260 likes | 415 Views
ARAH DAN STRATEGI PENDIDIKAN VERSI PNPM-MP 2010. KEMISKINAN DAN PENDIDIKAN. MASYARAKAT DESA. PRODUKSI RENDAH. KONSUMSI RENDAH. PENDK TDK MEMADAI. Hubungan realitas sosial KETERGANTUNGAN. MAKAN TDK CUKUP. PENDPT RENDAH. SAKIT. terbelunggu dalam suatu sistem dan struktur sosial.
E N D
KEMISKINAN DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA PRODUKSI RENDAH KONSUMSI RENDAH PENDK TDK MEMADAI Hubungan realitas sosial KETERGANTUNGAN MAKAN TDK CUKUP PENDPT RENDAH SAKIT terbelunggu dalam suatu sistem dan struktur sosial KEMISKINAN
SIAPA TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN PEMERINTAH MASYARAKAT KELUARGA
TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT DAN KELUARGA THD PENDIDIKAN KESADARAN KRITIS RENDAH MENYERAHKAN PADA MANAJEMEN SEKOLAH PARTISIPASI MASYARAKAT THD PENDIDIKAN RENDAH
PARADIGMA PENDIDIKAN REFORMASI Good Governance Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif GLOBALISASI PENDIDIKAN
Laporan MDGs • Pendidikan apabila diukur dari HDI, berdasarkan data posisi Indonesia tahun 2006 berada pada urutan 108, dengan nilai indeks sebesar 0,83. • Ranking Indonesia jauh dibawah negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura berada pada urutan 25, Malaysia 61, Thailand 74, Filiphina 84, Brunai Darussalam ururtan ke 34.
DATA DAN FAKTA PENDIDIKAN • Mutu pendidikan yang rendah • Angka putus sekolah seluruh jenjang pendidikan di Indonesia empat tahun terakhir masih di atas satu juta siswa per tahun. Dari jumlah itu, sebagian besar (80 persen) adalah mereka yang masih duduk di jenjang pendidikan dasar (SD-SMP). • Jumlah anak putus sekolah SD setiap tahun rata-rata berjumlah 600.000 hingga 700.000 siswa. Sementara itu, jumlah mereka yang tidak menyelesaikan sekolahnya di SMP sekitar 150.000 sampai 200.000 orang.
DATA ANAK TIDAK SEKOLAH Statistik Depdiknas 2006 menyebutkan ada 4 juta anak usia sekolah (6-12 tahun) yang tidak sekolah, 1,021 juta anak yang putus sekolah, dan 322,2 juta anak yang tidak dapat melanjutkan ke SMP-MTs.
LANDASAN LEGAL FORMAL ATAS KETERLIBATAN MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN • UU No. 32/2004 tentang otonomi daerah, Pemerintah Daerah yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pelayanan pendidikan dasar (SD dan SLTP)
LANDASAN LEGAL FORMAL ATAS KETERLIBATAN MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN • UU sistem Pendidikan Nasional, Nomor 20 Tahun 2003, BAB XV : Peran serta masyarakat dalam pendidikan, pasal, 54,55, 56 menegaskan penyelenggaraan pendidikan oleh sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan menjadi kewajiban untuk melibatkan masyarakat. • Kepmendiknas Nomor : 044/U/2002 yang bertujuan Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. Meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
PRAKTEK MBS TIDAK SAMA PADA SEMUA SEKOLAH DIPENGARUHI KEBIJAKAN PEMDA STAKEHOLDER MANAJEMEN SEKOLAH
Strategi Pemberdayaan Sekolah • Menggunakan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pendekatan partisipatif • Prinsipdasar harus berangkat dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat dan diperuntukkan juga bagi masyarakat
STRATEGI PELAKSANAAN MBS BKAD MEMBENTUK TPPM Tim Pendidikan dan Pelatihan masyarakat • Melakukan dalam pegas Bersama masyarakat • Melakukan identifikasi kegiatan pembelajaran yang dibutuhkan masyarakat, • Identifikasi permasalahan pendidikan yang ada di masyarakat, • Memanfaatkan sumber-sumber belajar potensial yang ada di masyarakat, • Bersama masyarakat menyusun paket pembelajaran masyarakat • Mengembangkan kemandiran pembelajaran masyarakat
