1 / 13

PEJABAT YBW MENETAPKAN SK PEMBERHENTIAN PNS Oleh I NENGAH PRIADI ,SH MSi

PEJABAT YBW MENETAPKAN SK PEMBERHENTIAN PNS Oleh I NENGAH PRIADI ,SH MSi KEPALA KANTOR REGIONAL VIII BKN BANJARMASIN. 1. PEJABAT YBW MEMBERHENTIKAN PNS BERDASARKAN PP 9/2003. JENIS PEMBERHENTIAN PP 32/1979 Jo PP 9/2003. PEJABAT YBW MENETAPKAN SK PEMBERHENTIAN PNS.

rico
Download Presentation

PEJABAT YBW MENETAPKAN SK PEMBERHENTIAN PNS Oleh I NENGAH PRIADI ,SH MSi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEJABAT YBW MENETAPKAN SK PEMBERHENTIAN PNS Oleh I NENGAH PRIADI ,SH MSi KEPALA KANTOR REGIONAL VIII BKN BANJARMASIN 1

  2. PEJABAT YBW MEMBERHENTIKAN PNS BERDASARKAN PP 9/2003

  3. JENIS PEMBERHENTIAN PP 32/1979 Jo PP 9/2003

  4. PEJABAT YBW MENETAPKAN SK PEMBERHENTIAN PNS

  5. PEJABAT YBW MENETAPKAN SK PEMBERHENTIAN PNS

  6. PEJABAT YBW MENETAPKAN SK PEMBERHENTIAN PNS

  7. HUKUMAN PEMBERHENTIAN TIDAK DG HORMAT BAGI PNS YG MELAKUKAN TINDAK PIDANA JABATAN ATAU TINDAK PIDANA YG ADA HUBUNGANNYA DG JABATAN

  8. HUKUMAN PEMBERHENTIAN TIDAK DG HORMAT BAGI PNS YG MELAKUKAN TINDAK PIDANA JABATAN ATAU TINDAK PIDANA YG ADA HUBUNGANNYA DG JABATAN

  9. PP NO 4 TH 1966 TENTANG PEMBERHENTIAN / PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI • Untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri/PN yg di dakwa telah melakukan suatu kejahatan /pelanggaran jabatan dan berhubung dg itu oleh pihak yg berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya hrs dikenakan pemberhentian sementara (Ps 2 ayat 1) • Ketentuan tsb diatas berlaku jg kpd PN yg dikenakan tahanan sementara krn melakukan pelanggaran hukum pidana yg tdk menyangkut jabatan (Ps 2 ayat 2)

  10. PP NO 4 TH 1966 TENTANG PEMBERHENTIAN / PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI Menurut Ps 4 ayat(1) dinyatakan; kpd PN yg dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana Ps 2 ayat 1 diatas : • Jika Pimpinan yakin bhw PN tsb melakukan pelanggaran, maka mulai bl berikutnya sejak diberhentikan, diberikan gaji 50% • Jika Pimpinan belum yakin krn belum ada petunjuk yg jelas, maka diberikan gaji 75% PN yg dikenakan pemberhentian sementara menurut Ps 2 ayat(2) mulai bl berikutnya sejak diberhentikan diberikan gaji 75% (Ps 4 ayat 2)

  11. PP NO 4 TH 1966 TENTANG PEMBERHENTIAN / PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI • Untuk menghindari kerugian keuangan negara PN yg dikenakan pemberhentian sementara hrs diperiksa dlm waktu singkat agar dpt diambil keputusan yg tepat (Ps 6 ) • Jika sesudah pemeriksaan, ybs dinyatakan tdk bersalah, maka segera diangkat kembali pada jabatan semula dan kekurangan gaji selama diberhentikan sementara hrs dibayarkan kembali disamping itu juga penghasilan2 lain yg berhubungan dg jabatannya (Ps 7 ayat 1)

  12. PP NO 4 TH 1966 TENTANG PEMBERHENTIAN / PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI • jika sesudah pemeriksaan ybs dinyatakan bersalah, maka Ybs hrs diberhentikan (Ps 7 ayat 2) • Pemberhentian sbg PN ditetapkan mulai akhir bl dari keputusan pengadilan yg telah mempunyai kekuatan hukum yg tetap (Ps 8)

  13. SEKIAN SEMOGA BERMANFAAT

More Related