1 / 61

Peningkatan Pembangunan Guna Mengatasi Disparitas Akses Pelayanan Kesehatan dan KB

Peningkatan Pembangunan Guna Mengatasi Disparitas Akses Pelayanan Kesehatan dan KB. Abdul Razak Thaha Universitas Hasanuddin , Makassar. Rapat Koordinasi Nasional Penguatan Sistem Kesehatan , Kependudukan dan Keuarga Berencana Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahterann Rakyat

ulla
Download Presentation

Peningkatan Pembangunan Guna Mengatasi Disparitas Akses Pelayanan Kesehatan dan KB

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Peningkatan Pembangunan GunaMengatasiDisparitasAksesPelayananKesehatandan KB Abdul RazakThaha UniversitasHasanuddin, Makassar RapatKoordinasiNasionalPenguatanSistem Kesehatan, KependudukandanKeuargaBerencana KementerianKoordinasiBidangKesejahterann Rakyat Hotel Sahid Jakarta 29-31 Maret 2010

  2. CAPAIAN TUJUAN MDGs Sumber_BAPPENAS_FEB2010

  3. KONDISI OBYEKTIFDISPARITAS

  4. DISPARITASCAPAIAN PROGRAM

  5. PrevalensiBalitaKekuranganGizi Per Provinsi (2007) Terjadinya disparitas prevalensi kekurangan gizi antarwilayah, antarkota-desa dan antartingkat sosial ekonomi. • Provinsi dengan prevalensi kekurangan gizi terendah 11,4% (Bali) dan tertinggi 33,6 % (NTT) • Provinsi dengan prevalensi kekurangan gizi > 25%: Maluku (27,8%), Sulteng (27,6%), Kalsel (26,6%), NAD (26,5%), NTT 33,6% Sumber: BAPPENAS_FEB 2010

  6. Prevalensi AnakPendek menurut Kabupaten/Kota

  7. Rata-rata Konsumsi Energi RT menurut Kelompok Pendapatan di Indonesia (2007) Data SUSENAS 2007mengindikasikanbahwa - 58,5% pendudukmengkonsumsi < 2000 kkal - 26,1% pendudukmengkonsumsi < 1700 kkal - 3,9% pendudukmengkonsumsi < 1.400 kkal per hari Sumber: BAPPENAS_FEB 2010

  8. Angka Kematian Anak Menurut kondisi sosial-ekonomi dan provinsi Desa (60); Kota : (38) Q1 (77), Q5 (32) Sumber: BAPPENAS_FEB 2010

  9. Angka Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) menurut ProvinsiTahun 2007 Sumber: Riskesdas, 2007

  10. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan bervariasi antar propinsi. Provinsi dengan cakupan pertolongan persalinan di bawah angka rata-rata nasional, meliputi : Jambi, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan NTT. Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2007 Per Provinsi Sumber : Riskesdas 2007 Sumber: BAPPENAS_FEB 2010

  11. PelayananKontrasepsi Sekitar 40% berasal dari ibu dengan tidak berpendidikan dan 77 persen berasal dari ibu dengan pendapatan yang rendah  tidak mendapatkan postnatal care Sumber: BAPPENAS_FEB 2010

  12. Grafik Jumlah Kasus HIV per Provinsi Tahun 2008 (Sumber : Depkes 2008). Besarnya kasus berbeda antar provinsi. Dari jumlah kumulatif kasus HIV hingga akhir tahun 2008 sebesar 6.015 kasus, jumlah kasus HIV tertinggi dilaporkan dari Provinsi PapuaBarat (26,14 kasus) dan Papua (18,41 kasus) Sumber: BAPPENAS_FEB 2010

  13. Grafik Jumlah Kasus AIDS per Provinsi Tahun 2008 (Sumber : Depkes 2008). Besarnya kasus berbeda antar provinsi. Jika dilihat dari data kasus AIDS hingga akhir tahun 2008 yakni sebesar 16.110 kasus, jumlah kasus AIDS tertinggi dilaporkan oleh Provinsi Jawa Barat (2.888 kasus), DKI Jakarta (2.781 kasus), Jawa Timur (2.591 kasus) dan Papua (2.382 kasus). Sumber: BAPPENAS_FEB 2010

