PERATURAN & KEBIJAKAN PARIWISATA ALAM

1. PERATURAN & KEBIJAKAN PARIWISATA ALAM PERATURAN & KEBIJAKANPARIWISATA ALAM BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA BARAT

2. DASAR HUKUM TENTANG PARIWISATA ALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA UNDANG – UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI ZONA PEMANFAATAN TN,TAHURA, & TWA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 1998 TTG TARIF JENIS PNBP YANG BERLAKU PADA DEPHUTBUN KEPMENHUT NOMOR 446/KPTS-II/1996 TTG TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERIAN & PENCABUTAN IZIN PENGUSAHA PARIWISATA ALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA YANG TERKAIT BAIK PUSAT MAUPUN DAERAH.

3. TUJUAN TENTANG PARIWISATA ALAM Meningkatkanpemanfaatangejalakeunikandankeindahanalam yang terdapatdalamzonapemanfaatan TN, Tahura & TWA dandilaksanakansesuaidenganasaskonservasisumberdayaalamhayatidanekosistemnya (pasal 2 PP 18/1998)

4. Prinsip-prinsip Pengembangan Pariwisata Alam/Ekowisata  Konservasi: harusmampumelindungi,memelihara, danmeningkatkan kualitassumberdayaalamsecaralestari Edukasi: harusmengandungunsurpendidikanuntukmengubahperilakudanmembentuksikapseseorangmemilikikepedulian, tanggungjawabdankomitmenterhadappelestarianlingkungan Ekonomi: harusmampumemberikanmanfaatbagikesejahteraan masyarakatdanmenjadipenggerakekonomisertapenyeimbangpembangunandiwilayahnya Peransertamasyarakat: harus mampu membangun dukunganmasyarakatdanpartisipasimasyarakatdalampengembangannya Rekreasi: harusmampu memberikankepuasankepadapengunjungmelaluistandarpelayanankegiatan rekreasi–wisata yang memadai

5. Prinsip pengelolaanTaman Wisata Alam Taman WisataAlam (TWA) KawasanPelestarianAlam yang terutamadimanfaatkanuntukpariwisatadanrekreasialam Kriteria : • Keunikan • Keaslian • Keperwakilan

6. PERSYARATANPENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM (pasal 4 PP 18/1998) Luaskawasanygdimanfaatkan u/ pembangunansarana & prasaranapariwisataalam max 10% drluaszonapemanfaatan Bentukbangunanbergayaarsitekturbudayasetempat Tidakmengubahbentangalam yang ada dll

7. PEMEGANG IJIN/PENGELOLA PARIWISATA ALAM Permohonanijinpengusahaanpariwisataalamdapatdiajukanoleh (pasal 2 Kepmenhut 446/Kpts-II/1996) : Koperasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perusahaan Swasta Perorangan

8. BENTUK/KEGIATAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM Pengusahaanpariwisataalamberupausahasaranapariwisataalam (pasal 3 ayat 2 PP 18/1998) Jenis-jenissaranapariwisataalamtersebut, meliputi : akomodasi, sepertipondokwisata, bumiperkemahan, karavan, penginapanremaja; Makanandanminuman; Saranawisatatirta Angkutanwisata Cinderamata Saranawisatabudaya (pasal 3 ayat 3 PP 18/1998)

9. PEMOHON (Koperasi, BUMN/BUMD, Swasta, Perorangan Berbadan Hukum) Tembusan: Sekjen Dephut, Dirjen PHKA, Gubernur/Bupati/ Walikota setempat, UPT (Balai TN/KSDA) setempat MENHUT Usulan proyek, peta areal (1:25.000), data perusahaan, rekomendasi Gubernur/Bupati/Walikota setempat, pertimbangan teknis dari UPT (Balai TN/KSDA) setempat TOLAK SETUJU Rencana Karya Site Plan/Design Fisik AMDAL, UKL/UPL PERSETUJUAN PRINSIP SPP PUPA RKPPA AMDAL DAERAH DJ PHKA DJ PHKA MENHUT TATA BATAS TOLAK SETUJU DIRJEN PHKA BAPLAN Surat Perintah Pembayaran Pungutan Ijin Pengusahaan Iuran Hasil Usaha (PIPPA) dan Iuran Hasil Usaha Pariwisata Alam (IHUPA) IJIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM (IPPA) (Jangka waktu 30 tahun) MekanismePengajuanIjinPengusahaanPariwisataAlam (IPPA)

10. PROSEDUR IPPA • PermohonankeMenteri: proposal (usulanproyek, paketwisata, analisisekonomi & finansial) • Peta areal ygdimohon 1 : 25.000 • Data perusahaan: aktependirian, profile perusahaan, NPWP, preferensi bank, neracaawalperusahaan • Pertimbanganteknis UPT, rekomendasiBupati/Kota/Gub. • IzinprinsipdariMenteri • Perusahaan susun RKPPA, AMDAL,Tatabatas, PUPA • Izin PPA (kewajiban IUPA 10% pendapatanbersih)

11. HAK & KEWAJIBAN PEMEGANG IPPA • HakPemegang IPPA (Pasal 9 PP 18/1998) : • Mengelolasaranapariwisatasesuai dg jenisusahaygterdapatdlmijinusahanya • Menerimaimbalandaripengunjung yang menggunakanjasa yang diusahakannya • KewajibanPemegang IPPA (Pasal 10 PP 18/1998) : • Membuat & menyerahkan RKPP berdasarkan RP kepadaMenhut • Melaksanakansarpraskepariwisataan & pengusahaannyasesuai dg RKPPA ygtelahdisyahkan • Mempekerjakantenagaahlisesuaidgnjenisusaha • Mengikutsertakanmasyarakatdisekitarkawasandalamkegiatanusahanya • Membuat & menyampaikanlaporansecaraberkalaataspelaksanaankegiatanusahanyakepadaMenhut, dll

12. BERAKHIRNYA/ PENCABUTAN PEMEGANG IPPA • Pasal 14 PP 18/1998 & pasal 15 Kepmenhut 446/Kpts-II/1994 : • Jangkawaktu yang diberikantelahberakhir • DicabutolehMenhutsebagaisanksi yang diberikan • Diserahkankembaliolehpengusahapariwisataalamkpdpemerintah, sebelumjangkawaktu yang diberikanberakhir • Padasaatberakhirnyapemegang IPPA makasarpraskepariwisataan yang tdkbergerak yang beradadikawasanmenjadimiliknegara (ps 15 PP 18/98)

13. SANKSI HUKUMPEMEGANG IPPA • Pemegang IPPA dicabut, apabila : • TdkmembayarIuranHasil Usaha dlmjangkawaktuygditetapkan • Tdkmelaksanakankegiatansecaranyatadilapangan • TdkmenyerahkanRencanaKaryaPengusahaanPariwisataAlam • Meninggalkanusahasblmjangkawaktu yang diberikan • Melanggarketentuanpidanadlm UU No.5/1990 • MemindahtangankanIPPakepadapihak lain tanpapersetujuanMenhut • Menyelenggarakankegt. Pariwisataalamyagbertentangan dg nilai2 agama, sosbuddanketertibanmasy • Tdkmengindahkanperingatantertulis yang diberikan 3 kali berturut-turut • dlldiaturdlmperaturanperundang-undanganlainnya

14. PERGESERAN PARADIGMA DALAM PENGELOLAAN KSA DAN KPA • Dari satu stakeholders menjadi multi stakeholders • Dari government based management menjadi multi stakeholders based management (colaborative management) • Dari kawasan yang semata-mata sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati yang memiliki fungsi sosial ekonomi jangka panjang guna mendukung pembangunan yang berkesinambungan • Dari beban pembiayaan pengelolaan semula ditanggung pemerintah menjadi beban bersama pemerintah dan penerima manfaat (beneficiary principle) • Dari close access menjadi regulated open acces.

