1 / 65

PEMBINAAN KARIER PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU Pranata Komputer Arsiparis Analis Kepegawaian

PEMBINAAN KARIER PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU Pranata Komputer Arsiparis Analis Kepegawaian Pranata Humas Pranata Laboratorium Pendidikan Pustakawan BAGIAN KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN 2013. PERATURAN DASAR. seseorang duduk dalam jabatan tertentu

ronia
Download Presentation

PEMBINAAN KARIER PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU Pranata Komputer Arsiparis Analis Kepegawaian

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEMBINAAN KARIER • PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU • Pranata Komputer • Arsiparis • Analis Kepegawaian • Pranata Humas • Pranata Laboratorium Pendidikan • Pustakawan • BAGIAN KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN • 2013

  2. PERATURAN DASAR • seseorang duduk dalam jabatan tertentu • seseorang didayagunakan untuk tugas jabatan yang didudukinya • seseorang ditetapkan untuk memperoleh hasil kerja tertentu UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 Pasal 17 ayat (1) PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu dasar pembentukan PNS profesional Dengan pengangkatan dalam jabatan berdasarkan kompetensi Pengangkatan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai kompetensi Pasal 17 ayat (2)

  3. PENGANGKATAN DALAM JABATAN ( pasal 17Ayat 2 UU No. 43 Tahun 1999 ) • PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat • Pengangkatan dlm jabatan dilaksanakan berdasarkanprinsip profesionalisme, sesuai : * Kompetensi * Prestasi kerja * Jenjang pangkat * Syarat obyektif lainnya 3

  4. SETIAP PNS PUNYA PERAN YANG JELAS DALAM PENCAPAIAN MISI ORGANISASI • ANTARA JABATAN DAN PEGAWAI SESUAI KOMPETENSINYA • PENILAIAN KINERJA OBJEKTIF (SKI-standar kinerja individu) • PNS JELAS ALUR KARIERNYA KONDISI YANG BENAR

  5. STRATEGI PEMBINAAN PNS MUTASI KEPEG: * Peng- angkatan dlm Jab *Kenaikan Pangkat *Kenaikan Jabatan Rumpun Jab - Peringkat Jab 1. Jab. Struktural 2. Jabfung Tertentu Susunan Jabatan: ~ Jab.Struk ~ Jab.Fung Peta Jabatan/ Formasi jabatan Persyaratan Jabatan ANJAB Stand. Komptnsi Jabatan Penilaian Kinerja & Diklat PNS Analisis Kebutuhan Pegawai Formasi Pegawai Pengangkatan PNS PNS PROFESIONAL

  6. JABATAN memimpin unit kerja dengan tugas manajerial STRUKTURAL non angka kredit Pengelompokkan tugas teknis non manajerial tanpa jenjang, KARIER: KP REGULER, ditetapkan oleh PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN setempat Contoh: Caraka, Pengumpul Data, Pengolah data, Pemroses Kepegawaian, Pengadministrasi Umum, dll FUNGSIONAL angka kredit Pengelompokkan tugas teknis non manajerial, berjenjang berdasarkan tingkat kesulitan, bersifat kemandirian; ditetapkan oleh MENTERI PAN dan RB Contoh: Dosen, Guru, Auditor, Pustakawan, Arsiparis, Pranata Komputer, Pranata Lab Pendidikan; 115 JFT

  7. KOMPETENSI INTI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL JABATAN STRUKTURAL : kepemimpinan dan manajerial serta mempunyai kode etik JABATAN FUNGSIONAL : keahlian dan/atau keterampilan spesialistik dan mandiri serta mempunyai kode etik 7

  8. PERSPEKTIF PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL • Kedudukan dalam organisasi jelas • Tugas terstruktur dan berjenjang • Kemandirian dalam tugas diakui • Pengembangan sistem kompensasi • Pembentukan nilai melalui etika profesi 8

  9. PERMASALAHAN JABATAN FUNGSIONAL • PNS kurang tertarik menduduki jabatan fungsional; • Tunjangan jabatan fungsional dirasakan kurang memadai dibanding dengan jabatan struktural; • Kewenangan yang ada pada jabatan struktural di-anggap cukup besar dan memiliki prestise dibanding jabatan fungsional; • Diklat penjenjangan jabatan fungsional belum jelas; • Masih dipandang sbg jabatan alternatif; • Dinamika sekedar utk memperpanjang BUP; • Belum kuatnya komitmen pimpinan dalam mengem-bangkan jabatan fungsional. 9

