1 / 41

Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN. (……… tempat ………, ……… tanggal ………). LANDASAN HUKUM. UU NO 17/ 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA; PP NO 6/2006 TENTANG PENGELOLAAN BMN/D diubah dengan PP No.38/2008 tentang perubahan PP No.6 tahun 2006

shiloh
Download Presentation

Pengelolaan BMN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pengelolaan BMN (………tempat………, ………tanggal………)

  2. LANDASAN HUKUM • UU NO 17/ 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA; • PP NO 6/2006 TENTANG PENGELOLAAN BMN/D diubah dengan PP No.38/2008 tentang perubahan PP No.6 tahun 2006 • PMK 96/PMK.06/2007 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA

  3. Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Tidak termasuk dalam pengertian BMN: Barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki olehPemerintah Daerah. Barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki BUMN/BUMD. (3) Barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah. BarangMilik Negara

  4. LINGKUP BARANG MILIK NEGARA/DAERAH • Barang Milik Negara/Daerahmeliputi : • barang yg dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D; • barang yg berasal dari perolehan lainnya yg sah. • Perolehan lainnya yg sah meliputi barang dari : • hibah/sumbangan atau yg sejenis; • pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak; • berdasarkan ketentuan undang-undang; • berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

  5. PRINSIP-PRINSIP DASAR PENGELOLAAN BMN • Penggunaan BMN sebatas untuk penyelenggaraan TUPOKSI K/L yang bersangkutan(pasal 6 ayat 2e dan pasal 8 ayat 2d PP 6/2006); • Pengelola Barang mengatur penggunaan aset yang berlebih di Pengguna Barang untuk dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang lainnya; • Tanah milik negara harus disertifikatkan a.n. Pemerintah RI, Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota.

  6. PENGELOLAAN BMN Perencanaan Perencanaan Penggunaan sebatas utk penyelenggaraan tupoksi Pemanfaatan: Sewa KSP BSG/BGS Pinjam pakai Perolehan BMN Penetapan Status Penggunaan BMN Penyelesaian Dok. Kepemilikan Fungsi Pelayanan Penggunaan sebatas untuk penyelenggaraan tupoksi Pemindahtanganan: Jual Tukar menukar Hibah PMP Tanah / bangunan yg telah diserahkan • Barang Milik Negara: • Tidak sesuai Tupoksi • Berlebih • Tindak Lanjut: • Pengalihan Status • Penggunaan • Pemanfaatan • Pemindahtanganan Tanah/bangunan idle wajib diserahkan kpd Pengelola Barang Fungsi Budgeter Persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan Non tanah dan bangunan 6

  7. KONSEPSI ~ POKOK PENGELOLAAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BERDASARKAN KETERSEDIAAN DAN STANDAR KEBUTUHAN UNTUK PELAYANAN PENGADAAN: PERSAINGAN SEHAT, HARGA WAJAR, TEPAT JUMLAH, KUANTITAS, & KUALITAS. PENGGUNAAN TERBATAS KEPADA PENYELENGGARAAN TUPOKSI. PENILAIAN UNTUK MENDAPATKAN NILAI WAJAR. NILAI WAJAR DIPERLUKAN UNTUK NERACA, PEMANFAATAN, DAN PEMINDAHTANGANAN TANAH/ BANGUNAN IDLE DISERAHKAN KEPADA PENGELOLA. PENGELOLA MENETAPKAN PENGALIHAN STATUS PENGGUNAANNYA KEPADA PENGGUNA LAIN. BMN IDLE DIMANFAATKAN UNTUK TUJUAN PENGAMANAN DAN PENERIMAAN PNBP. TERHADAP BMN IDLE YANG TIDAK DAPAT DIMANFAATKAN DILAKUKAN PEMINDAHTANGANAN. TERHADAP BMN YANG TIDAK DAPAT DIMANFAATKAN ATAU DIPINDAHTANGANKAN DILAKUKAN PEMUSNAHAN. 7

  8. PEMANFAATAN PENGERTIAN Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga, dalam bentuk: • sewa; • pinjam pakai; • kerjasama pemanfaatan; • bangun serah guna/bangun guna serah; dengan tidak mengubah status kepemilikan.