  14. Disparitasaksespendudukterhadap air bersih per provinsitahun 2007 Sumber: Susenas, 2007 Pada tahun 2007 sebanyak 22 provinsi memiliki angka persentase akses air bersih dibawah angka persentase nasional, yaitu Kalimantan Barat (18,12%), Bengkulu (29,82%), Papua (32,2%), Kalimantan Tengah (32,39%), Riau (35,06%), Aceh (36,8%), Maluku Utara (39,96%), Sulawesi Tengah (41,19%), Lampung (41,49%), Seulawesi Barat (41,7%), Jambi (43,04%), NTT (43,41%), Gorontalo (43,99%), Papua Barat (45,97%), Banten (46,15%), Jawa Barat (46,30%), Sumatera Selatan (46,93%), Bangka Belitung (49,06%), Sumatera Barat (49,44%), Sumatera Utara (50,9%), NTB (51,13%) dan Sulawesi Selatan (51,37%) (Susenas, 2007). Sumber: BAPPENAS_FEB 2010

  15. Disparitas akses penduduk terhadap sanitasi dasar yang layak per provinsi tahun 2007 Sumber: Susenas, 2007 Akses penduduk terhadap sanitasi dasar di DKI Jakarta mencapai 64,1 persen sedangkan di Papua Barat baru mencapai 17,9 persen. Pada tahun 2007 sebanyak 20 provinsi memiliki angka persentase akses sanitasi dasar yang layak dibawah angka persentase nasional (43%), yaitu NTT (19,98%), Kalimantan Tengah (23,75%), Kalimantan Selatan (32,26%), Papua (32,35%), Sulawesi Barat (32,26%), Bengkulu (34,34%), Kalimantan Barat (35,01%), Lampung (36,54%), Papua Barat (37,90%), Aceh (38,12%), Jambi (38,12%), Sumatera Barat (39,11%), Sulawesi Tengah (39,94%), NTB (41,52%), Gorontalo (41,62%), Sulawesi Tenggara (41,69%), Maluku (41,94%), Sumatera Selatan (43,15%), Jawa Timur (46,49%), dan Riau (47,23%) Sumber: BAPPENAS_FEB 2010

  16. Persen Penduduk Miskin, 2007 BPS: Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2007

  17. DISPARITASSARANA-PRASARANADAN SDM

  18. RasioRumahSakit Per 100.000 PendudukMenurutProvinsi BalitbangKemenkes RI 2009

  19. Rasio Puskesmas Per 30000 Penduduk Menurut Provinsi BalitbangKemenkes RI 2009

  20. Desa per Pustu Menurut Provinsi, 2008 BalitbangKemenkes RI 2009

  21. Desa Yang Tidak Mempunyai Fasilitas Kesehatan Menurut Provinsi BalitbangKemenkes RI 2009

  22. Keberadaan Posyandu di Desa menurut Provinsi, 2008 BalitbangKemenkes RI 2009

  23. Jumlah Desa/Kelurahan di Wilayah Kabupaten menurut Tidak Ada Posyandu di masing-masing Provinsi BalitbangKemenkes RI 2009

  24. KetidakberadaanBidandiDesamenurut Wilayah Kabupatendimasing-masingProvinsi BalitbangKemenkes RI 2009

  25. KetidakberadaanBidandiDesamenurut Wilayah Kota dimasing-masingProvinsi BalitbangKemenkes RI 2009

  26. KetidakberadaanTenagaKesehatanLainnyadiDesamenurut Wilayah Kabupatendimasing-masingProvinsi BalitbangKemenkes RI 2009

  27. KetidakberadaanTenagaKesehatanLainnyadiDesamenurut Wilayah Kota dimasing-masingProvinsi BalitbangKemenkes RI 2009

  28. KetidakberadaanSalahSatuTenagaKesehatandiDesamenurutWilayah Kabupatendimasing-masingProvinsi*) *)Salahsatutenagakesehatan: dokterataudoktergigiataubidanatauNakeslainnya BalitbangKemenkes RI 2009

