1 / 31

SUMBER-SUMBER HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

SUMBER-SUMBER HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL . Hanif Nur Widhiyanti , S.H.,M.Hum . Tambahan teks merah dari Bu Afifah Kusumadara dan Bu Hikmatul Ula. Pengantar .

grace
Download Presentation

SUMBER-SUMBER HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SUMBER-SUMBER HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL HanifNurWidhiyanti, S.H.,M.Hum. Tambahanteksmerahdari Bu AfifahKusumadaradan Bu HikmatulUla

  2. Pengantar • HEI adalahmerupakanbagiandariHukumInternasionalpublik membicarakansumber-sumber HEI  jugamembicarakansumber-sumberhukumformilinternasional pasal 38 ayat 1 StatutaMahkamahInternasional • Pasal 38 StatutaMahkamahInternasional, : • International convention, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states; • International customs, as evidence of a general practice accepted as law; • The general principles of law recognized by civilized nations; • Subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determinations of rules of law

  3. Klasifikasi Sumber-sumber Hukum Ekonomi InternasionalPublik

  4. SumberHukumEkonomiInternasionalPublikygdiakuiadalahsbgmanadiaturdalamSumberHukumEkonomiInternasionalPublikygdiakuiadalahsbgmanadiaturdalam • Statute of the International Court of Justice, Art. 38 (1): • International convention (PerjanjianInt) • International customs (KebiasaanInt) • General principles of law (PrinsipHkUmum) • Judicial decisions (KeputusanYuridis) • Teachings/Doctrine

  5. Sumber HI publikdibagidalam : Sumber HI • Materiil • Formil Sumbermateriil: berbicarattgmuatannyadandayamengikatnya

  6. SumberhkformilmembicaraknttgbentukdanalatutkmenyelesaikansengketaSumberhkformilmembicaraknttgbentukdanalatutkmenyelesaikansengketa

  7. Perjanjian Internasional • Sumber hukum terpenting HEI. • Fungsi perjanjian internasional : • membentukketentuan HEI yang belumpernahada • merumuskankembaliketentuan-ketentuan HEI yang sudahada & biasanyadalambentukhukumkebiasaaninternasionalmenguatkandayaikat • merubahketentuan HEI lama yang adamengikutiperkembanganhubunganekonomiinternasional • Masyarakat internasional umumnya menempuh cara pembentukan perjanjian internasional untuk menciptakan hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan ekonomi internasional. • Perjanjian tersebut dapat berbentuk perjanjian bilateral maupun multilateral.

  8. Asas P.I. : Free consent, good faith, pacta sunt servanda • Daya ikat P.I.: legally binding • Cara mengikat P.I. bagisuatuNegara: DiaturdalamVienna Convention on the Law of Treaties 1969, Article 11: The consent of a State to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means if so agreed.

  9. Ratifikasi : dilakukanoleh negara peserta perundingansaja. Tahapanpengesahan P.I. adalah: • perundingan, • tandatangan, • Ratifikasi Utk P.I. ygbersifatteknis/administratif TIDAK PERLU tahapanRatifikasi, cukup dg perundingandanpenanda-tanganan. Penandatangan P.I. berakibatmengikatnegara

  10. Contoh P.I. ygbersifatteknis/administrasi Contoh: Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Arab Republic Of Egypt On Economic And Technical Cooperation) Dilakukan dg PeraturanPresidenRepublik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011

  11. b) Aksesi, Akseptasi, Approval dilakukanoleh negara ketiga diluarnegarapesertaperundingan, yg ingin menundukkandiripadasebuah P.I.

