengeloladantenagalainnya), saranadanprasaranakediklatan; Meningkatkananggarandiklatmelalui APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota gunamendukungupaya-upayapeningkatankapasitas SDM Aparatur Daerah, khususnya PNSD melaluidiklat;

PRIORITAS PROGRAM DIKLAT DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA TAHUN 2012 [1] • Diklat Teknis Substantif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Diklat Teknis Substantif sesuai Kekhususan (Keunggulan) Daerah dan Diklat Fungsional Binaan Kemendagri. • DIKLAT TEKNIS dan DIKLAT FUNGSIONAL yang dibina oleh Kementerian/Lembaga Lain / LPNK dengan Target Peserta yang Karena Tugas dan/atau Jabatannya. • Diklat PIM diutamakan dengan Target Peserta bagi Yang Telah Menduduki Jabatan Struktural.

PRIORITAS PROGRAM DIKLAT TAHUN 2012 [2] • Bagi Penyelenggara Diklat • (Permendagri No. 31/2007, Pasal 10): • Harus Memiliki Sertifikat Management of Training (MOT) bagi Pengelola Diklat = Pejabat Struktural. • Harus Memiliki Sertifikat Training Officer Course (TOC) bagi Petugas Pelaksana Diklat.

Pengaturan (PedomanTeknis, KurikulumdanSilabi, Modul) terkaitdengan Diklat TeknisdilakukanolehInstansi (KL/LPNK) Teknis yang bersangkutan. Misalnya, TeknisPengaturan Diklat terkaitdengan KESEHATAN, dilakukanoleh KEMENTERIAN KESEHATAN. BPPSDM KES KementerianKesehatandapatmelakukankerjasamadengan Badan DiklatKemendagri, atausebaliknya, gunamelaksanakan Diklat Teknisdimaksuddi DAERAH melaluiskemaKerjasamaKediklatan.

PengaturanterkaitdenganDiklatFungsionaldiaturoleh INSTANSI (KL/LPNK) PEMBINA yang bersangkutan; KL/LPNK Lain Mempedomani ATURAN yang telahdibuatolehInstansi Pembina.

ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT • TIGA LEVEL KEBUTUHAN: • LEVEL ORGANISASI/LEMBAGA; • LEVEL JABATAN/POSISI; • LEVEL INDIVIDU. • INTI PROSES AKD: • IDENTIFIKASI KEBUTUHAN; • ANALISIS HASIL IDENTIFIKASI; • PENILAIAN KESENJANGAN.

PENYELENGGARAAN DIKLAT MODEL SATU PINTU • Diklat HANYA DAPAT DILAKSANAKAN oleh Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain dan Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kediklatan; • Kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain dan/atau Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kediklatan HARUS MENYERTAKAN SKPD yang bertanggung jawab terhadap muatan kurikulum dan substansi materi; • Badan Diklat Provinsi MENGKOORDINASIKAN kegiatan kediklatan pada Unit Pelaksana Teknis SKPD di lingkungan Provinsi masing-masing; • Badan Diklat Kabupaten/Kota atau sebutan lain MENGKOORDINASIKAN kegiatan kediklatan pada Unit Pelaksana Teknis SKPD di lingkungan Kabupaten/Kota masing-masing;

PENYELENGGARAAN DIKLAT MODEL SATU PINTU • Dalam hal SKPD masih memiliki anggaran untuk pengiriman peserta diklat dan/atau mengirimkan peserta ke luar daerah, SKPD pengirim MENGINFORMASIKAN kepada Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain; • Kegiatan diklat yang dibiayai dan/atau dilaksanakan oleh lembaga /instansi/unit kerja dari luar provinsi, kabupaten/kota yang melibatkan SKPD HARUS MENYERTAKAN Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain sebagai instansi yang bertanggung jawab dan berkompeten di bidang peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui diklat; • Bimbingan teknis, orientasi, sosialisasi, dan kegiatan lain sejenis yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya HARUS MENYERTAKAN Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain.

