SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA

1. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSIBARANG MILIK NEGARA PertanggungjawabanBarangMilik Negara padaKementerian Negara/Lembaga

2. DASARHUKUM • Undang Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara • Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara • Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan • Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah • Keputusan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara • Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat • Peraturan Menteri Keuangan No.91PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar • Peraturan Menteri Keuangan No. 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

3. SIMAK-BMN adalah subsistem dari SAI yang merupakan rangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Tidak termasuk dalam pengertian BMN: Barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki olehPemerintah Daerah. Barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki BUMN/BUMD. (3) Barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah. BarangMilik Negara

5. Perolehan Lainnya yang sah : • Hibah / sumbangan • BMN dari pelaksanaan perjanjian/ kontrak • BMN yang diperoleh berdasar ketentuan UU • BMN yang diperoleh berdasar keputusan pengadilan

6. KERANGKASAI

7. Organisasi Akuntansi BMN K/L

8. ALURSAI (KERANGKA UMUM) DEPKEU (BUN-PENGELOLA BARANG) Departemen UAPB UAPA Eselon 1 UAPPB-E1 UAPPA-E1 Koordinator Wilayah UAPPB-W UAPPA-W Satuan Kerja UAKPB UAKPA

9. BAGAN ARUS SIMAK-BMN Ditjen PBN DJKN UAPB UAPA UAPPB-E1 UAPPA-E1 Kanwil Diten PBN UAPPB-W Kanwil DJKN UAPPA-W UAKPB UAKPA KPPN KPKNL

10. BMN diklasifikasikanberdasarkangolongan, bidang, kelompok sub kelompokdan sub-sub kelompokbarang Klasifikasi Barang Milik Negara(PMK 97/PMK.06/2007) Golongan Semakin Global/ Ringkas Semakinrinci/ detail Bidang Kelompok Sub Kelompok Sub–sub Kelompok

11. Barang Milik Negara

12. Registrasi BMN Kode Registrasi diterakan pada BMN terdiri dari Logo Departemen/Lembaga, Kode Lokasi + Tahun Perolehan dan Kode Barang + Nomor Urut Pendaftaran dengan susunan sbb: UAPB UAPPB-E1 UAPPB-W UAKPB UAPKPB Tahun Perolehan XXX . XX . XX. XXXXXX . XXX. XXXX X . XX . XX. XX . XXX. XXXXXX Nomor Urut Pendaftaran Sub-sub Kelompok Barang Sub Kelompok Barang Kelompok Barang Bidang Barang Golongan Barang

13. Kondisi BMN: Barang Bergerak

14. Kondisi BMN: Tanah

15. Kondisi BMN: Jalan & Jembatan

16. Kondisi BMN: Bangunan

17. Mapping Klasifikasi BMN-PERSEDIAAN ke Bagan Akun Standar

18. Mapping Klasifikasi BMN-PERSEDIAAN ke Bagan Akun Standar

19. Mapping Klasifikasi BMN-PERSEDIAAN ke Bagan Akun Standar

20. Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK 97/2007 ke Akun Neraca

21. Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK 97/2007 ke Akun Neraca

22. Mapping Klasifikasi BMN ke Akun Neraca

23. Mapping Klasifikasi BMN dalam KMK 97/2007 ke Akun Neraca

24. Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK 97/2007 ke Akun Neraca

25. Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK 97/2007 ke Akun Neraca yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002

26. Kebijakan Akuntansi—Tanah

27. Kebijakan Akuntansi—Peralatan dan Mesin

28. Kebijakan Akuntansi—Jalan, Irigasi dan Jaringan

29. Kebijakan Akuntansi—Aset Tetap Lainnya

30. Kebijakan Akuntansi—Konstruksi dalam Pengerjaan

31. Kebijakan Akuntansi—Perolehan Aset Secara Gabungan Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

32. Aset Bersejarah

33. Jenis Transaksi BMN

34. Transaksi: Saldo Awal Digunakan untuk menginput semua BMN yang telah dimiliki Satker sebelum tahun anggaran berjalan tetapi belum pernah diinput dalam aplikasi SIMAK-BMN.

35. Transaksi: Perolehan>>Pembelian • Digunakan untuk menginput BMN yang diperoleh pada tahun berjalan melalui pembelian. • Pembelian yang dilakukan pada tahun sebelum tahun anggaran berjalan tetapi belum diinput dalam SIMAK-BMN dibukukan sebagai saldo awal pada tahun berjalan.

36. Transaksi: Perolehan >> Transfer Masuk & Penghapusan >> Transfer Keluar PEMERINTAH PUSAT PB/KPB 1 PB/KPB 2

37. Transaksi: Perolehan >> Hibah & Penghapusan >> Hibah PIHAK III PEMERINTAH PUSAT PEMERITAH PUSAT Pihak III

38. Transaksi: Perolehan >> Rampasan Digunakan untuk menginput perolehan BMN yang berasal dari rampasan yang telah mendapatkan keputusan hukum tetap.