  9. SEWA Optimalisasi BMN Menunjang pelaksanaan tupoksi K/L DASAR PERTIMBANGAN Mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah. DEFINISI SEWA Pemanfaatan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai BMN dpt disewakan apabila belum/tidak digunakan Formula tarif sewa ditetapkan oleh Pengelola Barang Penyewa hanya dapat mengubah bentuk BMN tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan dgn perset.pengelola barang KETENTUAN PENYEWAAN Pembayaran sewa dilakukan sekaligus maks saat penandatanganan kontrak Sewa Rumah negara golongan I dan golongan II mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai rumah negara

  10. SEWA Pihak yang dapat menyewakan BMN Pengelola Pengguna SUBJEK PENYEWAAN Pihak yang dapat menyewaBMN BUMN BUMD Badan Hukum Lainnya Perorangan • Maks 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang JANGKA WAKTU • Tanah dan/atau bangunan yg idle • Sebagian tanah dan/atau bangunan OBJEK SEWA • Dilakukan Evaluasi oleh Pengelola Barang • Pengguna Barang • Selain tanah dan/atau bangunan

  11. PINJAM PAKAI DEFINISI Penyerahan penggunaan BMN antara Pem. Pusat dengan Pem. Daerah dlm jk waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jk waktu berakhir BMN tsb diserahkan kembali kpd Pem. Pusat. PERTIMBANGAN • Optimalisasi Untuk menunjang pelaksanaan tupoksi PINJAM PAKAI JENIS BARANG Tanah dan/atau Bangunan (Pengelola/Pengguna) Selain Tanah dan Bangunan SUBJEK PELAKSANA Pengelola/Pengguna dan Pemda JANGKA WAKTU Maks 2 Tahun dan dapat diperpanjang BIAYA Pemeliharaan dan segala biaya yang timbul selama masa pelaksanaan pinjam pakai menjadi tanggung jawab peminjam Tanah dan/atau bangunan yang dipinjam-pakaikan harus digunakan sesuai peruntukan dalam perjanjian pinjam pakai dan tidak diperkenankan mengubah, baik menambah dan/atau mengurangi bentuk bangunan

  12. BangunGunaSerah/BangunSerahGuna • Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan cara : • mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya; • mendayagunakan obyek BGS; • diserahkan kembali Obyek BGS kepada Pengelola Barang. • Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan cara : • mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya; • diserahkan dahulu Obyek BGS kepada Pengelola Barang; • mendayagunakan obyek BGS;

  13. BangunGunaSerah/BangunSerahGuna • Pertimbangan : • Untuk menyediakan bangunan dan fasilitasnya dlm rangka tupoksi K/L • Dana pembangunan tdk disediakan APBN. • Pihak-pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG adalah : • BadanUsaha Milik Negara; • Badan Usaha Milik Daerah; • Badan Hukum Lainnya. • IMB untuk BGS/BSG harus atas nama Pemerintah RI; • Penetapan mitra BGS/BSG  tender minimal5 (lima) peminat ; • Jangka waktu maksimal 30 tahun;

  14. BangunGunaSerah/BangunSerahGuna • 8. Selama waktu operasi, sebagian hasil BGS/BSG harus dapat digunakan langsung utk penyelenggaraan tupoksi paling sedikit 10%; • 9. Kewajiban mitra BGS/BSG : • Membayar kontribusi ke rekening kas negara; • Memelihara obyek BGS/BSG; • Tidak boleh menggadaikan/menjaminkan. • 10. Pada saat berakhirnya masa operasi, obyek BGS/BSG beserta dokumen kepemilikannya wajib diserahkan kepada pengelola barang.

  15. BGS/BSG BGS/BSG atas tanah yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang : Pengguna Barang menyerahkan tanah yang akan dijadikan objek BGS/BSG kepada Pengelola Barang dengan disertai usulan BGS/BSG dan dokumen pendukung berupa lokasi/alamat, status dan bukti kepemilikan, luas, harga perolehan/NJOP, dan rencana pembangunan gedung yang diinginkan ; Berdasarkan usulan dari Pengguna Barang, selanjutnya mekanisme BGS/BSG dilaksanakan mengacu pada ketentuan BGS/BSG atas tanah yang berada pada Pengelola Barang .

  16. PENGHAPUSAN Pengertian Tindakan menghapus BMN/D dari daftar barang dg menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administratif dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya

  17. PERSYARATAN PENGHAPUSAN • BMN selain tanah dan/atau bangunan: a. Memenuhi persyaratan teknis: 1) Rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki; 2) tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi (kuno); 3) kadaluarsa; 4) barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dll.; 5) berkurangnya disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan. b. Memenuhi persyaratan ekonomis, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari manfaat. c. Barang hilang, atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaanatau kerugian karena kematian hewan atau tanaman.

