PERAN IPI DALAM PEMBINAAN PEJABAT FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

1. PERAN IPI DALAM PEMBINAAN PEJABAT FUNGSIONAL PUSTAKAWAN Oleh : Supriyanto Sekretaris/Sekretaris Utama Perpusnas 1998-2007 Deputi Bid. Pengembangan SDP 2007-4 Apr 2011 Pustakawan Utama Perpusnas RI 4 Apr 2011-Skr Ketua Umum PP-IPI 2009-Skr Ceramah Disampaikan Pada: Kegiatan “Seminar Dan Lokakarya (Semiloka) Nasional Kompetensi Pustakawan Dan Pendidikan Ilmu Perpustakaan” Diselenggarakan Univ. YARSI Bekerjasama Dengan PP-IPI Jakarta, Kampus Universitas YARSI, 5-6 Juli 2011

2. 1. PENDAHULUAN Penjelasan atas UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dikatakan bahwa “Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban & budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban & budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yg dimiliki”. Melalui jasa perpustakaan dikehendaki dapat memperkenalkan dasar-2 ilmu pengetahuan, keterampilan, seni, budaya, “calistung” dlsb, sehingga Tantowi Yahya selaku Duta Baca Indonesia dengan ikon“Ibuku Perpustakaan Pertamaku”. Lebih lanjut dikehendaki menanamkan sikap untuk terus menerus belajar sepanjang hayat (long live education). Beberapa masalah “buku” terasa masih eksklusif, jalur distribusi belumm merata, apresiasi masyarakat terhadap budaya baca “masih rendah” dan masih banyak lagi, bermuara peran perpustakaan belum mendukung sepenuhnya.

3. Lanjutan (PENDAHULUAN) • Pendidikan &/ atau pelatihan kepustakawanan adalah salah satu cara yg dpt dilaksanakan dlm kerangka mendukung terwujudnya minat membaca (reading interest) berlanjut pada budaya membaca (reading habit) & pada akhirnya tercapai ketrampilan membaca (reading skill) guna menghasilkan kemampuan keberaksaraan informasi (information literacy). Melalui tangan-2 terampil & ahli pustakawan  kompetensi pustakawan. Terlebih dengan perkembangan TIK atau global menuntut pustakawan global atau pustakawan digital. • Pendidikan &/ atau pelatihan kepustakawanan merupakan salah satu alternatif tuntutan memenuhi kebutuhan tenaga kerja perpustakaan. Lebih dari itu sesungguhnya pendidikan, pelatih- an & penugasan adalah sebuah siklus kehidupan seorang pegawai yang harus diikuti untuk meniti karier dengan baik.

4. Lanjutan (PENDAHULUAN) • Pustakawan sebagai pengelola perpustakaan sebagai institusi yang profesional, sepantasnya menempatkan diri pada posisi yang seimbang sebagai pengelola yang profesional, sehingga secara rasional & proporsional dapat mendukung tugas pokok & fungsi dimana bekerja. • Nampak dalam UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Bab VIII Tenaga Perpustakaan, Pendidikan & Organisassi Profesi. Artinya tenaga perpustakaan atau Pustakawan tidak akan lepas dari pendidikan untuk meningkatkan kompetensinya & organisasi profesi sebagai ciri anggota profesi. • Bersyukur pustakawan Indonesia sudah memiliki organisasi profesi yg bernama IPI (baca I-PE-I), lahir di Ciawi Bogor, 6 Juli 1973.

5. 2. PERAN PERPUSTAKAAN Harusnya perpustakaan di RI maju, tumbuh & berkembang karena para pendiri bangsa sudah memikirkan arti pentingnya perpustakaan. Walau secara parsial peraturan per-UU-an perpustakaan sudah ada, tengok saja Peraturan Presiden No. 20 Tahun 1961 tentang ”Tugas Kewajiban & Lapangan Pekerjaan Dokumentasi & Perpustakaan Dalam Lingkungan Pemerintahan”.Dilingkungan Perg. Tinggi, hadir Instruksi Menteri PTIP No. 9 Tahun 1962 tentang Perpustakaan Pada Pusat Universitas/ Institut Negeri. Dst tentang Perp. Umum, Sekolah dll, tapi kenapa belum maju ??. Ada PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi & Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.  PERPUSTAKAAN SALAH SATU URUSAN WAJIB, sudah semestinya di setiap Lembaga/ dinas/ badan/ kantor/ Kementerian/ Non Kementerian/ instansi ada perpustakaan.  Baik Pemerintah ataupun Swasta.

