1 / 12

PERTEMUAN KE 7

HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK. PERTEMUAN KE 7. KEWAJIBAN PAJAK SESUAI UU NO. 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN. a. Mendaftarkan diri dan / atau melaporkan usahanya ( Pasal 2 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 )

reya
Download Presentation

PERTEMUAN KE 7

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK PERTEMUAN KE 7

  2. KEWAJIBAN PAJAK SESUAI UU NO. 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN • a. Mendaftarkandiridan/ataumelaporkanusahanya (Pasal 2 ayat (1), (2) Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007) • b. Mengambildanmengisi SPT secarabenar, lengkap, jelassertamenandatanganidanmenyampaikannyake KPP padawaktunya (Pasal 3 ayat (1), (2), (3), Pasal 4 ayat (1) Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007) • c. MenyampaikanpenghitungansementarapajakterutangdanbuktipelunasankekuranganpembayaranpajakdalamhalWajibPajakmenyampaikanperpanjanganjangkawaktupenyampaian SPT Tahunan (Pasal 3 ayat (5) Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007) • d. DalamhalWajibPajakadalahbadan, SPT harusditandatanganiolehpengurusataudireksi (Pasal 4 ayat (2) Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007 • e. Dalamhal SPT diisidanditandatanganiolehorang lain bukanWajibPajak, harusdilampirisuratkuasakhusus (Pasal 4 ayat (3) Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007)

  3. e. SPT Tahunanharusdilengkapidenganlaporankeuanganberupaneracadanperhitunganrugilabasertaketerangan lain bagiWajibPajak yang melakukanpembukuan (Pasal 4 ayat (4) Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007) • g. Membayarsanksiadministrasiberupabungasebesar 2% sebulanatasjumlahpajak yang kurangbayar, dalamhalWajibPajakmembetulkansendiri SPT yang mengakibatkanutangpajakmenjadilebihbesar (Pasal 8 ayat 2 Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007) • h. Membayarkekuranganpembayaranjumlahpajak yang sebenarnyaterutangbesertasanksiadministrasiberupadendasebesardua kali jumlahpajak yang kurangdibayar, dalamhalWajibPajakdengankemauansendirimengungkapkanketidakbenaranperbuatannya yang berkenaandenganPasal 38 kepadapemeriksapajak (Pasal 8 ayat 3 Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007) • Membayarpajak yang kurangbayar yang timbulsebagaiakibatdaripengungkapanketidakbenaranpengisian SPT besertasanksiadministrasiberupakenaikansebesar 50% daripajak yang kurangdibayar (Pasal 8 ayat (5) Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007 ) • j. Membayarkekuranganpembayaranpajak yang terutangberdasarkan SPT Tahunanselambat-lambatnyatanggal 25 bulanketigasetelahtahunpajak (Pasal 9 ayat (2) Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007 )

  4. k. Melunasisurattagihanpajak, suratketetapanpajakkurangbayar, suratketetapanpajakkurangbayartambahandansuratkeputusanpembetulan, suratkeputusankeberatan, putusan banding yang menyebabkanjumlahpajak yang harusdibayarbertambah, dalamjangkawaktusatubulansejaktanggalditerbitkan (Pasal 9 ayat (3) Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007 ) • l. Membayarataumenyetorpajak yang terutangdiKas Negara atautempat lain yang ditunjukolehMenteriKeuangan (Pasal 10 ayat (1) Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007) • m. Menyelenggarakanpembukuansesuaidenganketentuan yang berlakubagiWajibPajak yang melakukankegiatanusahaataupekerjaanbebasdi Indonesia (Pasal 28 ayat (1) Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007 ) • n. MelakukanpencatatanbagiWajibPajakorangpribadi yang menurutketentuanperaturanperundang-undangandiperbolehkanmenghitungpenghasilannetodenganmenggunakan Norma PenghitungannPenghasilanNetto (pasal 28 ayat (2) Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007 ) • o. Menyimpanbuku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadidasarpembukuanataupencatatandandokumen lain, di Indonesia selama 10 tahun (Pasal 28 ayat (6) Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007 )