DEWAN PEND KABUPATEN DINAS PEND BAPEDA TPPM SETRAWAN PENDP LOKAL GURU KECAMATAN UPTD KOMITE DESA SEKOLAH PELAKU PNPM-MP
KRETERIA SEKOLAH”underserved school” memiliki guru terbatas ( terbatas untuk kualitas dan kuantitas) TDK MEMILIKI SARANA PENDUKUNG YANG MEMADAI PERPUSTAAN, BUKU PELAJARAN TERBATAS, LAB TDK ADA/KURANG KOMITE SEKOLAH TIDAK BERFUNGSI TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERTEMUAN SEKOLAH DAN WALI MURID ADA KECENDERUNGAN SETIAP TAHUN ANAK PUTUS SEKOLAH DAN TINGGAL KELAS BERTAMBAH
Penyebab rendahnya pendidikan • Faktor sosial budaya • Keterbatasan layanan akses pendidikan • Manajemen Sekolah
Pendidikan Masyarakat versi Open Menu PNPM-MP 2010 untuk kegiatan pendidikan tidak terbatas pada pendidikan formal di sekolah saja, melainkan memberikan ruang dan kebutuhan belajar masyarakat lebih banyak
Individu Keluarga Masyarakat PRODUKSI RENDAH KONSUMSI RENDAH PENDK TDK MEMADAI Memiliki Hak Hidup lebih layak dan sejahtera Kemiskinan Kultural PENDIDIKAN KESEHATAN EKONOMI PERUMAHAN MAKAN TDK CUKUP PENDPT RENDAH SAKIT KEMISKINAN Realitas Kemiskinan Pelatihan Masyarakat
Masyarakat Leluasa memilih kebutuhan pelatihan masy PNPM-MP Pelmas 2009 Kebawah TPPM bagian dari BKAD mengelola pelmas Pelatihan Masyarakat Tersedianya sumber belajar perangkat ; jaringan kebutuhan belajar 11 Pelaku PNPM-MP PELATIHAN OPEN MENU Tujuan (KPMD, TPK, dsb) Dialihkan Tim Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Merespon Kebutuhan Pelatihan Menyiapkan daya dukung sistem pembelajaran Membangun jaringan dengan berbagai pihak
Langkah-langkah Fasilitasi • Identifikasi kebutuhan belajar masyarakat • Penetapan program-program belajar masyarakat • Penetapan sasaran belajar masyarakat • Melakukan inventarisasi potensi sumber belajar masyarakat • Merencanakan alokasi anggaran belajar masyarakat • Menetapkan strategi dan metoda pembelajaran masyarakat • Merencanakan media belajar yang sesuai dengan program belajar masyarakat
Penetapan strategi pembelajaran masyarakat • Pelatihan dengan sistem praktek dengan menggunakan demplot • Pelatihan dengan sistem magang • Pelatihan dengan sistem klasikal dan praktek • Dsb.
RAGAM PAKET PEMBELAJARAN MASYARAKAT a. Pola pembelajaran life skill- kemitraan Kegiatan belajar seperti : kursus menjahit, bengkel, otomotif, sablon, diupayakan dilakukan dengan sistem kemitraan dengan pihak ke III.
RAGAM PAKET PEMBELAJARAN MASYARAKAT • Kegiatan pembelajaran masyarakat yang dilakukan dengan berbasis lokal oleh masyarakat, melalui pendekatan pemberdayaan yang didasarkan pada penguatan hasil produksi, seperti : • Pembelajaran antar petani • Pembelajaran pembenihan • Pembelajaran pertanian dengan sistem organik • Pembelajaran manajemen pengembangan usaha • Pembelajaran pengolahan industri rumah tangga • Pembelajaran pengayaman industri rakyat • Pembelajaran literacy
RAGAM PAKET PEMBELAJARAN MASYARAKAT • Kegiatan pembelajaran masyarakat yang dilakukan secara kelompok, melalui pendekatan pemberdayaan yang didasarkan pada penguatan ekonomi keluarga, seperti : • Pembelajaran budaya surplus bagi keluarga miskin • Pembelajaran pendidikan keluarga • Pembelajaran pengelolaan ekonomi rumah tangga • Pembelajaran gender bagi keluarga rumah tangga miskin • Pembelajaran kesehatan keluarga rumah tangga miskin
PNPM-MP 2010 BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MASYARKAT Program pendikan MBS dan pelatihan masyarakat diharapkan memperoleh perhatian dan menjadi prioritas untuk diputuskan dalam MAD, dan sekaligus dijadikan dasar untuk diakomodasi dalam RPJMdes dan RPJMKab.