1 / 17

SEKRETARIAT BADAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN 2006

KEBERADAAN UNIT KOMERSIALISASI TEKNOLOGI DAN UNIT PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI. SEKRETARIAT BADAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN 2006. Inovasi teknologi Badan Litbang Pertanian. memiliki nilai komersil  perlu dilindungi hak atas kekayaan intelektual. U K T.

silvio
Download Presentation

SEKRETARIAT BADAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN 2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBERADAAN UNIT KOMERSIALISASI TEKNOLOGIDAN UNIT PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI SEKRETARIAT BADAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN 2006

  2. Inovasi teknologi Badan Litbang Pertanian memiliki nilai komersil  perlu dilindungi hak atas kekayaan intelektual U K T • wadah memacu pemasyarakatan inovasi; • mempercepat adopsi teknologi • sarana meningkatkan nilai tambah komersial bagi para pelaku agribisnis yg berperan sebagai mitra Unit Kerja Alih Teknologi • Pasal 16 - UU No. 18 Tahun 2002  Pasal 13 (3) • PP No. 20 Tahun 2005  Pasal 16 - 19

  3. Pasal 16 – PP 20/2005 lembaga litbang wajib membentuk unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungannya

  4. Pasal 19 – PP 20/2005 Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, rincian tugas, tata kerja unit kerja, dan penetapan prosedur pengelolaan dan alih tekologi kekayaan intektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan diatur lebih lanjut oleh lembaga litbang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan

  5. UNIT KOMERSIALISASI TEKNOLOGI SK Kepala Badan No. OT.130.95.2003 tanggal 31 Desember 2003 Bab V tentang Komersialisasi Teknologi mengatur pembentukan UKT SK Kepala Badan No. 118/kpts/OT.210/J/10/2004 tanggal 11 Oktober 2004 Panduan Pembentukan dan Pengelolaan UKT Baru sebagian kecil UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian yg membentuk UKT

  6. UNIT KOMERSIALISASI TEKNOLOGI lanjutan… Tindak Lanjut • sosialisasi • penajaman fokus • dukungan program Fungsi UKT • Mempromosikan lebih lanjut teknologi yg berpotensi komersial • Membangun kerja sama dg mitra dalam komersialisasi teknologi • Melaksanakan pendaftaran untuk mendapatkan HaKI

  7. UNIT KOMERSIALISASI TEKNOLOGI lanjutan… Teknologi yg dikomersialkan • Var. tanaman • Benih • Bibit tanaman • Vaksin • Obat-obatan • Pupuk • Produk kimia & biokimia tanaman • Produk bioteknologi • Peta • Prototipe alsintan • Sistem, model, proses, metode, informasi teknologi & rekomendasi yg bermanfaat komersial

  8. UNIT ALIH TEKNOLOGI 30 Juni 1999 KANTOR PENGELOLAKEKAYAAN INTELEKTUAL DAN ALIH TEKNOLOGI (KP-KIAT) embrio Unit Kerja Alih Teknologi KP-KIAT bersifat temporer untuk melisensikan inovasi teknologi komersial kepada dunia usaha  percepatan teknologi karena produksinya bersifat massal dan didistribusikan ke pasar

  9. ARAH KEBIJAKAN • UKT & UKAT diberdayakan guna mengantisipasi perubahan lingstra dan tuntutan pengguna teknologi • Organisasi UKT & UKAT perlu disesuaikan dg kebijakan pemerintah (berorientasi lembaga efektif dan efisien)  evaluasi, pemberdayaan, dan pembenahan • RUU tentang Badan Usaha Nirlaba  UKT & UKAT perlu disesuaikan dan diselaraskan ke arah lembaga mandiri dan menjalankan prinsip manajemen korporasi yg berorientasi pd prioritas pelayanan publik • UK/UPT didorong membentuk UKT sebagai media memasyarakatkan inovasi teknologi hasil Badan Litbang Pertanian  upaya : sosialisasi dan dukungan program

  10. PELAKSANAAN PP NO. 20/2005 (Arahan Menteri Ristek melalui Menteri Pertanian) • Pembentukan UK pengelola alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil litbang (Pasal 16 PP No. 20 Tahun 2005) dapat dilakukan dg menambahkan tupoksi unit yang sudah ada

  11. PELAKSANAAN PP NO. 20/2005 (Arahan Menteri Ristek melalui Menteri Pertanian) • Pimpinan Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang menetapkan kekayaan intelektual & hasil kegiatan litbang yg dpt dialihkan kepada Badan Usaha, Pemerintah, atau masyarakat pasal 2 PP No. 20/2005 : • Hak kekayaan intelektual yg telah terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Hak Cipta, Paten, Merek, Disain Industri, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu, & Varietas Tanaman yang merupakan hasil kegiatan litbang) • Penemuan baru hasil kegiatan litbang berdasarkan perjanjian dan/atau kerjasama dg pihak lain • Pengembangan & suatu kekayaan intelektual hsl kegiatan litbang • Penemuan baru lain dan/atau pengembangan suatu penemuan hsl kegiatan litbang yg punya nilai guna bagi masyarakat & negara

  12. PELAKSANAAN PP NO. 20/2005 lanjutan… • Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang melakukan pengelolaan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan litbang dengan memperhatikan • Upaya perlindungan hukum atas pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan litbang; (Pasal 11 ayat (2)) • Pengembangan laporan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan litbang yang dikelola. (Pasal 12 ayat (1))

  13. PELAKSANAAN PP NO. 20/2005 lanjutan… • Penggunaan pendapatan secara langsung hasil kegiatan litbang yg diperoleh dari alih teknologi dan hasil kegiatan litbang dipergunakan untuk: (Pasal 38 ayat (2)) • meningkatkan anggaran litbang yang diperlukan • memberikan insentif yang diperlukan • memperkuat kemampuan pengelolaan dan alih teknologi • melakukan investasi untuk memperkuat sumberdaya iptek yg dimiliki • meningkatkan kualitas & perluas jangkauan alih teknologi • memperluas jaringan kerja dengan lembaga-lembaga lain

  14. PELAKSANAAN PP NO. 20/2005 lanjutan… • Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang secara periodik memberikan laporan kepada Menteri Keuangan mengenai • rencana kerja pendapatan alih teknologi kekayaan intlektual serta hasil kegiatan litbang, yg menjelaskan secara lengkap dan transparan mengenai; (Pasal 39 dan Pasal 40) • rincian rencana kegiatan & pendapatan alih teknologi • rincian rencana pengeluaran pada t.a. yang dimaksud termasuk proyeksi & distribusi pembebanan setiap tahun apabila pengeluaran tersebut lebih dari satu tahun

  15. PELAKSANAAN PP NO. 20/2005 lanjutan… • Penatausahaan, sistem pembukuan, dan sistem pelaporan (Pasal 41) • Penyelenggaraan pembukuan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. (Pasal 41) • Pelaksanaan pendapatan alih teknologi yg memuat neraca penerimaan dan pengeluaran, pencapaian pekerjaan, pengeluartan yg berkaitan dg pekerjaan tersebut, & perubahan dari rencana awal. (Pasal 43)

  16. PELAKSANAAN PP NO. 20/2005 lanjutan… • PerguruanTinggi dan Lembaga Litbang secara periodik diharapkan pula memberikan laporan mengenai alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan litbang, serta pengelolaannya kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi. (Pasal 12)

  17. TERIMA KASIH

More Related