1 / 19

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN. disampaikan pada acara KULIAH UMUM DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG. Bandung , 29 JANUARI 2011. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

claire-rivera
Download Presentation

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN disampaikan pada acara KULIAH UMUM DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Bandung, 29 JANUARI 2011

  2. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PENGURANGAN KEMISKINAN SEBAGAI IDEOLOGI PEMBANGUNAN disampaikan pada acara KULIAH UMUM DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Bandung, 29 JANUARI 2011

  3. THE COMING BOOM 1 Source: Megacities by Richard Dobbs

  4. THE COMING BOOM 2 Source: Megacities by Richard Dobbs

  5. THE COMING BOOM 3 Source: Megacities by Richard Dobbs

  6. FLOOR SPACE 4 Source: Megacities by Richard Dobbs

  7. PUBLIC MASS TRANSIT 5 Source: Megacities by Richard Dobbs

  8. ENERGY SECTOR 6 Source: Megacities by Richard Dobbs

  9. CITY DWELLER SPENDING 7 Source: Megacities by Richard Dobbs

  10. URBAN AREA JOBS AND GROW OF URBAN GDP 8 Source: Megacities by Richard Dobbs

  11. NUMBER OF COMMUTERS AND COMMUTING TIME 9 Source: Megacities by Richard Dobbs

  12. CRISES IN PUBLIC SERVICES 10 Source: Megacities by Richard Dobbs

  13. I. PENDAHULUAN [1] BACKLOG KEBUTUHAN RUMAH TAHUN 2009 • = RT –( Bangunan Eksisting –Rumah Rusak Berat • dengan faktor koreksi extended family 20%) • Milik • Kontrak • Sewa • dll. 7,4 Juta Unit VISI Termasukkomponenuntukmengurangi backlog Asumsi Backlog yang akan ditangani sebesar 25% (2010-2014) = 1.842.994 unit Rata-Rata Pertambahan RT Baru (2010-2014) = 710.000/tahun • Kelemahan: • Data yang ada hanya jumlah Rumah Tangga (RT), bukan jumlah Kepala Keluarga (KK). • Data jumlah bangunan eksisting merupakan hasil proyeksi (tidak ada data yang update). • Kelebihan: • Memperhitungkan jumlah fisik bangunan rumah yang ada. MENGHUNI Kebutuhan Total Penanganan (2010-2014) = 5.392.994 unit Fasilitasi Pemerintah : 2.070.000 unit Potensi Swadaya Masyarakat : 3.322.994 unit Perspektif Backlog (Tanpa memperhitungkan Extended Family) 12,3 Juta Unit (2007) 13,5 Juta Unit (2009) • Kelemahan: • Data yang adahanyajumlahRumahTangga (RT), bukanjumlahKepalaKeluarga (KK). • Tidakmemperhitungkanjumlahfisikbangunanrumah. • KomponensewasepertiRusunawatidakdiperhitungkanuntukmengurangi backlog. • 28,8% anggaran Kemenpera 2010-2014 dialokasikanuntukpembangunan 70.000 unit Rusunawa. • Kelebihan: • Data yang digunakandapatdi update darihasilSusenas yang dilaksanakansetiap 3 tahun. MEMILIKI 80 % (Memperhitungkan Extended Family) 10,8 Juta Unit 11

  14. I. PENDAHULUAN [2] UUD NKRI 1945 PASAL 28 H Hak untuk bertempat tinggal UU 39 TAHUN 1999 PASAL 40 UU 11 TAHUN 2005 PASAL 11 UU 17 TAHUN 2007 RPJPN 2005 - 2025 UU 1 TAHUN 2011 PASAL 50 ayat 1 Pengesahan International Covenant on Ecosoc Hak untuk bertempat tinggal atau menghuni rumah HAM - Hak untuk bertempat tinggal Arah Pembangunan Perkim Jangka Panjang TARGET 11 MDGS AGENDA HABITAT • Adequate shelter for all • Sustainable humansettlements development in an urbanizing world Meningkatkan kehidupan masyarakat di daerah kumuh RPJMN 2004-2009 RPJMN 2010-2014 RPJMN 2015-2020 RPJMN 2021-2025 • RENSTRA KEMENPERA • 2010-2014 • VISI • MISI • TUJUAN & SASARAN STRATEGIS • ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI • PROGRAM & KEGIATAN 12

