PROSPEK DAN PERKEMBANGAN IJIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI KAWASAN KONSERVASI

1. PROSPEK DAN PERKEMBANGANIJIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI KAWASAN KONSERVASI DR. Bambang Supriyanto DirekturPemanfaatanJasaLingkungan KawasanKonservasi Dan HutanLindung jasling.dephut.go.id

2. STRUKTUR ORGANISASI DIT. PJLK2HL DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KK DAN HL SUBBAG TATA USAHA (TU) SUBDIT PROGRAM DAN EVALUASI PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN SUBDIT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN SUBDIT PEMANFAATAN WISATA ALAM SUBDIT PROMOSI DAN PEMASARAN WISATA ALAM SUBDIT BINA CINTA ALAM SEKSI PROGRAM SEKSI PEMANFAATAN TN SEKSI PEMANFAATAN TN SEKSI PENGEMBANGAN BCA SEKSI DATA DAN INFORMASI SEKSI PEMANFAATAN DI NON TN SEKSI PEMANTAUAN DAN INFORMASI BCA SEKSI EVALUASI SEKSI PEMANFAATAN NON TN SEKSI PUBLIKASI

3. CONTACT PERSON ANDA KASIE PEMANFAATAN NON TN&HL Noeke Welas ST Kuntari 08129285126 BENDAHARA PENERIMA PNBP Nursiyono nursionoono@yahoo.co.id 082111827229 • DIREKTUR PJLKKHL Bambang Supriyanto 08164810830 bambang_halimun@yahoo.com • KASUBDIT PWA Soewartono 0811113059 soewartono@dephut.go.id • KASIE PEMANFAATAN DI TN (Penerbit SPP) Sadtata Noor A. 08124607345 nsadtata@yahoo.co.id

4. PROSPEK PENGEMBANGAN PARIWISATA ALAM TRANSFORMASI KEBIJAKAN PARIWISATA ALAM PP No 18 Th 1994 → PP No 36 Th 2010 • Usaha pariwisataterdiridariusahasaranadanjasapariwisata • Luaskawasanuntuksarpras 10% dariluas areal IPPA • Izindiberikansetelahmendapat: • PertimbanganteknisdariDinasBudpar • Rekomendasi UPT • Masa IPPA 55 tahun • Usaha pariwisata terdiri dari usaha sarana • Luas kawasan untuk sarpras  10% dari luas zona pemanfaatan • Izin diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dr Menteri yg bertanggungjawab di bidang Budpar dan Gubernur Tk. I • Masa IPPA 30 tahun

5. Lanjutan TRANSFORMASI KEBIJAKAN……. • Permohonan wajib dilampiri rekomendasi Gubernur • Sekjen sebagai Ketua Tim Pertimbangan • Kewajiban untuk melaksanakan AMDAL • Peta areal kerja disiapkan oleh Dirjen Intag • Pelaksanaan tata batas oleh Baplan • Permohonan cukup dengan pertimbangan teknis Dinas Budpar • Tugas Sekjen dihilangkan • AMDAL diubah menjadi UKL / UPL • Peta areal kerja disiapkan oleh Dirjen PHKA • Penandaan batas oleh PHKA

6. PERKEMBANGAN PERIJINAN UPSWA* *s/d Tahun 2011

7. KONDISI PERIJINAN UPSWA* *s/d Tahun 2011

8. PERMASALAHAN PERIJINAN DAN PENGUSAHAANPARIWISATA ALAM EKSTERNAL : • Pungutan/retribusi /pengenaan IMB/PBB oleh pemerintah daerah • Rekomendasi UKL/UPL beberapa daerah masih mensyaratkan AMDAL • Areal yang dimohon belum clean and clear  adanyaperambahan • Belum tersedianya Desain TapakpadaZona/Blok Pemanfaatan

9. PERMASALAHAN PERIJINAN DAN PENGUSAHAANPARIWISATA ALAM INTERNAL : • Pendapatan tidak sesuai rencana BEP tidak sesuai target • Pembangunan sarana prasarana tidak sesuai rencana • Tertibadministrasimasihrendah laporankegiatandanlaporankeuangan • Laporan keuangan tidak diaudit akuntan publik mahalnya biaya akuntan publik? • Jumlah pengunjung tidak sesuai target promosi belum efektif? • Belum melibatkan tenaga ahli  program kegiatan belum maksimal • Konflik internal perusahaan • Pemenuhanpersyaratanolehpemohonlambat  berlarut-larut

10. UPAYA TINDAK LANJUT • Usulan revisi PP 59 Tahun 1998 • Penyiapan pedoman pelaksanaan (Perdirjen PHKA) bidang pengusahaan pariwisata alam • Usulan Revisi PermenLHNo. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Kegiatan yang Wajib AMDAL pada Lampiran Huruf L Bidang Pariwisata • Surat Edaran Menhut No. SE.2/Menhut-IV/2007 tanggal 6 Juli 2007 hal Perijinan dan pungutan pajak/retribusi, dalam pengusahaan pariwisata alam di kawasan konservasi • Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 188.34/17/SJ tanggal 5 Januari 2010 tentang Penataan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

11. Lanjutan... 6. Surat Edaran Direktur PJLKKHL No. SE.2/PJLKKHL-3/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara untuk Mendukung Kegitan Pariwisata Alam 7. Surat Edaran Direktur PJLKKHL No. SE.3/PJLKKHL-3/2011 Desember 2011 tentang Penyelesaian Kewajiban bagi Pemegang Persetujuan Prinsip IUPSWA 8. Rapat Koordinasi di Tingkat Pusat (Biro Hukum, Sekditjen PHKA, dan Dit. PJLK2HL)  menyamakan persepsi dalam percepatan pelayanan proses peizinan IPPA

12. Lanjutan... 9. Penertibanpungutanoleh PEMDA maupunPihakKetiga yang tidaksesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku 10. Penertiban pengelolaan dan penatausahaan aset BMN yang dibangun oleh PEMDA dan Perum Perhutani. 11. Penertiban dan atau proses penegakan hukum terkait masalah perambahan di dalam kawasan KPA pada zona atau blok pemanfaatan yang dimohon oleh pihak ketiga

13. HASIL EVALUASI KINERJA IUPSWA SECARA UMUM

14. HASIL EVALUASI*TAHUN 2011 *KriteriaAdministrasidanTeknis

15. HARAPAN KEPADA APAI • Menjadilembaga yang mandiridan memberikan dukungan serta kontribusi kepada anggota agar dapatmelaksanakankegiatanusahanyasecara optimal • Memfasilitasi komunikasi antara anggota, Kemenhutdanparapihak • Mendorong anggota untuk memenuhi seluruh kewajiban secara tepat waktu dan sesuai prodesur

16. Update

17. PERDIRJEN PHKA BIDANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM • Perdirjen No. P.3/IV-SET/2011 tgl 9 Maret 2011 ttg Pedoman Penyusunan Desain Tapak di SM, TN, TAHURA, TWA • Perdirjen No. P.2/IV-SET/2012 tgl 3 Maret 2011 ttg Pedoman Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam di TN, TAHURA, TWA

18. Perdirjen PHKA No. P.11/IV-SET/2011 tgl 30 Desember 2011 ttg Pedoman Pelaporan Kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam • Perdirjen PHKA No. P.12/IV-SET/2011 tgl 30 Desember 2011 ttg Pedoman Persyaratan Administrasi dan Teknis Permohonan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam di SM, TN, TAHURA dan TWA • Perdirjen PHKA No. P.01/IV-SET/2012 tgl 4 Januari 2012 ttg Pedoman Penyusunan RPPA, RKL, RKT Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam