1 / 21

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN di Wilayah PKH Akses

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN di Wilayah PKH Akses. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Daftar Isi. A. Capaian Akses Pendidikan Dasar dan Menengah. B. Layanan Akses Bagi Siswa Dari Keluarga Penerima PKH.

sbailey
Download Presentation

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN di Wilayah PKH Akses

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN di Wilayah PKH Akses DirektoratJenderalPendidikanDasar dan Menengah KementerianPendidikandan Kebudayaan

  2. Daftar Isi A CapaianAkses Pendidikan Dasar dan Menengah B LayananAksesBagiSiswa Dari KeluargaPenerima PKH • Program Indonesia Pintar (PIP) • Zonasi Pendidikan C TindakLanjut 2

  3. A • Capaian Akses Pendidikan Dasar dan Menengah

  4. TAHUN 2017/2018 APK SD/MI = 105,9% APK SMP/MTs = 102,1% APK SM/MA = 86,9% 4

  5. AngkaPutusSekolahTahun 2014 - 2017 Upayamencegahpesertadidikdarikemungkinanputussekolah. KIP jugadiharapkandapatmeringankanbiaya personal pendidikanpesertadidik, baikbiayalangsungmaupuntidaklangsung SiswaPutusSekolahTahun 2017 51.190 siswa SD 32.127 siswa SMP 31.123 siswa SMA 73.388 siswa SMK 187.828 siswa

  6. ARUS SISWA SD – SM TAHUN 2017 Angkamelanjutkandari SMP ke SM lebihdari 100% dikarenakantambahansiswabarululusandari MTs Sehingga data taklanjutmenjadi minus (-)

  7. B • LayananAksesBagiSiswa Dari KeluargaPenerima PKH • - Program Indonesia Pintar (PIP) • - Zonasi Pendidikan

  8. SiswaPenerima PKH - 2019 Berdasarkan Tingkat Pendidikan Siswaterdaftardalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) darikeluargapemegangkartu PKH Tahun 2019 sebanyak3.216.171anak 8

  9. Program Indonesia Pintar (PIP) Tujuan MeningkatkanaksesmendapatkanlayanansampaiWajar 12 Tahun, Meringankanbiayapersonal pendidikan. 3) Mengurangikemungkinanputussekolah(drop out) atautidakmelanjutkan, 4)Menariksiswaputussekolah (drop out) atautidakmelanjutkan agar kembaliMencegahpesertadidikdarimendapatkanlayananpendidikan Data Pesertadidikpemegang KIP/PKH/KKS (Dalam Basis Data Terpadu); Data Sejenisseperti: Kriteria Penerima Siswa Yatim piatu/yatim/piatuataupantiasuhan; Anak putus sekolah yang kembali bersekolah Siswamiskinusulansekolah Program Indonesia Pintar

  10. Alur Pendataan Fakir Miskin (UU No. 13/2011 Penanganan Fakir Miskin Pasal 8 - 11) DATA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BDT Penetapan BDT 5 MENTERI 1 Menteri Sosiaol menetapkan kriteria berkoordinasi dengan K/Lterkait KEMDIKBUD K/L K/L K/L PEMDA 6 Pemanfaatan BDT terkait dalam penanganan fakir miskin dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat 3 Anggota masyarakat dalam BDT diberikan kartu identitas. Kemdikbud menyalurkan Kartu Indonesia Pinta (KIP) Validasi berkala minimal 2 tahun sekali LEMBAGA STATISTIK (BPS) K/L yang menggunakan BDT melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Sosial. Kemdikbud melaporkan melalui Aplikasi Dapodik 4 BPS, lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik melakukan pendataan 2 7 Fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah/kepala desa Program Indonesia Pintar

  11. Pemanfaatan Dana PIP 1 2 3 BesaranBantuan PIP Per Tahun SD 450.000,- SMP 750.000 SMA 1.000.000 SMK 1.000.000 4 5 6 Tidak diperkenankan untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan Pendidikan ! Program Indonesia Pintar

  12. MendaftarkanNomor PKH Pada Dapodik PROGRAM INDONESIA PINTAR

  13. Jalur Zonasi Cakupan PPDB Jalur Zonasi Penetapan Zona: Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona. Domisili berdasarkan alamat KK yang dikeluarkan paling cepat1 tahun sebelumnya. Kuota paling sedikit 90%termasukbagi pesertadidiktidakmampu; dan/atau anak disabilitas pada sekolah inklusif Peserta didik dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan dalam programpenanganan keluarga tidakmampu dari Pusat atau Pemda. (KIP, PKH, KJP) • Zonasi dilakukan oleh Pemda pada setiap jenjang. • Memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan jumlah anak usia Sekolah. • Semua wilayah administrasi masuk dalam zonasi. • Pemerintah Daerah melibatkan Forum musyawarah atau kelompok kerja kepala Sekolah. • Daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan zonasi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis. • dilaporkankepadaMenteri melalui LPMP. 13

  14. SiswadariKeluargaTidakMampu SMA/SMK yang diselenggarakan oleh PemerintahdaerahwajibmenerimaPesertadidik yang berasaldarikeluargatidakmampu paling sedikit 20% (duapuluhpersen) darijumlahdayatampung. 2018/2019 Permendikbud No.14/2018 2019/2020 Permendikbud No.51/2018 BuktikeikutsertaanPesertaDidikdalamprogrampenanganankeluargatidakmampudariPemerintah Pusat atauPemerintah Daerah SKTM Surat KeteranganTidakMampu(SKTM) ataubuktilainnya yang diterbitkan oleh Pemerintahataupemerintahdaerah. KIP / KJP /PKH BANTUAN SISWA DARI PEMDA diganti 14

  15. B LayananAksesBagiSiswa Dari KeluargaPenerima PKH - Program Indonesia Pintar (PIP) - Zonasi Pendidikan

  16. TindakLanjut Membangunintegrasi data PKH (Data baru, update) antara data PKH dan Dapodik Koordinasiantaradisdik/sekolahdengan para pendamping PKH untukpercepatanpencairanbantuan PROGRAM INDONESIA PINTAR ZONASI PENDIDIKAN Dalam PPDB Membangunintegrasi data PKH (Data baru, update) antara data PKH denganDapodik dan Pemda Memastikankartu/tandasebagaipenerima PKH dapatdiakses oleh calonpesertadidikbaru Pendampingan/sosialisasibagisiswapenerima PKH dalampelaksanaan PPDB 16

  17. PosturAnggaranPendidikan, 2014-2019 AlokasiAnggaranFungsiPendidikanterbesardikelolaolehdaerah.

  18. Anggaran Kemdikbud 2019 – Per Program (Total Anggaran : 35,9 T) Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Program Pendidikan Dasar dan Menengah 1,81T 18,24T Program Guru dan Tenaga Kependidikan Program Pelestarian Budaya 1,79T 10,38T Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 581,98M 1,18T Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1,80 T 188,52M

  19. KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL KEMENDIKBUD 2019 Mutu Akses Kebudayaan dan Bahasa

  20. Terima Kasih

More Related