15. ANALISIS KEBIJAKANPENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM • Kebijakan Umum • Menghindari dampak negatif yg membahayakan dan menghacurkan karakter dan budaya serta lingkungan • Memberikan pendidikan kepada pengunjung ttg pentingnya konservasi • Memberikan kontribusi untuk pengelolaan kawasan konservasi • Memberikan kepuasan kepada pengunjung • B. Kebijakan Operasionalisasi pengusahaan pariwisata alam • Pengusahaan oleh Swasta, BUMN/BUMD, Koperasi, dan Perorangan selama 30 tahun • Pembangunan sarpras pada 10 % luas zona pemanfaatan • Kegiatan pengusahaan sarpras tidak merubah bentang alam • Pembangunan sarpras mengacu pada arsitektur tradisional setempat • Pengusahaan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam rangka pemberdayaan ekonomi wilayah • C. Insentif Pemerintah • Peraturan perundangan menjamin likwiditas investasi • Fasilitasi promosi dan pemasaran produk wisata alam

16. MULTIPLIER EFFECT DARI PARIWISATA ALAM • Dampak Positif antara lain: • Berkembangnya bisnis di daerah setempat, regional maupun Nasional, yang akhirnya juga menambah penerimaan negara dari sektor pajak. • Menambah lapangan kerja bagi masyarakat terkait dengan penyediaan transportasi, akomodasi, Konsumsi, cinderamata, parkir, pemanduan, dan jasa-jasa lainnya. Hal ini bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyakat setempat. • Penerimaan Negara meningkat. Penerimaan tersebut disetorkan langsung ke Kas Negara kemudian baru didistribusikan kepada instusi pusat maupun Pemerintah Daerah melalui mekanisme DIP • Meningkatkan intensifitas pengelolaan kawasan konservasi dan pemahaman serta kepedulian masyarakat terhadap kawasan konservasi. • B. Dampak Negatif antara lain • Tercemarnya kawasan wisata bila tidak dikelola dengan baik • Budaya setempat terpengaruhi budaya pengunjung.

17. PERMASALAHAN • Jaringar kerja kelembagaan yang menangani pariwisata masih belum efektif • Perangkat lunak banyak yang sudah tidak sesuai dengan keadaan, dan revisi aturanya berjalan lambat • Belum ada rumusan arah pengembangan pariwisata alam secara nasional yang dapat dipakai sebagai pedoman. • Pengembangan aksesibilitas darat, laut dan udara masih relatif terbatas. • Besarnya tarif masuk masih dirasakan sangat rendah bagi kawasan yang cukup terkenal di tingkat Nasional ataupun Internasional • SDM pariwisata alam dirasa masih sangat kurang dan sistem pendidikan belum cukup menghasilkan SDM yang berkualitas • Proses perijinan masih dirasa lama dan panjang • Proses pengukuhan dan penataan batas dirasa berjalan lama • PP 59 belum sepenuhnya diterapkan, sehingga sering terjadi tumpang tindih pungutan • Masih sering terjadi tumpang tindih pengelolaan

18. ARAH KEBIJAKAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM • Penyederhanaan, penyempurnaan, dan membuat peraturan perundangan terkait dengan kemudahan perizinan investasi pengusahaan pariwisata alam • Pendelegasian wewenang perizinan untuk pengusahaan pariwisata alam tertentu ke daerah : UPT Balai TN • Peningkatan PNBP dan investasi dan yang terkait dengan kegiatan pengembangan dan pengusahaan pariwisata alam • Perluasan bidang usaha pariwisata alam (jasa, kegiatan dan sarpras) pada zona pemanfaatan • Perluasan kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi kecil, mikro, menengah dan besar

