Ilmu Pengetahuan Sosial

1. Ilmu Pengetahuan Sosial EKONOMI Kelas VIII

2. BAB 1 KEBUTUHAN DAN KELANGKAAN SUMBER DAYA

3. A. KEBUTUHAN Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam hidupnya, yang bisa diperoleh dengan cara memiliki atau menikmati suatu barang atau jasa.

4. B. KEBUTUHAN MANUSIA 1. Kebutuhan Manusia menurut Tingkat Kepentingannya Kebutuhan menurut Tingkat Kepentingan Primer Sekunder Tersier

5. 2. Kebutuhan Manusia menurut Waktu Pemenuhan Kebutuhan sekarang penting dan mendesak Kebutuhan menurut waktu penggunaannya Kebutuhan yang tidak akan datang sekarang dan bisa ditunda

6. 3. Kebutuhan Manusia menurut Sifatnya Kebutuhan jasmani Kebutuhan menurut Sifatnya Kebutuhan rohani

7. 4. Kebutuhan Manusia menurut Subjeknya Kebutuhan pribadi Berdasarkan pilihan pribadi Kebutuhan menurut Subjeknya Kebutuhan sosial Berkaitan dengan kehidupan bersama

8. C. SKALA PRIORITAS KEBUTUHAN Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Kebutuhan primer Kebutuhan sekunder Kebutuhan tersier Kebutuhan sekarang Kebutuhan masa Kebutuhan jasmani datang Kebutuhan rohani

9. D. ALAT PEMENUH KEBUTUHAN Secara garis besar terdiri dari: - Barang adalah benda ekonomi yang jelas wujudnya - Jasa adalah benda ekonomi yang tidak nyata

10. Alat Pemenuh Kebutuhan dikelompokan sebagai berikut: Alat Pemenuh Kebutuhan Menurut Menurut hubungannya Menurut tujuan kelangkaannya dengan benda lain penggunaannya Benda Ekonomi Benda pengganti atau benda substitusi Benda produksi Benda bebas Benda pelengkap atau benda komplementer Benda konsumsi

11. E. PEMANFAATAN SUMBER DAYA YANG LANGKA Kelangkaan Adalah situasi atau keadaan dimana jumlah sumber daya yang ada dirasakan kurang atau tidak cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Sumber Daya Sumber Daya Alam Sumber Daya Manusia Sumber Daya Modal Tanah, air Barang tambang, Hutan dan segala isinya, Udara dan sinar matahari.

12. Beberapa cara mengatasi kelangkaan: 1. Efisiensi dalam menggunakan sumber daya 2. Penggunaan teknologi dalam proses produksi 3. Menjaga kelestarian sumber daya alam

13. BAB 2 PELAKU-PELAKU EKONOMI

14. Pelaku Ekonomi dibagi berdasarkan Jenis kegiatan Peran yang spesifik Terdiri dari yaitu Konsumen Produsen Rumah Pemerintah Perusahaan Tangga Distributor Koperasi Masyarakat Luar Negeri

15. A. PERANAN PELAKU EKONOMI 1. Rumah Tangga Peranan utama: Konsumen Selain berperan sebagai konsumen rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan distributor. 2. Perusahaan Perusahaan Merupakan badan usaha yangmenjalankan suatu kegiatan dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Peranan perusahaan: Produsen

16. 3. Pemerintah Peranan utama pemerintah: Pengatur Pemerintah bertanggung jawab agar kegiatan perekonomian berjalan lancar. Dalam menjalankan perannya pemerintah juga melakukan kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi pemerintah, salah satunya ditujukan untuk barang publik. Barang publik adalah barang yang bersifat non rival dan nonexclusive.

