1 / 25

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. KEBIJAKAN PENANGANAN PENETAPAN BATAS WILAYAH INDONESIA DENGAN NEGARA TETANGGA MENGHADAPI ERA KOMUNITAS ASEAN 2015 Pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Bandung, 15 September 2011 Oleh : Linggawaty Hakim Direktur Jenderal

samuel-rivers
Download Presentation

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia KEBIJAKAN PENANGANAN PENETAPAN BATAS WILAYAH INDONESIA DENGAN NEGARA TETANGGA MENGHADAPI ERA KOMUNITAS ASEAN 2015 PertemuanBadanKoordinasiKehumasanPemerintah Bandung, 15 September 2011 Oleh: Linggawaty Hakim DirekturJenderal HukumdanPerjanjianInternasional

  2. Kerangka Paparan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia • Border Diplomacy • ASEAN Security Community • Batas wilayah RI dengannegara-negara ASEAN (LautdanDarat) • Penanganankedepan

  3. BORDER DIPLOMACY Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia • KebijakanPemrididalammenetapkanperbatasandanmengelolakawasanperbatasan (darat, lautdanudara) melaluikerjasamaantarnegaraatasdasarprinsip-prinsippolitikluarnegeri RI danhukuminternasional yang berlaku • KementerianLuarNegerisebagaileading sector dalamperundinganpenetapanperbatasan • Merupakanamanatdankewajibankonstitusional yang harusdilaksanakanolehPemerintah Indonesia • Menciptakankepastianhukumtentangwilayahdanmemberiketegasansertakepastianbataswilayah NKRI • Menciptakanstabilitaspertahanandankeamanandikawasan, khususnyadiwilayah Asia Tenggara (ASEAN)

  4. ASEAN SECURITY COMMUNITY Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia • Pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 mencakuppembentukan ASEAN Security Community yang bertujuan mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan, dankeamanan global. • Deklarasi ZOPFAN 1971 di Kuala Lumpur: komitmenkerjasama yang pertamadibidangpolitikdankeamanan. • Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) 1976: menetapkancode of conductgunamengaturhubunganantarnegara ASEAN • Salahsatukendala/ancamanbagiupayamenciptakanASEAN Security Community adalahkonflikperbatasandiantaranegara-negara ASEAN

  5. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia BATAS WILAYAH RI DENGAN NEGARA-NEGARA ASEAN Indonesia mempunyaibataswilayahdengan 5 negara ASEAN: 1. Malaysia (Batas LautdanDarat) • Singapura(Batas Laut) • Viet Nam (Batas Laut) • Filipina (Batas Laut) • Thailand (Batas Laut)

  6. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia • Pertimbangan dan alasan kepentingan nasional untuk menyelesaikan perbatasan: • Amanatdankewajibankonstitusional yang harusdilaksanakanolehPemerintah Indonesia, • Menciptakankepastianhukumtentangwilayahdanmemberiketegasandankepastianbataswilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia, • Menjaminpelaksanaanpengawasan, pengamanandanpenegakkanhukumdankedaulatannegarasertaperlindunganwilayahNKRI olehaparatpertahanannegaradanaparatpenegakhukumnasional.

  7. RI-THAI RI-VIETNAM RI-MAL RI-SIN PERBATASAN MARITIM RI-NEGARA ASEAN (YANG SUDAH DISEPAKATI) RI-MAL

  8. RI-THAI RI-VIET RI-FIL RI-MAL PERBATASAN MARITIM RI-NEGARA ASEAN (YANG SEDANG DIRUNDINGKAN) RI-SIN Batas Laut wilayah Batas Zona Ekonomi Eksklusif

  9. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia PerundinganBatas MaritimIndonesia-Malaysia • Perundingantelahdilakukan 19 (sembilambelas) kali sejak 2005.Terakhirdilaksanakandi Bali, 25 – 27 April 2011. • Agenda perundingan: • SegmenLaut Sulawesi (Lautwilayah, LandasKontinendanZEE); • SegmenSelatMalaka Selatan (Lautwilayah); • Segmen Selat Singapura (Lautwilayah), dan • SegmenSelatMalaka dan Laut China Selatan (ZEE);

