1 / 59

PAJAK PENGHASILAN Niken Nindya H., SE., MSA., CA., Ak

PAJAK PENGHASILAN Niken Nindya H., SE., MSA., CA., Ak. Pajak Penghasilan. Pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Penghasilan.

read
Download Presentation

PAJAK PENGHASILAN Niken Nindya H., SE., MSA., CA., Ak

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PAJAK PENGHASILANNiken Nindya H., SE., MSA., CA., Ak

  2. Pajak Penghasilan Pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak

  3. Penghasilan Setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak

  4. Pajak Penghasilan • Berdasarkan golongan : Pajak Langsung • Berdasarkan Wewenang Pemungut : Pajak Pusat • Berdasarkan sifat : Pajak Subjektif

  5. Subjek & Non SubjekPajak Penghasilan

  6. Subyek Pajak • - Orang pribadi - Warisan yang belum terbagi • Badan • Bentuk Usaha Tetap (BUT)

  7. Definisi bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia

  8. Bentuk a. tempat kedudukan manajemen; b. cabang perusahaan; c. kantor perwakilan; d. gedung kantor; e. pabrik; f. bengkel; g. gudang; h. ruang untuk promosi dan penjualan; i. pertambangan dan penggalian sumber alam;

  9. Bentuk (lanj.) j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas

  10. Bentuk (lanj.) o. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

  11. Subyek Pajak dapat dibedakan menjadi • Subyek Pajak dalam negeri • Subyek pajak Luar Negeri

  12. Subjek Pajak Dalam Negeri • orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia

  13. 2. badan yang didirikanataubertempatkedudukandi Indonesia 3. warisan yang belumterbagisebagaisatukesatuan, menggantikan yang berhak

  14. Subjek Pajak Luar Negeri • orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia kurang dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan tidak mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia • badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia

  15. Tidak Termasuk Subyek Pajak • kantor perwakilan negara asing • pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik

  16. organisasi-organisasiinternasional yang ditetapkandenganKeputusanMenKeu, dengansyarat: • Indonesia menjadianggotaorganisasitersebut • tidakmenjalankanusahaataukegiatan lain untukmemperolehpenghasilandari Indonesia selainpemberianpinjamankepadapemerintah yang dananyaberasaldariiuranparaanggota • Pejabat - pejabatperwakilanorganisasiinternasional yang ditetapkandenganKeputusanMenKeudengansyaratbukan WNI dantidakmenjalankanusahaataukegiatanataupekerjaan lain untukmemperolehpenghasilandari Indonesia

  17. Obyek Pajak

  18. Objek Pajak • penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang • hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan • laba usaha • keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta • penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak

  19. Objek Pajak (lanj.) • bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang • dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi • royalti • sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta • penerimaan atau perolehan pembayaran berkala • keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

  20. Objek Pajak (lanj.) • keuntungan karena selisih kurs mata uang asing • selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; • premi asuransi • iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas • tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak • penghasilan dari usaha berbasis syariah; • imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai KUP • surplus Bank Indonesia

  21. 4. KELOMPOK PENGHASILAN • PekerjaanGaji, Upah, Honor dll • UsahaLaba Usaha • Modal/InvBunga, Dev, Royalti, Sewadll • Lain lainPembebasanUtang, Hadiah, UndianKeuntungankarenalikuidasidsb.

  22. Tidak termasuk Obyek pajak • Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan • Warisan • Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh Badan • Penggantian atau imbalan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura • Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi • Dividen atau bagian laba yang diperoleh

  23. Iuran yang diperoleh dana pensiun • Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun • Bagian laba yang diterima oleh anggota CV • Penghasilan yang diterima berupa bagian laba dari perusahaan mikro, kecil dan menengah • Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu • Sisa lebih yang diterima oleh organisasi nirlaba • Bantuan yang dibayarkan oleh BPJS

  24. Cara Menghitung Pajak Yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak adalah Penghasilan Kena pajak Penghasilan Kena pajak (PhKP) x tarif = Pajak Terutang

  25. Penghitungan PhKP • PhKP WPOP • Pembukuan • Pekerjaan/karyawan • Norma Penghasilan 2. PhKP Badan

  26. Dengan Dasar Pembukuan • WPOP Pembukuan Penghasilan xxx - biaya 3 M (xxx) - PTKP (xxx) PhKP xxx

  27. WPOP Pekerjaan/Karyawan penghasilan bruto xxx - biaya jabatan dan iuran yang diperbolehkan (xxx) - PTKP (xxx) PhKP xxx

  28. WPOP dengan Norma Penghasilan Penghasilan Neto = penghasilan Bruto x NP PhKP = Penghasilan Neto - PTKP

  29. WP Badan penghasilan Bruto xxx beban/biaya (xxx) laba bersih fiskal xxx

  30. Pengurang Penghasilan

  31. Berdasarkan golongannya yang mempunyai masa manfaat < 1 tahun Pengeluaran/ Beban/biaya yang mempunyai masa manfaat > 1 tahun