17. 4. Koperasi a. Sejarah Koperasi Indonesia Koperasi pertama kali dirintis oleh R. Arta Wiryaatmadja pada tahun 1986, yang bekerja sama dengan E. Sieburg mendirikan bank penolong dan tabungan . Pada tahun 1913 Serkat Dagang Islam mendirikan toko koperasi, dan pada masa penjajahan Jepang fungsi koperasi rusak. Pada tanggal 12 Juli 1947 diadakan kongres koperasi 1 di Tasikmalaya, Jawa Barat, Yang kemudian ditetapkan menjadi hari koperasi. Kongres ini ditujukan untuk mengembangkan koperasi Indonesia. Yang mampu meningkatakan perekonomian Indonesia. Pada Kongres Koperasi II ditetapkan Mohammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia

18. Berbagai program pembinaan koperasi dilakukan untuk mengembangkan koperasi sehingga pada tahun 2005 jumlah koperasi mencapai 134.963 unit dengan anggota 27.286.784 jiwa. b. Pengertian Koperasi menurut UU Koperasi No. 25 tahun 1992: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluaragaan”.

19. c. Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi Landasan Idiil Pancasila Landasan Koperasi Landasan Struktural UUD 1945 Asas koperasi: Asas kekeluargaan Tujuan: memajukan dan meningkatkan kesejahteraan anggota, memajukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat umum, dan ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

20. d. Fungsi, Peran, dan Prinsip Koperasi berdasarkan UUD No. 25 Tahun 1992

21. e. Pendirian dan Pembubaran Koperasi Koperasi dibubarkan berdasarkan keputusan rapat anggota dan keputusan pemerintah

22. f. Keanggotaan Koperasi Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi

23. g. Perangkat Organisasi Koperasi 1. Rapat Anggota 2. Pengurus 3. Pengawas h. Permodalan dan Sisa Hasil Usaha Koperasi Modal sendiri Modal Koperasi Modal Pinjaman Modal Penyertaan

24. Sisa Hasil Usaha (SHU) SHU adalah laba koperasi selama satu tahun buku. SHU = Penerimaan – Biaya-biaya SHU kemudian dikurangi dana cadangan dan dibagikan kepada anggota, sesuai dengan jasa usaha dan modal masing-masing anggota, keperluan pendidikan perkoperasian, dan keperluan koperasi lainnya, yang ditentukan oleh rapat anggota.

25. i. Bentuk dan Jenis Koperasi Bentuk dan Jenis Koperasi Menurut Tingkatannya Menurut Sifat Usaha Menurut Luas Usaha Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Primer Sekunder Konsumsi Produksi Simpan Berfungsi Berfungsi Pinjam Tunggal Jamak Koperasi Koperasi Pemasaran Jasa -Koperasi Pusat - Koperasi Gabungan - Koperasi Induk

26. J. Pembina Koperasi di Indonesia - Membimbing koperasi sesuai kepentingan ekonomi anggotanya - Mendorong,mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian - Memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan serta pengembangan lembaga keuangan koperasi - Membantu pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerja sama antar koperasi yang saling menguntungkan - Memberikan bantuan konsultasi untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi koperasi

27. 5. Masyarakat Luar Negeri Masyarakat Luar Negeri Adalah orang atau badan usaha yang berada diluar negeri. Kegiatan ekonomi dengan masyarakat luar negeri disebut Perdagangan Internasional. Perdagangan Internasional terdiri dari: - Ekspor - Impor

28. B. HUBUNGAN ANTAR PELAKU EKONOMI Masyarakat Luar Negeri Pendapatan Ekspor Impor Pembayaran Pasar Barang dan Jasa Penjualan Pembelian Pembelian Pembayaran Pajak Pajak Perusahaan Pemerintah Rumah Tangga Koperasi Subsisdi, pelayanan Subsidi, pelayanan Pembelian Penjualan Pasar Faktor Produksi Pembayaran Pendapatan Ekspor Impor Masyarakat Luar Negeri

29. BAB 3 PASAR

30. KEDUDUKAN PASAR DALAM KEGIATAN EKONOMI Pengertian Pasar - Dalam arti sempit Pasar adalah tempat dilakukannya kegiatan jual beli berbagai macam barang dan jasa untuk kehidupan sehari-hari. - Dalam arti luas Pasar adalah proses berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa.