6. Lanjutan (PERAN PERPUSTAKAAN) Sekarang hadir peraturan per-UU-an yg berlaku secara universal, yaitu UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Perpustakaan adalah “Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka”. Belum lagi peraturan per-UU-an terkait lainnya, seperti UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah simpan karya cetak & karya rekam; UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas; UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tidak kalah menariknya tindak lanjut UU No. 20 Tahun 2003 yaitu Peraturan Mendiknas No. 25 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi pengelola Perpustakaan sekolah. Belum lagi Keputusan Kepala BSN No. 82/KEP/BSN/9/ 2009 tentang Penetapan 4 (empat) SNI Bidang Perpustakaan. Dan lain sebagainya.

7. Lanjutan (AZAS, FUNGSI &TUJUAN) Pasal 2 UU No. 43 Th. 2007 Perpustakaandiselenggarakanberdasarkanazaspembelajaransepanjanghayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, & kemitraan. Pasal 3 Perpustakaanberfungsisebagaiwahanapendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, danrekreasiuntukmeningkatkankecerdasandankeberdayaanbangsa. Pasal 4 Perpustakaanbertujuanmemberikanlayanankepadapemustaka, meningkatkankegemaranmembaca, sertamemperluaswawasan & pengetahuanuntukmencerdaskankehidupanbangsa.

8. LIMA HUKUM DASAR “UUD” PERPUSTAKAAN • Books are for use, buku adalah untuk digunakan • Every reader his/ her book, semua pembaca harus mendapat buku yang diperlukan. • Every book its readers, setiap buku harus mendapat pembacanya. • Save the time of the readers, cepat melayani pembaca. • Library is growing organism, perpustakaan harus ditumbuhkembangkan.

9. Lanjutan Perpustakaan & pustakawannyadapatberperansebagaimanamestinya, tatkala fungsi-2 yang terkandungdalam 5 (lima) hukum dasar-2 per- pustakaandapatdilaksanakandengantertib & sebaik-baiknya. Lebihdariitudidukungdenganbaik3 (tiga) pilarutamaperpustakaan, yaitupemakai, pustakawandankoleksi. Nampak pustakawansebagaitokohsentralygdiharapkanberperandapatmengeloladenganbaik 2 (dua) pilarlainnya, yaitukoleksi & pemakai.

10. 3. PERAN PER-UU-AN TERKAIT Peraturan per-UU-an terkait, ygeratberhubungandgnPerpusta- kaan, HAM & Informasi, antara lain : 3.1. UUD 1945 Pasal 28F; Setiaporangberhakuntukberkomunikasi & memperolehinformasiygdiperlukanuntukmengembangkanpribadi & lingkungansosialnyasertaberhakuntkmencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah & bmenyampaikaninformasidenganmenggunakansegalajenissaranaygtersedia. 3. 2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 14; a. Setiaporangberhakuntukberkomunikasi & memperolehinfor- masiygdiperlukanuntkmengembangkanpribadi & lingkungansosialnya. b. Setiaporangberhakuntukmencari, memperoleh, memiliki, me- nyimpan, mengolah & menyampaikaninformasidenganmenggunakansegalajenissaranaygtersedia.

11. 3.3. United Nations Universal Declaration of Human Rights = Deklarasi PBB 1948 Everyone have the right = Setiap orang berhak • to freedom of opinion and expression; this right includes freedom of hold opinions without interference and = utk bebas berpendapat & berekspresi termasuk bebas memiliki pendapat tanpa campur tangan, dan • to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. = utk mencari, menerima & menyebarkan informasi & gagasan melalui media apapun tanpa batas.