  18. BMN berupatanahdan/ataubangunan: • Kondisirusakberatkarenabencanaalamataukarenasebab lain diluarkemampuanmanusia (force majeure); • LokasitidaksesuaidenganRencanaUmum Tata Ruang (RUTR) karena perubahantataruangkota; • Tidakmemenuhikebutuhanorganisasikarenaperkembangantugas; • Penyatuanlokasibarangdenganbarang lain miliknegaradalamrangkaefisien; • Pertimbangandalamrangkapelaksanaanrencanastrategispertahanan.

  19. 3. Kendaraan dinas operasional: • Telah berusia sekurang-kurangnya 10 tahun • terhitung mulai tanggal, bulan,tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; • terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut di atas; sebagaimana tercatat sebagai BMN dan tidak akan mengganggu penyelenggaraan tupoksi K/L bersangkutan; • Kendaraan hilang atau rusak berat akibat kecelakaan atau force majeure dengan kondisi paling tinggi 30% berdasarkan ket. instansi yang kompeten. • Untuk di LN mengikuti ketentuan negara setempat.

  20. PEMINDAHTANGANANBARANG MILIK NEGARA

  21. PENGERTIAN PEMINDAHTANGANAN BMN • Pengalihan kepemilikan BMN • sbg tindak lanjut dr penghapusan • dg cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sbg modal pemerintah.

  22. Pengalihan Kepemilikan BMN/D kpd pihak lain dg menerima penggantian dlm bentuk uang Bentuk Pemindahtanganan Penjualan Pengalihan kepemilikan BMN/D yg dilakukan antara pempus dg pemda, antar pemda, atau antara pempus/pemda dg pihak lain, dg menerima penggantian dlm btk barang, sekurang2nya dg nilai seimbang Tukar Menukar Pengalihan kepemilikan brg dr pempus kpd pemda, dr pemda kpd pempus antar pemda atau dr pempus/Pemda kpd phk lain, tanpa m’p’o/ penggantian Hibah Pengalihan kepemilikan BMN/D yg sml mrp’ kekayaan yg tdk dipisah’ mjd kekayaan yg dipisah’ u. dip’htg’sbg mdl/saham ngr/daerah pd BUMN BUMD/bdn hk lain’ yg dimiliki negara Penyertaan mdl Pempus/da

  23. PENJUALAN • Optimalisasi • Scr ekonomis lebih menguntungkan • Pelaks. UU Pertimbangan • Lelang, kecuali dlm hal-hal ttt: • BMN bersifat khusus • - Rumah Ngr Gol III yg dijual kpd Penghuni • - Kendaraan Dinas yg dijual kpd pejabat ngr • BMN lainnya yg ditetapkan o/ Pengelola Brg Cara BMN tnh & bgn o/ P’lola Barang BMN non tnh & bgn o/ Pg B dg acc PB Pelaksanaan

  24. Pertimbangan • Utk memenuhi kebuth. oprs. penyelg. pem. • Utk optimalisasi BMN • Tdk tesedia dana dlm APBN Subjek Objek Pengelola • Tanah/Bangunan yg tlh diserahkan kpd Pengelola Lapor • Tanah/Bangunan yg msh digunakan utk Tupoksi Pengguna tapi tdk sesuai dg RUTR-W/K • BMN selain Tanah/ Bangunan TUKAR MENUKAR Pihak Lain • Pemda • BUMN/D • Swasta Pengguna dg persetj.Pengelola

  25. Pertimbangan • Kepentingan Sosial • Keagamaan • Kemanusiaan • Penyelengg. pem. Negara/Daerah Objek Subjek • Tanah/Bangunan yg tlh diserahkan kpd Pengelola Pengelola Pihak Lain • Pemda • Yayasan Sosial, Keagamaan, Kemanusiaan • Tanah/Bangunan yg dr awal direnc. utk dihibahkan sesuai dok. penganggaran Lapor • BMN selain Tanah/Bangunan HIBAH Pengguna dg perset.Pengelola 21

  26. Tujuan • Dlm rangka pendirian, pengembangan & peningkatan kinerja BUMN/ BHMN lainnya Objek Subjek • Tanah/Bangunan yg tlh diserahkan kpd Pengelola Pengelola Pihak Lain • BUMN • BHMN Lainnya • Tanah/Bangunan yg dr awal direnc. utk PMP sesuai dok. penganggaran Lapor Pertimbangan • BMN dr awal pengadaannya sesuai Dok. Angg. Diperuntukkan bg BUMN/BHMN lainnya dlm rgka penugasan Pem. • Lbh optimal bila dikelola BUMN/ BHMN lainnya • BMN selain Tanah/Bangunan PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH Pengguna dg persetj.Pengelola