  12. Berikancontohperjanjianekonomiinternasionalygbersifat bilateral • Berikancontohperjanjianekonomiinternasionalygbersifat multilateral, regional • Berikancontohperjanjianekonomiinternasionalygbersifat multilateral, internasional

  13. Hukum Kebiasaan Internasional • HKI lahirsebagaiakibatdariadanya 2 faktor : • Adanyasuatutindakan yang dilakukanberulang-ulangdanterusmenerus; • Masyarakatinternasionalmemandangtindakantersebutsebagaisesuatu yang mengikat (opiniojurissivenecessitatis) • HKI mempunyaifungsiutamauntukmerumuskanataumenampungkebutuhan-kebutuhanmasyarakatInternasional yang belumdituangkandalambentukkesepakatanatauperjanjian • Contoh HKI dalam HEI: • PactaSuntServanda • Freedom of the high seas • Perlakuantimbal-balik (reciprocity)

  14. Prinsip-prinsip Hukum Umum • Prinsip-prinsip hukum umum mempunyai fungsi antara lain : • sebagaidasarpembentukannormahukum • sebagaipedomanpelaksananorma-normahukum • melengkapinormahukumygsudahadatetapitidaklengkapataumelengkapinormahukumygsudahadatetapitdkterpakai . Prinsip-prinsiphukumumummerupakansumberhukumcukuppentingdalam HEI. • Fungsilainnya : • sebagaisuatusumber yang memungkinkansahnyakontrak-kontrak yang dilakukanolehpihakswasta. • sebagaisuatusistemhukum yang memungkinkanuntukdipiliholehsuatukontrak yang keabsahannyadidasarkanpadahukumnasionalbeberapanegara.

  15. Contohprinsip-prinsiphukumumumdalamhukuminternasional yang jugapentingbagi HEI : • prinsipitikadbaik (good faith) dalamperundingandanmelaksanakanperjanjian. • prinsiptanggungjawabnegara, yaitumanakalasuatunegaramelakukantindakan-tindakan yang merugikannegara lain, makanegaratersebutbertanggungjawabatastindakan-tindakandanakibatdariperbuatannya, • Prinsippenghormatanterhadaphak-hakazasiindividu (naturlijkdanrechtpersoon) danb’tanggungjawabataspelanggaranhak-haktsb

  16. Iuscogens (norma/prinsip fundamental), from which no derogation is ever permitted • Examples of jus cogens norms include prohibition on the use of force; the law of genocide; principle of racial non-discrimination; crimes against humanity; and the rules prohibiting trade in slaves or human trafficking. 

  17. Putusan Hakim dan Doktrin • Putusan-putusanbadanperadilansebelumnya, baiknasionalmaupuninternasionaldibidang HEI masihrelatifsedikit. • HEI tidakmenganutasasjurisprudencisebagaimanahalnyadikenaldalamsistemcommon law. Artinya, putusan-putusanbadanperadilansebelumnyatidakharusmengikatpadasengketaygakandatang.

  18. Ajaran-ajaranataudoktrin-doktrindarisarjanaterkemukamengenai HEI peranannyamasihkecildanbahkanbelumadakeseragamandibandingkandenganajaran-ajarandalambidanghukuminternasionalklasik.

  19. Resolusi • Organisasi-organisasiinternasional yang berfungsimengaturhubungan-hubunganekonomijugamengeluarkancukupbanyakresolusi. • Namunlegal position resolusi-resolusiinitidaklahjelas. • Selamainiterdapatberbagaipendapat yang menyatakanbahwaresolusimemilikikekuatanhukum yang mengikat, sedangkanada pula yang menyatakanbahwaresolusitidakmemilikikekuatanhukumsamasekali. • Terlepasdaripendapat-pendapatitu, dalamkenyataanumumnyadiakuibahwaorganisasi-organisasiinimemerlukanwaktu yang cukup lama dalammerumuskansuaturesolusi. • Dan resolusitersebutdapatmenjadisumberhukum yang pentinggunamenetapkandanmengikatanggota-anggotaorganisasi.

  20. Resolusi (Lanjutan) • Sejauhini, 3 organisasiygmenjadipilarekonomidunia: IMF, IBRD, dan WTO belumpernahmengeluarkanResolusi.