  10. TUJUAN PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL 1. Peningkatan Produktivitas Kerja PNS 2. Peningkatan Produktivitas Unit kerja 3. Peningkatan Karier PNS 4. Peningkatan Profesionalisme PNS 10

  11. PNS yang menduduki JFU untuk dapat diangkat ke dalam JFT SLTA Diploma Sarjana Pasca Sarjana

  12. Pengangkatan PNS Jabatan Fungsional Umum Ke Dalam Jabatan Fungsional Tertentu * Konsekuensi penyelenggaraan diklat diperlukan anggaran Dilakukan melalui perpindahan dari jabatan lain Mengikuti dan lulus diklat fungsional sesuai dengan jenjang jabatan fungsional tertentu yang akan diduduki

  13. JALUR KARIER Horizontal yaitu perpindahan jabatan struktural dalam eselon yang sama. Vertikal yaitu perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi. Diagonal yaitu perpindahan jabatan struktural umum ke dalam jabatan struktural khusus atau sebaliknya atau dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional atau sebaliknya.

  14. TUGAS FUNGSI UNIT KERJA TENAGA TEKNIS STRATEGIS PEJABAT STRUKTURAL 1. PENELITI; 2. PEREKAYASA; 3. PRAKOM 4. STATISTISI; 5. PRANATA LAB PEND; 6. WIDYAISWARA; 7. PUSTAKAWAN; 8. PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN; 9. PRANATA HUMAS; 10. ANALIS KEPEGAWAIAN 11. ARSIPARIS; 12. FUNGSIONAL UMUM apakah ?

  15. landasan hukum pengembangan jabatan fungsional UU Nomor 8 Tahun 1974 jo UU Nomor 43 Tahun 1999 PP Nomor 16 Tahun 1994 PP Nomor 99 tahun 2000 jo PP Nomor 12 Tahun 2003 PP Nomor 9 Tahun 2003 Keppres Nomor 87 Tahun 1999 Keputusan/Peraturan Menpan (masing-masing Jafung) Surat Keputusan Bersama (Juklak Jafung)

  16. KUALIFIKASI & JENJANG JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN • AHLI UTAMA • IV/d – IV/e • AHLI MADYA • IV/a – IV/c • AHLI MUDA • III/c – III/d • AHLI PERTAMA • III/a – III/b • MINIMAL S1 • LITBANG, KONSEP/ • TEORI • METODE OPERASIONAL • PENERAPAN DISIPLIN • ILMU JABFUNG KETERAMPILAN • PENYELIA • III/c – III/d • PELAKSANA LANJUTAN • III/a – III/b • PELAKSANA • II/b – II/d • PELAKSANA PEMULA • II/a • MINIMAL SMU/SMK • MAKSIMAL D3 • TEKNIS OPERASIONAL • PENERAPAN KONSEP/ METODE OPERASIONAL CONT: PRANATA KOMPUTER,ANALIS KEPEGAWAIAN,PRANATA LAB PENDIDIKAN

  17. Pranata Komputer DASAR HUKUM: 1. Keputusan Menpan Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 2. Keputusan Bersama Kepala Biro Pusat Statistik dan Kepala BKN: Nomor 002/BPS-SKB/II/2004 Nomor 04 Tahun 2004 3. Peraturan Presiden Indonesia No 39 Tahun 2007

  18. SYARAT PENGANGKATAN dari jabatan lain:

  19. TUGAS POKOK : • Merencanakan • Menganalisis • Merancang • Mengimplementasikan • Mengembangkan dan atau • Mengoperasikan SISFO BERBASIS KOMPUTER

  20. JENJANG JABATAN PRANATA KOMPUTER

  21. JUMLAH ANGKA KREDIT MINIMALPRANATA KOMPUTER TINGKAT TERAMPIL JENJANG JABATAN, GOLONGAN RUANG & ANGKA KREDIT PK PK PELAKSANA Unsur % PK PELAKSANA PK PENYELIA PELAKSANA LANJUTAN PEMULA II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 UTAMA  80 20 32 48 64 80 120 160 240 PENUNJANG  20 5 8 12 16 20 30 40 60 Jumlah 100 25 40 60 80 100 150 200 300

  22. JUMLAH ANGKA KREDIT MINIMALPRANATA KOMPUTER TINGKAT AHLI

  23. Pranata Humas Dasar hukum: • Keputusan Menpan Nomor 117/Kep/M.PAN/10/2003 • Keputusan Bersama Kepala BKN dan Kepala LIN Nomor 01/SKB/KA.LIN/2003 dan Nomor 48 Tahun 2003 • Peraturan Presiden Indonesia Nomor 29 Tahun 2007

  24. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi: • perencanaan pelayanan informasi & kehumasan, • pelayanan informasi, pelaksanaan hubungan kelembagaan, & pelaksanaan hubungan personil; • pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.