  27. TATA CARA HIBAH BMN HASILDEKONSENTRASI (PMK 248/2010) Menatausahakan BMN pada Simak-BMN & melaporkan ke K/L PERSIAPAN TRANSFER OF ASSET KE PEMDPROV 1 2b 2a 2c > 6 BLN End-user tdk mau terima BERITA ACARA SERAH TERIMA BM PERSEDIAAN 3a LAPORAN SERAH TERIMA DILAMPIRI BAST 3b Menatausahakan pada L-BMD SKPD 4 REKLAS ASET DEKON MENJADI ASET TETAP K/L NERACA PEMPROV 2d SESUAI PP 6 DAN PMK 96

  28. TATA CARA HIBAH BMN HASIL TUGAS PEMBANTUAN (PMK 248/2010) Menatausahakan BMN pada Simak-BMN & melaporkan ke K/L PERSIAPAN TRANSFER OF ASSET KE PEMDPROV 1 2 2a < 6 BLN SETELAH REALISASI PENGADAAN BRG TETAP DICATAT SEBAGAI AT K/L (JIKA PEMDA MENOLAK HIBAH) PERSETUJUAN PENGELOLA PERMOHONAN PERSETUJUAN KE PENGELOLA 3 4 -BAST -NASKAH HIBAH -SK PENGHAPUSAN 5 SETUJU Menatausahakan pd LBMD dan melaporkan pada Neraca Pemda

  29. Penatausahaan BMN

  30. DASAR HUKUM PENATAUSAHAAN Undang Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Keputusan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Peraturan Menteri Keuangan No.91PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

  31. RUANG LINGKUPPENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA PEMBUKUAN Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN/D sesuai dengan ketentuan yang berlaku INVENTARISASI PELAPORAN PASAL 67

  32. SIMAK-BMN adalah subsistem dari SAI yang merupakan rangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

  33. PENERTIBAN BMN • PENATAAN ORGANISASI BMN • REKONSILIASI PADA SEMUA LEVEL PELAPORAN • PELAPORAN SECARA BERJENJANG • LENGKAP • TEPAT WAKTU

  34. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT PMK 171/2007 SIMAK-BMN SAPP SA-BUN SiAP SAKUN SA-UP SAU SA-IP SA-PP SA-T SABAPP-K/L SA-BL SAI SAK

  35. ORGANISASI PELAPORAN UANG BARANG KEMENTRIAN NEGARA /LEMBAGA UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (UAPA) UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG (UAPB) LAP.KEUANGAN K/L & LB PENGGUNA UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG – ESELON I (UAPPB-ES1) UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN – ESELON I (UAPPA-ES1) UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG– WILAYAH (UAPPB-W) UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN – WILAYAH (UAPPA-W) UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB) UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)

  36. KERANGKA PELAPORAN DAN REKONSILIASI UANG DAN BARANG Ps 34 s/d 45, & 72 PMK171/2007 Ditjen PBN DJKN MENKEU sbg BUN/PENGELOLA BARANG UAPB UAPA UAPPA-E1 UAPPB-E1 Kanwil Diten PBN UAPPB-W Kanwil DJKN UAPPA-W UAKPB UAKPA KPPN KPKNL Pmk 102/2009 DAN Perdirjen 07/2009

  37. REKONSILIASI DATA Rekonsiliasi merupakan kegiatan pencocokan 2 (dua) atau lebih data transaksi yang diproses pada 2 (dua) atau lebih sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi berdasarkan tahapan implemantasi saat ini dibedakan atas : • Rekonsiliasi dalam rangka tindak lanjut atas hasil penertiban (inventarisasi dan penilaian) BMN (SE-04/KN/2009) • Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan LKPP (dalam proses)

  38. REKON PENERTIBAN REKONSILIASI

  39. REKONSILIASI LKPP T-I : 09 Mei T-II : 26 Juli T-III : 09 Nop Thn : 28 Feb DILUAR ASET TETAP & PERSEDIAAN LAPKEU K/L LKPP (NERACA) (DJPB) ASET TETAP & PERSEDIAAN LAPORAN BARANG PENGGUNA LAPORAN BMN (DJKN) S-I : 21 Juli S-II : 05 Feb Thn : 15 Feb DAFTAR BARANG PENGGUNA

  40. KOMPONEN LAPORAN ST ST ST ST ST ST T ST BST

  41. Sekian ... ..TerimaKasih

More Related