12. 3.4. UU No. 43 Tahun 2007 (Pasal 5) • Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk : a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan perpustakaan; b. dan seterusnya • Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus. (3) Masyarakat yang memiliki cacat &/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual &/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan & keterbatasan masing-2.

13. 3.5. UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Dalam konsideran pertimbangannya dikatakan, sbb : • Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. • Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia & keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yg menjunjung tinggi kedaulatan rakyat utk mewujudkan penyelenggaraan Negara yg baik, dst. PASAL 7 : • Badan publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yg berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yg dikecualikan sesuai dengan ketentuan. • Badan Publik WAJIB MENYEDIAKAN INFORMASI PUBLIK YANG AKURAT, BENAR DAN TIDAK MENYESATKAN. Artinya akurasi & ketepatan informasi terselenggara dengan baik tatkala didukung oleh akses sumber informasi yang memadai & dukungAN tenaga yang professional (PUSTAKAWAN).  LIHAT JUGA UU No. 25 Th 2009.

14. 4. PERAN PUSTAKAWAN Pustakawan, adalah“seseorangygmemilikikompetensiygdiperolehmlaluipendidikandan/ ataupelatihankepustakawanansertamempunyaitugas & tanggungjawabuntukmelaksanakanpengelolaan & pelayananperpustakaan”. (UU No. 43 Th. 2007 Pasal 1 Angka 8). Kualifikasiakademik, kompetensi & sertifikasiMemenuhistandarnasionalperpustakaan; SKKNI; SNI; dll.

15. Lanjutan (PERAN PUSTAKAWAN) Keputusan MENPAN No. 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentangJabatan FungsionalPustakawandanAngkaKreditnya, mengaturutkdapat diangkatdalamjabatanPustakawan : a. JabatanPustakawanTerampiladalahberijazah serendah-2nya DiplomaIIPerpusDokInfo, bagipemilik Diploma bidang lain harusmengikutipelatihankepustakawanansepertiCalonPustakawan Tingkat Terampiul (CPTT); • JabatanPustakawanAhliadalahberijazah serendah-2nya Sarjana (S1) PerpusDokInfo. Bagipemilik S1 bidang lain harusmengikutipelatihanCalonPustakawan Tingkat Ahli (CPTA). • Bagipustakawanterampilygmemperolehijazah S1 bidang lain, utkberalihkejenjangahliharusmengikutipelatihanCPTA AlihJalur. Artinyabahwapustakawanharusmemilikikualifikasiakademik memperolehpendidikandan/ ataupelatihan, kompetensidanpadasaatnyanantidibuktikandengansertifikasi.

16. Lanjutan (PenyanggaPilarUtama) • Dengan mencermati potensi dan peran pustakawan yang begitu besar dan banyak, nampak bahwa pustakawan layak sebagai tokoh sentral. • 3 (Tiga) pilar utama perpustakaan adalah koleksi, PUSTAKAWAN & pemakai. Artinya bagaimana pustakawan dapat mengelola 2 pilar lain, yaitu koleksi & pemakai dengan baik.

17. (1). Koleksi • Subyek: Fiksi & Non Fiksi; Bentuk: Buku & Non Buku; Monograf & Serial; Proses: Tercetak (Printed), Terekam (Recorded),Terpasang (Online). SYARAT KOLEKSI • Jumlah (kuantitas)  perbandingan dengan jumlah pemakai Mutu (kualitas)  Sesuai dengan kebutuhan dan mutakhir (baru) Pengadaan dulu : Kalau2 (Just in case) Pengadaan kini : Ada bila dibutuhkan (Just in time) UU No. 43 Th 2007 Bab IV Koleksi Perpustakaan Pasal 12 Ayat (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayan kan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan TIK

