100 likes | 406 Views
MANAJEMEN DESENTRALISASI PENDIDIKAN. Suryadi Jurusan Administrasi Pendidikan FIPI UPI 2012. PENGELOLAAN. PENDIDIKAN. HAKIKAT. Pembagian kewenangan oleh tingkat organisasi di atas kepada organisasi bawahnya.
E N D
MANAJEMEN DESENTRALISASI PENDIDIKAN Suryadi JurusanAdministrasiPendidikan FIPI UPI 2012 PENGELOLAAN PENDIDIKAN
HAKIKAT Pembagian kewenangan oleh tingkat organisasi di atas kepada organisasi bawahnya. Keseimbangan antara independensi dan komitmen para adminitrator terhadap kelangsungan hidup organisasi YANG DIBUTUHKAN • Educational improvement • Administrative efficiency • Financial efficiency • Political goals • Effect on equity TUJUAN
RUANG LINGKUP Perundang-undangan Pendidikan Pengembangan Tenaga Kependidikan Struktur & Kelembagaan Pendidikan Desentralisasi Manajemen Pendidikan Pembiayaan Proses Pendidikan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Sarana & Prasaran Pendidikan
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENDIDIKAN Komitmen Politik • Internal • Eksternal Political will (Kemauan Politik) Konkrit wujud peraturan perundang-undangan
KOMITMEN NASIONAL (UUD 1945 & GBHN) KOMITMEN GLOBAL PUUP & PP PERMEN PROPENAS (RENSTRA) PERDA Peraturan Kepala Daerah PROPEDA & Renstra Pembangunan Daerah PERDA Peraturan Kepala Daerah PELAKSANAAN MANAJEMEN PENDIDIKAN Rujukan Perundangan Manajemen Pendidikan Di Daerah
ORGANISASI KELEMBAGAAN PENDIDIKAN UPT Pusat UPT Dinas Camat Satuan Pendidikan Depdiknas Disdik Provinsi Disdik Kab/Kota Cabang Dinas Seksi/Bidang/Bagian
ORGANISASI KELEMBAGAAN PENDIDIKAN Organisasi Pendidikan Tingkat Pusat Unsur Pokok Dalam Struktur Organisasi Pendidikan Tingakat Pusat • Unsur pimpinan • Unsur Pembantu Pimpinan • Unsur Pelaksana • Unsur pelaksana Teknis Menyangkut karakteristik daerah yang beragam Organisasi Pendidikan Tingkat Provinsi Bergantung pada aspirasi, bidang garapan, dan kebutuhan masing-masing daerah kab/kota Organisasi Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota Organisasi Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan
MANAJEMEN KURIKULUM PENDIDIKAN Dikembangkan berdasarkan minat & bakat Berkaitan dgn karakteristik potensi wilayah Persyaratan Dasar Penetapan Jenis Kurikulum Sebagai dasar penguatan sektor usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat Pembelajaran berorientasi pada peningkatan kompetensi keterampilan untuk belajar Jenis keterampilan ditetapkan secara bersama
BOBOT DAN ISI KURIKULUM MENDASAR (Menyentuh Kebutuhan Dasar) KUAT (Penyiapan Untum Peningkatan) LUAS (Jangkauan Terhadap Sumber2) KOMPETENSI (Adaptasi terhadap Potensi & Peluang untuk Hidup) Pendekatan Pengembangan Kurikulum