  32. Pengeluaran dalam perpajakan • Pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expense) • Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (non-deductible expense)

  33. deductible expense • Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha • Penyusutan • Iuran kepada dana pensiun • Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta • Kerugian selisih kurs mata uang asing • Biaya litbang

  34. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan • Piutang yang nyata tidak dapat ditagih • Sumbangan bencana nasional • Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan

  35. Biaya pembangunan infrastruktur sosial • Sumbangan fasilitas pendidikan • Sumbangan pembinaan olahraga • Kompensasi kerugian • Penghasilan Tidak kena Pajak

  36. non-deductible expense Hal 114-117

  37. Penyusutan dan Amortisasi Metode penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan • Metode garis lurus • Metode saldo menurun

  38. Kompensasi Kerugian Apabila penghasilan bruto setelah dikurangi dengan beban/biaya didapatkan kerugian Maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan mulai tahun pajak berikutnya selama 5 tahun berturut-turut

  39. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Merupakan penghasilan minimal orang pribadi yang tidak dikenai pajak

  40. Tarif Pajak • Tarif PPh WPOP • Tarif PPh untuk WP Badan dan BUT

  41. Fasilitas Pengurang bagi WP badan • Peredaran bruto < = 4,8 M mendapat fasilitas pengurangan tarif 50% • Peredaran bruto 4,8 M – 50 M 4,8 x PhKP omset 3. PhKP x 25%

  42. PenentuanPenghasilan Kena Pajak(PKP) OP

  43. PENGHASILAN KENA PAJAK (PhKP) Pasal 16 ayat (1), (2), (3) dan (4) PENGHASILAN DIKURANGI DENGAN BIAYA YANG DIPERKENANKAN, KOMPENSASI KERUGIAN, UNTUK WP ORANG PRIBADI DIKURANGI DGN PTKP, PhKP BAGI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI PhKP BAGI WAJIB PAJAK YG DIHITUNG DGN NORMA DIHITUNG DENGAN NORMA PENGHITUNGAN DAN UNTUK WP ORANG PRIBADI DIKURANGI PTKP PENGHASILAN DIKURANGI DGN BIAYA YG DIPERKENANKAN , KOMPENSASI KERUGIAN PhKP BAGI WP BUT PhKP BAGI WP ORANG PRIBADI DN YG KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIFNYA < 1 TAHUN YG TERUTANG PAJAK DLM BAG.THN PAJAK DIHITUNG SESUAI PENGHASILAN NETO DALAM BAGIAN TAHUN PAJAK YANG DISETAHUNKAN

  44. Penentuan PhKP bagi WP OP • Metode Pembukuan • Metode Pencatatan (Norma Penghitungan)

  45. PKP WP OP dengan Pembukuan PENGHASILAN NETO -/- PENGURANG/BIAYA DIPERKENANKAN -/- KOMPENSASI KERUGIAN -/- PTKP

  46. CONTOH PENGHITUNGAN PhKP BAGI WP DALAM NEGERI OP YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN PEREDARAN BRUTO Rp 300.000.000 BIAYA Rp 255.000.000 LABA USAHA/PENGH. NETO USAHARp 45.000.000 PENGH. LAINNYA Rp 5.000.000 BIAYA PENGH. LAINNYA Rp 3.000.000 LABA USAHA DARI PENGH. LAINNYA Rp 2.000.000 JML SELURUH PENGH. NETO Rp 47.000.000 KOMPENSASI KERUGIAN (Rp 2.000.000) PhKP BAGI WP BADAN Rp 45.000.000 * PENGURANGAN (PTKP) BAGI WP ORG. PRIBADI (K/1) (Rp18.480.000) PhKP BAGI WP ORG. PRIBADI Rp 26.520.000

  47. NORMA Penghitungan

  48. PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN Pasal 14 ayat (1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk MENENTUKAN PENGHASILAN NETO DIBUAT DAN DISEMPURNAKAN TERUS-MENERUS SERTA DITERBITKAN OLEH DIRJEN PAJAK

  49. Penggunaan Norma penghitungan pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal: • tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau • pembukuan atau catatan peredaran bruto WP ternyata diselenggarakan secara tidak benar

  50. PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN Pasal 14 ayat (2), (3) dan (4) Norma Penghitungan Penghasilan Neto HANYA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SYARAT * Peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000 * Memberitahukan kepada Dirjen Pajakdalam jangka waktu3 bulan pertama dari Tahun Pajak Ybs. Apabila tidak memberitahu-kan, dianggap memilih Pembukuan * Wajib menyelenggarakan Pencatatan

More Related