pemberdayaan tenaga lulusan d3 keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan

1. pemberdayaantenagalulusan d3 keperawatandi fasilitas pelayanankesehatan Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U (K). DIREKTUR JENDERAL BINA PELAYANAN UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI Disampaikan pada Sosialisasi Kurikulum Pendidikan D3 Keperawatan Indonesia Jakarta, 24 April 2014

2. sistematika • ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN 2015-2019 • KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN • PENDAYAGUNAAN PERAWAT LULUSAN D3 KEPERAWATAN

3. ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN 2015-2019

4. ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN RPJMN I 2005 -2009 RPJMN II 2010-2014 RPJMN III 2015 -2019 RPJMN IV 2020 -2025 Bangkesdiarahkanuntukmeningkatkanaksesdanmutuyankes Aksesmasyarakatthpyankes yang berkualitastelahlebihberkembangdanmeningkat Aksesmasyarakatterhadapyankes yang berkualitastelahmulaimantap Kesmasyarakatthdyankes yang berkualitastelahmenjangkaudanmerata di seluruhwilayah Indonesia VISI: MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN KURATIF-REHABILITATIF PROMOTIF - PREVENTIF Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah promotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhan 4

5. ISU STRATEGIS RPJMN 2015-2019 • Peningkatan Status Kes. ibu, bayi, balita, remaja, usialanjutkerja/produktif, danlansia. • Perbaikan status gizi masyarakat • Pengendalian beban ganda penyakit dan penyehatan lingkungan • Pemenuhan ketersediaan farmasi, alkes, dan pengawasan obat dan makanan • PeningkatanPromkes dan pemberdayaan masyarakat • Pengembangan JKN • Pemenuhan SDM Kes • PenguatanManajemen dansisteminformasi • PeningkatanefektifitasPembiayaan Kesehatan • Peningkatan aksesmasyarakatpadapelayanan kesehatandasaryang berkualitas • Peningkatan akses masyarakatpadapelayanankesehatanrujukan yang berkualitas

6. SISTEM KESEHATAN NASIONAL SEBAGAI LANDASAN PIKIR RPJMN 2015-2019 Manajemen Kesehatan SDM K • Derajat Kesehatan • Perlindungan finansial • Responsiveness yankes Farmasi, Alkes dan Makanan Upaya Kesehatan Litbang (Perpres No 72/2012) Pemberdayaan Masyarakat Pembiayaan Kesehatan (termasuk JKN) 6

7. KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN Arah Pembangunan Kesehatan • Peningkatanaksespelayanankesehatan yang berkualitasbagiseluruhmasyarakat • Keberpihakanpada DTPK • Penguatanpromotifdanpreventif

8. PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER • MASYARAKAT INDONESIA SEHAT YANG MANDIRI • Penurunan AKI, AKB, GiziBuruk • Meningkatkan UHH KEUANGAN DAMPAK 18. TERSEDIANYA DANA BIDANG KESEHATAN YANG PROPORSIONAL UNTUK UKM DAN UKP*) 4. OPTIMALISASI YANKES PRIMERSEBAGAI GATEKEEPER 5. OPTIMALISASI SISTIM RUJUKAN 6. REVITALISASI UKM 7. PENINGKATAN EFEKTIVITAS UKBM SUMBER DAYA KESEHATAN 15. TERSEDIANYA DUKUNGAN REGULASI YANKES PRIMER 8. ADVOKASI PEMBANGUNAN DAERAH BERWAWASAN KESEHATAN PROSES STRATEGIS YG HARUS DILAKUKAN 14. TERSEDIANYA SDM YANG KOMPETEN DAN BERBUDAYA KINERJA 17. TERSEDIANYA SPA SESUAI STANDART, OBAT DAN DUKUNGAN PERBEKALAN KESEHATAN SESUAI STANDART DAN KEBUTUHAN 16. TERSEDIANYA SIK TERPADU OUTCOME • 2. TERWUJUDNYA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER YANG PARIPURNA • % Fasyankes Primer yang Terakreditasi • Tingkat KepuasanMasypdYankes primer • Tingkat kepuasanNakes di Yankes Primer • 3. TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG PEDULI KESEHATAN • % kab/kota yang memiliki lebih dari 50 % UKBM aktif • Tingkat kepedulianMasy pd Kesehatan 9. TERWUJUDNYA SISTEM PERENCANAAN YANG TERINTEGRASI 10. TERWUJUDNYA SISTEM KOLABORASI PENDIDIKAN NAKES 11. PENGUATAN SISTEM INSENTIF DAN PROMOSI PARADIGMA SEHAT 12. TERWUJUDNYA KEMITRAAN YANG BERDAYA GUNA TINGGI 13. TERBANGUNNYA INFORMASI BERBASIS DATA DAN PENGALAMAN (Knowledge management)

9. PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN OUTCOME 1. TERWUJUDNYA YANKES RUJUKAN PARIPURNA KEUANGAN 3. TERWUJUDNYA KEPUASAN STAKEHOLDER FASYANKES RUJUKAN 2. TERWUJUDNYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PRIMA HARAPAN STAKEHOLDER 17. TERSEDIANYA DANA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PROSES STRATEGIS YG HARUS DILAKUKAN 4. TERWUJUDNYA REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN YANG TERSTRUKTUR DAN BERJENJANG 5. TERWUJUDNYA SISTEM MANAJEMEN KINERJA FASYANKES RUJUKAN SE INDONESIA 7. ADVOKASI KEPADA PEMDA & K/L TERKAIT 8. TERWUJUDNYA KEMITRAAN BERJEJARING 9. OPTIMALISASI PERAN UPT SEBAGAI LEMBAGA PEMBINA 6. TERWUJUDNYA MEDIA SOSIALISASI PELAYANAN KESEHATAN 10. TERWUJUDNYA ORGANISASI DAN MUTU KELEMBAGAAN BUK YANG EKSELEN 11. TERBANGUNNYA INFORMASI BERBASIS DATA DAN PENGALAMAN (Knowledge management) 12. TERWUJUDNYA SISTEM PERENCANAAN KARYAWAN DAN KARIR YANG EFEKTIF 13. TERSEDIANYA SDM YANG KOMPETEN DAN BERBUDAYA KINERJA 16. TERSEDIANYA SPA, OBAT & PERBEKALAN YG MEMADAI 14. TERSEDIANYA DUKUNGAN REGULASI YANKES RUJUKAN 15. OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI YANKES RUJUKAN INPUT

10. PEMBANGUNAN KESEHATAN DI ERA JKN Akses masyarakat terhadap yankes yang berkualitas telah mulai meningkat 7. LANSIA 1. IBU HAMIL KURATIF-REHABILITATIF 2. BAYI 6. USIA PRODUKTIF Screening bayi baru lahir Kesja 3. BALITA 5. REMAJA Imunisasi, vit A, PMT PROMOTIF - PREVENTIF Kespro UKS 4. USIA SEKOLAH 10

11. Pelayanan Kesehatan melalui JKN ❶ Sustainibilitas Operasionalisasi Manfaat ❷ Pemenuhan kebutuhan medik peserta ❸ Kehati-hatian dan transparansi pengelolaan Sistem Pelayanan Kesehatan (Health Care Delivery System) BPJS SistemPembayaran (Health Care Payment System) • Penyempurnaan • Pengembangan SistemMutuPel. Kesehatan (Health Care Quality System) Pelayanan efektif dan efisien

12. JaminanKesehatan Nasional Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 42 • Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya • Penerapan sistem kendali mutu pelayanan Jaminan Kesehatan dilakukan secara menyeluruh meliputi pemenuhan standar mutu Fasilitas Kesehatan, • memastikan proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar yang ditetapkan, serta pemantauan terhadap luaran kesehatan Peserta. Kendali Mutu

13. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Pemerintah BPJS Kesehatan Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan (rujukan, dll) Kendali Biaya & kualitas Yankes Regulasi (standarisasi) Kualitas Yankes, Nakes, Obat, Alkes Regulator Bayar iuran Perjanjian Kerjasama Ajukan klaim Pembayaran Klaim Penanganan keluhan Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan Pembayar tunggal, regulasi, kesetaraan Dokter Perawat Bidan Nakes lain Memberi Pelayanan Fasilitas Kesehatan Peserta Jaminan Kes Mencari Pelayanan Sistem Rujukan

14. Alur Pelayanan Kesehatan Peserta Rujuk / Rujuk Balik Faskes Primer Emergency Rumah Sakit Kapitasi Klaim BPJS Branch Office

15. RESTRUKTURISASI PELAYANAN KESEHATAN Sistem Kesehatan di Provinsi Structured Unstructured Primary Care Tertiary Secondary Secondary Care Self Care Rujukan - Kewenangan Primary Care Tertiary Care Dokter Pelayanan Kesehatan Primer Self Care Pembenahan Sistem Rujukan 44