  25. SYARAT PENGANGKATAN dari jabatan lain:

  26. ARSIPARIS DASAR HUKUM 1. PERATURAN MENPAN No. PER/3/M.PAN/3/2009 ttg Jabfung Arsiparis dan Angka Kreditnya 2. Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional dan Kepala BKN No. 18 Tahun 2009 dan No. 21 Tahun 2009 tentang Juklak Jabfung Arsiparis dan Angka Kreditnya 3. KEPPRES RI NO. 46 Tahun 2007

  27. PENGERTIAN & TUGAS POKOK Arsiparis adalah PNS yg diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang dan untuk melaksanakan kegiatan kearsipan. • Tugas pokok Arsiparis: melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang meliputi:ketatalaksanaan kearsipan, pengolahan arsip,perawatan da pemeliharaan arsip, pelayanan kearsipan, dan publikasi kearsiapan; bimbingan dan supervisi kearsipan dan akreditasi dan sertifikasi kearsipan.

  28. Pranata Laboratorium Pendidikan • PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 03 TAHUN 2010 tentang JABFUNG PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN DAN ANGKA KREDITNYA • PLP: Jabatan yg mempunyai ruang lingkup tugas, tg jawab,dan wewenang unt melakukan pengelolaan lab pendidikan yg diduduki PNS dengan HAK dan KEWAJIBAN yg diberikan oleh pej yg berwenang

  29. Pengertian LAB: unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistemastis untuk kegiatan PENGUJIAN, KALIBRASI, dan/atau PRODUKSI dalam skala terbatas, dengan menggunakan PERALATAN & BAHAN berdasarkan METODE keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kpd masyarakat.

  30. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan MENPAN tentang Jabfung PLPtelah dan masih melaksanakan tugas di bidang pengelolaan laboratorium berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, diangkat dalam jabatan PLP melalui PENYESUAIAN/INPASSING (akan berakhir pada 30 Juni 2012) dengan ketentuan sebagai berikut:

  31. PERSYARATAN PLP TERAMPIL PLP Ahli 1. Berijazah S1/DIV 2. Pangkat minimal Penata Muda, golongan ruang III/a 3. DP3 rata-rata 1 tahun terakhir bernilai BAIK • Berijazah SMA • Pangkat minimal Pengatur, • golongan ruang II/c • 3. DP3 rata-rata • 1 tahun terakhir bernilai BAIK

  32. BERKAS USUL INPASSING • Ijazah pendidikan formal tertinggi • SK kenaikan pangkat • Surat pernyataan telah melaksanakan kegiatan pengelolaan laboratorium, yang ditandatangani oleh pejabat pengelola kepegawaian minimal eselon II (Kalau di UNiv/Ins: Kepala BAUK; Poltek: Kabag AUK)

  33. Perawat Dasar Hukum: • Keputusan Menpan Nomor 94/Kep/M.PAN/11/2001 • PP Nomor 16 Tahun 1994 • PP Nomor 32 Tahun 1996 • KEPPRES RI Nomor 87 Tahun 1999

  34. Perawat Ahli Perawat Terampil • Perawat Pelaksana Pemula • Perawat Pelaksana • Perawat Pelaksana Lanjutan • Perawat Penyelia • PerawatPertama • PerawatMuda • PerawatMadya

  35. PERSYARATAN Perawat Ahli Perawat Terampil 1. Berijazah S1/DIV 2. Pangkat minimal Penata Muda, golongan ruang III/a 3. DP3 rata-rata 1 tahun terakhir bernilai BAIK • Berijazah SMK Keperawatan • Pangkat minimal Pengatur Muda, • golongan ruang II/a • 3. DP3 rata-rata • 1 tahun terakhir bernilai BAIK

  36. Pustakawan DasarHukum: • KeputusanMenpanNomor 132/Kep/M.PAN/12/2002 • PP Nomor 16 Tahun 1994 • KEPPRES RI Nomor 87 Tahun 1999

  37. Pustakawan Ahli Pustakawan Terampil • Pustakawan Pelaksana • Pustakawan Pelaksana Lanjutan • Pustakawan Penyelia • 1. PustakawanPertama • 2. PustakawanMuda • 3. PustakawanMadya • 4. PustakawanUtama