  5. p. Menyelenggarakanpembukuanataupencatatanharusdenganmemperhatikanitikadbaikdanmencerminkankeadaanataukegiatanusaha yang sebenarnya (Pasal 28 ayat (3) Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007 ) • q. Memintapersetujuankepala KPP atasperubahanterhadapmetodepembukandan/atautahunbuku (Pasal 28 ayat (8) Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007 ) • r. Untukwajibpajak yang diperiksa : • Memperlihatkandan/ataumeminjamkanbukuataucatatan, dokumen yang menjadidasarnyadandokumen lain yang berhubungandenganpenghasilan yang diperoleh,kegiatanusaha, pekerjaanbebasWajibPajak, atauobyek yang terutangpajak; • 2) Memberikankesempatanuntukmemasukitempatatauruangan yang dipandangperludanmemberibantuangunakelancaranpemeriksaan; • 3) Memberikanketerangan yang diperlukan. MeskipunWajibPajakterikatolehkewajibanuntukmerahasiakan • s. Wakilsebagaimanadimaksudpadapasal 32 ayat (1) Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007bertanggungjawabsecarapribadidan/ataurentengataspembayaranpajak yang terutang, kecualiapabiladapatdibuktikan (Pasal 32 ayat (2) Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007 )

  6. t. Pembeliataupenerimajasasebagaimanadimaksuddalam UU PPN bertanggungjawabsecararentengataspembayaranpajaksepanjangtidakdapatmenunjukanbuktipembayaranpajak (Pasal 33 Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007 ).

  7. HAK-HAK WAJIB PAJAK • HakmendapatkanNomorPokokWajibPajakdan/atauNomorPokokPengusahaKenaPajaksetelahmendaftarkandiridan/ataumelaporkanusahanya (Pasal 2 ayat (1),(2) Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007). • b. Ataspermohonan, memperpanjangjangkawaktupenyampaian SPT Tahunan (Pasal 3 ayat (4) Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007 ) • c. Menerimatandabuktipenerimaanpenyampaian SPT Tahunan yang disampaikansecaralangsungke KPP (Pasal 6 ayat (1) Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007) • d. Membetulkan SPT (Pasal 8 ayat (1) Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007) • e. Ataspermohonanmengangsurataumenundapembayaranpajak (Pasal 9 ayat (4) Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007)

  8. f. Pengembaliankelebihanpembayaranpajaksebagaimanadimaksuddalampasal 11 ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulansejakditerimanyapermohonanpengembaliankelebihanpembayaranpajaksehubunganditerbitkannyaSuratKetetapanPajakLebih Bayar, atausejakditerbitkannyaSuratKetetapanPajakLebih Bayar atausejakditerbitkannyaSuratKeputusanPengembalianPendahuluanKelebihanPajak, danapabilapengembaliankelebihanpembayaranpajakdilakukansetelahjangkawaktu 1 (satu) bulan, Pemerintahmemberikanbungasebesar 2% (duapersen) sebulanataskelambatanpembayarankelebihanpembayaranpajak, dihitungdarisaatberlakunyabataswaktusampaidengansaatdilakukanpembayarankelebihan (pasal 11 ayat (2),(3) Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007) • g. Kepastianbesarnyapajak yang terutang yang diberitahukanolehWajibPajakdalamSuratPemberitahuanapabiladalamjangkawaktu lima tahunsesudahsaatterutangnyapajakatauberakhirnyaMasaPajak, BagianTahunPajakatauTahunPajak, tidakditerbitkansuratketetapanpajak (Pasal 13 ayat (4) Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007 ) • h. Pembebasanpengenaansanksiadminstrasiberupakenaikansebesar 100% sehubungandenganpenerbitanSuratKetetapanPajakKurang Bayar Tambahan yang didasarkanketerangantertulisdariWajibPajakataskehendaksendiri, dengansyaratDirekturJenderalPajakbelummulaimelakukantindakanpemeriksaan (Pasal 15 ayat (3) Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007)

  9. Mengajukanpermohonanmembetulkansuratketetapanpajak, SuratTagihanPajak, SuratKeputusanKeberatan, SuratKeputusanPenguranganatauPenghapusanSanksiAdministrasi, SuratKeputusanPenguranganatauPembatalanKetetapanPajak yang tidakbenar, atauSuratKeputusanPengembalianPendahuluanKelebihanPajak, yang dalampenerbitannyaterdapatkesalahantulis, kesalahanhitung, danataukekeliruanpenerapanketentuantertentudalamperaturanperundang-undanganperpajakan. (Pasal 16 Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007) • j. MendapatkanSuratKetetapanPajakNihilsetelahdilakukanpemeriksaanjumlahkreditpajakataujumlahpajak yang dibayarsamadenganjumlahpajak yang terutang, ataupajaktidakterutangdantidakadakreditpajakatautidakadapembayaranpajak. (Pasal 17A Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007) • k. Mendapatkankedaluwarsaanpenagihanpajaksetelahlampauwaktu 5 (lima) tahunterhitungsejaksaatterutangnyapajakatauberakhirnyaMasaPajak, BagianTahunPajakatauTahunPajak yang bersangkutandantidakadahal yang menangguhkandaluwarsapenagihanpajak • l. Mengajukankeberatanatassuratketetapanpajak (Pasal 25 ayat 1 Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007) • m. MengajukanperpanjanganjangkawaktupengajuankeberatandalamhalterdapatkeadaandiluarkekuasaanWajibPajak (pasal 25 ayat 3 Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007)