18. StandarKoleksi/ Perpustakaan • Tidak satupun & tidak mungkin perpustakaan memiliki koleksi bahan perpustakaan yang lengkap. • Ukuran perpustakaan bukan lagi berdasarkan “Kepemilikan” (ownership) tetapi lebih kepada peluang “Akses” (access). • Pengadaan “kapan saja harus ada” (just in time), bukan “kalau-kalau (just in case). Bukan “penjaga buku” (the books custodian), tetapi “Pengawal Ilmu Pengetahuan” (The guardian of knowledge). Menuntut Kerjasama & Jaringan (net working)

19. (2). Pustakawan Pustakawan, utk dapat mengelola 2 pilar lainnya sdh sepantasnya memiliki kompetensi : • Kompetensi Personal, merupakan sikap, keterampilan dan etika (nilai) yang dianut • Kompetensi Profesional, kemampuan: A. Mengelola Lembaga Informasi B. Mengelola Sumberdaya Informasi C. Mengelola Layanan Informasi D. Menerapkan alat dan teknologi (Special Library Association, Juni 2003)

20. Pustakawan Digital • Tool literacy,. • Resource literacy, • Social-structural literacy, • Reserach literacy, • Publishing literacy, • Emerging technology literacy, • Critical literacy,

21. (3). PEMAKAI Ada 2 (dua) jenisPemakai, yaituPemakaiPotensial & PemakaiAktual. PEMAKAI POTENSIAL,adalahorangataulembagaygseharusnyamenggunakanjasaperpustakaan; • TARGET,yaitupemakaidarilembagasendiri. Misalnya : pejabat, karyawan, staf & kelKementerianPerindustrian; • NON TARGET,pemakaidariluarinstansisepertimahasiswa “industri”, masyarakat “industri” pemerhatiindustri, dlsb.  Calon-2 pemakaipotensial.

22. PEMAKAI AKTUAL PEMAKAI AKTUAL, yaitu orang atau lembaga yang telah menggunakan jasa perpustakaan. • PEMAKAI AKTIF, yaitu pemakai yang dengan kesadar- an sendiri menggunakan perpustakaan. • PEMAKAI PASIF, yaitu pemakai yang menggunakan perpustakaan disebabkan karena unsur-unsur lain, misalnya : karena tugas, karena memerlukan sesuatu, dsbnya.

23. 5. PERAN ORGANISASI PROFESI Organisasiprofesiadalahorganisasiygmenampungparaprofesionalseperti PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia); IDI (IkatanDokter Indonesia); ISEI (IkatanSarjanaEkonomi Indonesia) dlsb, termasuk IPI (IkatanPustakawan Indonesia). • Visi, misi, tujuan & sasaranorganisasiprofesitermasuk IPI adalahbagaimanamengembangkan & memberdayakanprofesionalismeanggotanya, sehinggamerekalebihkompeten, berkualitas & ikutsertaberperanaktifdalampembangunanbangsa & negarakhususnyapembangunanperpustakaan. • b. DenganmelihatposisistrategisPustakawansebagaipenyangga 2(DUA) pilarutamaperpustakaanyaitupemakai & koleksi, sekaligusdiharapmampumengeloladenganbaik 5 (lima) hukumdasarperpustakaannampakperan IPI & pendidikanilmuperpustakaanlayakdikedepankan. • c. Harusdiakui (dengantidakmengurangi rasa hormatkepada teman-2 pengurus) tidakbanyakorangmengenal IPI dibandingorganisasiprofesi lain seperti PGRI, IDI, ISEI dll. Kalaupunmengenalkegiatan IPI Pusatyg paling menonjolhanyahKongres & Rakerpus, sementarakegiatan lain kurangdioptimalkan.

