1 / 21

SUMBER-SUMBER HUKUM

SUMBER-SUMBER HUKUM. S umber H ukum. Apakah Hukum itu ?. UNSUR – UNSUR HUKUM : - peratuaran tingkah laku - peraturan dibuat oleh badan resmi - peraturan bersifat memaksa - sanksi tegas bagi pelanggarnya. Jadi, Hukum adalah segala aturan yang mengatur tingkah laku manusia

sammy
Download Presentation

SUMBER-SUMBER HUKUM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SUMBER-SUMBER HUKUM

  2. Sumber Hukum Apakah Hukum itu ? UNSUR – UNSUR HUKUM : - peratuaran tingkah laku- peraturan dibuat oleh badan resmi- peraturan bersifat memaksa- sanksi tegas bagi pelanggarnya Jadi, Hukum adalah segala aturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas. Jadi, Sumber Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan atau melahirkan hukum.

  3. SumberHukumMenurutSudiknoMertokusumo • Sebagaiasashukum, merupakanpermulaanhukum, misalkehendaktuhan, akal, jiwabangsa, dll • Menunjukkanhukum-hukumterdahuluygmemberikanbahan-bahan kepadahukum yang sekarang berlaku : hukumPrancisdanRomawi. • Sebagaisumberberlakunyaygmemberikekuatanberlakusecara formal kepadaperaturanhukum (penguasa, masyarakt) • Sebagaisumberdarikitadapatmengenalhukum, misalnyadokumen, UU, buku, dll. • Sebagaisumberterjadinyahukum, sumber yang menimbulkanhukum. misalnya : historis, filosofis, sosiologis

  4. SumberHukumMenurutC.S.T. Kansil dan Saut P. Panjaitan • Sumberhukumdalamarti formal, yaituproseduratautatacarapembentukanhukumataumelihatkepadabentuklahiriahdarisuatuhukum, yang dapatdibedakankepadahukumtertulisdantidaktertulis. Di antaranya : 1. Perundang-undangan (statute) 2. Yurisprudensi (jurisprudence) 3. Traktar/Perjanjian (treaty) 4. Pendapat Para Sarjana(doctrin) 5. Kebiasaan(costum) • Sumberhukumdalamartimateriil, yaitu faktor2 atau kenyataan2 yang turutmenentukanisidarihukum.

  5. Beberapa Faktor yang Mempengaruhi SumberHukumdalamArtiMateriil: • Faktoridiilyaitufaktor yang berdasarkankepadacita-citamasarakatdankeadilan; • Faktorsosialmasyarakat a. Strukturekonomi; b. Kebiasaan2; c. Tata Hukum Negara lain; d. Agama danKesuliaan; e. Kesadaranhukum.

  6. 1. Perundang-undangan (Statute) DUA MACAM STATUTE • PeraturanPusat(AlgemeneVerordening) • Peraturan Daerah (Locale Verordening) • ASAS-ASAS BERLAKUNYA STATUTE • AsasLegalitas atau Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege • Asas lex posteriori derogat legi priori • Asas lex superior derogat legi inferiori • Asas lex specialis derogat legi generalis

  7. Hierarki Perundang-undangan-1 TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966 : 1. UUD 1945 2. Tap MPR 3. UU atauPerpu 4.PP 5. Keppres 6. Peraturanpelaksanalainnya : a). PeraturanMenteri b). InstruksiMenteri c). Dan lain-lain.

  8. Hierarki Perundang-undangan-2 TAP MPR NO. III/MPR/2000 : 1. UUD 1945 2. Tap MPR RI 3.UU 4. Perpu 5. PP 6. Keppres 7. Perda

  9. Hierarki Perundang-undangan-3 UU NO. 10 TH. 2004 TENTANG P3 : 1. UUD 1945 2.UU/Perpu 3. PP 4. Perpres 5. Perda JenisPeraturanPerundang-undanganselain di atas diakuikeberadaannya dan mempunyaikekuatanhukummengikatsepanjangdiperintahkanolehPeraturanPerundang-undangan yang lebihtinggi.

  10. Hierarki Perundang-undangan-4 UU NO. 12 TH. 2011 TENTANG P3 : • UUD 1945 • Tap MPR • UU/Perppu • PP • Perpres • PerdaProvinsi • PerdaKabupaten/Kota

  11. Stufen Theory Hans Kelsen GENERAL NORM (Mengikat Umum) GN UUD TATA HUKUM UU REGULASI INDIVIDUAL NORM (Mengikat Individu) KETETAPAN

  12. Stufen Theory Hans Nawasky Norma Fundamental Negara SFN Aturan Dasar Negara Grundgesetzes Formele Gesetzes Undang-undang formal Peraturan otonom dan pelaksana Autonome Satzungen/ Verordnungen

  13. 2. Yurisprudesi (Jurisprudence) BEBERAPA ISTILAH YURISPRUDENSI : • Latin Jurisprudentia : pengetahuanhukum • BelandaJurisprudentiedanPerancicJurisprudence : peradilantetapatauhukumperadilan. • InggrisJurisprudence : TeoriIlmuHukum • JermanJurisprudenz: Ilmuhukum MENURUT C.S.T. KANSIL Yurisprudensiadalahputusan hakim terdahulu yang seringdiikutidandijadikandasarputusanoleh hakim selanjutnya mengenaimasalah yang sama.