16. Pelayanan Keperawatan dalam jkn Peraturan BPJS No 1 tahun 2014, pasal 47, 53

17. 3. PENDAYAGUNAAN PERAWAT LULUSAN D3 KEPERAWATAN

18. Kualifikasi PERAWAT SESUAI TINGKAT PELAYANAN KESEHATAN STRATA KETIGA (TERTIER) YANKEP TERTIER • NERS SUB SPES / KONSULTAN • NERS SPESIALIS + SERTIFIKASI • NERS + SERTIFIKASI • PERAWAT VOKASIONAL + SERTIFIKASI STRATA KEDUA (SEKUNDER) YANKEP SEKUNDER • NERS SPESIALIS • NERS + SERTIFIKASI • PERAWAT VOKASIONAL + SERTIFIKASI STRATA PERTAMA (PRIMER) YANKEP PRIMER NERS & PERAWAT VOKASI

19. PROYEKSI PROPORSI SDM PERAWAT DI RS & PUSKESMAS

20. BENTUK PRAKTIK KEPERAWATAN PERAWAT D3 • Institusi: • Puskesmas • Rumah sakit Kelas A, B, C, D • Balai • Praktik Mandiri: • RumahPerawatan/ Home Health Nursing • Residential Healthcare • Area tumbuh kembang • Kesehatan Remaja • Wound care & Stoma

21. PERAN DAN WEWENANG PERAWAT DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN KEBIJAKAN KESEHATAN NASIONAL DAN GLOBAL PERAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ( PEMERINTAH, PEMDA, OP)

22. Melakukan asuhan keperawatan kepada klien (individu, keluarga, kelompok dan masyarakat) sesuai tanggung jawabnya Melakukandeteksidini di masyarakat Melakukan penyuluhan kesehatan dalam upaya meningkatkan pola hidup sehat dalam lingkungan yang sehat Melakukanupayapromotif, preventifdanpemberdayaanmasyarakat Memberikan dan mencatat imunisasi sesuai program pemerintah Memberikan pelayanan pengobatan di puskesmas yg tdk ada tenaga medis sesuai aturan yg berlaku TUPOKSI lulusan d3 keperawatan Fasyankes primer, Antara lain:

23. Menerima kegiatan yang didelegasikan sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya Melakukan rujukan kasus Melakukan prosedur pencegahan infeksi Mengidentifikasi penyimpangan data yang berpotensi terjadinya masalah kesehatan Melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar pada situasi gawat darurat/ bencana Mendokumentasikan rencana, intervensi dan respon klien secara akurat dan tepat waktu Berperan serta dalam peningkatan kualitas dan prosedur penjaminan mutu TUPOKSI lulusan d3 keperawatan Fasyankes primer, Antara lain:

24. Memberikan asuhan keperawatan yang menjamin keselamatan pasien (patient safety) Melakukan implementasi keperawatan berdasarkan penugasan Melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar (BLS) pada situasi gawat darurat sesuai dengan kewenangan Memberikan obatsesuaistandar pemberian obat dan kewenangan yang didelegasikan Mengumpulkan dan mengkompilasi data kesehatan klien Mengidentifikasi dan melaporkan perubahan yang memperburuk kondisi pasien kepada Ners TUPOKSI lulusan d3 keperawatan Fasyankes rujukan, antara lain :

25. Melakukan evaluasi keperawatan Mendokumentasikan rencana, intervensi dan respon klien secara akurat dan tepat waktu Melakukan komunikasi terapeutik dan memberikan informasi yang akurat kepada klien dan keluarga Memberikan penyuluhan kepada pasien mengenai tindakan yang dilakukan Memberikan pelayanan holistik berfokus pada pasien Mengelola tindakan keperawatan sesuai dengan penugasan yang diterima Memanfaatkan hasil penelitian dlm melakukan tindakan keperawatan TUPOKSI lulusan d3 keperawatan Fasyankes rujukan, antara lain :

26. PENUTUP • Perawat adalah tenaga kesehatan strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik di tingkat primer maupun rujukan • Perawat memiliki peran strategis dalam mendukung terselenggaranya program JKN • D3 keperawatan di Indonesia memiliki proporsi terbesar dalam tatanan pelayanan kesehatan serta memiliki area praktik di seluruhfasilitas pelayanan kesehatan dan di praktik mandiri • Kewenangan lulusan D3 keperawatan dalam melaksanakan praktiknya disesuaikan dengan peran dan kompetensi. • Dalam menjalankan praktik keperawatan diharapkandapatmenjamin keselamatan pasien (patient safety)

27. TerimaKasih