24. Lanjutan (PERAN IPI) • Disisi lain harusdiakuidarisekianbanyakjabatanfungsional (lk 112) sesungguhnyapustakawanmemilikiprospekygmenarik. Pustakawanbagiankecilygdapatmenitikarierdaripangkat “KopralsampaiJenderal”,maksudnyadarijenjangterendahsampaijenjangtertinggi. Bahkan BUP bisadiperpanjangsampai 65 tahun. e. Masalahmunculbagaimanaseorang“JenderaljangansampaimemilikikelakuanKopral”. Artinyaharusadakeserasianantarapangkat, jabatan, usia, masakerja, diklat & kompetensinya.DalamKepMenpan 132/2002 jelastugaslimpahhanyadibenarkan 1 (satu) tingkatdibawahnya & 1 (satu) tingkatdiatasnya. Artinyatidakdibenarkan 2 jenjangmisalpekerjaanPustakawanPertamadikerjakanolehPustakawanUtama. PERAN IPI

25. Lanjutan (PERAN IPI) • Untukituorganisasiprofesi IPI adalahsalahsatutempatygrepresentatifutkberperanberbuatsesuatuygbermaknabagipengembangananggotaprofesi. • Nampak dalam UU No. 43 Tahun 2007 tentangPerpustakaanBagianKetiga, Organisasiprofesi, Pasal 34, ayat : 1) Pustakawanmembentukorganisasiprofesi. 2) Organisasiprofesisebagaimanadimaksudpadaayat (1) berfungsiuntukmemajukandanmemberiperlindunganprofesikepadapustakawan. 3) Setiappustakawanmenjadianggotaorganisasiprofesi. 4) PembinaandanpengembanganorganisasiprofesipustakawandifasilitasiolehPemerintah, pemerintahdaerahdanataumasyarakat.

26. Lanjutan (PERAN IPI) • Dlm UU Perpustakaan Bab VIII Tenaga Perpustakaan, Pendidikan & Organisasi Profesi, artinya tenaga perpustakaan (pustakawan) tdk lepas dari pendidikan untuk meningkatkan kompetensinya & organisasi profesi sebagai wadah kreasinya, artinya pustakawan harus berkualifikasi : a. Akademik, pendidikan untuk pembinaan & pengembangan tenaga perpustakaan dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal. b. Kompetensi, seorang pustakawan dlm meniti karier & pekerjaaanya tidak akan lepas dari kemampuan & penguasaan keahlian &/atau ketrampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan tentu saja sikap kerja (attitude). c. Sertifikasi, tuntutan tenaga kerja menuntut tersedianya tenaga yg kompeten dgn kata lain memiliki sertifikat kompetensi yg kredibel sebagai bukti kemampuannya.

27. Lanjutan (PERAN IPI) Sertifikasi kompetensi diterbitkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). BNSP DAPAT mendelegasikan kpd Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). LSP didirikan oleh Assosiasi Profesi (IPI siap?) dgn dukungan Instansi teknis pembina sektor/regulator (Perpusnas RI?). Peran IPI cukup signifikan, mengingat LSP memiliki peran : a. melaksanakan uji kompetensi sesuai dgn lingkupnya; b. memastikan & memelihara kompetensi pemegang sertifikasi; c. memelihara & memegang standar kompetensi; d. menyusun materi uji kompetensi; e. menetapkan skema sertifikasi sesuai dengan lingkupnya; f. mengendalikan pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi yg telah ditetapkan; g. menjaga validitas sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan yg berlaku.

28. 6. STRATEGI PENGEMBANGAN A. PENGUATAN SDM ( Social Architecture ) Untukmelaksanakankebijakandiperlukanpegawaiprofesi- onal (kompetensiprofesional, individual & interpersonal) & non profesional. Profesionaladalahpustakawan, yaitumereka yang telahmendapatpendidikankhususdalambidangpusdokinfo,sehinggadalammenjalankantugasjabatannyamampumengambilkeputusan/ tindakanygsemestinya. Kompetensiterdiriatas “Skill, Knowledge, & Attitude”  PerluDiklat; OrganisasiProfesi (UU 43 Tahun 2007 Bab VIII Ps. 29-37)

29. B. PENGUATAN TIK (Technological Architecture) Pemanfaatan TIK yang memberikantingkatlayanan yang luas & baiktuntutanperkembangan/ masadepanseperti “digital library”, dsb. SinerjitasE-Government; E-Library & E.Commerce. Pemanfaatanteknologisepertikomputer, CD-Rom, internet, dsbmemudahkantemukembaliBahanPerpustakaan/ informasi & mempersingkatwaktulebihcepat & akurat. Dlm UU Perpustakaan, Koleksi, Layanan, Pengelolaan, Saranaprasaranadllperludidukung TIK.  Digital.