  14. Asas Precedent (Stare Decisis) • Asas precedent berarti hakim terikatatautidakbolehmenyimpangdariputusan yang lebihdahuludari hakim yang lebihtinggiatausederajattingkatnya. • Asas Precedent (Stare decisis)dianutpadanegara-negara Anglo Saxon • Hakim berfikirsecarainduktif.

  15. 3. Traktat (Treaty) • Perjanjianantarnegarabisa bilateral dan multilateral. • Traktatada yang harusdisahkanmelalui UU danPerpres. • PengesahanPerjanjianInternasionalmelaluimelalui UU apabilamenimbulkanakibat yang luasdanmendasarbagikehidupanrakyat yang terkaitdenganbebankeuangannegaradan/atauperjanjiantersebutmengharuskanperubahanataupembentukanUndang-Undangdenganpersetujuan DPR (PenjelasanPasal 10 ayat (1) huruf C UU No. 12 Th. 2011 tentang P3) • TahapanPembentukanTraktat : 1. TahapPenetapan(sluiting) 2. Tahappersetujuanolehparlemen masing2. 3.Tahapratifikasi 4. Tahappenukaranpiagamperjanjian.

  16. Dengan Perpres : Memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional, di antaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerjasama di bidang Iptek, ekonomi dan teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, kerjasama penghindaran pajak berganda, dll. • Dengan UU : • Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; • Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah; • Kedaulatan negara; • Hak asasi manusia dan lingkungan hidup; • Pembentukkan kaidah hukum baru; • Pinjaman atau hibah luar negeri. • Pengesahan perjanjian internasional • dilakukan berdasarkan materi perjanjian • dan bukan berdasarkan bentuk atau • nama perjanjian. PERBEDAAN PENGESAHAN TRAKTAT Menurut UU No. 24 Th. 2000 tentangPerjanjianInternasional

  17. CONTOH • UU No. 4 Tahun 2010 TentangPengesahanPerjanjianAntara RI danRepublikSingapuraTentangPenetapanGaris Batas Laut Wilayah Kedua Negara diBagian Barat SelatSingapura, 2009 • UU No. 5 Tahun 2009 Konvensi PBB MenentangTindakPidanaTransnasional Yang Terorganisasi • Perpres No. 25 Th. 2011 tentangPersetujuanPerdaganganBarangdalamPersetujuanKerangkaKerjaMengenaiKerjasamaEkonomiMenyeluruhantaraPerhimpunanBangsa-bangsa Asia Tenggara dan RRC. • PerpresNomor 2 Tahun 2010 tentangPeraturanPresidenTentangPengesahanAsean Trade In Goods Agreement

  18. 5. DOKTRIN • R. Soeroso, Doktrinadalahpendapatperasarjanahukum yang terkemuka yang besarpengaruhnyaterhadap hakim dalammengambilkeputusan. • SudiknoMertokusumo, Doktrinadalahpendapatparasarjanahukum yang menjadisumberhukum, tempat hakim menemukanhukumnya. • ContohDoktrinMazhabsejaraholeh Friedrich Karl Van Savigny, MazhabUtilitatarianismeoleh Jeremy Bentham, Aliransosiological jurisprudence olehEugen Ehrlich, danaliranRealismehukum Oliver Wendell Holmes.

  19. 6. KEBIASAAN • Dilakukansecaraberulangdanditerima oleh masyarakat. • SudiknoMertokusumobahwakebiasaansebagaisumberhukumpunyapersyaratan : 1. Syaratmateriil : tingkatberlakunyatetap, diulangdan lama. 2. Syaratintelektual : timbulopininecessitatis (kewajibanumum) sebagaikewajibanhukum. 3.Adanyaakibathukumbiladilanggar.

  20. TIGA KEKUATAN BERLAKUNYA HUKUM • KekuatanberlakuFilosofis Rechtsideeuntukkeadilan, kesejahteraan, ketertiban. • KekuatanBerlakuSosiologis kenyataanpenerimaandalammasyarakat. • KekuatanBerlakuYuridis Mempunyaidasarnormahukum yang dibentukolehpejabat yang berwenang.

  21. “ TerimaKasih “

More Related