1 / 25

Sumber Hukum Internasional

Sumber Hukum Internasional. Rinda Amalia. SH. MH. Macam-macam Sumber Hukum dalam HI berdasar pasal 38 statuta MI.

nadda
Download Presentation

Sumber Hukum Internasional

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SumberHukumInternasional Rinda Amalia. SH. MH @Rindaamalia.worldpress.com

  2. Macam-macamSumberHukumdalam HI berdasarpasal 38 statuta MI @Rindaamalia.worldpress.com Pasal 38 Statuta MI senangtiasadijakdikanrujukanpembahasansumber-sumber HI. Dalammemutuskansengketainternasional yang diserahkanpadakasus di MI, hakim MI dapatmenggunakan: Perjanjianinternasional (International Conventions) Kebiasaaninternasional (International Custom), sebagaibuktipraktekumum yang diterimasebagaihukum Prinsip-prinsipumumhukum yang diakuiolehbangsa-bangsa yang beradab (general principles of law recognized by civilized nations) Putusanpengadilandandoktrinataukaryahukumsebagaisumberhukumtambagan (subsidiary)

  3. CatatandanpermasalahanpentingberkaitandenganPasal 38 Statuta MI adalah: @Rindaamalia.worldpress.com Catatanpertama: bahwastatuta MI tidaklahkhususmembahasmengenaisumber-sumber HI. StatutainimerupakanbagianygtidakterpisahkandariPiagam PBB merupakanaturanygmengaturkelembagaan MI secaraumumsepertitugas, fungsi, yuridiksi, pengakatan hakim termasuksumberhukum yang dapatdigunakan hakim ketikamenghadapiperkara. Dengandemikian, pasal 38 sifatnyahanyamerupakanpetunjukbagi hakim untukmempertimbangkanmacam-macamsumberhukumygdihadapinnya Catatankedua: bahwadaftarsumberhukum yang tercantumtidaklahmenunjukanhierarki.

  4. Sumber-Sumber HI @Rindaamalia.worldpress.com Perjanjianinternasional HukumKebiasaan international Prinsip-prinsiphukumumum yang diakuiolehbangsaberadap PutusanPengadilan KaryaHukum PutusanOrganisasiInternasional

  5. 1. PerjanjianInternasional @Rindaamalia.worldpress.com Merupakansumberhukumterpentingdewasaini. Menjadiinstrumenutamapelaksanaanhubunganinternasionalantarnegara Berperansebagaisaranauntukmeningkatkankerjasamainternasional Peranperjanjianinternasioanldapatdikatakanmengantikanhukumkebiasaaninternasional Beberapaistilahperjanjianinternasional: final act, declarations, memorandum of understanding (MOU), agreement protocol, dll

  6. Cont… @Rindaamalia.worldpress.com Perjanjianinternasionalmenurutpasal 2 (1a) KonvensiWina 1969 tentanghukumPerjanjianInternasionaladalahpersetujuan yang dilakukanolehnegara-negara, bentuknyatertulisdandiaturolehhukuminternasional, apakahterdiridarisatuataulebihinstrumenapapunnamanya. Syaratpentinguntukdikatakansebagaiperjanjianinternasionaladalahbahwaperjanjiantersebuttundukpadarezimhukuminternasional.

  7. Kaidahhukumperjanjianinternasional @Rindaamalia.worldpress.com Treaty Contract : dapatditemukanpadaperjanjian bilateral, trilateral, regional atauperjanjian-perjanjian yang sifatnyatertutup, tidakmemberikesempatankepadapihak yang tidakikutperundinganuntukmenjadipersertaperjanjian. Law Makin Treaty : perjanjian yang menciptakankaidahatauprinsip-prinsiphukum yang tidakhanyamengikatpadapesertanyaperjanjiansajamtetapijugadapatmengiktapadapihakketiga

  8. Beberapaprinsippentingdalam HI adalahsebagaiberikut: @Rindaamalia.worldpress.com Voluntary, tidakadapihakygdapatdiikatolehsuatu treaty melaluisalahsatucara yang diakui HI (penandatanganan, peratifikasian, ataupengaksesan) tanpapersetujuannya Pacta sun Servada, perjanjianmengikatseperti UU bagipelakunya Pactatertiisnecnocunt net prosunt, perjanjiantidakmemberikanhakdankewajibanpadapihakketigatanpapersetujuannya. Ketikasemuapasaldalamsuatuperjanjianmerupakankodifikasihukumkebiasaaninternasionalygsudahberlakumakaseluruhisiperjanjianituakanmengikatpadaseluruhmasyarakatinternasional, termasuknegaraygtidakmeratifikasnya. Negara ygtidakmeratifikasitdkterikatbukankarenaperjanjiannya, tetapikarenahukumkebiasaaninternasionalnya.