31. B. MACAM-MACAM PASAR Pasar Barang Konsumsi Menurut Jenisnya Pasar Faktor Produksi Pasar Konkret Menurut Wujudnya Pasar Abstrak Pasar Menurut Jenis Barang yang Dijual Pasar Ikan, Pasar Sayur Menurut Hari Pasar Pasar Senen, Pasar Rebo, Pasar Minggu Menurut Nama Tempat Pasar Lokal Menurut Luas Jangkauan Distribusi Pasar Daerah Pasar Nasional Pasar Internasional

32. C. PASAR KONKRET Pasar Konkret didefinisikan sebagai suatu tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk memperjualbelikan barang atau jasa. 1. Ciri-Ciri Pasar Konkret a. wujud pasar nyata b. adanya penjual dan pembeli c. barang dan jasa yang diperjualbelikan nyata 2. Contoh Pasar Konkret Pasar Kramat Jati, Pasar Beringharjo, Mal Tunjungan 3. Kegunaan Pasar Konkret bagi Kegiatan Ekonomi Masyarakat Pembeli dengan mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan, Penjual dapat menawar barangnya dengan bebas, distributor dapat dengan mudah mendistribuskan barang.

33. D. PASAR ABSTRAK Pasar Abstrak adalah tempat terjadinya proses interaksi tidak langsung antara pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan tentang harga barang tanpa perlu secara fisik melihat barang yang diperjualbelikan. 1. Ciri-Ciri Pasar Abstrak a. Wujud pasartidak nyata b. Pembeli dan penjual tidak bertatap muka langsung c. Barang yang diperjualbelikan tidak ada ditempat bertemunya penjual dan pembeli 2. Contoh Pasar Abstrak - Pasar modal atau bursa efek - Pasar valuta asing - Pasar atau bursa tenaga kerja - Pasar atau bursa komoditas

34. E. PENELITIAN SEDERHANA TENTANG PASAR 1. Observasi Pasar - Pengamatan langsung tentang pasar - Penyusunan masalah atau pertanyaan yang berkaitan dengan hasil pengamatan - Pengumpulan data yang relevan untuk menjawab pertanyaan 2. Laporan Observasi - Laporan dibuat secara kronologi (menurut urutan altivitas) - Pada akhir laporan dibuat kesimpulan - Cantumkan nam diri atau kelompok dengan jelas

35. BAB 4 KETENAGAKERJAAN

36. A. PENDUDUK, TENAGA KERJA, DAN ANGKATAN KERJA Penduduk Penduduk Usia Kerja Penduduk diluar usia kerja (tenaga kerja) (Bukan Tenaga kerja) Angkatan Kerja Bukan Angkatan Kerja Bekerja Menganggur Sekolah Pengurus Penerima Rumah Tangga Pendapatan Bekerja penuh Setengah Menganggur Kentara Tidak Kentara Produktivitas rendah Penghasilan rendah

37. B. MASALAH PENGANGGURAN DI INDONESIA Penganggur adalah orang yang tergolong angkatan kerja tetapi tidak bekerja dan orang yang ingin bekerja tetapi tidak mendapat pekerjaan. Pengganggur = Angkatan Kerja – Orang yang Bekerja Tingkat Pengangguran = Jumlah Penganggur X 100 % Jumlah Angkatan Kerja Alasan munculnya pengangguran : 1. Tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah 2. Penggunaan mesin dalam produksi 3.Lesunya perekonomian sehingga lapangan pekerjaan terbatas

38. C. DAMPAK PENGGANGGURAN TERHADAP KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT Dampak Pengangguran Ekonomi Sosial Pendapatan rendah Pendapatan per kapita Daya beli masyarakat Pendapatan negara Beban psikologis Biaya sosial

39. D. PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI MASALAH KETENAGAKERJAAN Kesempatan kerja di Indonesia dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi : “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian”. Undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan diantaranya : 1. Kepmenaker No. 3 Tahun 1996 2. Kepmenaker No. 150 Tahun 2000 3. Kepmenaker No. 78 Tahun 2001 4. Kepmenaker No. 13 Tahun 2003 Peran pemerintah dalam mengatasi penggangguran adalah ; 1. Memperluas kesempatan dan lapangan kerja 2. Meningkatkan mutu tenaga kerja

