1 / 18

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA. SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA (PKK) REGIONAL I DITJEN BINA GIZI & KIA HOTEL HORIZON, 28 MARET 2014 BEKASI. Dasar hukum. 1. Undang undang Aparatur Sipil Negara No.5 th 2004

guy-emerson
Download Presentation

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA (PKK) REGIONAL I DITJEN BINA GIZI & KIA HOTEL HORIZON, 28 MARET 2014 BEKASI

  2. Dasar hukum 1. Undang undang Aparatur Sipil Negara No.5 th 2004 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI tahun 1994 nomor 22 tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 12 1 ) 3. Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja • Keputusan Presiden No.87 tahun 1999 tentang rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden No.97 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan & Kesehatan Kerja • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 13 tahun 2013 tentang jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya • PeraturanBersamaMenteriKesehatandanKepalaBadanKepegawaian Negara Nomor 50 tahun 2013 Nomor 18 Tahun 2013 tentangjabatanfungsionalPembimbingKesehatanKerjadanangkakreditnya • PeraturanMenteriKesehatanNomor 1144/Menkes/SK/2010 tentangstrukturOrganisasidan Tata KerjaKementerianKesehatan

  3. Instansi Pembina :ditbinakeskerja & olah raga (unit teknis)setditjenbinagizi & kia(ADMINISTRASI)

  4. INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA: (TEKNIS) (sesuai Bab III Pasal 5) • Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja adalah Kementerian Kesehatan • Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain • MenyusunpetunjukteknispelaksanaanJabfung PKK • Menetapkanpedomanformasijabfung PKK • MenetapkanStandarkompetensijabfung PKK • Menyusunkurikulumdiklatjabfung PKK • Melakukanpengkajiandanpengusulantunjanganjabfung PKK

  5. Mensosialisasikan jabfung PKK serta petunjuk pelaksanaannya • Menyelenggarakan diklat teknis jabfung PKK • Mengembangkan sistem informasi jabfung PKK • Memfasilitasi pelaksanaan jabfung PKK • Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi PKK

  6. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik PKK • Melakukan monitoring dan evaluasi jabfung PKK

  7. 2. SEKRETARIAT (ADMINISTRASI): • Membentuk Tim Penilai Jabfung PKK tingkat pusat, dengan SK Dirjen Gikia. • Melakukan penilaian jabfung PKK • Penerbitan PAK jabfung PKK • Pembinaan jabfung PKK bersama unit teknis

  8. SEKRETARIAT : • Bersama unit teknismenetapkanpedomanformasijabfung PKK • Bersama unit teknismelakukanpengkajiandanpengusulantunjanganjabfung PKK • Bersama unit teknismensosialisasikanjabfung PKK sertapetunjukpelaksanaannya

  9. SEKRETARIAT : • Bersama unit teknismenyelenggarakandiklatjabfung PKK • Kerjasamadengan unit teknisdansubbagDatinuntukmengembangkansisteminformasijabfung PKK • Memfasilitasipelaksanaanjabfung PKK.

  10. Melakukan monitoring dan evaluasi jabfung PKK • Mengusulkan (proses) penerbitan SK Inpassing ke Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan

  11. PEJABAT YG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT DIREKTUR JENDERAL YG MEMBIDANGI KESEHATAN KERJA (DIREKTUR JENDERAL BINA GIZI DAN KIA ] DAN

  12. PEJABAT YG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT PEJABAT ESELON II YG MEMBIDANGI KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN (DIREKTUR BINA KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA) SAMPAI DENGAN

  13. PEJABAT YG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT PEJABAT ESELON II YG MEMBIDANGI KESEHATAN KERJA INTANSI PUSAT SELAIN KEMENTERIAN KESEHATAN SAMPAI DENGAN

  14. PEJABAT YG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT PEJABAT ESELON II YG MEMBIDANGI KESEHATAN KERJA PROPINSI SAMPAI DENGAN

  15. PEJABAT YG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT PEJABAT ESELON II YG MEMBIDANGI KESEHATAN KERJA KABUPATEN/ KOTA SAMPAI DENGAN

  16. AlurPengusulanPenilaian DaftarUsulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)Jabfung PKK : • Usulanmasukkesekretariat • Seleksiadministrasiuntukkelengkapanberkasusulan • (wajibmencantumkankontak person bersamausulan). • Jikalengkapusulanditeruskanketimteknis (Kesjaor) • Penerbitanpersetujuannilaiolehtimteknis • Penerbitan SK PAK olehSekretariat • Distribusi SK PAK ke unit pengusul

  17. INFORMASI Telah disiapkan Aplikasi Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) secara on line sehingga mempermudah bagi pemangku jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dalam membuat DUPAK dan mempermudah bagi Tim Penilai dalam menetapkan / mengoreksi DUPAK

  18. Sekretariat Tim Penilai Jabfung PKK Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950, Blok C Lantai 8 Ruang 817 Telp : 021-5201590- ext.8222 Email : subag.kepeg@gmail.com TERIMA KASIH

More Related