  9. @Rindaamalia.worldpress.com Apabilasuatuperjanjianmerupakancampuranantarahukumkebiasaanygsudahberlakudenganperkembanganygbarumaka: Negara pesertaakanterikatpadaseluruhpasalperjanjian Negara bukanpesertahanyaterikatpadaisipasalygmerupakankodifikasihukumkebiasaanygsudahberlakusaja. Sekalilagiketerikatannegarapesertainibukankarenaperjanjiannyamelainkankarenahukumkebiasaanya. Negara bukanpesertadapat pula terikatpadaketentuan yang merupakanprogressive development bilamanaprogressive development tersebutmerupakanhukumkebiasaanbaru. Contoh: Konsep ZEE dalamKonvensiHukumLaut PBB 1982. Konsep ZEE saatinimempunyai status sebagaihukumkebiasaanjugasebagai treaty. Tidaksemua treaty dapatmelahirkanhukumkebiasaanbarusebagaimanacontohdiatas.

  10. Hierarkidalam Treaty @Rindaamalia.worldpress.com Treaty tersebuttidakakanbermasalahbilaisinyatidaksalingbertentangan. Bilaadaduaperjanjian yang datangnyaberurutan, parapihaknyasama, perjanjian paling akhirtidakmencabutperjanjianawal. Bilaadaaturan yang bertentanganmakaberlakukanprinsiplex posteriori derogratlex priori atauperjanjian yang dapatkemudiandiutamakandaripadaperjanjian yang datangterdahulu

  11. b. Berlaku (entry in force) danMengikatnyaperjanjian @Rindaamalia.worldpress.com • KonvensiWina 1969 menetapkanbahwaberlakunyasuatuperjanjianinternasionaltergantungpada: • Ketentuanperjanjianinternasionalitusendiri • Atauapa yang telahdisetujuniolehnegaraperserta • Kapansuatuperjanjianberlakupadaumumnyadapatdilihat di bagianklausa formal yang biasanyaterletak di pasal-pasalterakhiperjanjianatausetelahpasal-pasalsubstansial. Contoh: • Perjanjianberlakusetelahpenandatangan • Perjanjianberlaku 60 harisetelahpenandatangan • Perjanjianberlakusetelahterkumpul 30 piagamratifikasi • Perjanjianberlaku 30 harisetalahterkumpul 60 piagamratifikasi

  12. C. PerjanjianInternasional Indonesia @Rindaamalia.worldpress.com DasarHukum UU Nomor 24 Tahun 2000 PerjanjianInternasionalberdasarUU Nomor 24 Tahun2000 adalahperjanjiandalambentukdannamatertentu, yang diaturdalamhukuminternasional yang dibuatsecaratertulissertamenimbulkanhakdankewajiban di bidanghukumpublik. SuratPresiden 2826/hk/60 menetapkanbahwabilasuatuperjanjianbernama treaty makaharusdiratifikasidengan UU, sebaliknyabilanamaperjanjianitu Agreement makacukupdiratikasidenganKeprres.

  13. Perjanjian yang perludiratifikasidengan UU @Rindaamalia.worldpress.com Soal-soalpolitik/yang dapatmempengaruhihaluanpolitikluarnegeri Ikatan-ikatan yang sifatnyamempengaruhihaluanpolitikluarnegeri Soal-soal yang menurut UUD harusdiaturdengan UU

  14. Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun2000 memberikanacuanbahwapengesahanPerjanjianInternasionaldengan UU bilatentang: @Rindaamalia.worldpress.com Masalahpoltik, perdamaian, pertahanandankeamanannegara Perubahanwilayah/penetapanbataswilayah, negara RI Kedaulatan/hakberdaulatnegara HAM & LingkunganHidup Pembentukankaidahhukumbaru Pinjaman/hibahluarnegeri

  15. 2. HukumKebiasaanInternasional (International Custmo Law) @Rindaamalia.worldpress.com HukumKebiasaaninternasionalmenurut Dixon adalahhukum yang berkembangdaripraktek/kebiasaannegara-negara HukumKebiasaaninternasionaladalahsumberhukumtertuadalamhukuminternasional. Hukumkebiasaaninternasional (customary) harusdibedakandenganadatistiadat (usage) ataukesopananinternasional (international community) atau pun persahabatan (friendship)

  16. a. Unsur-unsurHukumKebiasaanInternasional @Rindaamalia.worldpress.com • UnsurFaktualadalahpraktikumumnegara-negara (general), berulang-ulangdandalamjangkawaktu lama. Berbagaipublikasidapatdigunakansebagaisumberuntukmengetahuiadanyapraktik-praktiktersebut. • UnsurPraktikUmum (General) • UnsurPraktik yang berulang-ulang • Unsurjangkawaktu (duration) • UnsurPsikologis

  17. b. PerubahanHkmKebiasaanInternasional @Rindaamalia.worldpress.com Suatuhukumkebiasaanbarudapatmenggantikanhukumkebiasaan yang sudahadabilaadacukuppraktiknegara yang bertentangdenganhukumkebiasaan yang sudahada yang didukungolehopinion juris

  18. c. HubunganantaraHukumKebiasaandenganPerjanjianInternasional @Rindaamalia.worldpress.com Bilamanahukumkebiasaandanperjanjianinternasionalmenetapkankewajiban-kewajibanhukum yang samamakatidakakanmenimbulkanbanyakmasalah. Negara pesertaakanterikatbaikpadaperjanjianmaupunhukumkebiasaannya, adapun non pesertaakanterikatpadahukumkebiasaanyasaja.

