1 / 33

Pertemuan Ke

Pertemuan Ke. Pengenaan Pajak Penghasilan – 1. PPh Orang Pribadi, 2. PPh Badan. PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN. WAJIB PAJAK. ORG . PRIBADI. BADAN. KARYAWAN. Usahawan. Omzet<4,8M. Omzet>=4,8M. 1. Menghitung Penghasilan Bersih. Gaji Bersih. Perkiraan/Norma. Pembukuan. Pembukuan.

mireya
Download Presentation

Pertemuan Ke

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pertemuan Ke Pengenaan Pajak Penghasilan – 1. PPh Orang Pribadi, 2. PPh Badan

  2. PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORG. PRIBADI BADAN KARYAWAN Usahawan Omzet<4,8M Omzet>=4,8M 1. Menghitung Penghasilan Bersih Gaji Bersih Perkiraan/Norma Pembukuan Pembukuan 2. Menghitung Penghasilan Kena Pajak Dikurangi PTKP Tidak Dikurangi PTKP 3. Pengeanaan PPh ( Tarif) Tarif PPh Orang Pribadi Tarif PPh Badan

  3. PENGHITUNGAN PENGHASILAN BERSIH • Orang Pribadi sbg. Karyawan  Gaji Bersih • Orang Pribadi Yang menjalankan Usaha/Pekerjaan Bebas - Omzet < 4,8 M setahun Perkiraan /Norma - Omzet >= 4,8 M setahun Pembukuan • Wajib Pajak badan  Pembukuan  Bagi Orang Pribadi terdapat batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak (PTKP)

  4. BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

  5. CONTOH PENGHITUNGAN PTKP Contoh : Kawin Anak 2 (K/2) Penghitungan PTKP : + PTKP Dia Sendiri = 15,840,000 + Kawin = 1,320,000 + Tanggungan = 2 x 1.320.000 =2,640,000 Jumlah PTKP = 19,800,000

  6. TARIF WP ORANG PRIBADI(Pasal 17 ayat (1) huruf a) UU PPh Lama : T A R I F UU PPh Baru (Mulai 2009) :

  7. Wajib Pajak OP Karyawan • Yang digunakan dasar penghitungan  sebesar Gaji yang diterima dari pemberi kerja dikurangi PTKP • Contoh : 1. Gaji, tunjangan dll.  20.000.000 2. PKP = (-) PTKP (misal TK)  15.840.000 Penghasilan Kena pjak  4.160.000 PKP merupakan dasar untuk menghitung pajak 3. PPh = 5% X 4.160.000 = Rp. 208.000,-

  8. Wajib Pajak OP Usahawan • WP orang Pribadi (WP OP) usahawan/ pekerjaan bebas  penghitungan penghasilan bersih adalah : • Omzet/th < Rp. 4,8 M Perkiraan/norma • Omzet/th >=Rp. 4,8 M Pembukuan

  9. Norma Penghitungan Penghasilan Neto • Menghitung penghasilan neto bukan dari penghasilan dikurangi biaya tetapi menggunakan tarif tertentu dari bruto • Penghasilan neto = Bruto X tarif Norma Syarat Diperbolehkan Memakai Norma : • WP Orang Pribadi, • Omzet < 4.800.000.000 per tahun • Mengajukan permohonan tertulis • Tetap wajib catatan atas peredaran usaha Apabila semua syarat tidak dipenuhi maka WP Wajib Pembukuan Tarif Perkiraan neto/Norma telah ditentukan oleh Dirjen Pajak menurut bidang usahanya

  10. Contoh Penghitungan perkiraan/Norma • Pak Nartoadalah dokter hewan dan seorang montir. Dalam tahun 2009 mendapat penghasilan sbb : • Praktek dokter : Rp. 200.000.000,- • Usaha reparasi / service kendaraandengan omzet =Rp. 300.000.000,- Karena total omzet tidak sampai Rp. 4,8 M maka boleh menghitung penghasilan bersih dengan norma Norma/perkiraanpenghasilannetountukdokterhewansebesar 25% dan service sebesar 20% Berapa penghasilan neto dan penghasilan kena pajak Pak Narto?

  11. Contoh Penghitungan perkiraan/Norma 1. Menghitung Perkiraan Penghasilan Neto : Jumlah Penghasilan Neto/bersih = Rp. 110.000.000 2. Menentukan PKP = Rp. 110.000.000-PTKP = 110.000.000 – 15.840.000 = 94.160.000 3. PajakPenghasilan = 9.124.000,-

  12. Penghitungan Penghasilan Dengan menggunakan Pembukuan • Yang Wajib Menghitung Penghasilan dengan Pembukuan : • O. Pribadi Usahawan omzet >= Rp. 4,8 M • Seluruh Wajib Pjk Badan (tidak memandang omzet) tidak wajib Pembukuan : • O.P. Karyawan • O.P. Usahawan omzet s.d. Rp. 4,8 M

  13. 1. Penghitungan PPh OP 2010 dgn menggunakan pembukuan • Diketahui jumlah laba bersih (akuntansi ) usaha Pak Eko (menikah tahun 2008) dalam tahun 2010 sebesar Rp 484.160.000,00. maka penghitungan Pajak Penghasilan Pak Eko, • Usaha pak Eko memiliki omzet tahun 2010 sebesar Rp. 39.093.000.000. karena omzet/penjualan lebih dari Rp. 4,8 m maka Pak Eko harus menggunakan pembukuan.. • Setelah dilakukaan koreksi fiskal diketahui bahwa laba fiskal sebesar Rp. 367.160.000,-

