70 likes | 238 Views
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA. Sinabung Jakarta, Juli 2014. Kebutuhan Sementara. SEKTOR PERMUKIMAN. Kebutuhan Sektor Permukiman Rp 34.997.200.000,- dengan rincian : Persiapan lahan r elokasi Rp 7.000.000 .000,- Kebutuhan Pembangunan Huntap Rp 24.960.000.000 ,-
E N D
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Sinabung Jakarta, Juli 2014
SEKTOR PERMUKIMAN • KebutuhanSektorPermukimanRp 34.997.200.000,-denganrincian: • Persiapan lahanrelokasiRp 7.000.000.000,- • KebutuhanPembangunan HuntapRp 24.960.000.000,- • Kebutuhan Biaya OperasionalRp.2.237.200.000,- • Sertifikasi tanahRp 800.000.000,- 2. Sumberdaya yang tersedia: • Rp 34.197.200.000,-diusulkan melalui DIPA2014 BNPB , namunsampaidengansaatinibelumadapembahasanbaikdengan DJA maupunKomisi VIII danBanggar DPR RI. • Rp 800.000.000,- dialokasikan oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dalam DIPA 2014 • BNPB telahmerevisi DSP ke RR (DBSBH) tetapiterkendaladalampencairankarenamenurutKementerianKeuanganharusadapersetujuan DPR-RI. • Dalamrangkamendapatpersetujuan DPR-RI, BNPB padatanggal 20 Juni 2014, telahmenyampaikanusulanKepadaKemen. KeuanganuntukdibahasdiBanggar DPR-RI.
SEKTOR INFRASTRUKTUR • Kebutuhansektor infrastruktur senilai Rp 80.700.000.000,- belum final, namun demikian ada beberapa komitmen yang didapat untuk kebutuhan sementara sebagai berikut: • Jalur evakuasi oleh Pemerintah KabupatenKaro Rp 37.200.000.000,- • Jalur evakuasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Rp 42.300.000.000,- • Pekerjaan sumber daya air (box culvert, talud) Rp 1.200.000.000,- • Anggaran sebesarRp 80.700.000.000,- merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Karo pada saat rapat koordinasi BNPB, Pemprov Sumut, dan Pemkab Karo.
SEKTOR SOSIAL-EKONOMI KebutuhanSektorSosial Ekonomisebesar Rp 39,210,625,000,- denganrincian: 1. Kebutuhan sektor sosial, Rp5.000.000.000,- 2. Kebutuhansektor ekonomi Rp 34.210.625.000,- dengan rincian: • Sarana produksi pertanian (Pemkab. Karo) Rp 4.829.000.000,- • Sarana produksi pertanian (Pemprov. Sumut) Rp 3.800.000.000,- • Sarana produksi pertanian relokasi (Pemkab Karo) Rp 128.625.000,- • Sarana produksi pertanian relokasi (Pemprov Sumut) Rp 1.953.000.000,- • Pemulihan ekonomi desa-desa yang direlokasi dengan sistem pemberdayaan masyarakat Rp 23.500.000.000,-
KENDALA • Alih fungsi status tanah dari agropolitan menjadi lahan relokasi belum selesai diproses di Kantor Gubernur Sumatera Utara. • Data by name by address sampai saat ini belum disyahkan oleh Bupati Karo.
SOLUSI • Gubernur Sumatera Utara agar segera mengesahkan usulan alih fungsi status tanah dari agropolitan menjadi lahan relokasi dari Bupati Karo. • Bupati Karo agar segera menetapkan/mengesahkan data by name by address penduduk dan kepemilikan lahan yang akan direlokasi dari Desa Simacem, Desa Bekerah, dan Desa Sukameriah.