  19. Bilaadakonflikantarahukumkebiasaandengantreaty maka: @Rindaamalia.worldpress.com Jikatreaty datangkemudiandibandingkandenganhukumkebiasaanmsepanjanghukumkebiasaannyabikanberstatusjus cogensmakatreaty lah yang diutamakan. Hal inidikarenakanapa yang diatur di treaty mrpknkehendakpadapihak yang dinyatakdengantegas. Jikahukumkebiasaanygbertentangdatangkemudiansetelahtreaty, penyelesaiannyatidakjelas. Non pesertaakantundukpadanew customary. Hukumkebiasaanbaruygakanmunculsetelahsuatutreaty tdkpernahotomatismengubahkewajibanparapihakdalamtreaty tersebuttanpadinyatakansecarategasolehmereka.

  20. @Rindaamalia.worldpress.com Pasal 53 KonvensiWinatentangHukumperjanjianmenegaskanbahwasuatutreaty adalah void bilamanabertentangandengan jus cogensatau peremptory norm of general international law yang datangsebelumatausetelah treaty tersebut. Beberapaaturan HI yang berstatus jus cogensantara lain laranganpenggunakankekuatanbersenjata/militer, kebebasan di lautlepas, self determination, genocide, laranganpenyiksaan, jugaprinsippersamaankedaulatan. Dengandemikian, perjanjianantaranegara A dan B yang isinyasalingmemberibantuanuntukmenyerangnegara C adalahunlawdan void. Sebaliknyaperjanjanpersekutuanmiliterseperti NATO tidaklahbertentanganndengan jus cogenskarenaisinyaadalah mutual defence

  21. 3. Prinsip-PrinsipHukum yang DiakuiOlehBangsaBeradab (General Principles Recognized Civilized Nations) @Rindaamalia.worldpress.com • Prinsipumummerupakanprinsip-prinsiphukumsecaraumumtidakhanyaterbataspadahukuminternasionalsaja, tetapimungkinprinsipdalamhukumperdata, hukumacara, hukumpidana, hukumlingkungandll yang diterimadalampraktiknegara-negaranasional. • Beberapaprinsiptersebutantara lain: • Pacta sun servada • Good faith • Res judicata • Nullundelictunnullapoenalegenali • Nebis in idem • Rektoaktif • Good governance • Clean Government

  22. 4. PutusanPengadilan @Rindaamalia.worldpress.com PutusanPengadilandikatansebagasumberhukumtambahankarenasumberhukuminitidakdapatberdirisendirisebagaidasarputusan yang diambiloleh hakim. Putusanpengadilanhanyadapatdigunakanuntukmemperkuatsumberhukumdiatasnya Putusanpengadilantidakmenciptakanhukum. Putusanpengadilanhayamengikatparapihaknyadanhanyauntukkasustertentusaja

  23. 5. KaryaHukum (Writing Publicist) @Rindaamalia.worldpress.com Karyahukumataudoktrinmerupakansumberhukumtambahanatausubsider Meskipunbukanhukumdantidakmengikat, banyakkaryahukum yang berperandalamperkembanganhukuminternasional. Contoh: PendapatGizeltentangZonaTambahan yang diikutibanyakpakar lain akhirnyamenjadihukumkebiasaaninternasional

  24. 6. PutusanOrganisasiInternasional @Rindaamalia.worldpress.com Putusanorganisasitidakdiketemukandalamdaftarsumberhukumpasal 38 (1) StatutaMahkamahInternasional. Alasantersebut a/l bahwapadawaktupembentukanpiagamkeberdaandanperanorganisasiinternasionalbelumsepertisaatini. Putusan yang menyatakanorganisasisebagaisubjek HI barulahirtahun 1949 Alasan lain yang dikemukanbeberapapenulis HI adalahkarenaputusanorganisasiinternasionalsudahtercakupdalamhukumkebiasaaninternasionalmaupuntreaty

  25. Cont.. @Rindaamalia.worldpress.com PutusanOrganisasiInternasionalhanyamengikatanggotanyasaja PutusanOrganisasiinternasionaltidakjugadikategorikansebagaitreaty mengingattreaty memerlukankesepakatan yang melahirkanhakdankewajibanbagipesertanyasertadiaturolehhukuminternasional. PutusanOrganisasiInternasionaldapatmenjadibuktipraktekhukumkebiasaaninteransional

More Related