  10. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Segmen Selat Malaka: ZEE • Permasalahan:Perbedaan posisi garis ZEE. • Posisi Malaysia: Garis batas ZEE sama dengan garis LK (perjanjian 1969). • Posisi Indonesia: Proses penetapan garis batas ZEE dan LK harus dilakukan dengan cara yang berbeda mengingat berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982, ZEE dan LK merupakan dua rezim yang berbeda.

  11. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Segmen Selat Malaka Selatan (Laut Wilayah) • Permasalahan: Pengaitan penyelesaian batas maritim di Selat Malaka Selatan dengan penentuan Provisional Common Point (PCP) di Laut Sulawesi. • Segmen ini masih dalam pembahasan.

  12. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Segmen Selat Singapura (Batam, Bintan, Johor), • Permasalahan: Perbedaan posisi antara Indonesia dan Malaysia mengenai wilayah yang relevan untuk delimitasi • Kedua negara sepakat untuk mempelajari lebih lanjut proposal masing-masing dan dibahas dalam pertemuan selanjutnya

  13. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Segmen Laut China Selatan (ZEE) • Permasalahan:Perbedaan posisi garis ZEE. • Posisi Malaysia: Garis batas ZEE sama dengan garis LK (perjanjian 1969). • Posisi Indonesia: Proses penetapan garis batas ZEE dan LK harus dilakukan dengan cara yang berbeda mengingat berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982, ZEE dan LK merupakan dua rezim yang berbeda

  14. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia SegmenLaut Sulawesi: • Tim teknistelahmencapaikesepakatansementarasepanjang 12,6 Nm yang memasukkanKarangUnarangsebagaiwilayah Indonesia. • Kelanjutangarisbataslautwilayahmasihdibahasditimteknis. Pembahasansangatrumitkarenaterkaitwilayahkonsesiminyak yang pernahdigarap Indonesia. • Pembahasanmengenaibatas ZEE danLandasKontinenakansangatrumitkarenamenyangkutkonsesiminyakdikawasanAmbalat.

  15. I. Umum Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Batas Darat Indonesia-Malaysia • Sejak tahun 1975, Indonesia dan Malaysia telah melakukan proses perundingan peanetapan batas darat di wilayah Kalimantan, untuk memperbaharui batasdarat yang didasarkanpadatraktatantaranegarakolonialInggrisdanBelanda. • Sampai dengan tahun 2001 telah diselesaikan demarkasi batas sepanjang ± 2004 km (sektor timur 371 km dan sektor barat 1633 km). Pada tahun 2011, kedua negara tengah melaksanakan proses kompilasi dan pembandingan data demarkasi dan survei mengenai tugu/pilar batas. • Berbagai masalah perbatasan darat antar kedua negara telah dibahas dalam pertemuan Joint Indonesia-Malaysia Technical Boundary Committee, yang akan mengadakan pertemuan berikutnya di Surabaya pada tanggal 19-20 Oktober 2011.

  16. Indonesia-Singapura Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Terdapat 4 (empat) segmen Laut Wilayah: • Segmen Tengah dan Segmen Barat sudah selesai • Segmen Timur 1(wilayah Batam – Changi) Perundingan Segmen Timur 1 telah dimulai pada bulan Juni 2011 • Segmen Timur 2(wilayah sekitar Bintan – South Ledge/Middle Rock/Pedra Branca) menunggu perundingan Malaysia-Singapura mengenai status kepemilikan South Ledge.

  17. Indonesia-Viet Nam Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia • Indonesia dan Viet Nam telah menyelesaikan perjanjian batas Landas Kontinen pada tahun 2003. • Permasalahan batas maritim antara Indonesia dan Viet Nam yang masih harus dirundingkan adalah penetapan garis batas ZEE. • Pertemuan pertama untuk membahas garis batas ZEE telah dilangsungkan pada bulan Mei 2010 di Hanoi dan telah dilanjutkan pada pertemuan terakhir bulan Juli 2011 di Hanoi. • Kedua negara kini tengah menjajaki untuk mempelajari proposal garis batas ZEE masing-masing.