19. lanjutan • Mendorong upaya partisipasi aktif masyarakat, keberpihakan dan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan demokrasi ekonomi yang berbasis kekuatan rakyat dan pemberdayaan ekonomi rakyat • Penerapan kemitraan usaha di bidang pengusahaan pariwisata alam yang dapat memberikan kontribusi nyata • Peningkatan upaya promosi dan pemasaran (pameran nasional dan internasional, serta temu investor) • Pelatihan dan pendidikan sumber daya manusia untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan di bidang pengusahaan pariwisata alam (interpreter, pemandudll) • Pembinaan dan pengendalian aktivitas pengusahaan pariwisata alam dan penunjangnya

20. BEBERAPA KEMUDAHAN DALAM IPPA (1) • PerpanjanganAutomatisberdasarakanpenilaian • Asset padasaatperpanjangan IPPA dengankinerjabaiktetapmenjadimilik IPPA • Keterangan (Acknowledgement) dukunganUntukpihakketiga (Bank dll)

21. BEBERAPA KEMUDAHAN DALAM IPPA (2) • Pengelolaan IPPA tidak harus AMDALtapi dilakukan UKL dan UPL, mengingat kawasan konservasi sudah dikelola dengan prinsip-prinsip konservasi • Penandaan batas IPPA dilakukan oleh Dirjen PHKA yang dapat didelegasikan kepada UPT, mengingat batas zonasi saja sudah dilaksanakan oleh Dirjen PHKA padahal IPPA ada di dalam Zona Pemanfaatan, sehingga batas di dalam kawasan konservasi merupakan kewenangan manajement otorita yaitu Dirjen PHKA

22. BEBERAPA KEMUDAHAN DALAM IPPA (2) • DalamRangka INPRES No 16 Tahun 2005 tentang Pembangunan KebudayaandanPariwisata • SuratEdaran No. SE 2/Menhut-IV/2007 Tanggal 6 Juli 2007  MenhutKepadaGubernurdanWalikota - KawasanKhusus PelestarianAlam danlingkunganhidup  Pusat  Kewenangan - Double Charges  EkonomiBiayaTinggi  Infant Industry - IMB, IjinPeruntukkanPenggunaanLahan, IjinLokasi, Ijin Usaha Pariwisata - PajakRetribusidll.

23. PENGELOLAAN SAAT INI OLEH BALAI BESAR KSDA JAWA BARAT

24. CLUSTER TAMAN WISATA ALAM LINGKUP BBKSDA JABAR Scoring denganDasar : PNBP, JumlahPengunjung, Aksesibilitas, dan ODTWA TWA Unggulan 4 Kawasan : TWA Tangkuban Perahu TWA Situ Patengan TWA Cimanggu TWA Pangandaran POTENSI : Kawah gunung api, Gunung, pantai, Panorama alam, Sumber air panas, Situ/ telaga, flora fauna, dll. • Masalah : • PenelitianDayaDukungPengunjung • PenataanPedagang (PeningkatanKeamanandanKenyamanan) • PemanduanWisata (Interprenter)

25. 4 Kawasan : TWA Gunung Pancar TWA Telaga Warna TWA Kamojang TWA Carita TWA Potensial POTENSI : Kawah gunung api, Gunung, Panorama alam, Sumber air panas, Hutan penelitian, dll. MASALAH : Masih perlu pengemasan/diversifikasi produk wisata, penertiban/ penyelesaian gangguan, Promosi,pembangunan/ pemeliharaan sarpras dll.

26. TWA Belum Berkembang 10 Kawasan a.l. : TWA Telaga Bodas TWA Pulau Sangiang TWA Gn. Guntur TWA Sukawayana POTENSI : Panorama alam, Sumber air panas,Pantai peninggalan sejarah (gua jepang), dll. MASALAH : Aksesibilitas, sarpras, Promosi, ODTWA tdk khas (umum)

27. RAGAM KEGIATAN WISATA ALAM

28. SaranadanPrasaranaEkowisata

29. AKTIVITAS EKOWISATA

30. OBYEK DAN DAYA TARIK EKOWISATA

31. Terimakasih Terimakasih BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA BARAT