30. C. PENGUATAN ORGANISASI ( Organizational Architecture ) Sebagaiwadahkegiatanmenampungisikegiatan, perpaduan TIK & SDM  Dapatdikembangkan & layaksecara MANDIRI. Bagaimanamauurusatauikutserta IPI sebagaiunsurpenunjang, kalausaja tugas-2 utamatidakterurusdenganbaik. Untukituperlupenguatanorganisasi, sehinggadapatberbuatlebihbanyak. BesaranOrganisasisangatbanyakbergantungpadabebankerja; lihat UU NO. 4 Th 90; UU No. 20 Th 03; UU No. 43 Th 07; UU No. 14 Th 08, UU No. 25 Th 09; PP No. 38 Th 07; PP No.41 Th 07; Perpres No. 7 Th 05; PerMendiknas No. 25 Th 2008 & Perat Per-UU-an ygrelevan. Ka BSN No. 82/09; dll.

31. PERPUSTAKAAN YG DINGINKAN ??? S U M B E R D A Y A M A N U S I A PERANTARAAN ILMU PENGETAHUAN GLOBAL T I K - I C T HUBUNGAN SIMBIOTIK DENGAN BISNIS & MASYARAKAT LAYANAN YANG BERMUTU MELALUI PENGENALAN PASAR STRATEGI KOLEKSI NASIONAL YANG TERKOORDINASI JARINGAN KERJA SAMA YANG TIDAK TERBATAS MENYEDIAKAN LAYANAN & PEMBERDAYAAN KOLEKSI BAHAN PERPPUSTAKAAN TINDAK LANJUT UU NO. 4 TH 1990 SEPERTI PENERBITAN DAFTAR KARYA CETAK DAN KARYA REKAM (KCKR); PENYUSUNAN BNI; DLSB. ORGANISASI Gambaran Strategi & Program Perpustakaan

32. Hadirnya UU Perpustakaan, belum lagi peraturan perundang-undangan terkait lainnya, belum lagi titik ungkit PP No. 38 Tahun 2007 yg menjadikan perpustakaan bukan lagi nsebagai urusan pilihan, tetapi urusan wajib. Dilengkapi dgn SNI bidang Perpustakaan yg menempatkan posisi strategis perpustakaan dibawah pimpinan instansi merupakan potensi dan otoritas untuk membangun dan mengembangkan perpustakaan yang layak dan mandiri. Sekaligus peluang dan peran bagi IPI Pusat maupun IPI Daerah mengoptimalkan dalam mempengaruhi, mensosialisasi ataupun mengadvokasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Mempertebal keyakinan utk membangun rasa memiliki (sense of belonging) pustakawan terhadap IPI, sehingga partisipasi IPI & citra IPI semakin jelas & dapat lebih baik yg bermuara pada kepercayaan dirinya akan profesi pustakawan, & juga sebagai anggota profesi menuju kecerdasan kehidupan bangsa. 7. PENUTUP

33. PERFORMING Achieve results through practices, infrastructures DOWNLOADING Patterns of the Past ACCESS YOUR… SUSPENDING EMBODYING OPEN MIND SEEING With fresh eyes PROTOTYPING Co-create strategies microcosms REDIRECTING ENACTING OPEN HEART SENSING from the field CRYSTALLIZING Vision and intention OPEN WILL LETTING GO LETTING COME PRESENCING Connecting to Source WHO IS MY SELF? WHAT IS MY WORK? Three Instruments: Open Mind, Open Heart, Open Will

34. Saatnya IPI dapatberperandalamkerangkamendukung & mendoronganggotanya (PejabatFungsionalPustakawan) lebihprofesionalartinyalebihrasional & proporsionalmendukung TUPOKSINYA.MAU TIDUR, TERGUSUR ATAU BERTEMPUR TERIMA KASIH