  21. Decisions • Keputusan-keputusan yang dikeluarkanorganisasiinternasionaldewasainijugamulaimemilikiarti yang cukuppenting. • Keputusan-keputusantersebutcukupbanyakdikeluarkanuntukmembuataturan-aturaninternasionalmengenaitingkahlaku (international norms of conduct). • Padaintinyakeputusan-keputusantsbhanyamengikatanggota-anggotadariorganisasitsbsaja, namundalambeberapahal, adajugakeputusan-keputusan yang berlakuumum. • Salahsatuorganisasi yang mengeluarkankeputusandalamhubungan-hubunganekonomimisalnya OECD. • BerdasarkanKonvensi OECD 1960, organisasiinimemilikikewenanganuntukmengeluarkankeputusan-keputusan. • Pasal 5 (a) Konvensiinimenyatakan; “in order to achieve its aims, the Organization may: (a) take decisions which except as otherwise provided, shall be binding on all the Members.

  22. Keputusanorganisasiinternasionalhanyamengikatnegara-negaraygmenjadianggotaorganisasiinttsb.Keputusanorganisasiinternasionalhanyamengikatnegara-negaraygmenjadianggotaorganisasiinttsb. Salahsatucontoh: KeputusanygdikeluarkanolehInt Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), hanyaberlakubaginegaraygmenjadianggota ICSID saja.

  23. Contoh lain: Keputusan IMF yang men-suspend (menghentikan) keanggotaannegara X dalam IMF, sehingga X tdkmendapatlagibantuan IMF, TIDAKmenyebabkan X kehilangankeanggotaandalam Asian Development Bank, misalnya. Sehingga X masihtetapdapatmintabantuan ADB.

  24. TAPI INGAT! Penghentiankeanggotaannegaradalamorganisasiinternas TIDAK MENGHENTIKAN kewajibannegaratsbuntuktetapmenyelesaikankewajibannyaygtersisapadaorganisasiinternastsb. Misal, X tetapwajibmelunasisisahutangnyapada IMF walaupuntelahdikeluarkandarikeanggotaan IMF.

  25. Codes of Conduct • Perangkataturan yang mengaturhubunganbisnisinternasional. • Contoh: • UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with regard to Human Rights 2003. • ICC Guidelines for International Investment 2012 • ICC Rules of Conduct to Combat Extortion and Bribery 2005

  26. Disusunolehnegara, organisasiantarpemerintah, jugaolehperusahaan-perusahaanswastasertaorganisasiinternasional, misalnyaInternational Chamber of Commerce (ICC) • Bersifatsbgguidelines, pedomanataunon-binding agreements. • Bersifatvoluntary.

  27. Sumber-sumber HkEkonomiInternasional Privat

  28. HukumKontrak • HukumPerdataInternasional (contoh: doktrinChoice of Law, Proper Law of Contract, KetertibanUmum, dsb.)

  29. ContohKasus: • Pemerintah RI berhutangkepada IMF. Pemerintah RI tidakbersediamengembalikanhutangnyakepada IMF atauterlambatmembayarpengembalianhutangnya. Pertanyaan: • Kasusdiatasmerupakan HEI publikataukah HEI privat? • Sebutkansumberhukum HEI untukmenyelesaikansengketa/kasusdiatas

  30. ContohKasus: 2. Pemerintah RI membelialat-alatpersenjataanuntukKementrianPertahanan RI, darisebuahperusahaanswastaSwedia, SAAB. MunculsengketaantaraPem RI dan SAAB terkaitpembayaran alat2 persenjataantsb. Pertanyaan: • Kasusdiatasmerupakan HEI publikataukah HEI privat? • Sebutkansumberhukum HEI untukmenyelesaikansengketa/kasusdiatas

  31. REFERENSI • FX. Joko Priyono, Reading Materials Hukum Ekonomi Internasional, Faculty of Law, Diponegoro University, Semarang, 2005. • Hata, Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2006. • Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, Rajawali, 2011. • Huala Adolf, A.Chandrawulan, Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. • Kartadjomena, HS., GATT dan WTO, Sistem Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan. Jakarta: UI-Press, 1996. • N. Rosyidah Rachmawati, Hukum Ekonomi Internasional, Bayumedia, Malang, 2006.

More Related