39. Transaksi: Perolehan >> Penyelesaian Pembangunan • Digunakan untuk merekam perolehan BMN pada tahun berjalan atas aset yang dibangun lintas tahun anggaran • Contoh: Bangunan Gedung Tempat Kerja mulai dibangun pada Agustus 2005. Pada 31 Desember 2005 bangunan tersebut belum selesai sehingga disajikan sebagai KDP di Neraca. 1 Februari 2006 Gedung tersebut telah selesai dan diserahterimakan dari kontraktor kepada Satker.

40. Transaksi: Perolehan >> Pembatalan Penghapusan • Digunakan untuk megoreksi kesalahan dalam penghapusan BMN. • Contoh: Pada 6/6/2006, P.C Unit dengan NUP 100 berdasarkan SK Penghapusan dihapuskan. Petugas akuntansi melakukan perekaman transaksi tersebut dalam jenis transaksi penghapusan untuk P.C Unit dengan NUP 25. Pada 8/7/2006 ditemukan kesalahan tersebut. Solusi: P.C Unit dengan NUP 25 direkam di Perolehan: Pembatalan Penghapusan, P.C Unit NUP 100 direkam di Penghapusan.

41. Transaksi: Perolehan >>Reklasifikasi Masuk Penghapusan >> Reklasifikasi Keluar 1010301005 Tanah Lapangan Sepak Bola 1010301005 Tanah Lapangan Sepak Bola 1010104001 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah

42. Transaksi: Perubahan >> Pengurangan Kuantitas/Nilai • Digunakan untuk merekam pengurangan nilai/kuantitas BMN. • Contohnya: BMN Tanah yang terkena penggusuran

43. Transaksi: Perubahan >> Pengembangan 1060101001--Bangunan Gedung Kantor Permanen, NUP 1 1060101001--Bangunan Gedung Kantor Permanen, NUP 1 + Rp. 1 M Rp. 200 jt Rp. 1,2 M

44. Transaksi: Perubahan >> Perubahan Kondisi Baik Rusak Ringan Rusak Berat

45. Transaksi: Perubahan >> Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Dicatat: So. Awal Fakta: Tanah Bangunan Gedung Perpustakaan, 400 m2 Rp 120.000.000 Tanah Bangunan Gedung Perpustakaan, 410 m2 Rp 123.000.000 Perolehan: Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Tanah Bangunan Gedung Perpustakaan, 400 m2 Rp 120.000.000

46. Transaksi: Penghapusan >> Penghapusan SK Penghapusan Penghapusan >> Penghapusan Perolehan P.C Unit NUP 10 biaya perolehan Rp 4 jt P.C Unit NUP 10

47. Transaksi: Penghapusan >> Koreksi Pencatatan So. Awal/Perolehan Aktual: Satker X memiliki 5 Sepeda Motor Direkam 6 Sepeda Motor Penghapusan >> Koreksi Pencatatan Direkam 1 Sepeda Motor

48. Proses Pengolahan Data BMN BAST Output Bukti Kepemilikan Laporan BMN SPM/SP2D Buku Inventaris Faktur Pembelian Lap. Kondisi Barang Kuitansi Proses DIR SK Penghapusan KIB • Inputing • Verifikasi • Pencetakan DIL DS lainnya yang sah Lap. Brg. Bersejarah Input ADK

49. SAPPB-W/E1 SAKPA SAKPB Alur akuntansi BMN A Persediaan Kartu Persediaan • Laporan BMN • Persediaan • - Rincian Persediaan • Tanah • - Rincian Tanah • Peralatan dan Mesin • Rincian Peralatan dan Mesin • Gedung dan Bangunan • - Rincian Gedung dan Bangunan • Jalan Irigasi dan Jaringan • - Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan • Aset Tetap Lainnya • - Rincian Aset Tetap Lainnya • Konstruksi Dalam Pengerjaan • Aset Lainnya • - Rincian BMN RB Kartu Persediaan Kartu Persediaan Kartu KDP B KDP Kartu KDP Kartu KDP Buku Barang Bersejarah C BMN Bersejarah Buku Barang Bersejarah Buku Barang Bersejarah BMN I Tanah, Gedung, Alat Angkut Bermotor, Senjata Api KIB KIB KIB DIR DIR II Non I: berada di dlm ruangan DIR CRBMN DIL DIL III Non I dan II DIL Laporan Kondisi Barang Memenuhi syarat kapitalisasi BI Intrakomtabel D Non A, B, dan C LBMN Intrakomtabel BI Intrakomtabel BI Intrakomtabel LBMN Gabungan Tidak memenuhi syarat kapitalisasi BI Ekstrakomtabel LBMN Ekstrakomtabel BI Ekstrakomtabel BI Ekstrakomtabel

50. Terima kasih