40. BAB 5 SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA DAN PELAKU-PELAKU EKONOMI

41. A. SISTEM EKONOMI Sistem ekonomi berdasarkan ideologi terbagi menjadi sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi komando, dan sistem ekonomi campuran. 1. Sistem Ekonomi Liberal Ciri sistem ekonomi liberal : a. Hak-hak pribadi diakui secara luas b. Sebagian besar modal dan kegiatan ekonomi dikuasai swasta c. Kegiatan ekonomi ditentukan oleh mekanisme pasar Kebaikan sistem ekonomi liberal : - Terdapat kebebasan yang sangat luas - Kreativitas masyarakat lebih berkembang - Lebih efisien memecahkan masalah ekonomi Keburukan sistem ekonomi liberal : - Bisa mengarah ke monopoli - Persaingan mendorong orang untuk melakukan segala cara - Perusahaan yang tidak efisien bisa tersingkir dari pasar - Mengutamakan kepentingan pribadi - Kurang memperhatikan pemerataan

42. 2. Sistem Ekonomi Komando Ciri sistem ekonomi komando : a. Semua sumber daya milik pemerintah b. Kegiatan ekonomi diatur dan diawasi pemerintah Kebaikan sistem ekonomi komando : - Adanya jaminan pekerjaan bagi semua orang - Tingkat pemerataan ekonomi tinggi - Harga barang stabil Keburukan sistem ekonomi komando : - Tidak terdapat kebebasan bagi pelaku-pelaku ekonomi - Hak milik perorangan tidak diakui - Inisiatif dan kreativitas rakyat sering terhambat - Perekonomian sering berjalan tidak efisien

43. 3. Sistem Ekonomi Campuran Sistem ekonomi campuran dimaksudkan untuk menghindari kelemahan-kelemahan dari sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando, sehingga keduanya digunakan secara bersamaan. Ciri sistem ekonomi campuran : a. Kegiatan ekonomi sebagian dilakukan oleh swasta, sebagian oleh pemerintah b. Pihak swasta memiliki kebebasan untuk melaksanakan aktivitas ekonomi, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum

44. 3. Sistem Perekonomi Indonesia Sistem perekonomi yang dianut Indonesia termasuk kedalam sistem perekonomian campuran. Sistem ekonomi yang dikembangkan adalah Sistem Ekonomi Kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Sistem ini memungkikan seluruh potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perekonomian. Prioritas utama yang dikembangkan adalah penegakan prinsip keadilan, penciptaan iklim usaha yang sehat, serta pemilihan dan pemberdayaan terhadap yang lemah Ciri negatif sistem ekonomi yang harus dihindari, yaitu: - Sistem persaingan bebas tak terbatas (free fight liberalisme) - Sistem Etatisme

45. B. PELAKU-PELAKU EKONOMI DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA Pelaku Ekonomi Swasta BUMN Koperasi Perum Persero BUMD

46. Ciri-ciri BUMN, Badan usaha swasta, Koperasi

47. C. KEMITRAAN Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Salah satu kebijakan ekonomi Indonesia adalah mengembangkan hubungan kemitraan antar usaha yang saling menunjang dan menguntungkan.

48. BAB 6 PAJAK

49. A. DEFINISI PAJAK Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh negera dandibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diberikan secara langsung. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah karena memaki fasilitas negara secara langsung. Ciri-ciri pajak : 1. Merupakan iuran wajib 2. Dibayar oleh wajib pajak 3. Dipungut oleh negara 4. Tidak diberikan balas jasa secara langsung terhadap pajak yang dipungut 5. Dipungut berdasarkan norma-norma hukum dan undang-undang 6. Digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan rakyat

50. B. UNSUR PAJAK 1. Subjek Pajak adalah pihak (berupa orang atau badan usaha ataupun warisan yang belum terbagi) yang wajib membayar pajak kepada negara. 2. Objek Pajak (Dasar Pajak) adalah objek atau hal yang dikenai pajak. 3. Tarif Pajak adalah ketentuan tentang berapa beban pajak yang harus dipikul oleh objek pajak.