  15. II. LANDASAN KEBIJAKAN [6] ARAH PEMBANGUNAN PERKIM JANGKA PANJANG (RPJPN 2005 – 2025) • PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG BERKELANJUTAN, MEMADAI, LAYAK, DAN TERJANGKAU OLEH DAYA BELI MASYARAKAT SERTA DIDUKUNG OLEH PRASARANA DAN SARANA PERMUKIMAN YANG MENCUKUPI DAN BERKUALITAS YANG DIKELOLA SECARA PROFESIONAL, KREDIBEL, MANDIRI, DAN EFISIEN; • PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BESERTA PRASARANA DAN SARANA PENDUKUNGNYA YANG MANDIRI MAMPU MEMBANGKITKAN POTENSI PEMBIAYAAN YANG BERASAL DARI MASYARAKAT DAN PASAR MODAL, MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA, SERTA MENINGKATKAN PEMERATAAN DAN PENYEBARAN PEMBANGUNAN; DAN • PEMBANGUNAN PERUMAHAN BESERTA PRASARANA DAN SARANA PENDUKUNGNYA YANG MEMPERHATIKAN FUNGSI DAN KESEIMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP. • UU No. 17 TAHUN 2007 TENTANG RPJP 2005-2025 BAB II. 2 Huruf D 5: • “Memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh”. • UU No. 17 TAHUN 2007 TENTANG RPJP 2005-2025 BAB IV.1.5 BUTIR 19: • “Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada (1) penyelenggaraan pembangunan perumahan yang …..terjangkau oleh daya beli masyarakat … 13

  16. III. RENSTRA KEMENPERA TAHUN 2010-2014 M I S I: MENINGKATKAN IKLIM YANG KONDUSIF & KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN. MENINGKATKAN KETERSEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI DALAM LINGKUNGAN YANG SEHAT & AMAN SERTA DIDUKUNG OLEH PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG MEMADAI. V I S I: SETIAP KELUARGA INDONESIA MENEMPATI RUMAH YANG LAYAK HUNI MENGEMBANGKAN SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN JANGKA PANJANG YANG EFISIEN, AKUNTABEL DAN BERKELANJUTAN. MENINGKATKAN PENDAYAGUNAAN SUMBER-DAYA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SECARA OPTIMAL. MENINGKATKAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN. 14

  17. IV. ROADMAP : SKENARIO OPERASIONALISASI PEMBANGUNAN PERKIM TAHUN 2005 - 2025 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN Pinjaman/ Hibah LHB danKewajibanPelayananUmum • Dekon • DAK • Perkim Urban-Rural Lnkg, PSU, BahanBangunandanRekayasaRanc. Bangun Perkuatan Perumahan Swadaya Tabungan PerumahanNasional FasilitasLikuiditas • PSUKawasan • Jaringan air minum; • Air limbah; (septic tankkomunal); • Jaringanlistrik; • PJU Memperkuat Kapasitas Pemda dalam pengembangan kawasan perumahan melalui sistem land banking • PSU Kawasan • Jalan; • Drainase. • BahanBangunan • Lokal • RancBangun: • Arsitekturlokal Pemberdayaan Masyarakat & Bantuan Stimulan Penugasan khusus Pemerintah kpd BUMN untuk pembangunan perumahan bagi MBR dengan spesifikasi dan harga sesuai standar Pemerintah Penyaluran Pinjaman/ Penyaluran hibah BLU Pusat Pembiayaan Perumahan Pemerintah Daerah Pembiayaan Menerbitkan Blended Financing Obligasi Daerah PasarSekunder BUMN/D PERKIM PNPM MANDIRI PERKIM Bank / LKNB Pelaksana Underlying Asset Pembangunan PSU Kawasan Pengembang KAWASAN PERMUKIMAN DikelolaolehPusatPengelolaanAset (dibawahPermerintah Daerah) Kredit Konstruksi dg bunga rendah LINGKUNGAN HUNIAN Rumah Swadaya KPR dan Kredit Mikro Swadaya dengan bunga rendah Pembiayaan Sekunder Perumahan A Masyarakat Rumah Jadi A Rumah Sejahtera Tapak Rusun Milik Sewa SISI PERMINTAAN 15 PASAR SEKUNDER PASAR PRIMER SISI PASOKAN

  18. V. TABUNGAN PERUMAHAN UNDANG-UNDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MENGAMANATKAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG TABUNGAN PERUMAHAN 16

  19. TERIMA KASIH

More Related