  18. Indonesia-Filipina Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia • Proses perundingan batas maritim RI – Filipina yang dilakukan sampai dengan tahun 2007 telah mencapai kemajuan yang signifikan dengan dihasilkannya kesepakatan atas garis batas diantara kedua Tim Teknis Perunding. • Saat ini proses perundingan masih tertunda karena persoalan internal di pihak Filipina, yaitu dikeluarkannya Republic Act No. 9522 bulan Maret 2009, yang berisikan perubahan dari penetapan titik-titik dasar garis pangkal (baseline) negara kepulauan Filipina, yang sebelumnya ditetapkan dalam Republic Act No. 3046 tahun 1961 dan Republic Act No. 5446 tahun 1968.

  19. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia • Padakesempatanpertemuan bilateral tingkatkepalanegaraantara RI-Filipina yang diselenggarakanpadatanggal 8 Maret 2011, MenteriLuarNegerikeduanegaratelahmenandatanganiJoint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines concerning Maritime Boundary Delimitation, yang intinya: - Mempercepatprosespenyelesaikanpenetapanbatasmaritim RI-Filipina sesuaidenganketentuan UNCLOS 1982; - Menginstruksikan Tim TeknisBersamaPenetapan Batas MaritimantaraRepublik Indonesia danRepublik Filipina untukbertemudalamwaktu yang secepatmungkin

  20. Indonesia-Thailand Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia • Batas Landas Kontinen telah diselesaikan. Batas ZEE masih dirundingkan. • Pertemuan penjajagan awal telah dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2010 di Bangkok. • Thailand masih memerlukan konsultasi dengan parlemen untuk berunding.

  21. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Isu Perbatasan di ASEAN • Negara-negara ASEAN saling berbatasan, baik di wilayah maritim maupun darat. • Kompleksitas permasalahan dalam penetapan batas wilayah menimbulkan potensi konflik antar negara-negara ASEAN. • Isu Laut China Selatan menambah kemungkinan potensi konflik di antara negara-negara ASEAN.

  22. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Peranan Indonesia • Berperan aktif membantu penyelesaian sengketa perbatasan Thailand-Kamboja; • Inisiatif selenggarakan workshop mengenai Laut China Selatan sebagai forum yang memfasilitasi exchange of views dan confidence building measures guna menghindarkan konflik diLaut China Selatan. • Mendorong tercapainya ASEAN Security Community pada tahun 2015.

  23. I. Umum Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia PENANGANAN KE DEPAN • Intensifikasi perundingan tim teknis delimitasi perbatasan guna ciptakan batas wilayah yang jelas, yang akan memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas pertahanan dan keamanan ASEAN, dan terciptanya ASEAN Security Community. • Menjunjung tinggi semangat kerjasama dan persahabatan dalam menetapkan batas wilayah negara sesuai dengan hukum internasional (the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982), yurisprudensi serta praktik-praktik negara.

  24. I. Umum Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia • The ASEAN way dgn prinsip non-intervensi dipandang kurang efektif, perlu ubah paradigma: bukan saja “mampu mencegah konflik” tetapi juga “mampu menyelesaikan konflik”. • Perlu ada mekanisme regional utk selesaikan konflik internal melalui penyelesaian sengketa secara damai. • Kerjasama regional dgn pihak lain i.e. ASEAN-China yang menghasilkan DoC (Declaration of Conduct) di Laut China Selatan sebagai confidence building measures perlu dikembangkan guna hindarkan ekskalasi potensi konflik di kawasan.

  25. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia TERIMA KASIH DirektoratJenderalHukumdanPerjanjianInternasional www.kemlu.go.id +62 21 384 9618 +62 21 354154

More Related