  10. n. Mendapatkanketerangantertulistentanghal-hal yang menjadidasarpengenaanpajakdalamrangkamengajukankeberatan (Pasal 25 ayat 6 Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007) • o. Mendapatkankeputusanataskeberatan yang diajukandalamjangkawaktu paling lama 12 bulansejaktanggalsuratkeberatanditerimaoleh KPP danbilajangkawaktutersebuttelahlewattidakadakeputusan, makakeberatan yang diajukandianggapditerima (Pasal 26 ayat (1),(5) Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007) • p. Menyampaikanalasantambahanataupenjelasantertulissebelumsuratkeputusanataskeberatanditerbitkan (Pasal 26 ayat (2) Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007) • q. Mengajukan banding terhadapkeputusankeberatan yang dianggapmasihtidaksesuai (Pasal 27 ayat (1) Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007) • r. Memperolehimbalanbungasebesar 2% sebulanuntuk paling lama 24 (duapuluhempat) bulandihitungsejaktanggalpembayaran yang menyebabkankelebihanpembayaranpajaksampaidenganditerbitkannyaKeputusanKeberatanatauPutusan Banding apabilapengajuankeberatanataupermohonan banding diterimasebagianatauseluruhnya, sepanjangutangpajaksebagaimanadimaksuddalamSuratKetetapanPajakKurang Bayar danatauSuratKetetapanPajakKurang Bayar Tambahantelahdibayar yang menyebabkankelebihanpembayaranpajakdanjugaimbalanbungasebesar 2% ataspembayaranlebihsanksiadministrasiberupadanataubungaberdasarkanKeputusanPenguranganatauPenghapusanSanksiAdministrasi, sebagaiakibatditerbitkanKeputusanKeberatanatauPutusan Banding yang menerimasebagianatauseluruhpermohonanWajibPajak (Pasal 27A ayat (1),(2) Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007)

  11. s. Menolakpetugaspemeriksa yang tidakmemilikitandapengenalpemeriksaandantidakdilengkapidenganSuratPerintahPemeriksaandantidakmemperlihatkannyakepadaWajibPajak yang diperiksa (Pasal 29 ayat (2) Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007) • t. Menunjuksuratkuasadengansuratkuasakhususuntukmenjalankanhakdanmemenuhikewajibanperpajakan (Pasal 32 ayat 3 Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007) • u. Mendapatperlindungankerahasiaanmelaluirahasiajabatan (Pasal 34 ayat (1),(2) Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007) • v. Mengajukanpermohonanpenguranganataupenghapusansanksiadministrasiberupabunga, denda, dankenaikankarenakekhilafanWajibPajakataubukankarenakesalahannyadanapabilasetelahlewatwaktu 12 bulansejakpermohonanditerimaoleh KPP tidakadasuatukeputusan, makapermohoananpenguranganataupenghapusandianggapdikabulkan (Pasal 26 ayat 1 Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007) • x. Mengajukanpermohonanuntukmengurangkanataumembatalkanketetapanpajak yang tidakbenardanapabilasetelahlewatwaktu 12 bulantidakadasuatukeputusan, makapermohonandianggapdikabulkan (Pasal 36 ayat 1 huruf b Undang-UndangNomor28 TAHUN 2007) • y. Mendapatkankedaluwarsaantuntutanpidanadibidangperpajakansetelahlampauwaktu 5 tahunsejaksaatterhutangnyapajak, berakhirnyaMasaPajak, berakhirnyaBagianTahunPajak, atauberakhirnyaTahunPajakybs

  12. z. PenghentianpenyidikantindakpidanadibidangperpajakansetelahWajibPajakmelunasipajak yang tidakataukurangdibayaratau yang tidakseharusnyadikembalikanditambahdengansanksiadministrasiberupadendasebesarempat kali jumlahpajak yang tidakataukurangdibayar, atau yang tidakseharusnyadikembalikan. • sekian

More Related