SETIAP DIKLAT TERDIRI ATAS 3 LEVEL, ANTARA LAIN: Diklat Kepegawaian; Diklat Tata Naskah Dinas; Diklat Kearsipan; Diklat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Diklat Analisis Jabatan; Diklat Keprotokolan; Diklat Kehumasan; Diklat Kesekretariatan; Diklat Sistem Informasi; Diklat PengelolaanPerencanaan.

7 Rumpun, 28 Jenis, dan 106 NamaDiklat: 7 Rumpun Diklat TeknisSubstantifPemerintahan Daerah: KepemimpinanPemerintahan Daerah; ManajemenKeuangan Daerah; ManajemenPemerintahan; Manajemen Pembangunan Daerah; ManajemenKependudukan; ManajemenPemberdayaanMasyarakatdanDesa; dan ManajemenPembinaanKesatuanBangsadanPolitikDalamNegeri.

PERAN PEMERINTAH DAERAH Menyeimbangkanalokasidanauntukkegiatandibidangkediklatandenganproyeksisekurang-kurangnya2,5% daribelanjapegawai. Menyelenggarakankegiatankediklatandalamsiklusmanajemendiklat yang utuh, mulaidaripra-diklat, in-diklatdanpascadiklat. Menyusun program diklat yang komprehensifdisesuaikandengankebutuhandanAnggarandalampencapaianvisidanmisipemerintahdaerah. Memonitordanmengevaluasipemanfaatan alumni diklatsesuaidengantujuanpembelajarandanpeningkatankemampuan yang dapatdicapaimelaluipenyelenggaraandiklat. Mengkoordinasikanpenyelenggaraandiklatdenganpusatsertakegiatanpada Badan atau Kantor PendidikandanPelatihanProvinsi, Kabupatendan Kota. Menyediakanaparatur yang sesuaidengankompetensidibidangkependidikan. 30

III KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR 31

KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA UU No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah Pasal 135 ayat 91) PNSD dikoordinasikansecaranasionaloleh MDN pasal 217 huruf (d) DiklatMenjadiInstrumenPembinaanPenyelenggaraanPemda. PP No. 79 Tahun 2005 tentangPedomanPembinaanPengawasanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah, Pasal 2 BinwasdaMeliputiSalahSatunyaDiklat Meningkatnya: Kesejahteraanmasyarakat. PelayananPublik. PemberdayaanMasyarakat. DayaSaing Daerah. PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERIN TAHAN DAERAH DAN PEMBINAAN PNS DIKLAT APARATUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH KOMPETENSI MENINGKAT KINERJA & KARIR MENINGKAT UU No.43 Tahun 1999 TentangPerubahan Atas UU No.8 Tahun 1974 TentangPokok-pokokKepegawaianPasal 31 Ayat (1) DiklatJabatan PNS PP No. 101 Tahun 2000 tentangDiklatJabatan PNS 32

KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH FEEDFORWARD INSTRUMENTAL INPUT: • UUD 1945; • UU NOMOR 32 TAHUN 2004; • UU NOMOR 43 TAHUN 1999; • UU NOMOR 25 TAHUN 2009; OUTCOMES: TUJUAN PENYELE-NGGARAAN PEMERIN-TAHAN DAERAH TERCAPAI SUBJEK METODE OBJEK OUTPUT: MENINGKATNYA KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH INPUT: KAPASITAS APARATUR SAAT INI PEMRNTHN PEMRNTH PROV PEMRNTH KAB/KOTA KLMBGAN SISDUR SDM • EVALUASI • RENCANA TINDAK • ORIEN-TASI KDH/ WKDH ENVIRONMENTAL INPUT: GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL, LOKAL FEEDBACK

Diklat Prajab Gol. I • Diklat Prajab Gol. II • Diklat Prajab Gol. III DIKLAT PRA JAB DIKLAT JAB PNS • Diklatpim Tk. IV • Diklatpim Tk. III • Diklatpim Tk. II • Diklatpim Tk. I KEPEMIMPINAN • Sertifikasi • Substantif Jenis DIKLAT DLMJAB FUNGSIONAL • I • II • Dst Jenjang • Umum • Substantif Jenis • MP • Dsb TEKNIS • I • II • Dst Jenjang 34