  38. PERSYARATAN Pustakawan Ahli Pustakawan Terampil 1. Berijazah S1/DIV 2. Pangkat minimal Penata Muda, golongan ruang III/a 3. DP3 rata-rata 1 tahun terakhir bernilai BAIK • Berijazah DII • Pangkat minimal Peng.Muda Tk.I, • golongan ruang II/b • 3. DP3 rata-rata • 1 tahun terakhir bernilai BAIK

  39. Analis Kepegawaian DasarHukum: • PeraturanMenpanNomor PER/14/M.PAN/6/2008 • PP Nomor 16 Tahun 1994 • KEPPRES RI Nomor 87 Tahun 1999

  40. Analis Kepegawaian Ahli Analis Kepegawaian Terampil • Analis Kepegawaian Pelaksana • Analis Kepeg. Pelaksana Lanjutan • Analis Kepegawiaan Penyelia • 1. AnalisKepegawaianPertama • 2. AnalisKepegawaianMuda • 3. AnalisKepegawaianMadya • 4. AnalisKepegawaianUtama

  41. PERSYARATAN Analis Kepegawaian Ahli Analis Kepegawaian Terampil • 1. Berijazah S1/DIV • Pangkat minimal PenataMuda, • golonganruang III/a • 3. Usia paling tinggi 50 Tahun • 4. DP3 rata-rata • 1 tahunterakhirbernilai BAIK • 5. TelahMengikutidan lulus Diklat • FungsionalAnalisKepegawaian • Ahli • Berijazah SMA • Pangkat minimal Peng.MudaTk.I, • golonganruang II/b • 3. Usia paling tinggi 50 Tahun • 4. DP3 rata-rata • 1 tahunterakhirbernilai BAIK • 5. TelahMengikutidan lulus Diklat • FungsionalAnalisKepegawaian • Keterampilan

  42. PENGANGKATAN DALAM JABFUNG • Penyesuaian/Inpassing • Pengangkatan pertama kali-formasi khusus CPNS • Perpindahan dari jabatan lain (Struktural/Fungsional) 3 cara:

  43. SYARAT PENGANGKATAN dari jabatan lain:

  44. SYARAT PENGANGKATAN dari jabatan lain:

  45. PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN JABATAN PUSTAKAWAN(PERPINDHAN DARI JABATAN LAIN)

  46. KEUNGGULAN JABFUNG TERTENTU • Pangkat boleh lebih tinggi dari atasan/pej struktural • Dikecualikan dari ujian dinas untuk kenaikan golongan penggajian • Standar pengukuran kinerja individual lebih obyektif • Menerima tunjangan jabatan bukan tunjangan fungsional umum per golongan

  47. PROSEDUR PENGANGKATAN A SESJEN ATAU PEJ YG DIBERI KUASA PIMPINAN UNIT KERJA SESJEN U.P. KAROPEG PAK & SK JABATAN Y OK? Y TIM PENILAI *) SYARAT BERKAS USUL T T A MENILAI & PERTIMBANGAN SRT PENGEMBALIAN • SRT PERNYATAAN TELAH • MELAKS KEG. • 2. DUPAK +BUKTI FISIK • 3. SK KP & JABATAN TERAKHIR • 4. IJAZAH • 5. STTPL DIKLAT ARSIPARIS • 6. DP3, 1 TH TERAKHIR A *): MADYA-UTAMA TPP: ANRI A.PELAKSANA S.D. MUDA: TPI/ DEPDIKNAS

  48. TIM PENILAI ANGKA KREDITPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994 (Pasal 8 ayat 2) • SETIAP JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DIBENTUK TIM PENILAI. TIM PENILAI DARI: • Unsur Kepegawaian • Unsur unit teknis • Pejabat fungsional • SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI • KETUA merangkap ANGGOTA • WAKIL KETUA merangkap ANGGOTA • SEKRETARIS merangkap ANGGOTA • sekurang-kurangnya 4 orang ANGGOTA

  49. periode penilaian sekurang-kurangnya 2 X setahun Januari dan Juli • Januari untuk kenikan pangkat April • Juli untuk kenaikan pangkat Oktober Dengan ketentuan penilaian untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan dapat dilakukan setiap saat. Kenaikan jabatan dimungkinkan minimal setelah 1 tahun dalam jabatan.

  50. Kenaikan Pangkat / Jabatan JAFUNG PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat dinaikkan pangkat / jabatan setingkat lebih tinggi apabila telah mencapai angka kredit kumulatif yang ditentukan dan syarat lain yang ditentukan. dikecualikan dari ujian dinas pangkat boleh lebih tinggi dari Pimpinan

More Related