  14. Hasil Penghitungan PPh OP 2010 1. Penghasilan/labaBersih (fiskal) = 367.160.000 2. Penghasilan kena pajak (WP OP) = Laba bersih – PTKP = 367.160.000 – 17.160.000 = 350.000.000,- 3. Penghitungan PPh Terutang sbb :

  15. Penghasilanneto dengan Pembukuan Penghitungan Penghasilan neto dengan Pembukuan diperuntukkan bagi : • Orang Pribadi dgn Omzet >=4,8 M/thn • Seluruh Wajib Pajak Badan Untukmenghitungpenghasilannetobagi WP yang wajibPembukuanmaka : PenghBruto = penghasilan yang termasukobyekPajak Biaya = biaya yang diperbolehkansebagaipengurangpenghasilan

  16. Wajib Pajak Badan • Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi : PT, CV, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

  17. BIAYA-BIAYA YANG BOLEHDIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO • BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN TERMASUK : • Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha (biaya pembelian bahan, Biaya Gaji, bunga, sewa, dan royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan, biaya administrasi , dan pajak kecuali Pajak Penghasilan) • Biaya penyusutan fiskal dan/atau amortisasi • Iuran kepada dana pensiun yg pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan (OP) • Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta • Kerugian dari selisih kurs • Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia • Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan

  18. BIAYA-BIAYA YANG BOLEHDIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO (lanjutan) • Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang memenuhi syarat tertentu dgn Kep Dirjen Pajak • Zakat dan sumbangan wajib keagamaan • Pembentukan dan pemupukan cadangan piutang tak tertagih khusus untuk usaha bank, leasing, cadangan untuk usaha asuransi, Penjamin LPS, cad. Penanaman kembali hutan, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, dan cad. Biaya penutupan limbah. • Kempensasi kerugian tahun sebelumnya (maksimal 5 tahun sebelumnya) • Penggantian atau imbalan dlm bentuk natura dan kenikmatan yang terbatas berupa: • Biaya makan dan minum untuk seluruh pegawai, atau • Natura dan kenikmatan didaerah terpencil, atau • Natura berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan (baju seragam satpam)

  19. BIAYA-BIAYA YANG BOLEHDIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO (lanjutan) • Sumbangan Khusus untuk : - Bencana Nasional, - Penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, - Pembangunan infrastruktur sosial, - Fasilitas pendidikan , dan - Pembinaan olahraga • Untuk biaya kendaraan sedan, sejenis boleh dibebankan 50% • Untuk biaya telepon seluler dapat dibebankan 50%

  20. BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO Pasal 9 ayat (1) PEMBAGIAN LABA DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN BIAYA YG DIBEBANKAN UTK KEPENTINGAN PRIBADI PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA PEMBENTUKAN DANA CADANGAN KECUALI CADANGAN UNTUKJENIS USAHA TERTENTU PREMI ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWI GUNA, DAN ASURANSI BEA SISWA YG DIBAYAR OLEH WP ORANG PRIBADI PENGGANTIAN/ IMBALAN PEKERJAAN/JASA YG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN KECUALI -PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI -DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DITETAPKAN KEPMENKEU (KMK No. 466/KMK.04/2000) PPh 38

  21. BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO Pasal 9 ayat (1) JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM ATAU PIHAK YG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA HARTA YG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN, DAN WARISAN kecuali sumbangan tertentu PAJAK PENGHASILAN BIAYA YANG DIBEBANKAN/ DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WP ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGAN GAJI ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA, ATAUPERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN PPh 39

  22. BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTOPasal 9 ayat (1) (Lanjutan) - Biaya – biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang : 1. Dikenakan PPh bersifat final, atau 2. Bukan obyek pajak, atau 3. Penghasilan netonya dihitung dengan norma penghitungan

  23. Tarif PPh Badan • Omzet diatas 50 M • Omzet s.d. 50 M • Perseroan terbuka (tbk)

  24. TARIF WP BADAN – Omzet diatas 50 M (Pasal 17 ayat (1) huruf b) KetentuanLama : T A R I F Ketentuan Baru (Mulai tahun 2009) khusus WP Badan dgn omzet diatas 50 M : 24

  25. CONTOH PENERAPAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN dgn Omzet diatas 50 M JUMLAH PKP Rp 190.000.000,00 PPh TERUTANG : 1. Jika tahun pajak 2008 10% X Rp 50.000.000 = Rp 5.000.000 15% X Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000 30% X Rp 90.000.000 = Rp 27.000.000 JumlahRp 39.500.000,00 2. Jika tahun pajak 2009 : 28 % X 190.000.000 = Rp. 53.200.000,- 3. Jika tahun pajak 2010 : 25% X 190.000.000 = Rp. 47.500.000,- PPh 70

  26. 2 & 3 tarif khusus PPh Badan ( TBK dan UMKM) • Untuk Perseroan Terbuka (minimal 40% publik) ada pengurangan tarif 5% (pasal 17 (2b)) Tarif pajak 2009 = 23% Tarif Pajak 2010 - = 20% • BAGI UMKM = WP Badan dgn Omzet s.d Rp50 M) Pengurangan 50% u. Omzet 4.8 M (psl 31 E)

  27. CONTOH PENGHITUNGAN FASILITAS UMKM (4.800.000.000/30.000.000.000) X 3.000.000.000 Contoh : PT X tahun 2009 Peredaran Usaha = Rp. 30.000.000.000 Penghasilan kena pajak = Rp. 3.000.000.000 27

  28. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dari Laba Komersial Laba bersih Komersial XXXX Koreksi Fiskal : (+) Koreksi fiskal positif XXXX (-) Koreksi fiskal negatif XXXX Jumlah koreksi fiskal XXXX Jumlah penghasilan Kena Pajak XXXX

More Related