  29. KetidakberadaanSalahSatuTenagaKesehatandiDesamenurutWilayah Kota dimasing-masingProvinsi*) *)Salahsatutenagakesehatan: dokterataudoktergigiataubidanatauNakeslainnya BalitbangKemmenkes RI 2009

  30. Daerah BermasalahKesehatan • Berdasarkan Data Riskesdasdikembangakn IPKM (Indeks Pembangunan KesehatanMasyarakat) • Diperoleh 119 kabupatendankota yang dikategorikankedalam Daerah BermasalahKesehatan yang terdiridari: • 98 kabupaten • 19 kota BalitbangKemenkes RI 2009

  31. Indikator yang masuk

  32. Indikator yang masuk

  33. Peringkat 20 besar teratas BalitbangKemenkes RI 2009

  34. Peringkat 20 besar teratas BalitbangKemenkes RI 2009

  35. Peringkat 20 besar terbawah BalitbangKemenkes RI 2009

  36. Peringkat 20 besar terbawah BalitbangKemenkes RI 2009

  37. Perbandingan Manggarai - Gianyar BalitbangKemenkes RI 2009

  38. Perbandingan Manggarai - Gianyar BalitbangKemenkes RI 2009

  39. Presentase Daerah Bermasalah Kesehatan menurut Wilayah Kabupaten/Kota di masing-masing Provinsi BalitbangKemenkes RI 2009

  40. PenanggulanganDaerah BermasalahKesehatan(PDBK)

  41. Masalah yang Menghadang • Sumberdaya material: Sarana-prasarana, SDM danbiayaopersionaljelaspentingtetapibukansatu-satunyafaktorpenyebab; • Faktorsumberdaya non-material memilikiperanan yang tidakkurangpenting: • Bagaimanamendistribusikansumberdaya material secarameratadanberkeadilan?

  42. PentingnyaSumber Non-material • Ancamanutamaterhadapperkembanganpersamaanhak–yang berkaitandengankemiskinan(disparitas)– erathubungannyadenganthe unequal distribution of “spiritual (non-material) resources.” Robert W. Fogel, Nobel Laureate Economist, in his Presidential Address to American Economic Association, January, 1999

  43. ContohKasus NTT12 kabupatentermasuk DBK • Sumba Barat • Sumba Timur • Kupang • Timor TS • Timor TU • Belu • Alor • Lembata • Ende • Manggarai • Rote Ndao • Manggarai B BalitbangKemenkes RI 2009

  44. Desa Yang Tidak Mempunyai Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten/Kotadi Provinsi Nusa Tenggara Timur BalitbangKemenkes RI 2009

  45. KetidakberadaanBidandiDesamenurut Wilayah Kabupaten-Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur BalitbangKemenkes RI 2009

  46. KetidakberadaanTenagaKesehatandiDesamenurut Wilayah Kabupaten-Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur BalitbangKemmenkes RI 2009

  47. Trends in Child Underweight Prevalence and Gross National Income per Capita Doris Wiesmann, IFPRI, 2007

  48. 667M 38% $1280 28% 582M 24,6% $570 $570 175M 71.4M Status Gizi, GNI per kapita dan Dana Gizi APBN Universitas Hasanuddin

  49. PDBK Features Lokasi Kepulauan Pasca Bencana Terluar Daerah Maju Perbatasan Daerah Tertinggal Pusat Kegiatan Ekonomi Produktif Migrasi Penduduk Pasca Konflik Terpencil Daerah Transisi Arus Investasi Sumber: Ijanto S 2009

  50. PDBK Features Jaminan Ketersediaan Sumber Daya Kes. Kepulauan Pasca Bencana Perbatasan Daerah Tertinggal Terluar Daerah Maju Terpencil Daerah Transisi Daerah Transisi Pasca Konflik 6 4 Jaminan Ketersediaan Sarprasar 5 2 3 Jaminan Ketersediaan Nakes Strategis 1 Jaminan Ketersediaan Perbekalan Kesehatan Penguatan RS Dekat Lokasi Rawan Bencana Jaminan Ketersediaan BOK Dukungan Legal PDBK Sumber: Ijanto S 2009

More Related